Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk model mondus morus madus modis modul
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
192 — 99
  • dengankegiatan usaha.b) Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yangtidak ada transaksinya (fiktif).c) Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPNtanpa dilengkapi Faktur Pajak.2) Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain :a) Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitunganPajak Keluaran.b) Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak ataumenerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPTMasa PPN.c) Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor.Bahwa Modus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JAILANI, SP Bin M. GADE
110 — 33
  • dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
170 — 127
  • Penunjang Air BersihPedesaan pada Dinas Perumahan Kabupaten Banjar Tahun 2016, denganalasan yang tidak sesuai dengan hukum bahkan tidak menerangkanadanya rekanan pendamping sebagai perbandingan untuk alasanpenunjukkan langsung; Tindakan Terdakwa yang aktif dalam mencarikan rekanan atas paketpekerjaanpaket pekerjaan SR yang menjadi bagian untuk dikerjakanTerdakwa dan mencarikan rekanan untuk paket SR yang menjadi bagianyang dikerjakan untuk Edy Mulyono, ST (sebagai PPK dalam proyek ini); Telah menjadi modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 23 September 2015 — TARMIZI, SP Bin AMIR
45 — 16
  • Di dalamPenjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara *melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
256 — 638
  • ranting pepohonan/rumput/semak belukardan terutama bahan organik/gambut yang dominansebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan; cuacakering yang terjadi pada musim kemarau dapatmenyebabkan bahan bakaran menjadi kering dan mudahterbakar/dibakar; api/suhu panas adalah faktor yangmenyebabkan bahan bakaran itu dibakar (dalam konteksgunung berapi, lahar panas juga dapat menyebabkankebakaran hutan dan lahan); dan faktor aktifitasmanusia adalah penyebab utama terjadinya kebakaranlahan dan hutan, balk itu modus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 4 Agustus 2015 — dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH ;
156 — 170
  • penyedia barang/jasa, namun batasan keuntungan tersebut hanya untukmenyusun HPS ; Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PAatau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010 ) Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masingmasing tingkatan menjual dengannilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal daridistributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ; Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
155 — 106
  • Dalamketentuan ini, kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomiannegara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatanyang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit,
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Juni 2016 — 1.HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION 2.RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG P
122 — 54
  • denganketerangan saksi dan keterangan para terdakwa maka sepanjang mengenaijati diri para terdakwa telah lengkap dan jelas, sehingga terbukti bahwa paraterdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas diatas inilah yang didakwamelakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari dakwaan tersebutdiancam dengan pidana, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.PGA
Tanggal 1 Desember 2016 — JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN
404 — 360
  • Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudianmenjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uangdalam perkaraperkara narkotika dan psikotropika antara lainsebagai berikut :e (1).Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitaspalsu. untuk membuka rekening di Penyedia JasaKeuangan.e (2).Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain biasanyakurir atau keluarganya untuk membuka rekening diPenyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATMpemilik di rekening dikuasai oleh pelaku untukmenampung
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
414 — 245
  • menurut Hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakartasetelah memperhatikan permohonan terdakwa sebagai Justice Collaborator,akan mempertimbangkan syaratsyarat untuk ditetapkan sebagai JusticeCollaborator apakah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung nonor 4Tahun 2011;Menimbang bahwa salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagaiJustice collaborators adalah terdakwa yang diajukan kepersidangan bukansebagai pelaku utama;Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan dan modus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
468 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Terdakwamenggunakan nama Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, namunsecara formal dan materil bukan kegiatan usaha dalam bentuk Koperasikarena sama sekali tidak mengacu pada ketentuan tentang Perkoperasian;Para Terdakwa menggunakan modus operandi Koperasi sebagai investasiguna menarik nasabah dengan imingiming bunga dan janji uang akandikembalikan apabila terjadi kerugian usaha, akan tetapi sesungguhnyaHal. 213 dari 229 hal. Put.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
97 — 31
  • Oleh penjelasan umumUndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitusuatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapijika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
103 — 68
  • Hal ini disebabkansangat beragamnya modus operandi kasuskasus penyimpangan/korupsi terjadi.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
HASAN BASRI Bin A. JALIL
84 — 29
  • dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
719 — 784
  • memiles PT Kam and Kam tidak memiliki perizinanusaha di bidang perdagangan (2) adanya kegiatan member get memberdalam menjalankan usahanya melalui Memiles (3) adanya kegiatan pemberianrewatd yang nilainya terlalu tinggi sehingga tidak wajar (4) tidak ada kegiatanriil/nyata perdagangan barang/jasa yang dijual sebagai kegiatan perdagangan(5) bonus dan komisi yang diberikan kepada member berdasarkan jumlahkeanggotaan yang mendaftar di memiles (6) kegiatan top up iklan di aplikasimemiles hanya sebagai modus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (TERDAKWA)
127 — 133
  • mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik)yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum, tidak dibuat secara emosional danuntuk balas dendam melainkan dibuat berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganpada saat pemeriksaan para saksi, Ahli, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;Bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa dalam perkara ini, mulai dari memotretsampai dengan mendampingi Sakimin ke bank adalah MODUS
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 34
  • sangat tidak mungkin.Kecuali ini modus Para Pemain tananh membodohi orang gunamenguasai tanah.. Bahwa, Penggugat menyebutkan bahwa dr. Kenneth (Kenneth) hidayattelah membeli tanah objek sengketa (1982). Pertanyaannya kemudianapakah dr. Kenneth itu Petani ? kok membeli tanah yang 25 tahun lalumasin kawasan pertanian ? Kalau dia merasa membeli kenapaditerlantarkan , tidak digarap ? dr. Kenneth Warga Negaranya apa saatitu ?7Demikian juga anaknya,FLORENCE WEN LAN WONG ? WNA atauWNI ?
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
117 — 50
  • Objek norma(normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang,diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan olehnorma (operator norma atau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangSiapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yangbukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjukSiapa Saja, Orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak danHalaman 171
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 5 September 2016 — HERU FITRI KUSWANTO Bin BUDI RAHARDJO
158 — 69
  • ;Menimbang, bahwa selain membuat LPJ Penggunaan BOS SDNKejaksan Cirebon, Terdakwa juga membantu membuatkan LPJ PenggunaanDana BOS untuk SDN Pangrango dengan modus yang serupa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwatelahdikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-12-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Desember 2016 — YAHYA HANIF BIN MANSYUR Kejaksaan Negeri Surabaya
126 — 29
  • Selanjutnya beberapa hari kemudian Inspektorat KPU RI turun keKPU Propinsi Jawa Timur untuk melakukan verifikasi dan audit internal; Bahwa saksi tidak mengetahui SPM mana saja yang memuat pengadaan fiktifsebab saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui bukti pengeluarannyakarena setahu saksi semua bukti pengeluaran disimpan oleh PPSPM danBendahara untuk di bukukan dan ditata usahakan berkasnya; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana modus/cara dalam melaksanakanpengadaan fiktif yang merupakan