Ditemukan 971 data
1.DOHAR TIGOR PARLUHUTAN GURNING
2.MANGIHUT PURBA.
3.MONANG MANIK.
4.MARKUS RUMAHORBO.
Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD KabupatenSimalungun
2.Bupati Kepala Daerah Kab Simalungun
3.kepala kantor badan pertanhan Nasional Kab,Simalungun
4.kepala dinas perizianan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kab Simalungun
5.camat Girsang Sipangan Bolon
6.Lurah Kelurahan Parapat
7.Komando Rayon Militer Parapat
8.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
9.Masrida Napitupulu
10.RizkyFebryka
417 — 186
tentang HakHak Ekonomi,Sosial dan Budaya (Kovenan EKOSOB):Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN SimNegara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwahakhak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakantanpadiskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asalusul kebangsaanatau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB:Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekenaan
102 — 54
; bahwa Dalam pemeriksaan pada awalnya saksi menggunakan gambar dari Kejaksaan danlampiran RAB; Bahwa saksi mengukur tidak menggunakan kontrak; bahwa saksi temukan di lapangan adalah perbedaan gambar antara gambar rencana denganpekerjaan di lapangan sehingga pada peninjaun kedua saksi minta gambar As Built Drawing /24gambar jadi dalam pengertian setelah pekerjaan selesai ada gambar sketsa dan kemudiandikasi gambar jadi dan kemungkinan dan ada perbedaan; Bahwa hasil pengukuran saksi ada dua item pekenaan
ITOK FAJAR YUSMAN
Tergugat:
JOSEPH JULIANTO KANGINAN
147 — 73
Sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10Kepmenakertrans Nomor KEP100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentangKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, telah mengaturbahwa perjanjian kerja harian lepas hanya dapat dilakukan untukpekerjaanpekerjaan tertentu yang berubahubah dalam hal waktu danvolume pekenaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dilakukan denganketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam1 (Satu) bulan dan apabila pekenja/buruh
227 — 160
Paku, sebab tanggung jawab sisa pekerjaan pembangunan sepenuhnyasudah diambil alih oleh Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2017;Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 12, denganalasan:Bahwa sebagaimana Pasal 95 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010, yang berbunyi :Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atashasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak sehinggakondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekenaan
192 — 23
(Camat Anjatan), hal ini sebagaimana Bukti TT.V6 berupa SuratKeterangan dan Pernyataan tanggal 17 Oktober 1990;Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1990, ada Surat Pernyataan tanggal 17Oktober 1990, yang berisi pada pokoknya: Yang bertanda tangan di bawahint:Nama : Nyi MIAH dan SUKYAD;Umur : 70 dan 73 tahun;Pekenaan : Ibu Rumah Tangga dan Tani;Tempat Tinggal : Desa Patrol Baru;dengan ini menyatakan bahva tanah bekas milik adat Kohir Nomor C 4945Persil 21 Kelas S.Ill jenis sawah terletak di Blok Krawt Desa
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSLEM Alias MUSLIM Bin Alm. BASYAH Diwakili Oleh : Ismuhar,S.H.
89 — 42
FAISAL (Daftar Pencarian Orang/DPO)menghubungi Terdakwa MUSLEM alias MUSLIM melalui telohone yangmenawarkan pekenaan untuk berjualan/berdagang beras di daerah Jakartadengan gaji perbulannya Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan untukmakan seharihar bisa diambil dari uang hasil jualan beras, atas tawaransdr.
116 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pekeberatan adalah sebagai berikut:Alasan yang dikemukakan oleh Pemeriksa untuk mengkoreksi oositif Biaya SubkontrakRp8.395.020.000,00 adalah:Koreksi positif Rp8.395.020.000,00 adalah koreksi pada biaya subkontrak Proyek ConocoPhilipkelebihan pembebanan subkontrak yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding;Koreksi ini terjadi karena Pemeriksa berpendapat bahwa pengertian "Rock Transportation"terdapat pada angka 3 Appendix 2 Subcontract Bill of Quantities dari Subcontract Agreementtermasuk dalam pekenaan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SANDY DWI NUGRAHA, S.E Diwakili Oleh : H MUH FAISAL SILENANG SH MH
70 — 46
. 54 Thn 2010 besertaperubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.Menimbang, berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Thn 2010 tentangPengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pd Psl 87 ayat 3 yaitupenyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kpd pihak lain, kecualisebagaimana pekenaan
150 — 38
Wahana Jaya Nugraha tersebut telah bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yaitu :Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan PenyediaBarangJasa dilarang) mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,kecuali sebagian pekenaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.Bahwa pada waktu yang tidak dapat
Jaya Karya Permai Utama tersebut telah bertentangandengan ketentuan :Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan PenyediaBarang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,kecuali sebagian pekenaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.Bahwa berdasarkan surat Panitia Peneliti Pelaksanaan
Poin 5 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor:620/KONT RAKBM/FISIK/02/II/2014 mengenai Hak dan Kewajibantimbalbalik PPK dan Penyedia, pada huruf b tentang Hak danKewajiban Penyedia, angka 5 menyatakan (Penyedia) Melaksanakandan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungJawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan,angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanenmaupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaiandan perbaikan pekenaan
Hak dan kewajibanpara pihak angka 49 tentang Laporan Hasil Pekerjaan, pada butir 49.1menyatakan Pemeriksaan Pekerjaan dilakukan selama pelaksanaankontrak untuk menetapkan volume pekenaan atau kegiatan yang telahdilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaanpekerjaan dituangkan dalam Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan; danpada butir 49.6. yakni Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporanmingguan dan berisi hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan dalam periode satubulan.
76 — 96
RichardKontraktor atas kegiatan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takaripada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.1 (satu) bundel foto copi legalisir Engineers Estimate pekenaan Halaman 104 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN. Kpg. pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMANegeri 2 Takari seluas 336 M2 pada Dinas Pendidikan KabupatenKupang Tahun Anggaran 2010.
Richard Kontraktor Nomor : 015/RKSP/X/2010, tanggal 13 Oktober 2010, Perihal Kesediaan UntukMenyelesaikan Pekenaan.10). Foto copi Surat Garansi Bank Pelaksanaan Nomor10.02.10.01122, tanggal 19 Oktober 2010.11).
109 — 22
ternyata hanya berkapasitas200 liter Kapasitas daya semprot dari mesin pompa yang seharusnya 2.500 liter per menit,ternyata hanya berkapasitas 1.000 liter per menit.Dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan/ melawan hukum sbb :Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan (1)Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuangdalam kontrak, penyedia barang/jiasa mengajukan permintaan secara tertulis kepadapengguna barang/ jasa untuk penyerahan pekenaan
78 — 13
Mega Jaya dengan Direktur H.NASELAN ternyata terdapat perubahan pekerjaan yaitu adanya penambahanpada volume galian tanah;Bahwa perubahan pekenaan rehabilitasi waduk tanjungan kec.
Perubahan pekenaan rehabilitasi waduktanjungan kec. Kemlagi Kab.
426 — 498
No.01/DokPil/Pokja26BM21/2021 tanggal 11 Februari 2021,BAB Ill Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 3.16berbunyi:Dalam hal = paket pekenaan konstruksi yangdiperuntukkan bagi percepatan pembangunankesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat, maka:a. untuk HPS paling sedikit bernilai di atasRp2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah)dan/atau merupakan kelanjutan tender terbatasgagal, pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usahadengan kewajiban melakukan pemberdayaankepada Pelaku
Terbanding/Terdakwa : SASMIRAWATI
109 — 40
Pasal 9 ayat (4) UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi yang secara tegas mengatakan bahwa tenaga kerja yangmelaksanakan pekenaan keteknikan yang bekerja pada pelaksanakonstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
IMELDA IDATAMA SIALLAGAN
Tergugat:
PT. FAST RETAILING INDONESIA
94 — 16
sebagaimana terbukti berdasarkan dataAbsensi kehadiran karyawan atas nama Ritri Wirasetya S. periode Juli2010 sampai dengan Desember 2010 (vide Bukti T9), sehingga sudahsesual demi hukum jika Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidakmenerima upah proses, dikarenakan upah hanyalah diterima sebagaiimbalan atas pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana dinyatakan dalamPasal 93 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, sebagai berikut: Pasal 93UU No. 13 tahun 2003 "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidakmelakukan pekenaan
1.Markus Kadari
2.Rion Nyonyie
3.Norton Sambai
4.Fan Sosoremo
5.Yeiyel Taluke
6.Manuel Nyingaua
7.Karel Kaliopas
8.Mika Kaliopas
9.Melis Nyingaua
10.Sakius Sidionik
11.Yosafat Sidege
12.Minggus Nyingaua
13.Ashar Muin
14.Yanos Ubo Ubo
15.Elia Sidioniki
16.Kornelius Jabir
17.Zulkifli
18.Petrus Ubo Ubo
19.Ismail Lasalemani
Tergugat:
19.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan
20.PT. Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) KCP Labuha
21.PT. Jeras Bangun Persada
101 — 84
adalah merupakan tindakan Perbuatan MelwanHukum, (Onrechtmatige daad), yakni melanggar UndangUndang, PasalHalaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lbh423 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi PegawalNegeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan menyalagunakan kekuasaannyamemaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatupembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran ataumelakukan suatu pekenaan
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
1.DIDIK HARIYANTO Bin HASAN BASRI
2.SOFYAN Bin H.HAFID
109 — 24
tidak mengawasilangsung secara rutin ke lokasi dalam perjalanan pelaksanaan proyek pekerjaanPembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang serta tidak ada memberikansaran atau pertimbangan kepada pelaksana proyek tersbut dan hanyamemerintahkan Terdakwa II Sofyan Bin H.Hafid, sedangkan terdakwa II tidaksecara rutin mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebutdengan benar serta melaporkan prestasi pekerjaan yang tidak benar kepadaTerdakwa Didik Hariyanto Bin Hasan Basri sehingga pekenaan
Terbanding/Terdakwa : HAISAR RIFAI, ST, MT
169 — 123
Selanjutnya bila penyedia berdasarkananalisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekenaan, makadiberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda.Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikanHalaman 26 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDGpekeraan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu,maka sebaiknya Perusahaan di Putus Kontrak.Bahwa seharusnya terhadap pembayaran tidak seluruhnya melainkan sesualdengan jumlah yang terpasang, sebagaimana
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
241 — 152
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksiulang gagal;. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;menetapkan PPK;menetapkan Pejabat Pengadaan;dihapus;menetapkan Penyelenggara Swakelola;menetapkan tim teknis;menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melaluiSayembara/Kontes;menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan;menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metodepemilihan:1) Tender/Penunjukan Langsung/Epurchasing untukTAT SQR MAO> 3paket Pengadaan Barang/Pekenaan
44 — 13
9 September 2018, semuamotor dimasukkan ke dalam rumah dan pintu rumah ditutup terkesanmengusir Penggugat secara tidak langsung.Bahwa setelah itu, pada tanggal 12 September 2018, orang tua Tergugatmendatangi rumah orang tua Penggugat i dengan nada bicara kasar,kurang sopan, dan bentakbentak untuk menekan orang tua Penggugatagar segera cerai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.Bahwa pada saat itu juga, orang tua Tergugat lebih aktif untukmengambil ijazah Tergugat agar untuk segera mencan pekenaan