Ditemukan 8757 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 5 September 2016 — HERU FITRI KUSWANTO Bin BUDI RAHARDJO
158 — 69
158 — 69
;Menimbang, bahwa selain membuat LPJ Penggunaan BOS SDNKejaksan Cirebon, Terdakwa juga membantu membuatkan LPJ PenggunaanDana BOS untuk SDN Pangrango dengan modus yang serupa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwatelahdikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan
Putus : 13-12-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY Tanggal 13 Desember 2016 — YAHYA HANIF BIN MANSYUR
Kejaksaan Negeri Surabaya
126 — 29
126 — 29
Selanjutnya beberapa hari kemudian Inspektorat KPU RI turun keKPU Propinsi Jawa Timur untuk melakukan verifikasi dan audit internal; Bahwa saksi tidak mengetahui SPM mana saja yang memuat pengadaan fiktifsebab saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui bukti pengeluarannyakarena setahu saksi semua bukti pengeluaran disimpan oleh PPSPM danBendahara untuk di bukukan dan ditata usahakan berkasnya; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana modus/cara dalam melaksanakanpengadaan fiktif yang merupakan
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 18 April 2019 — Alam Rahadian Muharam
81 — 35
81 — 35
Dealdeal tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar danmerupakan modus/indikasi perobuatan melawan hukum.Bahwa apabila rangkaian pelaksanaan pemberian hibah tidak sesuai denganaturan, maka ada kerugian negara, termasuk orangorang yang mendapat danahibah tersebut.Bahwa menurut Ahli para pihak yang mendapat dana tersebut pasti mengetahuibahwa uang yang diterima melalui rekening tersebut berasal dari dana hibah.Bahwa auditor harus berdasarkan fakta dan informasi awal kerugian negara bisasaja sudah
Register : 15-04-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 26 Agustus 2016 — MUHAMMAD WALDI ( Terdakwa)
99 — 22
99 — 22
yangdiajukan oleh Terdakwa selaku pihak penyedia jasa.Menimbang, bahwa mencermati rangkaian kegiatan yang telahdilakukan oleh Saksi USMAN TAUFIQ selaku PPK dan TerdakwaMUHAMMAD WALDI selaku Kontraktor Pelaksana dalam kegiatanpengadaan seragam Linmas lapangan lengkap Kabupaten/Kota di ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Majelis mendapati bahwa telahterjadi adanya persamaan kehendak yang saling mendukung antarakeduanya untuk memperoleh keuntungan dari keuangan Negara yangdikelolanya dengan modus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
192 — 99
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
192 — 99
dengankegiatan usaha.b) Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yangtidak ada transaksinya (fiktif).c) Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPNtanpa dilengkapi Faktur Pajak.2) Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain :a) Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitunganPajak Keluaran.b) Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak ataumenerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPTMasa PPN.c) Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor.Bahwa Modus
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA
-ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM
-ATIM BIN SUKARYA
86 — 10
86 — 10
Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikHalaman 278 Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibaty;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi :
- Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
249 — 68
249 — 68
pendapatnya sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa pada saat melakukan penghitungan kerugian negara dalam KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan danPerbekalan Dalam Rangka Wabah Flu Burung (Avian Influenza) TahunAnggaran 2006 pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, waktu itu Ahlisebagai PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)namun saat ini Ahli sudah pensiun dini;Bahwa modus
memintakepada BPKP sebagai lembaga audit untuk menghitung secara pastikerugian tersebut, belum tentu perkiraan penghitungan kerugian negaraversi penyidik dan hasil penghitungan BPKP sama;Bahwa ahli tidak serta merta menggunakan bahan ekspose untukmenghitung kerugian negara, data dan bahan yang didapat saat eksposehanya data awal yang diperoleh dalam proses penghitungan kerugiannegara;Bahwa penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan di dalam pengadaanyang dilakukan audit oleh ahli dijadikan dasar untuk melihat modus
Register : 10-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.TPK/2015/PT SBY Tanggal 26 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUDI SETIAWAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
131 — 60
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
131 — 60
Yangmenyebutkan Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidaksejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiaptiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidakboleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa YUDI SETIAWAN sedangmenjalani pidana penjara dalam perkara lain yang modus operandinya samadengan perkara a qou
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
102 — 46
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
102 — 46
dissentingopinion) dengan Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, dimana HakimKetua Majelis tersebut menyatakan Dakwaan Kesatu Primair maupunDakwaan Kesatu Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan danterdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu, maka disini dimuatalasan alasan dan pertimbangan Hakim Ketua Majelis sebagai berikutdibawah ini;Menimbang, bahwa benar pandangan umum telah menerima tindakpidana korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinarycrime) dengan berbagai permasalahan modus
diterbitkanoleh Bupati maupun dalam pertimbangan tehnis yang dibuat olehKepala Dinas Kehutanan Kabupaten atau dengan kata lainperbuatan penerbitan IUPHHKHT oleh Bupati dan PertimbanganTehnis oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten disatu pihakdengan Penerbitan Pengesahan BKTUPHHKHT oleh Terdakwa selakuGubernur, adalah merupakan kewenangan dan pertanggungjawaban masing masing atau perbuatan atau peran masingmasing atau antara satu denganyang lain adalah tidak merupakan bagian dari satu rangkaianperbuatan (modus
dalampertimbangan tehnis yang dibuat oleh Kepala Dinas KehutananKabupaten atau dengan kata lain perbuatan penerbitan IUPHHKHToleh Bupati dan Pertimbangan Tehnis oleh Kepala DinasKehutanan Kabupaten serta penilaian Kepala Dinas Provinsi disatupihak dengan Penerbitan Pengesahan BKTUPHHKHT olehTerdakwa selaku Gubernur, adalah merupakan kewenangandan pertanggung jawaban masing masingatau perbuatan atau peran masing masing antara satu denganyang lain adalah tidak merupakan bagian dari satu rangkaianperbuatan (modus
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
64 — 43
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
64 — 43
Jur Andi Hamzahtersebut adalah paling tepat dipakai pengertian *melawan hukum sebagai tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkanagar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diaturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa
Register : 13-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Tipikor/2014/PN Tte Tanggal 4 September 2014 — HAYUN MANUAY
105 — 194
105 — 194
memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement de pouvoirdalam hukum administrasi,makasecara melawan hukum dalam konsep hukum pidanadapat dipararelkan dengandaad van wilekeur atau tindakan yang sewenangwenangatau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukumadministrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 10 Oktober 2013 —
43 — 79
43 — 79
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
238 — 145
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
238 — 145
menjadi dasar para ahli mengatakan bahwadelikdelik pemalsuan itu kerugiannya, atau potensi kerugiannya yangbersifat materil dan in materil;Bahwa menurut Ahli, unsur (elemen) yang harus terpenuhi adalah bahwaseorang telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan ataumenempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 KUHP, dapat terjadi dengan dua cara (straf modus
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 27 Mei 2016 — HAINIM KADIR, SE. M.Si Bin ABDUL KADIR MZ
102 — 24
102 — 24
tahun 2001 menyebutkanBahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.Di dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan :*Agar dapat menjangkau berbagai modus
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.PGA Tanggal 1 Desember 2016 — JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN
404 — 360
404 — 360
Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudianmenjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uangdalam perkaraperkara narkotika dan psikotropika antara lainsebagai berikut :e (1).Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitaspalsu. untuk membuka rekening di Penyedia JasaKeuangan.e (2).Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain biasanyakurir atau keluarganya untuk membuka rekening diPenyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATMpemilik di rekening dikuasai oleh pelaku untukmenampung
Register : 22-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
414 — 245
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
414 — 245
menurut Hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakartasetelah memperhatikan permohonan terdakwa sebagai Justice Collaborator,akan mempertimbangkan syaratsyarat untuk ditetapkan sebagai JusticeCollaborator apakah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung nonor 4Tahun 2011;Menimbang bahwa salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagaiJustice collaborators adalah terdakwa yang diajukan kepersidangan bukansebagai pelaku utama;Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan dan modus
Register : 17-04-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PIDSUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 1 Agustus 2017 — MUANA DEDU
103 — 58
103 — 58
Bahwa modus penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dilakukanTerdakwa MUANA DEDU berupa:a.Membayarkan honor kepada penerima tidak sepenuhnya berdasarkankuitansi;b.Memark up biaya misal untuk biaya rapat, ATK dan biaya perjalanan dinas;c.Membelanjakan biaya bantuan pupuk dan bibit ternak namun tidakseluruhnya diberikan dan ada yang mencatut nama warga desa tanpamenyampaikan bantuan dimaksud;d.Membeli bahan bangunan untuk gedung desa namun diberikan kepadakerabatnya misal pasir;e.Membayar yang tidak
Putus : 07-11-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 7 Nopember 2017 — SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si., alias SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si Nomor 209 Tahun 2012, dan tugasTerdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana yangdikelolanya;Bahwa unsur melawan hukum tersebut haruslah dilihat dari hukum materiildan hukum formiil, apabila dikaitkan dengan peran dan perbuatan Terdakwaselaku Ketua KPUD maka dapat terlihat modus operandi penyimpangankeuangan Negara dan perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa.Berpedoman pada asas hukum das sein das sollen Terdakwasebagaimana
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb Tanggal 4 Agustus 2015 — NIRWATI, SKM. alias NIR
123 — 69
123 — 69
penyedia barang/jasa, namun batasan keuntungan tersebut hanya untukmenyusun HPS ; Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PAatau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010 ) Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masingmasing tingkatan menjual dengannilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal daridistributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ; Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
136 — 66
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
136 — 66
/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisanpergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya,maupun haknya;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkan agardapat menjangkau berbagai modus