Ditemukan 8025 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor1588 nomor nomor155 nomor12 nomor11 nomor45 nomor29 nomor13 nomor16 nomor18
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
267 — 197
  • Dengan komposisi kepemilikansaham tersebut, Keuangan PT BNI merupakan keuangan negara yangdipisahkan.BPK sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang melakukan pemeriksaanatas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PT BNImerupakan BUMN dan masuk lingkup keuangan negara, oleh karena ituBPK berwenang melakukan pemeriksaan atas PT BNI.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 29 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
124 — 92
  • Pertokoan Griya IdamanNo.12 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor15/SK/FRS.LO/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganNomor: 53/SK/Tpk/2020/PNPbr tanggal 31 Agustus 2020, sedangkan ditingkatBanding terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Mujahid LawOffice berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/MJH/I/2021 tertanggal14 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPekanbaru
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
297 — 192
  • Dengan komposisi kepemilikansaham tersebut, Keuangan PT BNI merupakan keuangan negara yangdipisahkan.BPK sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang melakukan pemeriksaanatas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PT BNImerupakan BUMN dan masuk lingkup keuangan negara, oleh karena ituBPK berwenang melakukan pemeriksaan atas PT BNI.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
762 — 1634
  • Benhil dengan nomor15 3013.005.717, atas nama PT. Mustika Tri Sejati, sebesar Rp. 963.150.000,Berita/keterangan : Pembayaran ketiga (50%)23 1 (Satu) lembar dokumen asli Ajuan Pembayaran DP SPBE KIBIN, tanggal 0596. April 2011, dengan total jumlah sebesar Rp. 750.000.0001623 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan96. Pembangunan SPBE PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
688 — 496
  • usulperolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secarasah oleh Terdakwa karena menyimpang dari profilpenghasilan Terdakwa yang hanya memiliki penghasilansebagai BupatiBangkalan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan TindakPidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a dan c UndangUndang RI Nomor 15 Tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor15