• , selanjutnya mobil dump trukdibawa oleh Saksi Adi Setiawan dan kemudian ditinggalkan di daerah Warureja,selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Adi Setiawan menghubungi Saksi ZaviqImam Saputra lewat telepon untuk mengajaknya mengambil mobil truk dump yangditinggalkan di Warureja tersebut selanjutnya Saksi Zaviq menyetujui kemudian SaksiAdi Setiawan menjemput Saksi Zaviq dan berboncengan untuk mengambil mobil trukdump dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol G 2677

• selanjutnya mobil dump trukdibawa oleh Saksi Adi Setiawan dan kemudian ditinggalkan di daerah Warureja,selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Adi Setiawan menghubungi Saksi ZaviqImam Saputra lewat telepon untuk mengajaknya mengambil mobil truk dump yangditinggalkan di Warureja tersebut selanjutnya Saksi Zaviq menyetujui kemudian SaksiAdi Setiawan menjemput Saksi Zaviq dan berboncengan untuk mengambil mobil trukdump dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol G 2677

• Bahwanamun Permohonan Penggugattidak berhenti sampai disitu,oleh karena tuntutan untuk pemenuhan harga penjualan tanah diikutipula dengan tuntutan pembatalan jual beli, serta pengembalianSertifikat Hak Milik No. 2677/2003; (mohon diperiksa Posita Gugatan anaka 11 halama 5, dan selanjutnya pada rumusan Petitum angka 4,dan5, halam 7 Surat Gugatan.) ; Bahwa semestinya apabila menuntut pemenuhan pembayaransebagai bentuk tuntutan gugatan wanprestasi, maka tidaklahdiperkenankan lagi untuk menuntut pembatalan

• Pelajar, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur tanggal 18082016 No. 2711, Luas 1.543 M2, Atas nama SETNO PANJUNG ;
  4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 Kel. Sabaru, NIB 15.01.04.03.02883 Letak Tanah Jl. Pelajar, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur tanggal 09082016 No. 2710, Luas 1.538 M2, Atas nama SETNO PANJUNG ;
  4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2679 Kel. Sabaru, NIB 15.01.04.03.02885 Letak Tanah Jl.

  Pelajar, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur tanggal 18082016 No. 2711, Luas 1.543 M2, Atas nama SETNO PANJUNG, dengan Batasbatas Tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan NIB. 02883 (SHM Nomor : 2677) ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan NIB.02906 (SHM Nomor : 2678) ;
  - Sebelah Barat berbatasan dulu dengan Edison Tunda sekarang dengan Perumahan BTN (B.00844

  ; B.00845 ; 00846 ; B.00847);
  5.3. Bidang Tanah Ketiga, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 Kel.

  Pelajar, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur tanggal 09082016 No. 2709, Luas 1.552 M2, Atas nama SETNO PANJUNG, dengan Batasbatas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan NIB. 02884 ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan NIB. 02883 (SHM Nomor : 2677);
  - Sebelah Barat berbatasan dulu dengan Edison Tunda sekarang dengan Perumahan BTN (B.00851 ; B.00852 ; B00853

• Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkanAnggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaanyang semula sebesar Rp.49.610.000.000, (empat puluh sembilan milyarenam ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.48.850.000.000,(empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)sehingga menjadi seyumlah Rp.98.460.000.000, (sembilan puluh delapanmilyar empat ratus enam puluh juta rupiah).Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

  RIZA KURNIAWAN, bertentangan dengan Ketentuan SE MendagriNomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkanPasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa perbuatan Terdakwa, juga bertentangan dengan Peraturan GubernurJawa Tengah

  sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalamdakwaan pertama primair dimana dipersidangan ditemukan fakta bahwaberdasarkan ketentuan huruf c angka 1) huruf a) Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor: 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008,Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677

• Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJtentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya mengatur sebagai berikut : 1).

  RIZA KURNIAWAN tersebut bertentangandengan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibahdan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

  RIZA KURNIAWANtersebut bertentangan dengan Ketentuan SE Mendagri Nomor900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, saksi M.

• Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : e Terdakwa melanggar kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; e Negara dirugikan karena berkurangnya pasokan ikan secara nasional; e Terdakwa telah merusak ekosistem laut Indonesia ; Halhal yang meringankan : 2 e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yangmelanggar hukum ;2677

• Polisi : Z 2677 IL;

  Warna : HITAM;

  No.

• Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor900/2677/S tentang Hibah dan = Bantuan Daerah,menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan DaerahHm. 4 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgsebagaimana telah dirubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranyamengatur sebagai berikut :1).

  RIZAKURNIAWAN, bertentangan dengan Ketentuan SE MendagriNomor : 900/2677/S) tentang Hibah dan Bantuan Daerah,menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.Bahwa perbuatan Terdakwa, juga bertentangan denganPeraturan Gubernur Jawa Tengah

  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaanpertama primair dimana dipersidangan ditemukan fakta bahwaberdasarkan ketentuan huruf c angka 1) huruf a) PeraturanGubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahanatas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 83 Tahun 2007tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2008, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :900/2677

• danBelanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkanAnggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaanyang semula sebesar Rp49.610.000.000,00 (empat puluh sembilan miliarenam ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp48.850.000.000,00(empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehinggamenjadi sejumlah Rp98.460.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliarempat ratus enam puluh juta rupiah); Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

  sosial keagamaan yangdiserahkan oleh 18 (delapan belas) takmir masjid di Kabupaten Magelangkepada Terdakwa melalui saksi Muhammad Jafar Nashir dan saksi ImamSantoso adalah sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluhdua juta rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa memotong uang realisasi bantuan sosialkeagamaan dari 18 (delapan belas) takmir masjid di Kabupaten Magelangmelalui saksi Muhammad Jafar Nashir dan saksi Imam Santoso tersebutbertentangan dengan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

  oleh 18 (delapan belas) takmir masjid di Kabupaten Magelangkepada saksi Muhammad Jafar Nashir dan saksi Imam Santoso adalahsejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua jutarupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa memberi kesempatan, sarana atau keterangankepada saksi Imam Santoso dan saksi Muhammad Jafar Nashir untukmemotong uang realisasi bantuan sosial keagamaan dari 18 (delapan belas)takmir masjid di Kabupaten Magelang tersebut bertentangan denganKetentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

• MMPKM.Foto Copy Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Juli 2019 TentangPerjanjian Pengalihnan Dan Pengeolaan 10% PI Pada Kontrak Bagi HasilWilayah Kerja MahakamFoto Copy 1 (satu) lembar surat Perihal Participasing Interst 10%Wilayah Kerja Mahakam Nomor : 2677/10/MEM.M/2018, Tanggal 28Maret 2018Foto Copy 1 (Satu) lembar Surat Nomor SRT0412/SKKM/0000/2017/SO tanggal 29 Desember 2017 PerihalHalaman 29 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMR55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.Tanggapan Terkait

  MMPKM.Foto Copy Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Juli 2019 TentangPerjanjian Pengalihan Dan Pengeolaan 10% PI Pada Kontrak Bagi HasilWilayah Kerja MahakamFoto Copy 1 (satu) lembar surat Perihal Participasing Interst 10%Wilayah Kerja Mahakam Nomor : 2677/10/MEM.M/2018, Tanggal 28Maret 2018Foto Copy 1 (Satu) lembar Surat Nomor SRT0412/SKKM/0000/2017/SO tanggal 29 Desember 2017 PerihalTanggapan Terkait Penawaran Participasing Interest 10 % WilayahKerja Mahakam;Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK

• ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 di Desa Krawang Sari KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Rodiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat UkurNomor 1687/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M?;Sertipikat Hak Milik Nomor : 2678 di Desa Krawang Sari KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Deddy Kurniawan Tanggal 19 Februari 2018 denganSurat Ukur Nomor 1688/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M7?.

  ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 di Desa Krawang Sari KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Rodiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan SuratUkur Nomor 1687/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M?;Sertipikat Hak Milik Nomor : 2678 di Desa Krawang Sari KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Deddy Kurniawan Tanggal 19 Februari 2018dengan Surat Ukur Nomor 1688/Krawang Sari /2018 dengan luas84 M?

  Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Rodiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan SuratUkur Nomor 1687/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M7?:Putusan Nomor 1/G/2019/PTUNBL him. 785o156.57:58.59.60.61..

  * (Fotocopy darifotocopy);Akta Jual Beli antara Urianto dengan Rodiah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl.Airan Raya No.89K, Way Huwi, Jati AgungKabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan legalisir);Sertipikat Hak Milik No : 2677.

  * (Delapan puluhempat Meter persegi).; Sertipikat Hak Milik Nomor : 2677 di Desa Kerawang Sari KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas namaPemegang Hak Rodiah Tanggal 19 Februari 2018 dengan Surat UkurNomor 1687/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M?

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentukuang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secaraspesifik telah ditetapkan peruntukkannya;Butir 5 huruf a Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677

  di mana BPMKB adalah salah satu satuan kerja yangmenjadi supervisi pelaksanaan program;e Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan belanja hibah sesuaiketentuan Permendargri Nomor 13 Tahun 2006 adalah, belanja hibahdigunakan untuk menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang,barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telahditetapkan peruntukannya;e Bahwa sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/2677

  kerja adalah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Kepres No. 80 Tahun2003 ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukumkarena menerima uang bantuan hibah tanpa hak yang sah dan bertentangan denganKepmendagri yang menyatakan bahwa bantuan hibah tersebut harus dibayarkantunai atau langsung kepada masyarakat penerima bantuan tanpa harus dilakukanpemotongan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 42 (1) PermendagriNo.59 Tahun 2007 jo Surat Edaran Mendagri No.900/2677

• Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor900/2677/S) tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkanPasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,diantaranya mengatur sebagai berikut1).

  RIZA KURNIAWAN tersebut bertentangan denganKetentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/S tentang Hibahdan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.

  RIZA KURNIAWAN tersebut bertentangan denganKetentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/S) tentang Hibahdan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, saksi M.

• ., M.Si selaku ketua KONI KabupatenBangka Selatan dengan surat Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 5 Maret2010, perihal pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, yangisinya menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa harusmempedomani ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahbeserta perubahannya, karena KONI merupakan Organisasi SemiPemerintah dan hal itu merujuk kepada Surat Edaran Mendagri Nomor900/2677/SJ tanggal

  8 November 2007, dimana dalam SE MendagriNomor 900/2677/SJ tersebut ditegaskan bahwa hibah dalam bentuk uangkepada instansi vertikal (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah,dan penyelenggaraan PILKADA oleh KPUD) dan organisasi semipemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK)dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaandalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, buktibukti lainnya yangHal. 20 dari 376 hal.

  No.1475 K/PID.SUS/2015sah sesuai NPHD dan peraturan perundangundangan dan berdasarkanSE Mendagri Nomor 900/2677/SJ, maka kegiatan pengadan barang/jasadilingkungan KONI Kabupaten Bangka Selatan haruslah mempedomanimekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diamanatkan olehKeppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah, dan anehnya meskipun dalam Surat KeputusanPenunjukan penyedia konsumsi yang dikeluarkan dan ditandatangani olehTerdakwa Sofian, AP., M.Si selaku

  /SJ tanggal 8 November 2007, dimana dalam SE MendagriNomor 900/2677/SJ tersebut ditegaskan bahwa hibah dalam bentuk uangkepada instansi vertikal (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah,dan penyelenggaraan PILKADA oleh KPUD) dan organisasi semipemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK)Hal. 83 dari 376 hal.

  Mendagri Nomor 900/2677/SJ, maka kegiatan pengadan barang/jasadilingkungan KONI Kabupaten Bangka Selatan haruslah mempedomanimekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diamanatkan olehHal. 145 dari 376 hal.

• Tanggal 032.500.00074.Tanggal 0720.000.00075.Tanggal 0830.000.00076.Tanggal 108.000.00025Agustus 2013Agustus 2013Agustus 2013Agustus 2013Agustus 2013September 2013September 2013September 2013September 2013September 2013September 2013September 2013September 2013OktoberOktoberOktoberOktoberOktober20132013201320132013Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.2677.Tanggal 16 Oktober1.500.00078.Tanggal 17 Oktober20.100.00079.Tanggal 21 Oktober22.500.00080.Tanggal 24 Oktober10.000.00081.Tanggal

• Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Disita barang bukti dari Sri Mulyani, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT.

  FRIMABANGUNTAMA JAYA.17.Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan.Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPUJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atasnama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masapajak maret 2011 atas nama PT.

  Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan.Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPUJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas namaPT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajakmaret 2011 atas nama PT.

  Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan.Disita barang bukti dari Sri Mulyani, berupa:1)1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPUJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas namaPT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajakmaret 2011 atas nama PT.

  FRIMABANGUNTAMA JAYA.Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan.Disita barang bukti dari Sri Mulyani, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atasnama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajakmaret 2011 atas nama PT.

• dan Peningkatan Pendidikan yangsemula sebesar Rp. 135.846.958.000,00 (seratus tiga puluh lima milyard delapan ratusempat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambahsebesar Rp.53.725.000,00 (lima puluh tiga milyard tujuh ratus dua puluh lima jutarupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp.189.571.958.000,00 (seratus delapan puluhsembilan milyard lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapanribu rupiah).Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

  TUKINO ARIF RAHMAN bertentangan dengan Ketentuan SE MendagriNomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 danPasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Peraturan GubernurJawa

  Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan juga dengan Ketentuan SE MendagriNomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 danPasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

• dan Peningkatan Pendidikan yangsemula sebesar Rp. 135.846.958.000,00 (seratus tiga puluh lima milyard delapan ratusempat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan rbu rupiah) bertambahsebesar Rp.53.725.000,00 (lima puluh tiga milyard tujuh ratus dua puluh lima jutarupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp.189.571.958.000,00 (seratus delapan puluhsembilan milyard lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapanribu rupiah).Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

  TUKINO ARIF RAHMAN bertentangan dengan Ketentuan SEMendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan13.

  Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan juga dengan Ketentuan SE MendagriNomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 danPasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

• 1 (satu) helai baju hitam lengan pendek

Disita dari Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin SARJUK (Alm);

• 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor simcard 0822-3188-2677;

Disita dari Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHAP Bin BARDANSYAH HARAHAP.

Dirampas untuk dimusnahkan.