Ditemukan 9341 data
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
215 — 178
Leuser di ProvinsiDaerah Istimewa Aceh.Bahwa menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola KawasanEkosistem Leuser, di wilayah Aceh adalah seluruh kawasanyang ditetapbkan dengan fungsi utama melindungi kelestarianlingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dansumber daya buatan yang terdiri dari KEL sebagai KawasanSuaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam.Halaman 24 Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BNA.Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun
115 — 74
Daerah KotaTegal TA. 2008.2) Asli Lampiran Perda Kota Tegal No : tahun2008 =s tanggal 6 Februari 2008 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Tegal TA. 2008.3) Asli Lampiran Perda Kota Tegal No : 8tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Tegal TA. 2008.4) Asli Lampiran Peraturan Walikota TegalHal.No : 19 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008tentang Penjabaran Perubahan APBD KotaTegal TA. 2008.Asli Peraturan Gubernur Jateng No. 26tahun
825 — 390
Pasal 69 UndangUndang No. 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No. 26/2007) misalnya,mengatur bahwa setiap orang yang menata ruangnya tidak sesuaidengan peruntukannya dipidana. Demikian juga bagi pemberi izin,Pasal 73 di UU No. 26/2007 dikatakan bahwa apabila pemberi izinmengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telahditetapkan oleh rencana tata ruang dipidana. Ini adalah sebuahkeseimbangan dari perbuatan yang berkonsekuensi pada perizinanpemanfaatan ruang.
221 — 99
No. 26Tahun 1998);a. Bahwa petitum angka 3 gugatan para Penggugat a quo yang menuniutagar: Menyatakan dan menetapkan bahwa PT. PERKEBUNAN,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkatPT. BANTAR GADUNG) adalah sah dan berharga sebagai Badan Hukum.b. Bahwa yang berwenang menyatakan/melakukan pengesahan sah atau tidaknya perseroan menjadi Badan Hukum yaitu: Menteri Hukum dan HAMRl.
68 — 16
.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 26tahun, dan tahun dan tanpa tanda tangan Kepala Desa SebagaiPenanggung jawab;7) 1(satu) lembar surat Tindak lanjut perdes Nomor02/BPD/SM/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditanda tanganioleh an. KAYATUN selaku Ketua Bandan Permusyawaratan Desadan dicap dengan cap BPDsumber Mulia ;8) 1(satu) lembar surat laporan pertanggung jawaban ADD tahaap Illtahun 2011 Nomor: 600/32/2012 tanggal 20 februari 2012 yang ditanda tangani selaku camat pelaihari an.
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
308 — 181
Bahwa berdasarkan undangundang nomor 5 tahun 1960 tentangperaturan dasar pokokpokok agraria jo Peraturan Pemerintah nomor 10tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan Keputusan Presiden nomor 26tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa kantor pertanahanadalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untukmenerbitkan suatu bukti tanda hak atas tanah, oleh karenanya denganterbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06005, atas atas nama RadenWidarsih/ atau Tergugat Intervensi, tanggal
79 — 43
karenaposisinya saksi sebagai Kelian Banjar Puragai yang serba salah yangmana tidak ditandatangani saya di benci ditandatangani saya juga tidaktahu pasti apakah kelompok tersebut ada atau tidak, sehingga posisi sayaserba salah. bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dana yang dimohon sesuaiProposal yang diajukan sudah turun atau belum, karena saksi tidakpernah diberitahu oleh MANGKU LABA.121334Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannyaSaksi NI WAYAN SUKARIASIH,Lahir Puragae, 8 Agustus 1988, umur 26tahun
50 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi Pada prinsipnyabesaran honorarium Pelaksanaan APBD sesuai Permendagri No : 26tahun 2006 merupakan kewenangan Kepala derah sebagaimana yangdi sebutkan pada point 3 huruf a) di atas, yakni : pemberianhonorarium PNS supaya di batasi dengan mempertimbangkan azasefisiensi, kepatutan, dan kewajaran, serta pemerataan penerimaanpenghasilan, yang besarannya di tentukan oleh Kepala Daerah ;Jadi kalau mengacu pada PP No 58 th 2005, Permendagri No. 13 Th2003, serta Permendagri no 26 Th 2006, dapat kita
Tentunya besaranhonor untuk kegiatan Pemerintah Daerah harus mengacu pada aturanpengelolaan keuangan daerah saatitu, adalah Permendagri No. 26tahun 2006 tentang penyusunan ABPD 2007 pada lampiran II.2.b.6).1hal 15 berbunyi : Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasidengan pertimbangan efisiensi, kepatutan dan kewajaran sertapemerataan pendapatan yang besarnya ditetapkan dengankeputusan Kepala Daerah ;Jadi honorarium adalah kewenangan Kepala Daerah, jumlah anggotapanitia tidak dibatasi disesuaikan
2208 — 1682
bersangkutan ;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung disebutkan Kriteria kawasanbergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yangterdapat dibagian hulu sungai dan rawa.175Menimbang, bahwa dari bunyi kedua pasal tersebut di atas terbukti bahwalahan gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih merupakan lahan yangdilindungi ;Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 26Tahun
128 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Duta Bara Utama melaksanakan pembebasan lahanyang akan digunakan untuk operasi produksi batubara, dan Jogaswara Julianalias Yang Ce le Bin Johanes berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 26tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 adalah sebagai Direktur Utama membentukteam pembebasan lahan yang terdiri dari saksi Hendri Guntara, saksi NicolasHartono (Legal PT. Duta Bara Utama), dan saksi Damianus Fatra Sulle(geologist PT.
409 — 287
dapat dibuatkan HGU hanyayang ada di dalam boundaring itu;Bahwa ada namanya potensial kajian amdal, misalnya diberikan ijin 15ribu hektar namun ada potensi lingkungan lebih dari itu;Bahwa Jika ada jjin lingkungan harus ada amdal dan jika dalamkabupaten, maka Bupati yang memberikan ijin jika lintas kabupaten makajin Gubernur, jadi tdk mungkin ada jin lingkungan tanpa amdal;Bahwa Dari peraturan menteri tidak secara tegas mengatur tentangdegradasi sanksi namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26tahun
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
225 — 479
No.104 Tahun1960) UndangUndang Pokok Agraria;Peraturan Menteri Muda Agraria Nomor 15Tahun 1959;Surat Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agrariatanggal 1 Juli 1966 Nomor SK : 35/Depag/66;Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Juncto Nomor 26Tahun 1966;Memutuskan, Menetapkan :Memberikan hak pakai masingmasing sebidang tanah Negarayang letak dan luasnya seperti ternyata dalam lajur 4 dan 5daftar terlampir dan yang dijelaskan lebih lanjut dalam PetaGambar Situasi terlampir dengan diberi tanda
79 — 51
setiap desa di Kecamatan Simpang Empat yangberjumlah 30 (Tiga Puluh) Desa sebesar Rp. 10.000.000 ( Sepuluh JutaRupiah);Bahwa saksi menjabat sebagai camat Simpang Empat yang berdasaranSurat Keputusan Bupati Banjar Nomor 436 Tahun 2008 mempunyaikewajiban melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan BadanUsaha Milik Desa Barakat Bersama di wilayah nya masing masing , dansaksi dapat sekaligus menjabat sebagai Komisaris BUMDES GabunganBarakat Bersama karena diatur dalam Peraturan Bupati Banjar nomor 26Tahun
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan DPRD kota Malang tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 26Tahun 2004 tentang Sikap DPRD kota Malang Terhadap Hasil EvaluasiGubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor4 Tahun 2003 tentang APBD kota Malang TA 2004, menetapkan :Pasal 1 : Sesuai hasil Evaluasi gubernur Jawa Timur terhadap APBDTA 2004, maka perlu segera diadakan pencabutanpencatuman PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukanKeuangan DPRD, pada konsideran mengingat Perda KotaMalang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
96 — 20
Bunga bank terhitung dari tahun 1992 hingga tahun 2018 (26tahun atas hasil kebun/keuntungan yang dipegang olehTergugat dan Il adalah 10% x 26 x Rp26.100.360.000, =Rp67.860.936.000,Ditambah keuntungan yang diharapkan dariRp26.100.360.000, + Rp67.860.936.000, =Rp93.961.296.000, apabila uang ini diinvestasikan akanmemperoleh hasil 2% per bulan terhitung sejak gugatan inidiajukan hingga dibayar lunas oleh Tergugat dan Tergugat IIkepada Para Penggugat;Jadi total nilai Kerugian yang harus dibayarkan Tergugat
67 — 24
Seruyan No. 26Tahun 2006 Tentang APBDesa, PERBUP No. 8 Tahun 2012 danPERBUP No. 9 Tahun 2012Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwaterdakwa tidak keberatan;. Saksi AGUNG SETIAWAN, S.
165 — 169
SitiAminah alias Binem; Untuk selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat 13;14.Supriyono bin Suwito, jenis kelamin Lakilaki,Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 26tahun, beralamat di Desa Sumber Petung RT.39/RW.09, Kecamatan Kalipare, KabupatenMalang, selaku anak dari Suwito alm cucu dariSemi Cicit dari Isa saudara kandung 4j.SitiAminah alias Binem; Untuk selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat 14;15.Humayah = binti Misdin, jenis kelaminPerempuan, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Agama Islam, Umur
55 — 27
SODIK BinSOLEHANdanSdr.KUSEN Bin MAT MUSTAM (yang masingmasing dilakukanpenuntutan secara terpisah) antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulanDesember 2013 atau pada waktuwaktu tertentu yang masih termasuk dalam Halaman 25 dari 167Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PT TJK.26tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa Sukoharjo KecamatanSekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempattempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan
85 — 36
DEKJULI yang merupakan anak tirinya.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannyaSaksi NI WAYAN SUKARIASIH, Lahir Puragae, 8 Agustus 1988, umur 26tahun, jenis kelamin Perempuan,suku bali, kKewarganegaraan Indonesia,agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Mekar Sari,Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ( Tercatat sebagai AnggotaKelompok Tani Ternak Pucang Sari ): bahwa MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als.
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
114 — 59
Badung, yang Terdakwa jadikan acuan dalammelaksanakan tugas yaitu Peraturan daerah Kabupaten Badung No. 26Tahun 2013 sampai dengan tahun 2033, tanggal 10 Desember 2013.e Bahwa selain MADE SUDANA dan SILVISTER C.APOLO pada SeksiPengaturan dan Penatan Pertanahan BPN Badung ada memiliki staf pegawaitidak tetap atas nama : KADEK MARTINA ARIYANTI sebagai staf pegawaitidak tetap, WAYAN SEMARA sebagai staf pegawai tidak tetap, terhadapkeduannya tersebut semuanya bisa mengetik.