Ditemukan 8738 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses model moruk mondus modis modul movus morus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
HUSNI BIN ALM YUSUF
121 — 75
  • tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawanhukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar ataubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkaraini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihatapakah ada peraturan perundangundangan yang dilanggar Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 23 September 2015 — MUHAMMAD NASIR Bin M. NUR
79 — 16
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 7 Desember 2015 — HAIRUN NADA, S.Pd Kejaksaan Negeri Situbondo
59 — 14
  • bentuk pelaporan yang disampaikansetiap bulan kepada Bapemas Propinsi melalui Fasilitator Kabupaten ; e Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya PNPMMP Kecamatan Panji KabupatenSitubondo berasal dana APBN sebesar 80% dan dana APBD sebesar 20% ; eBahwa ya, pernah pada tanggal 18 Juli 2012 pada saat turun ke lapangan saksimendapatkan ada kelompok yang sudah melakukan setoran/angsuran hanyasebagian yang disetorkan /dilaporkan ke kas PNPM, kemudian pada tanggal 23 Juli2012 saksi mendapatkan data dengan modus
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 15 Agustus 2014 — - BUDI HARTO
85 — 31
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum didalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitercermin pada kutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yangberbunyi : ..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
328 — 380 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • delict) dari pasal tersebut adalah Adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawanhukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi)untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang laintersebut;Hal. 305 dari 270 hal. Put.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-06-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 48/PID.TPK/2015/PT SBY
Tanggal 27 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUDI SETIAWAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
224 — 92
  • Terhadap halhal yang meringankan Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap halhalyang memberatkan bagi diri Terdakwa adalah bahwa perbuatan Terdakwamerupakan pengulangan perbuatan dengan modus yang sama untukmendapatkan kredit pada bank lain sebagaimana dalam perkara lain yang telahdiputus, yang menimbulkan kerugian keuangan negara c.g.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
89 — 32
  • digolongkan sebagai extra ordinary crime yang pemberantasannyaharus dilakukan dengan cara yang luar biasa; Kedua : dampak dari tindak pidana korupsi, selain merugikan kKeuangan danperekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan serta kelangsunganpembangunan nasional yang menuntut efisiensi tingg;Halaman 185 dari 220 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/ PN Bna Ketiga : sebagai upaya merespon perkembangan kebutuhan hukumdi masyarakat, agar dapat lebin mudah dalam pembuktian, sehingga dapatmenjangkau berbagai modus
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 222 /PID. SUS/2013/PN.TNG
Tanggal 24 Juni 2013 — TESTIAWATI binti KANTAWI.
403 — 465
  • Kondisi ini menguatkan peran terdakwa Testiawati Binti Kantawidalam rangkaian kejahatan dengan modus penyertaan modal di KOPERASI84LANGIT BIRU dan akhirnya terdakwa Testiawati Bin Kantawi bersama samadengan Komar alias Jaya Komara berhasil ditangkap oleh pihak kepolisiandidaerah Purwakarta Jawa Barat dan diproses secara hukum.Perbuatan terdakwa TESTIAWATI Binti KANTAWI sebagaimana datur dandiancam pidana dalam pasal 378 KUHP Pidana jo.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 23 September 2015 — HERIBERTUS HARIADI, SP
66 — 17
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauHalaman 171 dari 243 halaman Putusan Nomor 39/Fid.Sus Tpk/2015/PN.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk.
Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
109 — 33
  • Pembuat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dipertegas lagidalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, dimana telah secara tegas dan jelas memberi pengertianmelawan hukum dalam arti formil dan materil, dengan tujuan agar dapat menjangkauberbagai macam modus operandi penyimpangan keuangan negara atau
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 1 September 2015 — NURSAHIR, Amd Als SAHIR Bin ABDUL
78 — 16
  • diri terdakwa telahlengkap dan jelas, sehingga terbukti bahwa terdakwa sebagaimana tertulisHalaman 266 dari 313 halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrdalam identitas diatas inilah yang didakwa melakukan tindak pidana dalamperkara ini dan dari dakwaan tersebut diancam dengan pidana dan bukanorang lain, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
HERRY AULIA MUDTAQIEN, SE BIN HERMAN ADJAM
138 — 46
  • Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwakonstruksi perobuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mengatasi atau menekan NPL yang tinggidan memperbaiki kinerja di Bank Riau Kepri Cabang Pembantu DaluDalu,Terdakwa ARDINOL AMIR mempunyai ide dengan mencari para nasabahyang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit, dan uangnyadigunakan untuk
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
121 — 34
  • Modus operandi penyimpangan dimaksud yaitu berupa pengeluaranbiaya fiktif atas izin tambahan biaya pendistribusian KPS dengan caramerekayasa bukti pengeluaran (kwitansi) berdasarkan arahan danpetunjuk dari pejabat di Area Operasi Medan yaitu Koswini nippos962256171. Selanjutnya hasil dari rekayasa pengeluaran tersebutdisisinkan sebagian dananya untuk pejabat tertentu di Area OperasiMedan, yang melibatkan karyawan/pejabat.. Pihak yang terlibat / bertanggung jawab adalah :a.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 20 April 2015 — Drs. JAIMAN Bin UNUT RAJANAS
50 — 17
  • Hal mana jelas dinyatakan dalampenjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdi atur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisecara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
220 — 91
  • Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan temuan daninformasi sebagai berikut :1) Diduga telah terjadi tindak pidana perkara tindak pidanapenipuan dan dan TindakPidana Pencucian uang yangdilakukan oleh tersangka Yesi Devianti yang terjadi padaHalaman 137 dari 253 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb2)bulan Agustus 2013 dengan modus menawarkan investasipaket obatobatan dengan keuntungan sebesar 3% s/d 10%dalam setiap bulannya kepada para korban dan karenatertarik dengan keuntungan yang ditawarkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
312 — 159
  • delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand!)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2011 —
347 — 255
  • Dansewaktu. memulai pemeriksaan dapat dilakukan investigasi dankemudian harus ditemukan perbuatan pidananya.Bahwa benar anggapan yang menyatakan bahwa penempatan danapada produk perbankan dikatakan sebagai perbuatan pencucian uangharus dilihat dari sumber uangnya.Bahwa benar jika dari pemeriksaan di pengadilan perihal yangdisangka sebagai hasil tindak pidana bisa terbantahkan, maka yangberlaku adalah hasil sidang.Bahwa benar terhadap modus perbuatan pencucian uang, yang pertamaharus merasa curiga
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
208 — 63
  • Objek norma (normgedrag) adalah perbuatanatau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, ataudiberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (operator normaatau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini Ssepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni Suatuistilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsurpasal yang menunjuk Siapa Saja, orang perorangan atau suatu korporasisebagai pendukung hak dan kewajiban
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 29-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid. Sus- Tpk/2016/PN.DPS
Tanggal 13 Juni 2016 — DEWA KOMANG INDRA, SH.
95 — 38
  • PenuntutUmum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsur berikutnya;Unsur ke2 : Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddee/l delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikianmenjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikansebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
557 — 2797
  • pencucian uang pasif.Halaman 268 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN CbiBahwa Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uangtersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut sertamelakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidanadengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Bahwa Secara umum modus
    hasil tindak pidana untukpembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan oranglain seperti anak, istri, orang tua atau pihakpihak lainnya.5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindakpidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti tokokelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.6) Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksikeuangangan secara tunai baik penarikan maupunpenyetoran tunai untuk memutus mata rantai transakisehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik.Bahwa Modus