Ditemukan 972 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : spesialis spesialisasi specialitis spesiality
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 4 September 2013 — Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
85 — 123
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dandengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA
83 — 22
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsurdelik secara melawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapatdidalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
121 — 43
  • menerangkan Yang dimaksuddengan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalamarti formil, yang pengertiannya adalah perbuatan yang bertentangandengan peraturan perundangundangan;Ahli =omenerangkan Sedangkan yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah perbuatanmenggunakan atau tidak menggunakan kewenangan yang melekatpadanya karena jabatan atau kedudukannya yang tidak sesualdengan tujuan diberikannya kewenangan (asas spesialitas
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 29 September 2014 — - H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si Vs. - JPU
85 — 17
  • Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan suatu ketentuan khusus.Menimbang, seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa, apabila dalamsuatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu diperhadapkanantara ketentuan yang bersifat universal dengan ketentuan yang bersifat spesialis,maka ketentuan spesialislah yang diperlakukan.Menimbang, oleh karena posisi Terdakwa dalam perkara a quo adalahsesuai dengan asas spesialitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 30 Juli 2013 — -Drs. ABDUL KARIM, M.Si Bin Kyai ORI SAMSURI -ADIB PURNAWAN,S.AgBin MUKHID
97 — 18
  • ::cccccccccee 202Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan obyek yang sarna saling diperhadapkan antara ketentuanyang bersifat unum dengan ketentuan yang bersifat knusus, maka yangditerapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
229 — 99
  • Dalam unsur melawan hukumparameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), Sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasas umumpemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)Undangundang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidanaadalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidakditemui adanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER, II. HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI
207 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hardjon, S.H. yang dalam salah satutulisannya menyatakan Berdasarkan asas spesialitas dalamHukum Administrasi Negara setiap kKewenangan harus digunakansesuai dengan tujuannya:4.2. Bahwa untuk mengetahui apakah para Pemohon Kasasi/para Terdakwatelah menyalahgunakan kewenangannya, terlebin dahulu' paraPemohon Kasasi/para Terdakwa akan mengungkapkan fakta hukumyang terungkap di persidangan yaitu :4.2.1 Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
750 — 647 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
  • Dalam unsur melawan hukumparameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan(asas legalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yangdigunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas,atas spesialitas dan asasasas umum pemerintahan yang baik :Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak konsisten,telah salah dalam penerapan hukum sepanjang unsur melawan hukumdimana hakim mengabaikan dan tidak membuktikan peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Terdakwa
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, MSi
100 — 15
  • Bahwa salahsatu parameter adanya penyalahgunaan wewenang adalah Asas Spesialitas(Specialiteitbeginsel) yang artinya bahwa setiap kewenangan memiliki tujuantertentu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuandan maksud pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir).
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 16 Juni 2014 — I. Meisy Susilawati, SE Binti Syarkowi Bakri II. Muas Akhmad, SE.,Msi Bin Akhmad Toya
87 — 41
  • penggunaan danpertanggung jawaban keuangan Negara / Daerah perlu diatur dalamperaturan perundangundangan adalah untuk :a) Menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan;b) Mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan;c) Menciptakan standar akuntansi pemeriksaan pengelolaan;d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);e) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara profesional,transparan, dan akuntabel atas dasar asasasas tahunan, universilitas,kesatuan, spesialitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — MARGAN SALUM
117 — 90
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan denganunsur secara melawan hukum yang umum pula ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalampasal 3 memiliki sifat kekhususan, yang tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2015 — ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
76 — 16
  • Wiyono, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PenerbitSinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 37);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999; Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umumdengan ketentuan yang bersifat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
178 — 179
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayarandalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; danHalaman 85 dari 213 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgf.Peraturan Teknis lain di bawahnya.Bahwa asas pengelolaan keuangan negara yang merupakan penjabaran dari UUNo. 17 Tahun 2003 diantaranya asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan,dan asas spesialitas
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 April 2015 — SYAFRUDDIN,S.Sos : EJISRIN SE;
114 — 33
  • juga tidak terbukti.Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah parameteryang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatanmelawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya.Hal 127 dari 193 halaman Putusan Pidana No: 50/Pid.SusTPK/2014/PN.PdgDalam unsur melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturanperundangundangan (asas legalitas/melawan hukumformil), sedangkanparameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asaslegalitas, asas spesialitas
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 24/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWA Diwakili Oleh : ILHAMSYAH, S.H.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
139 — 110
  • atau kedudukan yang dimiliki olehseseorang berarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang,tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukantertentuMenimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orangtersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertianunsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususantersendiri (spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas spesialitas
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 26 Januari 2016 — MAMAK JAMAKSARI
120 — 56
  • Pasal 14 UU No.31/ 1999 jo UU No. 20/2001 pada pokoknya jugamenegaskan berlakunya asas spesialitas dalam perkara korupsi, di manaPasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yangmerugikan keuangan negara yang diatur oleh undangundang lain dapatditerapkan UU Korupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwapelanggaran undangundang tersebut adalah tindak pidana korupsi.Sebagai contoh tindak pidana Perpajakan atau Perbankan, meskipunmemenuhi unsurunsur Pasal 2, pada umumnya tidak
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 16 September 2019 — Penuntut Umum:
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
FERIZAL
126 — 40
  • Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), Ssedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dapatdiartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saatmelakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaitu hak dankekuasaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
520 — 392
  • (spesialitas) Karenasubsidiriaritas itu harus untuk perbuatan yang sama tetapi menunjukkanperbuatan itu berat, ebih berat, lebih berat lagi atau jika ada dua perbuatanyang berbeda sama sekali (kKonkursus) konkursus realis akibatnya adalahkumulasi perbuatan tindak pidana.
    Subsidiaritas diterapkan dalam hal adanya spesialitas. Apabila bentukperbuatannya ada penyuapan, gratifikasi dan pemerasan maka bentuk dakwaannya adalah alternative atau kumulatif; Perbedaan penyuapan dengan pemerasan adalah kalau penyuapan baik pemberimaupun penerima duaduanya dipidana.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 02-10-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 22 Nopember 2017 — WIYONO, SE., Bin SUPARMAN
175 — 68
  • Oleh karenaitu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orangyang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan ataukedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugastugasnya; Halaman 233 dari 251 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT BJMMenimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2016 — RAWING,S.E.bin ADUR BABOE (Alm)
116 — 14
  • tidakterdapat didalam Pasal 2;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseoranganyang memangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsursetiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifatkekhususan tersendiri (spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Spesialitas