Ditemukan 837 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transparan tapparan taspiran taparan tasaran
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 4.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
219 — 93
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perobuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: BUNYAMIN HI. KAHAR Alias PA MEMET
243 — 154
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - JAMALUDIN,S.pd.Mpd
78 — 42
  • bantuansesuai ketentuan; Rusdi memotong/meminta uang bantuan yang tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.000.000, dan Herman pihakperantara pengurusan bantuan memotong/meminta uang bantuan untukpenggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesarRp.14.000.000, serta Kurniawan pihak LSM yang meminta uang bantuanuntuk pribadi sebesar Rp.10.000.000,; JUBAIDAH, Kasie Sarana danPrasarana Dinas Pendidikan Pemudan Dan Olah Raga Kabupaten Bima,tidak menjalannkan tupoksi dengan benar tidak trasparan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - MURTALIB,Spd.M.pd
91 — 27
  • bantuan sesuaiketentuan; Rusdi memotong/meminta uang bantuan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 130.000.000, dan Herman pihakperantara pengurusan bantuan memotong/meminta uang bantuan untukpenggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesarRp.13.750.000, serta Kurniawan pihak LSM yang meminta uang bantuanuntuk pribadi sebesar Rp.10.000.000,; JUBAIDAH, Kasie Sarana danPrasarana Dinas Pendidikan Pemudan Dan Olah Raga Kabupaten Bima,tidak menjalannkan tupoksi dengan benar tidak trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 15-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.ARIYA SATRIA, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.M. NUFI YUNANDRI, SH Terdakwa: MOHBIR FATARUBA,S.PdI
176 — 75
  • dirumuskansecara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.
82 — 53
  • mempertanggungjawabkan bantuansesuai ketentuan; Rusdi memotong/meminta uang bantuan yang tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 81.000.000, dan Herman pihakperantara pengurusan bantuan memotong/meminta uang bantuan untukpenggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesarRp.9.750.000, serta Kurniawan pihak LSM yang meminta uang bantuanuntuk pribadi sebesar Rp.8.200.000,; JUBAIDAH, Kasie Sarana danPrasarana Dinas Pendidikan Pemudan Dan Olah Raga Kabupaten Bima,tidak menjalannkan tupoksi dengan benar tidak trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
103 — 48
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 04-04-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 26 Juni 2018 — THAMRIN ROBO
163 — 151
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perouatan yang didakwakan, bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat(2) menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.SYAFRUDDIN, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH Terdakwa: TAMRIN Hi. AYUB
147 — 46
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.MOKHSIN UMALEKHOA, SH 2.AKBAL PURAM, SH 3.IWAN CAUNANG, SH 4.BUDI HERMANSYAH, SH Terdakwa: SAMSUDIN DJAFAR, SE Alias SUDIN
200 — 122
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat(2) menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
116 — 34
  • timbul berkaitandengan penyalahgunaan hukum yang terjadi dapat Ahli berikanpandangan bahwa di dalam kepentingan hukum kepada merupakansuatu pertanggung jawaban penuh atau mutlak, sedangkan katakataoleh tidaklah merupakan sebuah pertanggung jawaban tetapi sebagaipelaksanaan dari sebuah atau Suatu perbuatan.Kemudian apabila ditindak lanjuti lebih jauh begitu juga di dalam pasal10 ayat 6 Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 bahwa penggunaandana harus persetujuan komite sekolah, dipertanggung jawabkandengan trasparan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 26 Januari 2017 — Ir. Imran
138 — 38
  • Pdgsenilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yangmenjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, sesuai denganketentuan yang terdapat dalam kontrak dan pasal 3 ayat (1) uu No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara yang berbunyi tentang perbendaharaan negaradinyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, trasparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum: 1.FADIL REGAN. SH. MH 2.AKBAL PURAM, SH 3.ABDUL RAHMAN, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 6.GAMA PALIAS, SH 7.GALIH MARTINO DWI C, SH 8.FITRIAN YURISTYAWAN, SH Terdakwa: RAHMAD, SE
282 — 144
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
170 — 64
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perobuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 6 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: RUSNI TEAPON, Amd.Kom Alias RUNI
150 — 170
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-03-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 12 Mei 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABRAHAM YEHEZKIBEL TSAZARO LIMANTO, SE Diwakili Oleh : GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H.
543 — 105
  • Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri No 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
203 — 78
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan