Ditemukan 820 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Ardhi Haryoputranto
Terdakwa:
AWALUDDIN Bin TULUS
191 — 183
Ardhi Haryoputranto
Terdakwa:
AWALUDDIN Bin TULUS
191 — 183
terjadi dalam Pembangunan PLTMH TA 2013bertentangan dengan :1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 TentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 4 ayat (1) menyebutkan keuangan daerah dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat; Pasal 4 Ayat (2) Secara tertip
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna Tanggal 25 April 2017 — KAFRAWI D Bin DEWI;
65 — 32
65 — 32
Aceh Selatan tahun 2010 dan 2011;e Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagaisebagai PPTK pada tahun 2010 dan 2011 adalah :Dalam melaksanakan tugasbertanggung jawab kepada pengguna anggaran melalui pelaksana kegiatan, membantupenyelenggaraan administrasi secara tertip dan teratur;e Bahwa anggaran dalam pengadaan tanah untukpembangunan terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kecamatan LabuhanhajiKabupaten Aceh Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaKabupaten (APBK) Aceh Selatan tahun
Register : 22-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst Ir. SINTONG SIANIPAR,MT
239 — 107
239 — 107
dibuat hanya untukkelengkapan pertanggungjawaban administrasi pencairan dana adalahbertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah :1) Pasal 5 berbunyi : pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakandengan prinsipprinsip efisien, efektif, tranparan, keteroukaan bersaingadil tidak diskriminatif dan akun tabel2) Pasal 6 huruf (a), (d), dan (g) yaitu para pihak dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa pemerintad harus mematuhi etika :a) Melaksanakan tugas secara tertip
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Tanggal 25 April 2017 — Drs.TIO ACHRIYAT Bin ZAINOEN HASAN;
92 — 45
92 — 45
Aceh Selatan tahun 2010 dan 2011;e Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagaisebagai PPTK pada tahun 2010 dan 2011 adalah :Dalam melaksanakan tugasbertanggung jawab kepada pengguna anggaran melalui pelaksana kegiatan, membantupenyelenggaraan administrasi secara tertip dan teratur;e Bahwa anggaran dalam pengadaan tanah untukpembangunan terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kecamatan LabuhanhajiKabupaten Aceh Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaKabupaten (APBK) Aceh Selatan tahun
Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 9 Maret 2015 —
174 — 41
174 — 41
Trims...462811710023 62811710023 5/8/2013 1:21:53 PM Ok photonya ntar ayuk tunjukin sm kyai462811710023 "462811710023 5/7/2013 5:35:24 PM Walaupun pengacara top tapi klu ngak tau tata tertip kacau juga kenasemprot"462811710023 "62811710023 5/7/2013 10:53:15 AM Ok....462811710023 462811710023 5/7/2013 10:44:46 AM Dalam perjalanan 1 jam lagi462811710023 "+6281 1710023 4/26/2013 2:06:13 PM Bsk pagi jam 9.30, sore jg ga apa muchtar krn kyai jg msh ditanggerangnbs nyampe belezza mungkin jam 4 lbh Bahwa
Pst.Bahwa berkaitan dengan sms antara terdakwa dengan MUHTAREPENDY tanggal 7 Mei 2013 ~ pukul 5:35:24 PM yang berbunyiwalaupun pengacara top tapi klu ngak tau tata tertip kacau juga kenasemprot menurut terdakwa adalah MUHTAR EPENDYmempromosikan KAMARUSSALAM als POLO, namun terdakwa tidaktahu maksud dari kalimat kena semprot yang terdakwa tahu MUHTAREPENDY selalu membanggabanggakan KAMARUSSALAM als POLO;Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi denganKAMARUSSALAM als POLO terdakwa hanya berkomunikasi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb Tanggal 25 April 2016 — SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T
120 — 41
120 — 41
Seram Bagian Timur (SBT) telah sesuaidilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan berpedoman pada PERPRESRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.Bahwa sebelumnya dilakukan Aawijsing untuk tertip administrasi kamiselaku panitia melakukan Aawijsing pada hari Selasa 28 Agustus 2012pukul 09.00 WIT bertempat di Aulah Kantor Dinas Kelautan dan PerikananHal. 43 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.Provinsi Maluku di Ambon, dan hal itu hanyalah formalitas untukmelengkapi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb Tanggal 25 April 2016 — HARDO
102 — 49
102 — 49
Seram Bagian Timur (SBT) telah sesuaidilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan berpedoman pada PERPRESRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.Bahwa sebelumnya dilakukan Aawijsing untuk tertip administrasi kamiselaku panitia melakukan Aawijsing pada hari Selasa 28 Agustus 2012pukul 09.00 WIT bertempat di Aulah Kantor Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Maluku di Ambon, dan hal itu hanyalah formalitas untukmelengkapi dokumen administrasi pelelangangan pekerjaan tersebut ;Bahwa
Register : 04-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr Tanggal 19 Juni 2019 — Marlinus Waruwu.DKK
VS
PT.JATIM JAYA PERKASA
202 — 202
202 — 202
sebagaimana yang telah disepakati bersama pada tahun2009 tersebut diatas.Bahwa karena Tergugat tetap tidak dilaksanakan semua hakhak paraPenggugat sebagaimana isi Perjanjian Bersama yang dibuat Tahun2009, maka para Penggugat mengguganan hak Mogok Kerja sejaktanggal 09 Oktober 2018 sebagaimana ketentuan pasal 137 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan menyebutkan: Mogok kerja sebagai hak dasarpekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secarasah, tertip
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI Bin ACEP UDI
107 — 54
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI Bin ACEP UDI
107 — 54
Dan secara operasional harus sesuai dengan suratHalaman 140 dari 229Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Ujang Sama AsadBupati Sumedang nomor 143 / 452 / BPMPD tanggal 13 November 2009perihal tertip pengelolaan kekayaan/asset Desa.Bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2007tentang Sumber Pendapatan Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatandan Belanja Desa pasal 1 pion 16 bahwa Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. HENTJE ORHEN SINA
121 — 62
121 — 62
Wajib menjaga nama baik Pemberi Kerja dan memenuhi ketentuan dantata tertip yang berlaku dalam proyek.5. Melaksanakan tugas tugas seperti yang diatur dalam pedoman umum,pedoman teknis dan petunjuk lainnya.6. Bertanggungjawab atas hal hal sebagai berikut :a. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah dan instansiterkait dalam melaksanakan kegiatan BSPS.b. Bertanggungjawab atas pengadministrasian keuangan terhadapseluruh pelaksanaan kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya.c.
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
TAKDIR, S.H.
194 — 207
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
TAKDIR, S.H.
194 — 207
NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangperubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taatkepada peraturan Perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; ayat (2):menyatakan secara tertip
Register : 23-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 21 Desember 2015 — HENDRY MBATU, SH
311 — 148
311 — 148
Wajib menjaga nama baik Pemberi Kerja dan memenuhi ketentuan dantata tertip yang berlaku dalam proyek.5. Melaksanakan tugas tugas seperti yang diatur dalam pedoman umum,pedoman teknis dan petunjuk lainnya.6. Bertanggungjawab atas hal hal sebagai berikut :a. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah dan instansiterkait dalam melaksanakan kegiatan BSPS.b. Bertanggungjawab atas pengadministrasian keuangan terhadapseluruh pelaksanaan kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya.c.
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
137 — 64
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
137 — 64
mengusulkan hibah TA. 2015 dan disetujui oleh tim anggaran.Bahwa saksi pernah mengusulkan hibah kepada Bupati Jember.Bahwa hibah/ bansos usulan dewan muncul saat pembahasan KUAPPASdan ditentukan pula pagu usulan hibah untuk ketua atau unsure pimpinandewan adalah 1 milya lebih dan untuk anggota dewan sekitar 900 juta.Bahwa proposal melalui DPRD da ada juga yang langsung melalui Dinas.Bahwa tugas saksi berdasarkan UU No. 23 tahun 2009, yang dituangkandalam Peraturan DPRD no. 10 tahun 2016 tentang tata tertip
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
212 — 63
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
212 — 63
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:1) Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, danmanfaat untuk masyarakat.2) Pasal 4 ayat (2): Secara tertip sebagaimana dimaksud pada
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
316 — 162
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
316 — 162
kewenangannyaMelaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala DesaMeminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Pemerintah DesaMenyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat DesaMengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempeloporipenyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelolapemerintahan yang baikMenyusun peraturan tata tertip
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 177/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
173 — 51
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
173 — 51
mengusulkan hibah TA. 2015 dan disetujui oleh tim anggaran.Bahwa saksi pernah mengusulkan hibah kepada Bupati Jember.Bahwa hibah/ bansos usulan dewan muncul saat pembahasan KUAPPASdan ditentukan pula pagu usulan hibah untuk ketua atau unsure pimpinandewan adalah 1 milya lebih dan untuk anggota dewan sekitar 900 juta.Bahwa proposal melalui DPRD da ada juga yang langsung melalui Dinas.Bahwa tugas saksi berdasarkan UU No. 23 tahun 2009, yang dituangkandalam Peraturan DPRD no. 10 tahun 2016 tentang tata tertip
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 30
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 30
Terdakwa mengelola keuangansecara tidak tertip dan disiplin anggaran.
Register : 15-11-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
DODY NOVALITA, SH
Terdakwa:
Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si Bin SUPARDI
151 — 74
DODY NOVALITA, SH
Terdakwa:
Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si Bin SUPARDI
151 — 74
(disahkan DPRD tanggal 22 April 2009)
- 1 (satu) foto copy draft bendel Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : Tahun 2009 tentang tata tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (disahkan DPRD tanggal 28 Oktober 2009)
- 1 (satu) bendel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Dalam Rangka membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana
- Drs. H. THAIB ARMAIYN
117 — 35
117 — 35
Maluku Utara, hanyamelalui SPMU yang diajukan oleh Pemegang Kas / Bendaharakepada Saksi untuk di buat Ceknya.Bahwa yang meneliti SPMU tersebut adalah Kepala PKD (PemegangKas Daerah) IQBAL ISKANDAR ALAM, BSc;Bahwa yang mengajukan SPMU Belanja Tak Tersangka T.A. 2004maupun Tertip Sipil T.A. 2004 kepada Pemegang Kas Daerah saatitu adalah Bendahara Setda RAHIM MUHAMMAD, SH danBendahara Tertib Sipil RUSMALA ABD. RAHMAN, SE.Bahwa cek tersebut dicairkan di Bank Mandiri Cab.
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
692 — 473
692 — 473
Membina hubungan baik dengan pihak luar baik pemerintah maupun nonpemerintah serta organisasi perbankan dalam upaya pengembangan PD.BPR Bank Salatiga.Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Bank Salatiga Nomor 32/ BPR BS/KEP/IV/2017 Tentang Pedomandan tata tertip kerja Direksi PD BPR Bank Salatiga, Dierktur Utama memilikitugas dan tanggung jawab Direktur Utama sebagai berikut:1.10.11.Menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendaliandan pembinaan