Ditemukan 8727 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indralam ir.alam ii.adam indalma iskalam ii.dalam i.dalam iiidalam inidalam indalam
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 118/ Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2018 — 1. JULIANA SOPLANIT/TUPAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Kilang, 2 Juli 1948 / 68 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. SIMON PETRUS SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 29 Pebruari 1972 / 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH, M. TAHA LATAR, SH.MH, HELMY SULILATU, SH.MH, JACOBIS SIAHAYA, SH, EMMY ODE BACO, SH.MH, MELKY I. SUPUSEPA, SH, ANASTASIA E. PATTIASINA, SH, IRMAWATY BELLA, SH.MH, OSVALDO A.Y. SEBA, SH dan ALFRED HERENAUW, SH, kesemuanya adalah Advokad / Asisten Advokad yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR dan REKAN di Jalan Halong Atas Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 551/2017 tanggal 24 Juli 2017; 3. JOHANA RACHEL SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 5 September 1970 / 46 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN : 1. GUBERNUR PROPINSI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENRY MORTON FARFAR, SH, HENDRIK R. HERWAWAN, SH, FRANKY SAPARDI, SH, NURHAYATI HATALA, SH, M. SALEH LUMAELA, SH.MH, RYAN J. ENGKO, SH.MH, DAVID WATUTAMA, SH, JERROLD I.D. LEASSA, SH, MAGDALENA A.A.TRONA,SH, ELLY M. L. A. S. FARFAR, SH dan RESNA HUKOM, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon KPKNL Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-41 Tahun 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 775/2017 tanggal 02 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, RITA AKOLLO, SH.MH, MAGGIE PARERA,SH.MH dan NURLITA TEHUAYO, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-097/S/1/Gp/2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 723/2017, tanggal 05 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), beralamat di Jalan Ir. Putuhena, Teluk Ambon, Rumah Tiga, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YULI NURYANTI, SH.MM, ANDE AKHMAD SANUSI, SH.M.Sc, HIZRIANA SOLIKHAH, SH, DENY R. SETIAWAN, SH, STANLEY C.H.TUAPATTINAJA, ST.MT, KRISNA PRAMUDITA, SH.MH, GUSTA ARDIANTO, SH.MH, RENTHA NATALIA PARDEDE, SH.MH, RIZKI WAHYU, S.P,SH.MH, SUGENG PAMBUDI, SH, DENNI WIHASTAMA, SH.M.Si, LIN HIDAYAH NAWIR, SH, JANTJE THENU, SH dan ALEXANDER PESULIMA, SH Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKS/Bb.16/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 676/2017 tanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, J. PATTIPEILOHY, SH.MH, MOREEYN PALYAMA,SH dan MERCY G de LIMA, SH.MH, semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-096/S/1/Gp/2/09/2017, tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon Nomor : 773/2017, tanggal 02 Oktober 2017 Disebut sebagai TERGUGAT III; 4. JHONNY de QUELJOE alias SIONG, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Dr. Setiabudi Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANTHONI HATANE, SH.MH dan RUBY LOPULALAN, SH, keduanya Advokad pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES beralamat / berkedudukan di Jl. Cenderawasih No. 18 Soya Kecil Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 519/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. JANES TANISIWA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Karaoke Bos Kao, Pintu Hijau Depan SD Wayame. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 570/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT V; 6. Ny. DENI TRINJE SEIPATIRATU (Ahli Waris almarhum JANJE SIPAKOLY), Pekerjaan : Swasta, Alamat Negeri Tawiri RT.005/RW.003 Kecamatan Teluk Ambon (Hotel Maluku) Depan Polsek Bandara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARKUS MANUHUTU, SH adalah Advokad / Konsultan Hukum, Alamat Jl. Pohon Mangga RT.002/RW.06 Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 520/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AHLI WARIS KHOMARO SAPUTRA yakni HERNY SAYOGO dan CAESAR BORIS KHOMARO, Pekerjaan : Swasta, Alamat Rumah Kopi Pangkalan, Jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH.MH Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LO.BT/07/17 tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 581/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. MARLON LONTOH, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jalan PHB. RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEREK LOUPATTY, SH, FRANS G.F. LOUPATTY, SH dan JACK LOURENS V. KASTANYA, SH., semuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office SYARIFUDDIN SINAGA, SH – DEREK LOUPATTY, SH dan PARTNERS, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXVI.B Nomor 58 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 553/2017 tanggal 24 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. PEMERINTAH NEGERI TAWIRI, Alamat : Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IX; 10. JACOB NIKOLAS TUHULERUW, Alamat : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT X; 11. JOSEP TUHULERUW, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Adari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 571/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT XI; 12. BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : OKTOVIANUS ALFONS, SH, FERDINAND B. SOUKOTTA, Aptnh, SH, WILLEM O. LOPPIES, S. Sos, DAVE A.H. POOEROE, SH, BELDYSON AKOLLO, S.ST dan RACHMADANI SIGIT, SH, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2148/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 628/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 629/81/VIII/2917, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 684/2017 tanggal 28 Agustus 2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 2541/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 650/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII; 13. LANTAMAL IX AMBON, Alamat : Jalan Laksamana LE HALONG, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; Dan 1. ELKIOPAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 28 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. THOMAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mata Jalan Pasar Lams RT.001/RW.004 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH dan NOKE PHILIPS PATIRADJAWANE, SH, kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Mourits Latumeten, SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah No.4 RT.003/RW.01 Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 25/KA.MI/SK/Pdt.G-Int/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 609/2017 tanggal 9 Agustus 2017, disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
607 — 549
  • Menyatakan segala bentuk tindakan yang di lakukan oleh tergugat IIdalam pengadaan tanah Dermaga Lantamal IX telah tepat dan benar;4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Halaman 25 dari 180 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.AmbSubsidairApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) terima kasih;Jawaban Tergugat Ill :. DALAM EKSEPSI :1.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
201 — 308
  • Apabila Majelis Hakim Pengadilan NegeriHalaman 35 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN AmbAmbon berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono) demi tercapainya keadilan yang berlandaskan suatukeyakinan hati yang luhur dengan berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Jawaban Tergugat IIDALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — Drs.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah, namunpada kenyataannya tidak diperuntukan bagi kegiatan operasionalpemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melainkan dibagibagisebagai tambahan penghasilan;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenangpenagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur KepalaDaerah Tingkat dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIdalam
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata Tanah
Register : 30-05-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 11/PDT.G/2011/PN.WKB
Tanggal 22 Nopember 2011 — - UMBU DJAMA DKK - UMBU DELU DANGURABA DKK -UMBU HAGA NIWA DKK
145 — 231
  • BahwaTergugat II dalam pokok perkara telah mengajukan bukti berupa SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun2011, atas nama Agustinus Bili (bukti T II 1);268269Menimbang, bahwa kendatipun demikian pada saat Tergugat IIdalam pokok perkara memperoleh tanah itu dilandasi suatu jual belisehingga Tergugat II dalam pokok perkara menguasai tanah yangmenjadi bagian sengketa a quo, tetapi oleh karena dipersidanganTergugat Il mengajukan alat bukti dipersidangan T Il 1.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 25-06-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
MAJUNAH BIN H.MARJUK
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
2.MUHTADI HABLI
3.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Turut Tergugat:
LURAH CIWEDUS
131 — 98
  • Bahwa pada Angka 29, dalildalil yang telah diajukan olehPenggugat dalam gugatan tidak benar dan keliru, Tergugat IIdalam persyaratan pengajuan untuk proses penerbitan PenggantiAkte Ikrar Wakaf sudah sesuai dengan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (untukselanjutnya disebut "Perpu Wakaf), Jo pasal 20 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Pengadilan PA TANJUNG BALAI Perdata Agama
Register : 01-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI Nomor 618/Pdt.G/2016/PA.Tba
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 22
  • Simargolang, secara bersamasama .... telah pernah menggugat Hajjah Nurlela (i.c Tergugat II) danHajjah Nova Mariani Binti Sahren (i.c Tergugat 1) ke Pengadilan AgamaTanjungbalai dengan Register Nomor : 109/ Pdt.G/1999/PA.Tba terhadapharta peninggalan/warisan dari ANWAR ALI, dan perkara tersebut telahdiputus dengan amar "Menyatakan batal pendaftaran dari perkara yangtelah terdaftar dalam Register Nomor : 109/Pdt.G/1999/PA.Tba" dandiputuskan Negatif, oleh karena dari Jawaban Tergugat dan Tergugat IIdalam
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 05-08-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 15 Desember 2014 — PEMOHON melawan TERMOHON
29 — 3
  • f1insrsid11621636charrsid11689046 flinsrsid4022541 Penggugatflinsrsid11621636charrsidl11689046 inidan safl1insrsid3801734 mf1insrsid11621636charrsid11689046 asekali tidak berkenan mengembalikan tanah flinsrsid14773167Penggugat f1linsrsid14773167charrsid11689046 f1insrsid14773167 Penggugatflinsrsid14773167charrsid116890461insrsid11621636charrsid11689046 yang ditanami /dikuasainya;f1linsrsid10573 628par f1linsrsid11621636charrsid11689046 24.flinsrsid10573628 tab1insrsid11621636charrsid11689046 Bahwa Tergugat I dan Tergugat IIdalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Mei 2018 — dr Sahroni, Dkk
93 — 36
  • Sahroni, SH, MH.Kes selaku Pengguna Anggaran (PA)sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatanpengadaan instalasi listrik pada RSUD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran2013 telah memerintahkan atau meminta bantuan kepada Terdakwa II Jajang,SKM, M.Si untuk menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dimana Terdakwa IIdalam penyusunan HPS tersebut telah meminta bantuan kepada Sdr. Ahyanidan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-11-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 PK/Pdt/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN, dk vs. SARIJAN, dkk
91 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kennedy N.P Sibarani, SH. menerangkan, KennedyN.P Sibarani, SH. sebagai Kepala Urusan Hukum PTPN II(Persero) sejak tahun 2010 ;e Bahwa melalui bukti baru (novum) T.lI, Il dk/P.I, Il dr7sampai dengan bukti baru (novum) T.l, Il dk/P.1, Il dr15tersebut, telah terbukti bahwa tanahtanah yang tidakdiperpanjang HGUnya masih merupakan hak keperdataandari PTPN Il (Persero) ;Bahwa melalui uraian tersebut diatas, jelas secara hukum pemeriksaanKennedy N.P Sibarani, SH. yang mewakili Pemohon Peninjauan Kembali , IIdalam
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
172 — 128
  • Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Tergugat IIdalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Utara memiliki domisili hukum di Jl. Jenderal Abdul Haris NasutionNomor 1 C Medan 20146, Sedangkan tergugat III dalam hal ini PemerintahRepublik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utaracq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memeiliki domisilihukum di JI.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 06-08-2014 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS
Tanggal 3 Februari 2016 — 1. PT. DA FEN INDONUSA sebagai Penggugat I 2. DJOKO EFFENDY BOSTAN, sebagai Penggugat II 3. INDRA WIDYA AGUSTINA sebagai Penggugat III Melawan 1. PT. WIRA PRIMA ENERGI sebagai Tergugat I 2. PT. NUSA CIPTA ENERGI sebagai Tergugat II 3. DAHLAN ISKAN sebagai Tergugat III 4. TAN HEDY LAURENT sebagai Tergugat IV 5. PT. GENERAL ENERGY INDONESIA sebagi Tergugat V 6. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H sebagai Tergugat VI 7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat VII
1318 — 570
  • 597K/Sip/1983, diberi tanda TVII20;21.Foto copy Putusan No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 25 Februari 1973, diberi tanda TI/Il21;22.Foto copy Gugatan perdata tertanggal 20 Desember 2013 yang terdaftar dibawahregister perkara No. 752/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel, diberitanda TV/ll22;23.Foto copy Gugatan perdata tertanggal 29 Januari 2014 yang terdaftar dibawah registerperkara No. 40/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel, diberitanda TVII23;24.Foto copy Jawaban tertanggal 06 Mei 2014 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi IIdalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-07-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — H. Cecep Miharja, vs H. SUPENDI, dk
88 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Turut Termohon Kasasi IIdalam 51 Akte Jual Beli tersebut tidak meminta persetujuan Hj.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 6597/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
429 — 83
  • Salim;Ternyata telah tidak pernah dibuktikan oleh para Penggugat danbahkan telah dibuktikan oleh Tergugat IIV dengan bukti T IIV.45maka telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat IIDalam posita poin 11.37Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya SHMno.948 tanggal 20022003, su no.32/Wirolegi/2002 tanggal 21102002, seluas 1.490 m2 (tertulis atas nama tn.
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 78
  • Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.KtbPENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) per hari setiapTERGUGAT lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusanini diucapkan sampai dilaksanakan ;Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IIdalam perkara a quo sematamata untuk tunduk dan patuh serta mentaatiisi putusan pengadilan atas perkara a quo ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 HIR/ 192 Rbg untuk itu Tergugatharus dihukum untuk membayar biaya perkara in ;Berdasarkan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2015 — PEMERINTAH RI Cq. PT. PN-II LAWAN PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, DKK
326 — 1126
  • Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar,oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tentang GUGATAN INTERVENSI tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan.DALAM KONVENSI DAN INTERVENSIMenimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat IIdalam
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
3057 — 4653
  • mengajukangugatan a quo, karena itu eksepsi Tergugat dan Il terkait legal standing ParaPenggugat yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsiTergugat II perihal error in persona;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi error in persona, Tergugat Ilmendalilkan bahwa Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan urusanHalaman 226 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTpemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Tergugat IIdalam
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MALADI HASIBUAN, SE Diwakili Oleh : MARASAMIN RITONGA, S.H, MH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : IRWANSYAH, Diwakili Oleh : NURSRIANI, SH
Terbanding/Tergugat II : Ir. RASTA PERANGINANGIN
Terbanding/Tergugat III : JOSWA SARENDA PERANGINANGIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
89 — 50
  • atau + 0,4 Ha, atau sebanyak + 60 pohonkelapa sawit yang diklaim Penggugat miliknya telah ditumbang Tergugat IIdalam gugatannya, maka berdasarkan Hukum Acara, Gugatan Penggugatmenjadi Tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) yang dapat mengakibatkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanlijke verklaard);2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya atau GugatanKurang Pihak.a.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 24/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWA Diwakili Oleh : ILHAMSYAH, S.H.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
144 — 116
  • Berita acara pelaksanaan pembayaran tanah tahap IIdalam rangka pengadaan tanah untuk pengembanganBandara Syamsuddin Noor Banjarmasin .Nomor : BA. 02/HK.06/2012/GMHB.Beserta Lampiran.5 Lembar(ASLI) Berita acara pelaksanaan pembayaran tanah tahap IIIdalam rangka pengadaan tanah untuk pengembanganBandara Syamsuddin Noor Banjarmasin .Nomor : BA. 03/HK.06/2012/GMHB.Beserta Lampiran.4 Lembar(ASLI) Berita acara pelaksanaan pembayaran tanah tahap IVdalam rangka pengadaan tanah untuk pengembanganBandara Syamsuddin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
1326 — 3978
  • Bahwa oleh karena itu pasar geografis dalamperkara a quo adalah wilayah atau jangkauandistribusi pemasaran dari Pemohon Keberatan IIdalam memasarkan produk PemohonKeberatan I;4. Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalamperkara a quo adalah Produk Air Minum dalam Kemasan(AMDKk) Air Mineral di wilayah distribusi atau pemasaranPemohon Keberatan II pada Tahun 2016;5. Berdasarkan uraian tersebut, Termohon Keberatan telahmenguraikan secara komprehensif dasar penentuan PasarHalaman 301 dari 403.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
323 — 228
  • Bahwa lahan eks HGU PTPN IIdalam perkara a quo merupakan bagian dari konflik agraria diSumatera Utara yang berkepanjangan dari sisi waktu (20022018),namun eks HGU PTPN Il belum menemui formula penyelesaian.Persoalan dalam lahan eks HGU PTPN II telah melibatkan berbagaielemen dengan pola konflik yang berlangsung vertikal tetapi jugapola konflik juga berlangsung secara horizontal dikarenakanmasalah pelepasan dan penghapusan aset di kementerian BUMN.Sehingga negara diharapkan hadir ditengah masyarakat