PintuKabupaten Bengkulu Utara tanggal 30 Januari 2015 besertalampirannya (Fotokopi sesual denganPetikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 823.4B.210 Tahun2016 Perihal Kenaikan Pangkat Nasdi Yuliar, S.Sos dari golonganIlI/d menjadi Golongan IV/a tanggal 28 Maret 2016 (Fotokopisesual denganFOtOKOD)) ; 222222 nnn nn nnn ene nn nen en nnn en nee nn neeSlip gaji Nasdi Yuliar, S.Sos.MM, bulan Januari 2019 (Fotokopisesual dengan Fotokopi dengan capSurat dari Nasdi Yuliar, S.SoS.MM, Perihal Keberatan PTDH

Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.12tanggal 20 #Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai denganSurat dari NASDI YULIAR, S.Sos.MM Perihal Keberatan PTDH AnNASDI YULIAR, S.Sos,MM NIP.197109051992021001 ditujukankepada Bupati Bengkulu Utara up.Kepala BKPSDM KabupatenBengkulu Utara tanggal 21 Januari 2019 (Fotokopi sesuai denganFOtOKOD)) ;nn nena nnn nnn ene nn nen en renee nnn nn nnn nn nn nn enenenenneSurat dari NASDI YULIAR, S.Sos.MM Perihal Somasi atas SuratKeberatan Terhadap SK Bupati Bengkulu Utara No.K

Labuhanbatu Selatan dan memberikan surat tugasyang telah dibuat Terdakwa sebelumnya kepada saksi SARTONO selakuKepala Desa Perlabian Kebun yang pada intinya surat tugas tersebutmenyatakan NIKO YULANDA SITOHANG berpangkat IPDA, MUHMMADYUSUF GURUSINGA berpangkat AIPTU dan MUHAMMAD IRWAN GINTINGberpangkat AIPDA ditugaskan untuk menyelidiki Penyalahngunaan AnggaranDana Desa, padahal telah nyata bahwa Terdakwa sudah diberhentikan secaratidak hormat (PTDH) dari Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun2017

Bahwa Terdakwa sudah diusulkan oleh kesatuanuntuk PTDH karena telah melakukan THTI untuk yangkeduakalinya.9. Bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi menjaditentara.10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpaijin anak dan istri Terdakwa masih tetap beradadi asrama Yonif 122/TS.11.

bersifatPembinaan yaitu PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ; Bahwa sebenarnya PLT tidak boleh mengeluarkan surat keputusanpemberhentian, kecuali PLT sudah diijinkan oleh Menteri Dalam Negerisecara tertulis ; Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah UndangundangNo. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau BandingAdministrasi ; Bahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukantetapi terhadap keputusan yang bersifat pembinaan bukan terhadap putusan yang bersifat final seperti PTDH

keputusan tidakdapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak PenjatuhanPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, pada poin 2 huruf b,menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitungmulai tanggal ditetapbkannya keputusan PTDH

Bahwa terhadap Keputusan Bersama tersebut, selanjutnya terbit dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RIdengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 halpetunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telahdijatuhni hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.

Yang pada pokoknya menginformasikan kepada KepalaDaerah diseluruh Indonesia, bahwa terhadap PNS yang seharusnyadiberhentikan karena dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkanPutusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungan dengan jabatan dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin,maka keputusan tersebut harus dicabut dan segera ditetapkan KeputusanPemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai

Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil;.

Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang seharusnyadiberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namunPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lainberupa saksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhanhukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkanKeputusan PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipil;11.

; Bahwa sebenarnya PLT tidak boleh mengeluarkan surat keputusanpemberhentian, kecuali PLT sudah diijinkan oleh Menteri Dalam Negerisecara tertulis ; Halaman 57 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUNKPGBahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah UndangundangNo. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau Banding Administrasi ;Bahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukantetapi terhadap keputusan yang bersifat pembinaan bukan terhadap putusan yang bersifat final seperti PTDH

keputusan tidakdapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak PenjatuhanPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, pada poin 2 huruf b,menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitungmulai tanggal ditetapbkannya keputusan PTDH

yangditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018 terhitung surut sejakakhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberlakuanobjek sengketa secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, PemerintahRepublik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH

sebagaiPNSterhitung mulai tanggal ditetaobkannya Keputusan, sebagaimanadiamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28Februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugatmengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal

KecamatanPulau Laut Utara, Agama Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat:Putusan Perkara Nomor: 33/G/2019/PTUN.BJM Halaman 37 Bahwa saksi sudah tahu bahwa Penggugat ini dulunya sebagaiPNS dan sekarang sudah diberhentikan; Bahwa saksi sudah tahu tentang Penggugat diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil; Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan Penggugat inidiberhentikan karena diterbitkan nya SK PTDH

tanggal 30 Januaritentang pemberhentian sebagai PNS; Bahwa saksi tahu yang menyebabkan terbitnya SK PTDH iniadanya Putusan Pengadilan pada bulan Desember 2013 tentang TindakPidana Korupsi; Bahwa saksi hanya ingat tanggal Putusan Tipikor namun saksihanya ingat bulan Desember 2013; Bahwa saksi tahu bulan Desember 2013 yang benar bukan 7Januari 2014; Bahwa yang saksi tahu Putusan Tipikor bulan Desember 2013; Bahwa semua yang saksi sebutkan semuanya di pidana yangsama dan semuanya dalam satu mobil serta

., (Penggugat) yang ditujukankepada Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 7Desember 2019, Perihal: Keberatan atas SK PTDH MenteriRistek dan Pendidikan Tinggi atas nama Ir. Fakih Husnan,MT, (fotokopi sesuai dengan aslinya);8. BuktiP8 : Surat dari Ir. Fakin Husnan, M.T., yang ditujukan kepadaMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, tanggal27 September 2019, Perihal: Keberatan, (fotokopi darifotokopi);9.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat, selanjutnya Tergugatjuga mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormatASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi denganmengirimkan Surat Menteri Riset

diberlakukan surut;Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018 terhitung surut sejaktanggal 31 Maret 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberlakuanobjek sengketa secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, PemerintahRepublik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH

sebagaiPNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimanadiamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28Februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKHal. 66 Putusan Nomor : 159/G/2019/PTUNMDNTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa olehTergugat mengandung

menuntut hakTERMOHON saja justru TERMOHON tidak pernah menuntut karenaapapun yang diberikan oleh PEMOHON selalu TERMOHON syukuri.Kalau Bapak dan ibu tahu kasus "PERKOSAAN terhadap seorangpembantu rumah tangga yang dilakukan oleh PEMOHON pada saatbeliau tugas di Polda NAD dan bagaimana perjuangan TERMOHONuntuk membantu menyelesaikan kasus PEMOHON saat itu sampai bisaPEMOHON lepas dari tuntutan hukum dan dimutasikan ke Polda Jatim,padahal saat itu Kapolda NAD sudah perintahkan untuk proses danlakukan PTDH

KalauTERMOHON tidak mendukung karier PEMOHON, sudah dari tahun2008 yang lalu saat kasus perkosaan itu terjadi PEMOHON sudahterancam PTDH, selain itu dengan perginya PEMOHON yang hampir 4tahun ini sejak tanggal 20 Maret 2013 bisa saja TERMOHON laporkanke Unit PPA Polres Gresik atau bahkan ke Unit PPA POLDA JATIMdengan tuntutan KDRT. Tetapi apakah hal ini TERMOHON lakukan ???Tidak kan ???

yang terlepas untuk dipertimbangkanya ;Bahwa proses sidang KKEP menghasilkan Keputusan Komisi Kode EtikPolri tersebut selanjutnya dituangkan dalam Keputusan No.Kep/42/I/2016.yang pada intinya menyatakan Penggugat terbukti melanggar Pasal 12 Ayat(1) huruf a PPRI No.01 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri joPasal 22 ayat (1) huruf a Perkap No.14 tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Penggugat diberisanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

PTDH/03/2021, perihal BandingAdministratif Atas Surat Keputusan Bupati KepulauanAru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada WHubungannya Dengan Jabatan a.n.Harmanus Marthen Luter Dumgair, ST, tanggal 20 Mei2021;Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiKepulauan Aru Nomor: 821.13/23.137/TAHUN 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipila.n.

Untukperhitungan waktu pensiun karena PTDH tidak mendapatkan pensiun.Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABNSK diterbitkan berdasarkan perintah Peraturan Pemerintah karenaputusan baru didapat setelah inkracht, maka dalam prosespemberhentian tidak dengan hormat untuk tindak pidana dalam jabatan,haruslah dipandang berbeda dengan pemberhentian tidak denganhormat dengan hal yang lain seperti pidana umum.

Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah menandatangani faktaIntegritas sebanyak 1x (satu kali) di Kodim 0409/RL, yang mana isifakta Intergritas tersebut apabila Terdakwa terbukti/kedapatanmenggunakan, mengkonsumsi, membawa, memiliki, mengedarkan danmenjadikan Bandar Narkoba, maka Terdakwa menerima sangsi berupapemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dan Terdakwa bersediadituntut sesuai hukum yang berlaku, selain itu di Satuan tempatTerdakwa bertugas sering diadakan penyuluhan hukum..

seharusnya diberhentikan sebagaimanadimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkanKeputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usiapension (BUP) dengan hak pension atau KEPUTUSAN PEMBERHENTIANDENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN HAKPENSIUN, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 2) Apabila keputusantersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH

pemeriksaan saksi atas Penggugat saksi sebagai Tim Pemeriksapenggugat tidak masuk kerja selama 61 hari kerja; Bahwa Surat teguran tersebut pada tanggal 5 Juni, 2 Juli dan 3 Agustus 2015; Bahwa surat teguran untuk Penggugat saksi titipkan kepada seorang Pegawaibernama Bima dengan alasan rumah Penggugat dan Bima jaraknya dekat; Bahwa menurut Bima surat tersebut sudah diterima Penggugat tapi tidak ada tandaterimanya; Bahwa setelah tanggal 24 Agustus 2015 tidak ada tindakan lagi, langsung keluarSurat PTDH

ditandatangani Penggugattanpa sanggahan;Bahwa pada tanggal 29 September 2015 Gubernur sudah ada ditempat;Bahwa semua tembusan Surat Keputusan Objek Sengketa sama persis denganaslinya; ~ $= === 22 22 non nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa menurut saksi surat izin haruslah tertulis terkecuali mendadak;Bahwa Berita acara hasil pemeriksaan tanggal 24 Agustus 2015 dilaporkan kepadaGubernut; ~Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa saksi sampaikan langsungkepada Penggugat ; Bahwa SK PTDH

mencakup diantaranya suatu jabatan dalam pengelolaankeuangan a quo Penggugat didakwa dan dijatuhi pidana dalamhubungannya dengan kedudukan atau jabatannya sebagai KuasaBendahara Umum Bone Bolango olehnya itu kejahatan tersebutadalah kejahatan terhadap jabatan atau ada hubungannya denganjabatan Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi a quo kejahatan jabatan atau yangada hubungannya dengan jabatan maka oleh Tergugat kemudianmenetapkan PTDH

Mendagri, Menpan RBdan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan padatanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi PTDH

penyelenggara informasi PNS;Sedangkan tugasnya adalah Mengawasi dan mengendalikan ASNBahwa Sebagaimana diketahui oleh ahli terkait dengan pasal 47 padaUU No. 5 Tahun 2014, menurut ahli tindak pidana terhadap kejahatansudah bisa dikenakan terhadap pasal ini Kalau untuk permasalah itu daridulu memang sudah diatur terhadap penyelenggara Negara yangmelakukan kejahatan maka setiap ASN harus bebas dari KKN;Bahwa seorang ASN yang sudah mendapat vonis pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap layak mendapatkan PTDH

bersalah dari UU sudah jelas,dimulai dariada putusan Tipikor sebagai dasar;Bahwa PNS sudah mempunyai jabatan fungsional tetapi ada tambahantugas sebagai relawan, karena status PNS melekat pada ASN maka haltersebut dapat dijadikan dasar pemberhentiannya;Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor :252/G/2018/PTUNJKT.Bahwa seorang ASN telah dihukum dan telah berkekuatan hukum tetapHukuman itu dapat dilinat dari konteksnya ASN yang terlibat korupsi dantelah berkuatan hukum tetap maka langsung di PTDH

diberlakukan surut;Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018terhitung surutsejaktanggal 31 Maret 2015, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberlakuanobjek sengketa secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan 58ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, PemerintahRepublik Indonesia juga menghendaki pemberlakuanKeputusan PTDH

sebagaiPNSterhitung mulai tanggal ditetapbkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkanPutusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUNMDN Halaman62Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019,tanggal 28 Februari 2019 mengenaiPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugatmengandung