Ditemukan 828 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : setiap setia susetia setiapa soetiah setian sdetiap seetiap saetiap sestiap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
125 — 66
  • Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA sSetiap triwulan, dan ;i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang / jasa.Selain tugas dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan, selaku PPK dapata. Mengusulkan kepada PA/KPA :1) Perubahan paket pekerjaan ; dan /atau2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;b. Menetapkan tim pendukung ;c.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
173 — 38
  • adalah segala perbuatanmelawan hukum dalam arti formil, yaitu segala perbuatan dilarang yang diatur didalam peraturan perundangundangan, maupun dalam arti materiil, yaitu segalaperbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundanganundangan, namunperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dipidana.Bahwa unsur secara melawan hukum ini juga bersifat sebagai elemen delik samaseperti unsur Ssetiap
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
194 — 57
  • adalah segala perbuatanmelawan hukum dalam arti formil, yaitu segala perbuatan dilarang yang diatur didalam peraturan perundangundangan, maupun dalam arti materiil, yaitu segalaperbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundanganundangan, namunperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dipidana.Bahwa unsur secara melawan hukum ini juga bersifat sebagai elemen delik samaseperti unsur Ssetiap
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU
77 — 47
  • siapa. setiap orangdimaksudkan juga perseorangan dan juga korporasi;Halaman 327 dari 407 hal Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN AmbMenimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam notapembelaannya yang mengatakan bahwa unsur "setiap orang bukanmerupakan delik inti (bestandeel delick), sehingga menurut Penasehat HukumTerdakwa belum dapat dikatakan terbukti setelah delik inti dalam dakwaanterbukti baru dapat dikatakan terbukti, tidaklan beralasan dan haruslahdikesampingkan karena unsur "Ssetiap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HEDNRA HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ANITA YULIARTININGSIH
214 — 107
  • Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Unsur ke1: setiap orang :Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsurunsur lainnya dalam pasalyang didakwakan haruslah terlebin dahulu dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur Ssetiap orang ini;Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis telah menguraikanpengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan begituMajelis berpendapat tidak perlu mengulanginya lagi pembahasan mengenai haltersebut, namun Majelis akan langsung
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Drs.Robiq Yunianto, M.AP
138 — 61
  • orang yang termaktub dalamPasal 3 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Majelis memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jikadibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan ataukedudukan yang melekat pada orang dimaksud;Halaman 455 dari 527 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2019/PN SbyMenimbang, bahwa pengertian unsur Ssetiap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
412 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Udar PristonoMT "melakukan perbuatan memperkaya ...dst" dapat dilakukan oleh oranglain juga maka unsur "Ssetiap orang" tanpa harus menjadi Kepala Dinasdan/atau Pengguna Anggaran menjadi unsur tersebut terpenuhi quod non;Bahwa, Judex Facti Banding juga teiah mengakui Menimbang, bahwaTerdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatanatau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Mantan Kepala DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta. yana dalam perkara a quo adalahselaku Penaquna Anggaran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
100 — 31
  • termaktub dalam pengertian "setiap orang" menurut Pasal 3yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasapabila dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap .dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa cukup beralasan unsur "Ssetiap