AHU-0015107.AH.01.07 Tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan LSM Gerakan Anak Sidoarjo Setia tanggal 19 Oktober 2017 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

telah pula disisipkan tentang eksepsi mengenai surat kuasa khususPenggugat yang dalam kesempatan tersebut kembali mengangkat dalilmengenai kedudukan Hasbian Azhari, S.H. sebagai wakil dari InstitusiLBH Mustika Bangsa, dimana surat kuasa tersebut sejatinya diberikankepada Hasbian Azhari, S.H. selaku individu;Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Kuasa HukumPenggugat telah pula meyertakan dalam dalil bantahannya berupaKeputusan Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU0003123.AH.01.07

II), bahwa eksepsi harusdiajukan pada saat kesempatan pertama menghadiri persidangan,sedangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan berdasarketentuan tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan dalamaturan hukum, oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa bukti surat yang disertakan dalam dalilbantahan eksepsi tersebut oleh Kuasa Penggugat berupa berupaKeputusan Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU0003123.AH.01.07

Kabupaten Batang.1 (satu) bendel fotocopi Keputusan KepalaDinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Nomor :421.3 / 187 / 2011 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Pemberian jinHal 3 dari 112 halaman, Putusan Tipikor No 71/Pid.SusTPK/2018/PN Smg14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Operasional KompetensiKeahlian Teknik Komputer dan JaringanSMK Muhamadiyah Bawang Kabupaten Batang Tahun 2011.1 (satu) lembar fotocopi Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU88.AH.01.07

Ijin OperasionalKompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah Menengah KejuruanMuhamadiyah Bawang Kabupaten Batang.1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Nomor : 421.3 /187 / 2011 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Pemberian Ijin OperasionalKompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK MuhamadiyahBawang Kabupaten Batang Tahun 2011.1 (Satu) lembar fotocopi Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU88.AH.01.07

ljin OperasionalKompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah MenengahKejuruan Muhamadiyah Bawang Kabupaten Batang.1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Nomor : 421.3 / 187 / 2011tanggal 9 Nopember 2011 tentang Pemberian ljin OperasionalKompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMKMuhamadiyah Bawang Kabupaten Batang Tahun 2011.1 (Satu) lembar fotocopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU88.AH.01.07

Sekretaris Umum Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Konfederasi dan FederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada =Instansi yangbertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalamketentuan Undangundang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, dan PEMOHON XIII diwakili olen Ketua Umum danSekretaris Jenderal Perkumpulan Rumah Rakyat Indonesia yang telahmemperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0072737.AH.01.07

P42),dan sebagai badan hukum yang telah mendapatkan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0020020.AH.01.07. Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tertanggal25 November 2015 (Vide Bukti.

P151), selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DewanPimpinan Pusat Perkumpulan Rumah Rakyat Indonesia sebagaimanatertuang dalam SK Menkumham RI, dimana Perkumpulan Rumah RakyatIndonesia sebagai Badan Hukum Privat yang telah memperoleh SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0072737.AH.01.07 TAHUN 2016 tertanggal 2 Septermber 2016Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Rumah RakyatIndonesia (Vide Bukti.

Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 30Januari 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan NegeriBatam tanggal 1 Februari 2012 dimana Memori Bandingtersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah danseksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17Februari 2012;Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2012 Nomor: W4U8/429/HN.01.07/I/2012, tentang pemberian kesempatan kepadaJaksa Penuntut Umum dan Penasehat

Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada PenuniutUmum dan Terdakwa tanggal 19 Agustus 2014 No.W4U8/4347/HN.01.07/VIIV2014, tentang pemberian kesempatan kepadaPenuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkasperkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim kePengadilan TinggiPekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkatbanding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta

tentang Penanggungjawab Pengelola Program Surveilens dan Imunisasi Puskesmas;

H2/KP.01.07/2006, tanggal 29April 2006 yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup, buktitersebut menjelaskan mengenai status Termohon sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil pada Universitas M, bukti tersebut tidak dibantah Termohon,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Fotokopi SK.

H2/KP.01.07/2006, tanggal 29April 2006 yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup, buktitersebut menjelaskan mengenai status Pemohon sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil pada Universitas M, bukti tersebut tidak dibantah Termohon,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya, bermaterai cukup;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya, TermohonKeberatan telah mengajukan buktibukti surat di persidangan sebagai berikut:1.2.Bukti T.1 :Bukti T.2 :Foto copy Salinan Putusan Komisi Informasi PropinsiSumatera Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup;Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indnesia Nomor : AHU0001774.AH.01.07

banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telahdiserahkan kepada Penuntut Umum secara patut pada tanggal 7 April 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontramemori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa danPenuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) masingmasing dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Batamtanggal 12 Maret 2020 Nomor W4.U8/07/HN.01.07

Sesuai SK Nomor : 525 / 01.07 / Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya. 33) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 275651D / 082 / 110, tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor : 525 / 01.05 / Gernas-TP/2013, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya. 34) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 271404D / 082 / 110, tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dana

Sesuai SK Nomor : 525 / 01.07 / Disbun,tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya.33) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 275651D / 082 / 110,tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional PanitiaPemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor : 525 / 01.05 / GernasTP/2013, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya.34) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 271404D / 082 / 110,tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia PengadaanBarang / Jasa Dana Tugas Pembantuan

Sesuai SK Nomor : 525 / 01.07 / Disbun,tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya.33) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 275651D / 082 / 110,tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional PanitiaHalaman 91 dari 117, Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PT PALPemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor : 525 / 01.05 / GernasTP/2013, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya.34) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 271404D / 082 / 110,tanggal 26 April 2013, untuk

Permohonan Informasi Publik ke BadanPublik dalam hal ini Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten,dalam surat keberatan ke atasan Badan Publik dan dalam suratpermohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KomisiInformasi Provinsi Banten;Sedangkan Perkumpulan Maha Bidik Indonesia adalah BadanHukum Privat, dengan identitas AKTA NOTARIS (Vide Bukti P 9)nomor : 99 tanggal 25 Juni 2019 dan baru memperoleh pengesahandari KEMENKUMHAM RI. pada tanggal 24 Juli 2019 dengan nomor :AHU 0007527.AH.01.07

Sesuai SK Nomor:525/ 01.07/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 275651D/082/110tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional PanitiaPemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor: 525/01.05/GernasTP/2013 tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 271404D/082/110tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia PengadaanBarang/Jasa Dana Tugas Pembantuan.

Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Agustus 2021;

/Menkes/4344/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 5 April 2021;

Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 26 Maret 2021;

ABDUL MAJID, S.HI kesemuanya bekerja sebagai Advokat/KonsultanHukum pada Low Office Indonesia Society (Kantor Hukum MasyarakatIndonesia nomor AHU0080783.AH.01.07 Tahun 2016 beralamat Jin. GoraNo. 99NU, Kel. Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram;Dan:9.

HK. 01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Novel CoronaVirus (Infeksi2019nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah DanUpaya Penanggulangannya, telah menetapkan infeksi NovelCoronaVirus (Infeksi 2019nCoV) sebagai penyakit yang dapatmenimbulkan wabah; Bahwa untuk efektivitas percepatan penanganan penyebaran WabahVirus COVID19 tersebut Pemerintan Republik Indonesia telahmenerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2020 tentangPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian ditindaklanjuti

Nomor AHU00090066.AH.01.07.TAHUN2017 tertanggal O6 Juni2017, berkedudukan di Komp. Bundaran Sua Windu,Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten KolakaUtara, berdasarkan surat kuasa khusus telah terdaftarpada register surat kuasa nomor : O01/I/K/2019 tanggal.15 Januari 2019 sebagai Pemohon konvensi / Penggugatrekonvensi;Hal. 1 dari 46 Hal.

Umum padatanggal 26 Nopember 2018, Akta Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Btm dengansempurna;Menimbang, bahwa didalam perkara ini oleh Pembanding/PenasihatHukum Terdakwa ada mengirimkan Memori Bandingnya ke Pengadilan TinggiPekanbaru sebelum Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarumenjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak adamengajukan Memori bandingnya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan NegeriBatam, Nomor W4.U8/30/HN.01.07

AHU0064131.AH.01.07 ;23. Bahwa Objek Gugatan pada bagian Kesatumenyatakan :Memberikan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) KePpada :n nn nn nnn nnn nmr nnn nnn nnn nn nnnNama Perusahaan : PT.

Sesuai SK Nomor525/01.07/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 275651D/082/110,tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor OperasionalPanitia Pemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor525/01.05/GernasTP/2013 tanggal 2 Januari 2013, besertalampirannya;34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 271404D/082/110,tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia PengadaanBarang/Jasa Dana Tugas Pembantuan.

Sesuai SK Nomor525/01.07/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 275651D/082/110,tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional PanitiaPemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor 525/01.05/GernasTP/2013 tanggal 2 Januari 2013, beserta lampirannya;34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 271404D/082/110,tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia PengadaanBarang/Jasa Dana Tugas Pembantuan.