Nuan Gurusinga dan Pelin Gurusingamengajukan intervensi;Menimbang, bahwa selain itu untuk Juma Gerat sebelumnya sudah pernahberperkara dalam perkara Nomor 37/Perd/1979/PNKbj kemudian diajukan bandingdengan nomor perkara Nomor :183/Perd/1981/PT.Medan dan kemudian kasasidengan nomor perkara Nomor : 1810K/Sip/1983 tanggal 30 Maret 1985;Menimbang bahwa mengenai asas Nebis In Idem tidak dapat ditemukansecara langsung dalam peraturan perundangundangan, melainkan dapat disimpulkandari ketentuan Pasal 1917

Untuk dapat menggunakankekuatan itu, soal yangdituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yangsama dan harusdiajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang samadalamhubungan yang sama pula;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, dapatdisimpulkan bahwa untuk memberlakukan asas Nebis In Idem pada pokoknya harusdipenuhi syarat bahwa subyek gugatan dalam sengketa terdahulu baik Penggugatmaupun Tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian, selanjutnyaobjek

BRT tanggal 28082017 saat mimasih dalam tingkat banding.Bahwa mendasarkan Pasal 1917 KUHPerdata Jo.

tersebut diatas baik OBYEKmaupun SUBYEK adalah sama dengan perkara yang sekarang dimintakanbanding ini ( Perkara no. 738/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. ) yakni Eka Halim sebagaiPenggugat dan Suryawan Santosa sebagai Tergugat, keduanya merupakanpihak yang utama dalam sengketa tersebut ;Menimbang bahwa demi untuk menjaga adanya kepastian hukum ,maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan Tidak dapat Diterima ( Niet ontvankelijke verklaard ) , Karena Nebis in Idem sebagaimanaditegaskan dalam pasal 1917

Prob;Menimbang bahwa suatu perkara dikatakan ne bis in idem apabila telahmemenuhi ketentuan pasal 1917 KUHPerdata sebagai berikut: Kekuatansesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebihluas daripada sekedar mengenai soal putusannya untuk dapat memajukankekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutandidasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadappihakpihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;Menimbang bahwa berdasarkan

ketentuan pasal 1917 KUHPerdatatersebut maka menurut (M.Yahya Harahap,S.H dalam bukunya Hukum AcaraPerdata tentang gugatan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilanHalaman 86 dari 90 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN KrsSinar Grafika cetakan pertama, Jakarta 2005, halaman 441448) telahmemerinci syarat kumulatif dari ne bis in idem sebagai berikut:e Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;e Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatanhukum tetap;e Putusan bersifat

tersebut menyatakan sebagai berikut:kekuatan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yangpasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan ini, soal yang dituntut harus sama.tuntutan harus didasarkan alasan yang sama. dan harus diajuan olehyang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pulaOleh karena itu, menurut Yahya Harahap, terhadap kasus dan pihakyang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.Bahwa jika melihat pada Pasal 1917

Bahwa atas dasar ituah menurut PARA TERGUGAT, terhadap gugatanwanprestasi PENGGUGAT dalam perkara a guo berlaku asas nebis inidem sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata.Bahwa terdapat kesamaan baik dari segi para pihak, objek gugatan,maupun halhal yang menjadi dalil gugatan dalam perkara a quo dengangugatan kepemilikan di Pengadilan Negeri Depok yang telah diputusberdasarkan Putusan No. 246/Pdt.G/2017/ PN. Dpk.

Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;

Agar unsur tersebut melekat padaputusan, harus dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan pasal 1917 KUHPerdata.Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila, salah satu diantaranya tidakterpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem.Syaratsyarat tersebut adalah ;1. Apabila yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatanhukum tetap;3.

Agar unsur tersebut melekat padaputusan, harus dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan pasal 1917 KUHPerdata.Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif.

karena saat ini Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit pinjaman kepada Tergugat I, atas hal tersebut gugatan aquo haruslah dinyatakan ne bis inidem oleh Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini, karena intinya gugatan Penggugat memiliki kepentingan maupun obyek permasalahannya sama dengan perkara perdata yang telah diputus / berkekuatan hukum tetap dalam perkara perkara perdata No. 49 / Pdt.G/2018/PN.Smr;Gugatan Ne Bis In Idem diatur di dalam Pasal 1917

Bahwa dalam pasal 1917 KUHPerdata yang dijadikan dasar ne bis in idem, berbunyi sebagai berikut:Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan.Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan pada atas alasan yang sama, lagi puladimajukan oleh dan terhadap pihakpihak sama dalam hubungan yang samapulaBahwa dengan demikian, unsurunsur Suatu putusan

sama; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 123 K/Sip/1968 tanggal 23April 1969 yang menyatakan Meskipun posita Gugatan tidak samadengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalamsubject dan objectnya serta status hukum tanah telah ditetapkan olehputusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yangdemikian dapat diterapkan azas hukum nebis in idem; Rumusan kamar Perdata Umum/17/SEMA 7/2012 tentangklasifikasi gugatan nebis in idem dengan rumusan : Menyimpangiketentuan Pasal 1917

No. 056/Pdt.G/2021/PA.Kisdengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kKesamaan dalamsubject dan objectnya serta status hukum tanah telah ditetapkan olehputusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yangdemikian dapat diterapkan azas hukum nebis in idem; Rumusan kamar Perdata Umum/17/SEMA 7/2012 tentangklasifikasi gugatan nebis in idem dengan rumusan : Menyimpangketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Kasasi dapatmenganggap sebagai Nebis in idem meskipun pihaknya tidak samapersis

Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 1917 KUHPerdata. Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif.Apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat nebis in idem, anta lain yakni:a. Subjek atau pihak berperkara sama;b. Objek gugatan sama,3.

berkedudukan sebagaiTergugat V, Penggugat III ( H ANDI PRAYITNO) berkedudukan sebagai Tergugat IVdan Penggugat VII (SANDI INDRA ARISKA) berkedudukan sebagai Tergugat Ill, diPengadilan Negeri Bale Bandung No Register Perkara 207/Pdt.G/2018/PN.BlbHalaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Bibdengan objek perkara yang sama dipersoalkan dalam perkara a quo, dan perkaramana kini tengah berlangsung dalam tahap pemeriksaan saksi;Menimbang, bahwa asas ne bis in idem menurut pasal 1917

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI yaitu :+ Putusan MARI No.619K/Pdt/1984 : Apa yang digugat dandiperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalamperkara No.50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebuthalaman 28 dari 103 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bkn.telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek maupunobjek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang samadengan yang terdapat dalam perkara No.50/1977 oleh karena ituberdasar Pasal 1917 KHUPerdata dalam gugatan

dikenaldengan asas /itis finiri oportet yakni terhadap perkara yang sama tidakdapat diadili untuk kedua kalinya karena sudah pemah diputuskansebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, yang putusarmyamenetapkan bahwa Umar (Tergugat XVI) dan Yap Ling Li (Tergugat XV)merupakan pemegang hak yang sah atas objek perkara a quo, SeSualdengan asas ne bis in idem, maka sudah seharusnya gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan asas ne bisin idem yang terkandung dalam Pasal 1917

No. 2973 K/Pdt/1992 tanggal 24 Oktober 1994,sehingga kami pihak TERGUGAT melihat ini sebagai suatu gugatan yang sudahberulang dengan objek yang sama sehingga bisa dikatakan Ne bis in idem sesuaidengan pasal 1917 KUHPerdata apabila putusan yang dijatuhkan bersifat positif(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatanhukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem, bahwa selanjutnyapelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat EdaranMahkamah Agung

YAHYA HARAHAP,S.H., dalambukunya Hukum Acara Perdata halaman 440, menguraikan mengenai inti sari dariPasal 1917 KUHPerdata (exceptio res judikata) tersebut yaitu : Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dayakekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama, dandiajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dalam hubungan yang samapula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

diajukangugatan baru untuk memperkarakannya kembali".Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia(MARI) No.647 K/Sip/1973 yang berbunyi :Ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidakditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaanobjek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusanpengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ".Halaman 71 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.KDRKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata)Pasal 1917

Idem.Menimbang, bahwa menurut Tergugat IV, Bahwa dailildalil yangdiuraikan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan a quoadalah dalildalil yang sudah pernah diperiksa dan diadili, serta telah diputusoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Negeri KediriNo. 59/Pdt.G/2015/PN.Kdr. tanggal 16 Desember 2015 dengan amar putusanyang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvantkelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa selain memperhatikan unsur 1917

atau salah satu tempat tinggal Tergugat apabilaTergugatnya lebih dari 1 (satu).Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat seharusnyadiajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Negeri Blora.Bahwa dengan demikian, karena Pengadilan Negeri Bloratidak berwenang mengadili perkara a quo, maka gugatanPenggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard).Gugatan Nebis in IdemBahwa gugatan Penggugat Nebis in idem sebagaimana diaturdalam Pasal 1917

Butir 3 menyatakan bahwa : Sehubungan dengan itu,Mahkamah Agung memerintahkan kepada para KetuaPengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta paraHakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untukmempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengansungguhsungguh, syaratsyarat yang harus dipenuhisebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan provisionilsebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) ReglemenIndonesia yang Di Perbaharui (HIR) dan Pasal 1917

Halini dijelaskan dalam Pasal 21 AB dan Pasal 1917 KUHPerdata, yangdiuraikan dibawah ini :Pasal 21 AB menyatakan bahwa:"Hakim tidak diperkenankan, berdasarkan verordening umum, disposisiatau reglemen, memutus perkara yang tergantung pada putusannya.Pasal 1917 KUHPerdata menyatakan bahwa:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Hal ini sebagaimana dimaksudYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Desember 1967 Nomor 145K/Sip/1967 yang kaedah hukumnya menyakan, yang menjadi hakekatne bis in idem adalah bahwa pihak yang berperkara adalah sama danbarang yang dipersengketakan juga sama;Bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUHPerdata) pada pokoknya menegaskan apabila putusan yangdijatunkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan),kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap

PdtSusHKI/2013tanggal 28 Agustus 2013 telah berkekuatan hukum tetap (in kraht);Bahwa mengingat telah ada putusan Judex FactidanJudex Juris melaluiperkara terdahulu nomor: 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.PstjunctoNomor:311 K/PdtSusHKI/2013 denganobjek gugatan yang sama denganperkara a quo maka secara hukum gugatan Penggugat yang kembalimengajukan gugatan pembatalan merek kepada Tergugat denganobjekperkara yangsama dengan perkara terdahulu jelas telah melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917

Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;

yangbelum dipertimbangkan inipun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksisaksi dan Abhliyang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, keterangan maupunpendapatnya tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara a quo karenatidak mengandung hal baru yang dapat mendukung dalil gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,majelis hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah nebis in idem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917

oleh karena eksepsi Tergugat II tentang gugatanPenggugat ne bis idem beralasan dan telah dikabulkan pada waktumempertimbangkan eksepsi, maka pokok perkara dalam perkara a quotidak dapat diajukan dan diadili dua kali dengan alasan sudah ne bis inidem;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapatdiajukan dan diadili dua kali dengan alasan ne bis in idem, maka Penggugatberada di pihak yang kalah, dan sebagai pihak yang kalah Penggugatdihukum untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 1917

menyangkut objek sengketa telah diputusoleh Pengadilan hingga Mahkamah Agung RI dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap dengan demikian perkara a guo adalah sudahmemenuhi azas Ne bis in idem yang tidak dapat untuk diperiksa dandiputus lagi.Menimbang, bahwa Pengadilan TinggI akanmempertimbangkan eksepsi tersebut, apakah benar perkara a quo telahmemenuhi azas Ne bis in idem.Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan suatu perkara telahmemenuhi Azas NE BIS IN IDEM sebagaimana disebutkan dalamketentuan Pasal 1917

Terbanding I/sebagai Penggugat, sedangkan Terbanding II/ sebagai Tergugat danPembanding/ sebagai Tergugat II.Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, MakaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasanalasan dalam gugatan a quoadalah bersifat pengulangan dan sudah pernah diperiksa, diadili dandiputus dalam perkara terdahulu sebagaimana diuraikan diatas dan telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap.Halaman 87, Putusan Perkara Nomor 275/PDT/2020/PT.BDG.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917

Nuan Gurusinga dan Pelin Gurusingamengajukan intervensi;Menimbang, bahwa selain itu untuk Juma Gerat sebelumnya sudah pernahberperkara dalam perkara Nomor 37/Perd/1979/PNKbj kemudian diajukan bandingdengan nomor perkara Nomor :183/Perd/1981/PT.Medan dan kemudian kasasidengan nomor perkara Nomor : 1810K/Sip/1983 tanggal 30 Maret 1985;Menimbang bahwa mengenai asas Nebis In Idem tidak dapat ditemukansecara langsung dalam peraturan perundangundangan, melainkan dapat disimpulkandari ketentuan Pasal 1917

Untuk dapat menggunakankekuatan itu, soal yangdituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yangsama dan harusdiajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang samadalamhubungan yang sama pula;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, dapatdisimpulkan bahwa untuk memberlakukan asas Nebis In Idem pada pokoknya harusdipenuhi syarat bahwa subyek gugatan dalam sengketa terdahulu baik Penggugatmaupun Tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian, selanjutnyaobjek

Orangorang yang lahir di Indonesia yang sah atau diakui secara sah danketurunan lebih lanjut dari orangorang yang termasuk kelompok dua dantiga;Menimbang, bahwa berdasarkan Staatsblaad 1917 nomor : 129 seluruhhukum perdata Barat (B.W) dengan sedikit pengecualian berlaku bagi golonganTionghoa, maka berdasarkan Staastblaad tersebut terhitung mulai tanggal 1 Mei1919 bagi golongan Tionghoa untuk daerahdaerah tertentu berlaku HukumPerdata Barat (B.W.), termasuk didalamnya hukum waris, selanjutnya denganStaatsblaad

1924 nomor : 557 dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa diseluruh Indonesia, ketentuan tersebut berlaku sejak bulan Maret 1925 sebelumitu, Staatsblaad 1855 nomor : 79 menetapkan bahwa hukum waris testamentairberlaku bagi golongan timur asing dan semenjak 1 Mei 1919 lembaran negaraini tidak belaku lagi bagi golongan Tionghoa dan diganti dengan Staatsblaad1917 nomor : 129 tersebut diatas, ketentuan Staatsblaad 1917 nomor : 129ditentukan juga bahwa Kitab Undangundang Hukum Perdata berlaku bagiorang