mulai berlakunyaUndangundang Pokok Agraria ini sejak saat itu hapus dan selanjutnyadiselesaikan menurut ketentuan yang diadakan oleh Mneteri Agraria.Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran bekas hakhak Indonesiaatas tanah Pasal 6 dan Pasal 8 disebutkan bahwa jika di daerahdaerahdimana PP No. 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadiperbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Pengalihanhak dengan jual beli, hibah, warisan

, wasiat) dan tidak dimintakanpenegasan konvensi maka hak yang bersangkutan dianggap sebagaiHak Pakai dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejakberlakunya UUPA dan sesudah jangka waktu tersebut lampau, makatanah tersebut menjadi tanah Negara ;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat Tergugat simpulkanbahwa tanah sengketa yang merupakan tanah Hak Erfpacht yang tidakdidaftarkan dan tidak dikonvensi sejak tahun 1965 adalah merupakantanah Negara, dan Negara sebagai pengelola berhak

Dan jika saatini Para Penggugat menggugat warisan/wasiat Pewaris yang dikuasaipihak lain itu sudah tepat dan benar demi untuk mengembalikan hakhak Para Penggugat yang dikuasai oleh pihak lain secara melawanhukum dan melawan hak;8. Mengenai akta wasiat yang diberikan oleh Pewaris kepadaPenggugat II itu memang benarbenar ada.

UNTUKDIKETAHUI: sebelum ada perubahan UU No. 3 tahun 2006 yakniyang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa yangtermaktub dalam Pasal 49 baik berupa warisan, wasiat, hartabersama, hibah, wakaf tersangkut sengketa hak milik ataukeperdataan lain maka sepanjang yang menyangkut sengketa milikmenjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya,hal tersebut tercantum dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu...harus diputus lebih

dahulu oleh pengadilan dalam lingkunganPeradilan UmumPerubahan terjadi : dengan ditetapbkanya UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 jika terjadi sengketa hakmilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnyaantara orangorang yang beragama Islam, objek sengketa tersebutdiputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 ( warisan, wasiat, hibah, harta bersama,wakaf yang tersangkut hak milik) ketentuan ini memberi kewenangankepada Pengadilan

Olehkarena itu patut untuk dikesampingkanTanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat Bahwa tidak benar dilakukan pembagian warisan kepada anakanaknyamelainkan berupa surat wasiat pemberian harta warisan. Wasiat yangHim. 78 dari 132 him.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang mempertimbangkaneksepsi poin 2 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berkeadilan bagi paraHal 13 dari 39 hal No.229/PDT/2016tergugat, sebab dalam adanya gugatan langsung menyatakan objek sengketamilik penggugat dengan dasar surat warisan/wasiat dari ONESIUSTANGKELANGI tanpa meminta dalam petitum menyatakan suratwarisan/wasiat dimaksud adalah sah menurut hukum. Menjadikan gugatantersebut tidak sejalan antara posita dengan petitum.

ketentuanPasal 162 R.Bg. dan Kaidah hukum Mahkamah Agung Ridalam YurisprodensiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September1986;Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49UndangUndang No. 3 tahun 2006, tentang perubahan pertama atas UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang perkawinan, warisan

, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam amandemen butir ke 38 ketentuan Pasal50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;Pasal 50Hal. 25 dari 42 Hal.

ada UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agamadirubah sebanyak dua kali, yaitu denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sejak tanggal 29Desember 1989 saat diundangkannya UndangUndang Peradilan Agamatersebut, Lingkungan Peradilan Agama dan Tata Hukum Islam yangmengatur perkawinan, warisan

, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berlakusecara nasional berdasar atas asas personalitas keislaman, dengandemikian bagi setiap orang yang beragama islam diperlakukan danditerapkan hukum warisan islam di mana Saja dia berada, dan kewenanganmengadili perkara yang timbul dalam bidang warisan tunduk kepadalingkungan Peradilan Agama, hal ini sangat tegas digariskan dalam Pasal 49UndangUndang Peradilan Agama tersebut ;Menimbang, bahwa menurut pasal 50 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 1986

berdasarkanketentuanketentuan waris dalam Hukum Islam yang diatur pada Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa saat ini juga telah ada UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sejak tanggal 29 Desember 1989 junctoUndang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang undangNomr 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 saat diundangkannya UndangUndang Peradilan Agama tersebut, LingkunganPeradilan Agama dan Tata Hukum Islam yang mengatur perkawinan, warisan

,wasiat, hibah, wakaf, dan shadagah berlaku secara nasional berdasar atas asaspersonalitas keislaman, dengan demikian bagi setiap orang yang beragama islamdiperlakukan dan diterapbkan hukum warisan islam di mana saja dia berada, dankewenangan mengadili perkara yang timbul dalam bidang warisan tunduk kepadalingkungan Peradilan Agama, hal ini sangat tegas digariskan dalam Pasal 49UndangUndang Peradilan Agama tersebut ;Menimbang, bahwa menurut pasal 50 ayat 1 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 7

Dan karenaAlmarhum SUMITA CHANDRA telah meninggal dunia, maka yang harusdigugat adalah ahli waris Almarhum SUMITA CHANDRA sebagaiTergugat atau para Tergugat (bukan sebagai Turut Tergugat) kecuali ahliwaris Almarhum SUMITA CHANDRA mengajukan penolakan untukmenerima warisan/wasiat peninggalan Almarhum SUMITA CHANDRA; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas gugatan Penggugatterhadap Tergugat berkenaan dengan pembuatan Akta Testamen Nomor24 tanggal 25 Juli 2014 adalah salah alamat atau error

rumah, pohonpohon atau aktifitasperkebunan diatas tanah sengketaBahwa tanah itu kosong sama sekali hanya ada kasimkasimBahwa saat itu tidak ada pihakpihak yang komplain atau keberatan karena tidakada orang sama sekalliBahwa Saat itu di kiri kanan tanah sudah ada rumah sama seperti SekarangBahwa setelah transaksi saksi pernah lihat dan ditunjukkan sertifikat hak gunabangunanBahwa saksi pernah lihat Sertifikat Hak Guna Bangunan No 329 yang pemeganghaknya atas nama Alex Manongko, serta suratsurat warisan

(wasiat), AktaKematian Alex Manongko, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa, Akta JualBeliBahwa saksi pernah lihat Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1416 an.

Peradilan Agama;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadilidan memutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalambidang Perkawinan, Warisan,Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Shadaqgah. halaman 29 dari 44 putusan Nomor:10/PDT/2018/PT.JAP.3. Peradilan Militer;Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadilidan memutus perkaraperkara pidana yang dilakukan oleh anggotamiliter (baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, danKepolisian).4.

No. 174/Pdt.G/2012/PA.BKls.Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan seluruh harta bersama Penggugatdan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan, yakni seluruh harta yangdiperoleh sejak akad perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan Penggugatdengan Tergugat tanpa melihat atas nama siapa harta tersebut terdaftar, kecualiharta yang diperoleh melalui warisan, wasiat, hibah dan hadiah.

Peradilan Agama ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadilidan memutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalambidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Waqgaf, dan Shadaqah ;c. Peradilan Militer ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalan memeriksa, mengadilidan memutus perkaraperkara pidana yang dilakukan oleh anggotamiliter (baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, danKepolisian) ;d.

Peradilan Agama ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadilidan memutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalambidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Waqgaf, dan Shadagah ;c. Peradilan Militer ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalan memeriksa, mengadilidan memutus perkaraperkara pidana yang dilakukan oleh anggotamiliter (baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, danKepolisian) ;d.

Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman membagi 4 (empat) lingkungan peradilan, yang masingmasingmempunyai kompetensi sebagai berikut :(1) Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili,dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orangorang sipil danperkara perdata, kecuali suatu peraturan perundangundangan menentukanlain;(2) Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili,dan memutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalambidang perkawinan, warisan

, wasiat, hibah, wagaf, dan shadagah(3) Kompetensi Absolut Dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili,dan memutus perkaraperkara pidana yang dilakuka oleh anggota militer(baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara , dan kepolisian).(4) Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usahanegara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya

perkara a quo terkait surat wasiat antara orangorang yang beragama Islam, maka yang memiliki Kewenangan ataukompetensi untuk memeriksa keabsahan surat wasiat baik secaraformil dan materil adalah Pengadilan Agama ; Bahwa dalil di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994,yang kaidah hukumnya mensyaratkan:"Sejak UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku, PengadilanNegeri tidak lagi berwenang memenksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan

, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah";Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat , Il, Ill, IV, VI, X danTergugat XVI mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Stabattidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini, dan selanjutnya menolak gugatan Penggugatatau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima ;2.

UndangUndang Nomor 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, sedangkan kewenanganPeradilan Agama (dalam hal ini adalah Pengadilan Agama)adalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 dengan pengecualian sebagaimana tersebut dalamPasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Undang Undang Nomor 3 Tahun

.1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 dengan kaidah hukum : Sejak UUNomor 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku, (incasu telah dirubahdengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agamasebagaimana perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahuntahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama) maka Pengadilan Negeri tidak lagiberwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, warisan

, wasiat,hibah, wakaf, sadagah, tetapi jika pihakpihak yang bersengketa Suku Sundadan tidak menggunakan hukum waris Islam serta objek yang disengketakanadalah hak kebendaan menurut hukum waris Sunda, Pengadilan Negeriberhak mempergunakan hukum adat Sunda sesuai dengan yurisprudensi(dikutip dari : Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan mengadili, 19938, hal. 63) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang untukmenentukan

No. 0892/Pat.G/2019/PA Kdisuami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadiharta pribadi yang menerimanya.Menimbang bahwa dari segi yuridis formal ketentuan tersebut dapatdipahami bahwaharta yang diperoleh dalam perkawinan dalam hal ini adalahperkawinan yang sah/tercatat sedang perkawinan yang tidak sah/tidak tercatatmaka tidak menimbulkan akibat hukum termasuk harta yang diperoleh dalamperkawinan.Menimbang, bahwa apabila berdasar pada ketentuan tersebut di ataskemudian

pada Pasal 49, hal ini untuk mendapatkan tujuanhukum yakni KEPASTIAN HUKUM (menghindariterjadinyaputusandualisme).Para Tergugat tidak mengikuti perkembanghuokum ataubarangkaliterlalu sibuk dengan pekerjaanyasehingga terlupa untukmembaca ketentuandan perubahan peraturanperundangundangan.UNTUK DIKETAHUI: sebelum ada perubahan UU No. 3 tahun 2006 yakniyang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,khusuS mengenai objek yang menjadi sengketa yang termaktub dalamPasal 49 baik berupa warisan

, wasiat, harta bersama, hibah, wakaftersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain maka sepanjang yangmenyangkutsengketa milik menjadi kewenanganmutlak PengadilanNegeri untuk mengadilinya, hal tersebut tercantum dalam Pasal 50 UU No.7 Tahun 1989, yaitu ...harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalamlingkungan Peradilan UmumPERUBAHAN TERJADI : dengan ditetapkanya UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 jika terjadi sengketa hak mil sebagaimanadimaksudpada ayat (1) yangubjek

hukumnyaantaraorangorang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus olehPengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ( warisan, wasiat, hibah, harta bersama, wakaf yang tersangkut hamilik) ketentuanini memberikewenangankepada Pengadilan Agamauntuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yanterkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun2006.

Undangundang Nomor 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikenal 4 (empat)lingkungan peradilan, yakni :1) Peradilan Umum ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara Pidana yang dilakukan olehOrangorang sipil dan perkara Perdata, kecuali Suatu peraturanperundangundangan menentukan lain.2) Peradilan Agama ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa,mengadili dan memutuskan perkaraperkara orang yang beragamaIslam dalam bidang Perkawinan, Warisan

,Wasiat, Hibah, Wagaf,dan Shadaqah.3) Peradilan Militer ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalah memeriksa,mengadili dan memutus perkaraperkara pidana yang dilakukan olehanggota militer (baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, AngkatanUdara, dan Kepolisian).4) Peradilan Tata Usaha Negara.Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalahmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalamHalaman 20 dari 58 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018.