Ditemukan 903 data
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
132 — 11
kalau dana hibah sebesar Rp.3.150.000.000, ( tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dari Koni KotaBukittinggi telah dihibahkan lagi kepada Panitia Kontingen Porprov KotaBukittinggi.Bahwa berdasarkan NPHD yang bertanggungjawab terhadap penggunaandana hibah sebesar Rp. 3.150.000.000, ( tiga miliar seratus lima puluhjuta rupiah) adalah KONI Kota Bukittinggi sebagai penerima hibah.Bahwa laporan penggunaan dana hibah disampaikan KONI ke PemkoBukittinggi melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ( DPKAD
115 — 36
lapangan dikarenakan saksi tidak berani menolakperintah ERDISON melalui YATIMAN dan YATIMAN menjelaskan bahwaRUKK dirubah menyesuaikan dengan anggaran yang tersisa dikelompoktani serta ketidaktauan saksi terhadap Juknisnya.Bahwa Saksi tidak mengetahui ditunjuk sebagai Koordinator Lapangan/TimTeknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Upah Tenaga Kerja danBahan/Material Cetak Sawah R1 karena saksi baru menerima SK tersebutpada tanggal 4 November 2014 di Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD
65 — 19
Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan. Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana. Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.
Noneng Siti Kuraesin, M.Si.Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan.Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana.Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.
55 — 11
Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan. Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana. Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.
Noneng Siti Kuraesin, M.Si.Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan.Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana.Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.
366 — 288
Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011tersebut belum dilakukan PHO, Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saatsaksi menjadi Kepala DPKAD adalah Sdr. ERWIN PAMAN. Bahwa yang mengajukan usulan pencairan uang muka Proyek MultiyearsKabupaten Seluma sebesar 15% dari kontrak 338 milyar itu adalah SKPD(Dinas PU kabupaten Seluma).
56 — 11
Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan. Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana. Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.
Noneng Siti Kuraesin, M.Si.Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan.Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana.Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.
HERDIAN RAHADI, SH
Terdakwa:
1.IMAM KUSHAINI, SPT,MM Bin MUTIYAR
2.LASUM Bin TAWIREJA
133 — 42
Blora sebagaimana telah diubahdengan Peraturan bupati Blora Nomor 42 tahun 2012 tentang Perubahanatas peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012.4) Pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis hibah kepada masyarakatbidang pertanian dan peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.Bahwa setahu saksi anggaran untuk bantuan dana hibah kepadamasyarakat bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah sebesarRp.6.320.000.000, melekat di DPA DPKAD
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI
155 — 50
Sus/TPK/2017/PN.PtkBahwa mekanisme penerbitan SPM (surat perintah membayar)diawali dari PPTK kemudian diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP) diverifikasi oleh Verikator (Pak Fauzi)kemudian di Sampaikan kepada DPKAD untuk diterbitkan terbitkanSP2D selanjutnya dana ditransfer kepada pihak ketigaBahwa sepengetahuan saksi apabila ada terdapat kekurangansyarat administrasi, berkas untuk keperluan pembayaran tersebutdikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi;Bahwa seingat saksi pembayaran atas pengadaan
203 — 114
Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011tersebut belum dilakukan PHO, Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saatsaksi menjadi Kepala DPKAD adalah Sdr. ERWIN PAMAN. Bahwa yang mengajukan usulan pencairan uang muka Proyek MultiyearsKabupaten Seluma sebesar 15% dari kontrak 338 milyar itu adalah SKPD(Dinas PU kabupaten Seluma).
67 — 20
Purwakartaselaku penerima dana hibah;Bahwa saksi sebagai KPA telah membuat surat teguran kepada KPUD perihalLaporan Pertanggung jawaban;Bahwa dalam penyampaian SPJ KPU Kabupaten Purwakarta kepadaPemerintah Daerah harus melalui bagian Kesbang Linmas terlebih dahulusebelum disampaikan ke pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD), dan sepengetahuan saksi sahnya SPJ harus ditandatangani olehBendahara bersama Atasan Langsung Bendahara dan diketahui oleh Ketua KPUKabupaten Purwakarta;Keterangan
195 — 69
berkepentingan agar lahan kritis tersebutditingkatkanmenjadi lahan subur .Bahwa kesimpulan tersebut diambil tidak didasarkan pada buktibukti yangada pada saat rapat, karena pada saat rapat tidak ada buktibukti yangditunjukkan untuk mendukung kesimpulan tersebut dan hanya berdasarkancerita atau katakata saja, diantaranya yaitu cerita dari pak Eko Tjiptartono.Saksi menandatangani berita acara tersebut maksud saksi hanyamembenarkan pada point 3 bahwa tanah di Gunung Tugel tersebut tidaktercatat di DPKAD
1.SUYANTO, SH.,MH
2.NANO SUGIANTO, SH.,MH
3.PUJIARTO, SH.,MH
4.MARINA T.A. MEIFANY, SH
5.THEODORUS LUDONG, SH
Terdakwa:
1.MASMIN
2.EKA KAROLINA
143 — 150
Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya Nomor 140/05/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;
- 1 (satu) rangkap Asli Rancangan Peraturan Desa Dirung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/05/DRG/XII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin;
- 4 (empat) lembar Rancangan Peraturan desa dirung Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan TA 2018 tanggal 31 Oktober tahun 2018 ditandatangani oleh kepala desa Dirung Masmin;
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD
62 — 13
Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan. Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana. Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.
Noneng Siti Kuraesin, M.Si.Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukankepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagianperbendaharaan.Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs.Ahmad Mulyana.Kemudian SP2D tersebut diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRABLOCK lalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.
1.SUYANTO, SH.,MH
2.NANO SUGIANTO, SH.,MH
3.PUJIARTO, SH.,MH
4.MARINA T.A. MEIFANY, SH
5.THEODORUS LUDONG, SH
Terdakwa:
1.MUMPUNG
2.DELLI
3.SUPERIADY
156 — 78
Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya Nomor 140/05/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;
- 1 (satu) rangkap Asli Rancangan Peraturan Desa Dirung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/05/DRG/XII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin;
- 4 (empat) lembar Rancangan Peraturan desa dirung Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan TA 2018 tanggal 31 Oktober tahun 2018 ditandatangani oleh kepala desa Dirung Masmin;
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE.,MM
125 — 26
Bahwa dokumendokumen tersebut disimpan atau dipelihara pada SeksiBelanja Tidak Langsung di DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah) Tapanuli Tengah.
276 — 223
pengelolaan keuangan daerahadalah untuk dana kapitasi bulan Januari sampai April 2014 belum adaPermenkesnya sehingga tidak dapat dicairkan, dan Permenkes tersebutbaru keluar bulan Juni 2014 dan Permenkes ini tidak berlaku surut,sedangkan Perbup tersebut mengatur dana kapitasi untuk bulan Januarisampai April 2014;Bahwa terkait Perobub tentang dana kapitasi, prosesnya melalui DinasKesehatan setelah diparaf Kepala Dinas lalu diserahkan kepada BagianHukum, selain itu juga sudah dikoordinasikan dengan DPKAD
1.ARDIANITA FEBRINIARTY
2.UCUP SUPRIATNA
Terdakwa:
Ir. ADANG SAMSUDIN , MM
204 — 77
WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- ( Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah );
- 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPKAD, Tgl 15 Agustus 2016, No. 07473;
- 1 (satu) lembar Disposisi BPKAD, Tgl 9 Agustus 2016, No. Agenda 6067/6774, an. PT.
WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- ( Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPKAD, Tgl 21 Oktober 2016, No. 11449;
- 1 (satu) lembar Disposisi BPKAD, Tgl 19 Oktober 2016, No. Agenda 9535/10365, an. PT.
169 — 106
Namunsaksi tidak memeriksa kondisi mobil damkar tersebut, apakah dapat difungsikanlayaknya sebagai Mobil Kendaraan Pemadam Kebakaran sebagaimanamestinya, namun mobil damkar tersebut beberapa kali sudah pemahdioperasikan sebagai mobil damkar pada saat kejadian kebakaran di kab.Minsel, karena tugas saksi hanya memeriksa dokumen / kelengkapan berkasuntuk dibawa ke DPKAD Kab. Minsel.
59 — 25
PUTRA MOl).Bahwa Terdakwa selaku Kuasa BUD pada DPKAD Kabupaten Nias BaratTA. 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barattersebut di atas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :1. Menandatangani SP2D ( Surat Perintah Pencarian Dana ).2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank.3. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat PenggunaAnggaran melalui SPM ( Surat Perintah Membayar ).4.
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.PT, M.AP Bin Drs. DARMAWAN
174 — 33
Bungo dan salinannya diprint untuk ditandatangani olehSaksi ERLINDAWATI dan diketahui oleh PPTK yaitu Saksi ELISABETHserta Surat Perintah Membayar Setelah semua dokumen pembayarantersebut ditandatangani dan dikumpulkan selanjutnya diserahkan danSaksi ELIZABETH yang mengantar ke DPKAD Kabupaten Bungo untukditerbitkan SP2D;Bahwa yang menyusun dokumen untuk pembayaran dilakukan olehBendahara Pembantu yaitu Saudari LAILA;Bahwa Saksi ERLINDAWATI ada meneliti dokumen syarat pencairanyang diajukan Saksi