Ditemukan 927 data
291 — 161
Penggugat tidakberdaya dan tidak memiliki hak suara yang cukup dalam pengambilankeputusan apapun, sehingga keputusan dapat diambil tanpa kehadiranPenggugat hanya mendasarkan pada keputusan dari Raharjo Sapto AjieSumargo (Tergugat Ill);Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) menetapkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut yang manamenurut Mariam Darus Badrulzaman
1.IRWAN HARTONO alias IRWAN
2.Sdri. WMING UNTUNG HARTONO alias WMING UNTUNG
Tergugat:
Nyonya VELLISIA FRISKA
Turut Tergugat:
1.Nyonya HJ. TITIEK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN
2.Nyonya MERRY SUSANTI SIARIL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
3.kementerian Agraria
4.PT. AGUNG PODOMORO LAND Tbk
396 — 144
De daad moet aan schuld zijn te wijten; (perbuatan itu karenakesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, edisi kedua,1996, halaman 146147):... Syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatansebagai PMH adalah sebagai berikut:a. Harus ada perbuatan;b. Perbuatan itu harus melawan hukum;c. Ada kerugian;Hal 30 dari 120 hal. Put No. 206/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brtd.
Diana Rosalina Halim
Tergugat:
1.PT Hitakara
2.Andres
3.Raharjo Sapto Ajie Sumargo
4.PT Trinity Interlink
5.Mikael Adam Mulia Handoko
6.Gabriel Khrisna Agung Handoko
7.Raphaelle Diandra Permata Handoko
Turut Tergugat:
Notaris PPAT Hartono SH
313 — 165
Penggugat tidakberdaya dan tidak memiliki hak Suara yang cukup dalam pengambilankeputusan apapun, sehingga keputusan dapat diambil tanpa kehadiranPenggugat hanya mendasarkan pada keputusan dari Raharjo Sapto AjieSumargo (Tergugat III);Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) menetapkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mMengganti kerugian tersebut yangmana menurut Mariam Darus Badrulzaman
121 — 1129
Mariam Darus Badrulzaman, SH, KUHPerdata Bukulll, hal 148, Setiawan, SH, Aneka Masalah Hukum dan Hukum AcaraPerdata, Alumni halaman 251, DR. Munir Fuadi, SH, MH, LLMPerbuatan Melawan Hukum, penerbit PT.
58 — 16
Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya(de daad moet aan schuld zijn te wjten);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam (MariamDarus Badrulzaman, KUH Perdata Buku Ill Hukum Perikatan DenganPenjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147), syaratsyarat yangharus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah:1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAHAN R.I CQ MENTERI PERTAHANAN R.I CQ PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KEPALA PERBEKALAN ANGKUTAN DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KOMANDAN DETASEMEN PERBEKALAN ANGKUTAN III CQ KOMANDAN TEMPAT PEMBERIAN PERBEKALAN III PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : Komandan Komando Distrik Militer Purwakarta Dandim PWK
Terbanding/Tergugat III : Aah Nuryati
Terbanding/Tergugat IV : Cucu Rosiyani
Terbanding/Tergugat V : Iit Karnasih Djuita
Terbanding/Tergugat VI : Yani Muhaerani
Terbanding/Turut Tergugat I : Yeye
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Nagri Kidul
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : CICIERDIS IFANURDIANI, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq
137 — 66
Kodim 0619/Pwk selaku instansi pemerintah yang baik dan terhormat,dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehinggaberdasarkan Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata, para PenggugatRekonpensi akan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupunimmaterial kepada Tergugat Rekonpensi.Adapun unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365KUHPer (Mariam Darus Badrulzaman, Tahun 1983 halaman : 146147),yaitu :a. Harus ada perbuatan;b. Perbuatan itu harus melawan hukum;c.
Terbanding/Tergugat I : dr. Maruhum Siahaan, MPH,
Terbanding/Tergugat II : Sdr. Nambak Tarigan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
94 — 26
(Mariam Darus Badrulzaman, 1983 :146147), yang apabila teori tersebut diaplikasikan dengan perbuatanTergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menjadi sebagai berikut:1) Unsur Adanya Perbuatan yaitu := Tergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat yang telahmemperjualbelikan dengan cara ganti rugi terhadap tanah objekperkara tanpa sepengetahuan dan/atau ijin dari Penggugat, padahaltanah objek perkara adalah milik Penggugat;= Tergugat menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di JalanJamin Ginting
AGUS BUDI UTOMO
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG BENGKULU
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
3.ERLANGGA WIJAYA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
2.Notaris JULIWATI SIAGIAN
75 — 38
Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb., unsurunsur PMHadalah, sebagai berikut:1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupaunnegatif.2. Perbuatan itu harus melawan hukum3. Ada kerugian4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawanhukum itu dengan kerugian.5. Ada kesalahan (schuld).Bahwa Gugatan Penggugat atas dasar PMH dapat diajukan untukmeminta Yang Mulia Majelis Hakim dapat menghukum bank/penjual yangdigugat untuk mengadakan lelang ulang.19.
132 — 42
dikuatkan dengan petitum gugatan ParaPenggugat butir ke 3 pada halaman 95 gugatannya yangmenyatakan sebagai berikut:"Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan yang dilakukan olehTerqugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) denganseqala akibat hukum daripadanya.Huruf cetak tebal dan bergaris, merupakan penegasan dari Tergugatl23.Bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukumterdapat 4 (empat) elemen yang harus diperhatikan.Sebagaimana doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof.Mariam Darus Badrulzaman
182 — 59
Adapun unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal1365 KUHPer (Mariam Darus Badrulzaman, Tahun 1983 halaman : 146147), yaitu :1) Harus ada perbuatan;2) Perbuatan itu harus melawan hukum;3) Ada kerugian :a) Melanggar hak subyektif orang lain;b) Bertentangan dengan kevajiban hukum si pembuat;c) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian(asas patiha).4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;5) Ada kesalahan schula..
143 — 94
bukutanah hak yang bersangkutan.Berdasarkan uraian di atas, Tergugat merupakan pemegang hak yangsah atas tanah sesuai 6 (enam) sertipikat Tanah, dimana berdasarkanketentuan Pasal 3 PP 24/1997, Pasal 19 ayat (2) UU Agraria, danPasal 32 ayat 1 PP 24/1997, negara telah menjamin kepastian hukumdan perlindungan hukum terhadap hak kemilikan Tergugat atas tanahsesual 6 (enam) sertipikat Tanah tersebut,dan bukan pihak yangmelakukan pembayaran harga tanah ;Selanjutnya, menurut pendapat hukum Mariam Darus Badrulzaman
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
350 — 262
MariamDarus Badrulzaman dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatanterbitan PT.
Terbanding/Tergugat I : PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk, Kantor Cabang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak
174 — 89
(Bukti T.II.8B)Bahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman (1994:101): Perjanjianpenanggungan adalah perjanjian asesor. Penanggungan itu tidak adabila tidak ada perikatan pokok dari UndangUndang (Bukti T.III.9)Bahwa menurut Amron (2013:1): Surety bonds adalah suatu bentuk janjidari pihak pemberi jaminan (surety) yang memberikan jaminan untukPelaksana Pekerjaan (principal) untuk kepentingan Pemilik Pekerjaan(obligee).
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
172 — 102
Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam buku, K.U.H.Perdata Buku Ill Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cet. Ketiga,Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 146147, mengatakan sebagaiberikut:sebelum sampai kepada arrest ini terlebih dahulu perlu diketahulsyaratsyarat apakah yang harus ada untuk menentukan perbuatanmelawan hukum itu ada atau tidak.
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
148 — 57
SETIAWAN, SH, PokokPokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung,1987, hal.7576) ;Bahwa ditegaskan oleh Marian Darus Badrulzaman dalam bukunya KUH PerdataBuku Ill Hukum Perikatan dan Penjelasannya hal. 63 mengutip pendapat Mr.
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
84 — 72
, tanah hak erfpacht dan lainlainnya yang telah menjadi tanahnegara semenjak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958,Kemudian apabila dimohon haknya jika diberikan hak pakai sesuai denganPermedagri Nomor 5 Tahun 1973 jo Permendagri No.6 Tahun 1972.Menurut Boedi Harsono, girik, petuak pajak, dan pipil yang fungsinyasebagai penegasan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyatdianggap dan diperlakukan sebagai tandatanda bukti pemilikan tanah yangbersangkutan;Bahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman
286 — 95
Bahwa sesuai pendapat Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUHPerdata Buku Ill Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, edisi kedua, 1996) hal.146147, bahwa syaratsyarat yang harus ada untuk untuk menentukansuatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yangbersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah lakuberbuat atau tidak berbuat;b. Perbuatan itu harus melawan hukum;c. Ada kerugian;d.
143 — 92
Mariam Darus Badrulzaman (dalam bukunya berjudul KompilasiHukum Perikatan, Penerbit Citra Aditya Bakti) menambahkan, menurutyurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dariperjanjian.Hal. 39 dari 153 Hal. Putusan No. 427/PDT/2015/PT.DKI Dari Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat tanggal 31 Maret 2010,sudah sangat jelas bahwa maksud atau isi dari perjanjian adalah jual bellisaham.
272 — 348
Surat Gugatan Penggugat Error In Persona Karena Manarik Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il Pada Perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi dari Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin Kesatu yang menyatakanGugatan Tidak Jelas karena menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum danWanprestasi, Majelis Hakim menjabarkan bahwa Terminologi Perbuatan MelawanHukum antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badrulzaman
102 — 27
Denganadanya Akta tersebut kemudian menjadi sebuah bukti bahwa telahterjadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan selanjutnya PPAT membuatAkta Jual Beli nya yang kemudian diikuti dengan pendaftarannya padaKantor Pertanahan setempat sesuai dengan lokasi tanah.Bahwa Mariam Darus Badrulzaman berpendapat, bahwa lembagapendaftaran, tidak sematamata mengandung arti untuk memberikanalat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan.