Ditemukan 10806 data
60 — 4
pelawanyakni jual beli antara pelawan dengan terlawan B adalah sah sebagaimana didalilkandalam gugatan perlawanan ini, karena jual beli tersebut dilakukan pada saat tanahdalam status perkara sebagaimana dikemukakan diatas (perkara 02/PDT.G/2010PN.BS) dan tanpa setahu dan seizin dari terlawan A sedangkan objek yang menjadiobjek dalam jual beli tersebut adalah merupakan harta pusaka tingggi kaum terlawan154.A dan terlawan B serta antara Terlawan A dan B adalah satu kaum sebagaimanatelah diputuskan oleh pengadian
89 — 7
Mei2016 s/d 1 Juli 2016 dan untuk Terdakwa Il sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d 2Juli 2016 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk Terdakwa danTerdakwa Il sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d 31 Juli 2016 ;Penuntut Umum untuk para Terdakwa sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d 17September 2016 ;Hakim Pengadilan Negeri Poso untuk para Terdakwa sejak tanggal 5September 2016 s/d 4 Oktober 2016 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 5 Oktober 2016 s/d3 Desember 2016 ;Perapanjangan Ketua Pengadian
145 — 60
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag)atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang diletakkan olehJuru Sita Pengadian Negeri Semarang;6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) setiapharinya atas keterlambatan membayar uang titipan terhitung sejakperkara ini dipustus.7.
34 — 53
timbul dalam perkara ini.Atau apabila Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan,para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk ParaPenggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telahdisebutkan diatas, untuk Tergugat dan Tergugat II diwakili olehkuasa hukumnya Panahatan Hutajulu, SH berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 18 Juli 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadian
39 — 31
Tuhan yang maha kuasa yang tidak diberikan kepada manusia,karena Tuhanlah yang menentukan akhir dari kehidupan manusia ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum dan Terdakwa, Penuntut Umum dan Terdakwa tidakmengajukan kontra memori bandingnya.Menimbang, bahwa terhadap masingmasing memori banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis HakimPengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadian
77 — 79
dahulu TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 65/PDT/2017/PT PAL tanggal 18 September 2017 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor93/Pdt.G/2016/PN Lwk dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14November 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadian
PRAMANA SAH PUTRA
Tergugat:
1.PT. Citra Prima Lestari
2.PT. METALINDO HANSEN PERKASA
108 — 26
Akbar Siregar, SH.Yang kesemuanya adalah Advokat dan konsutan hukum pada Kantor HukumHasrul Benny Harahap & Rekan, beralamat kantor di jalan Sei Galang No. 5Medan, yang bertindak baik secara bersamasama ataupun sendirisendiri dantelah didaftarkan kepaniteraan Pengadian Negeri Medan, Nomor:451/Penk/PHI/2020/PN.Mdn, tanggal O01 Mei 2020.
RENI ROSIANNA LUMBANGAOL
Tergugat:
1.Drs. TJE KIM HENG
2.SURYAWATY MIRNAWATY
Turut Tergugat:
PT. BANK MASPION INDONESIA, Tbk
68 — 18
serta Turut Tergugat masingmasing telah hadir masingmasing diwakili kuasanya.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg yang dipertegasoleh Perma No. 1 tahun 2008 jo No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilanmaka Majelis Hakim telah mengusahakan kepada kedua belah pihak untuk melakukanMediasi guna untuk mengupayakan perselisihnan kedua belah pihak diselesaikandengan perdamaian, dan untuk itu Majelis Hakim telah menetapkan dan menunjukSri Wahyuni Batubara SH MH selaku Hakim pada Pengadian
415 — 104
Seha No.6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.Akan tetapi Pelawan dalam berkas Perlawanannya menyatakan:Pelawan dengan ini, hendak mengajukan Perlawanan (Verzet) terhadap PutusanVerstek Pengadian Negeri Bekasi Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Bekasi tanggal 23Januari 2014, yang diajukan oleh:Nama : Rusli WahyudiPekerjaan : SwastaAlamat : Jalan IR. Juanda No. 213 Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan MargahayuKec.
27 — 4
karenanyatidak ada alsan hukum bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat;Bahwa menurut praktek peradilan perdata yang lajim berlaku di Indonesia,dikenal suatu pendapat hukum yaitu, untuk mengajukan gugatan terhadapseseorang haruslah ada perselisihan hukum yang terbit dari hubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sudah menjadi Yurisprudensi tetapMahkamah Agung R.I No.4 K/Sip/1968 tanggal 13 Desember 1958 yangmemberi pendapat hukum syarat mutlak untuk mengajukan gugatan terhadaporang lain di Pengadian
57 — 6
Telah, membaca Surat Penetapan Ketua Pengadian NegeriMaros Nomor : 203/Pen.Pid/2012/PN.Mrs tanggal 19 Desember2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara terdakwa tersebut di atas.4. Telah, membaca Surat Penetapan Ketua Majelis HakimNomor : 203/Pen.Pid/2012/PN.Maros tanggal 19 Desember2012 tentang Penetapan hari sidang.5. Telah, mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa.6.
82 — 22
Raya Kalij ati Tirnur No.206 Kalijari Subang, berdasarkan Surat KU8sa Khusustertanggal 14 Januari 2014 (terlampir);PENGADTLAN NECERT tersebut ;Telah mcrnbaca surat surat dalam berkas perkara ;Telah mendengar pula uraian Tuntutan Penuntut Umum, supaya Majelis HakimPengaelilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadian Negeri Bandung yang rnemeriksadan mengadili perkara ini menyatakan elan mernutus yang pada pokoknya scbagaiberikut ;Lt Menyatakan terdakwa ITFTA TTUDIN Bin DA RSO tidak terbukti secara sahdan
163 — 134
TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Oktober 2013 yangtelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadian Negeri Surabaya pada tanggal 02 Oktober2013 dalam Register dengan Nomor : 817/Pdt.G/2013/PN.Sby mengemukakan halhalsebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 18/Pdt.G/2000/PN. Kab. Mn, Penggugat adalah Pemilik atas : 1.978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham pada PT.
429 — 128
kewajibanpembayaranutang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas darihakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yangbersama Debitor mengurus harta Debitor ;PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DANPENGURUS18.Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, makaPEMOHON dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmengadili perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dariHakimHakim Pengadilan Niaga pada Pengadian
107 — 39
Bahwa sebaliknya pertimbangan ludex Factie Pengadian Negeri Kupangyang membenarkan semua bukti yang diajukan oleh PihakTergugat/Terbanding, merupakan pertimbanan hukum yang sepihak danTIDAK OBYEKTIF ,sehingga terkesan Majelis Hakim benarbenar telahtidak netral dalam menjatuhkan putusan perkara ini.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bahwa orang tua Tergugat bernama Cristian adu telah lama menempati tempat itu sejak tahun 1976sehingga menyimpulkan bahwa tanah sengketa milik Tergugat, adalahkeliru karena
Petugas Dispenda Kota Kupang sehingga diterbitkan Pajaktersebut.Bahwa mengenai bukti T.Il1 berupa Berita acara Pelunasan Jual BeliTanah, tanggal 18 Desember 2014 antara Tergugat I/Terbanding danTergugat Il/Terbanding Il, adalah merupakan Jual Beli yang dilakukansecara dibawah tangan sehingga jual beli ini tidak sah dan harus ditolakkarena Jual Beli terhadap benda tidak bergerak haruslah dilakukan olehPejabat yang berwenang.Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT KPG Halaman 37Bahwa pertimbangan ludex Factie Pengadian
68 — 38
mesti dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa bila Penggugat tidak memperoleh kuasa dan Pemerintah Provinsi Maluku, maka padawaktu yang akan datang Pemerintah Provinsi Maluku akan mengajukan gugatan baruterhadap objek yang sama dengan dalil bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak tundukpada putusan terhadap gugatan ini ;132 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan subjek hukum yang dengan objek sengketayang sama, dan telah berulang kali dilakukan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapyakni putusan Pengadian
Atau dengan kata lain,Penggugat telah menerima objek sengketa dari pihak yang tidak berhak memberi ;c Bahwa dalildaiil yang dipakai oleh Penggugat untuk memperjuangkan objek sengketa adalahdalil dalil yang saling bertentangan atau sebagai dalill akalakalan, karena:I Pada butir 2 gugatan Penggugat, didalil kan: Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Pemerintah danSaniri Negeri Soya berdasarkan keputusan Nomor 4/1974 tanggal 7 Pebruari 1974. 2 Namun pada putusan Pengadian Tinggi Maluku Nomor: 79/1975/
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1542 K/Pid.Sus/2013Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasinsebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadian Tindak PidanaKorupsi pada Pengadian Tinggi Banjarmasin yang menafsirkan bahwaMelawan Hukum dalam arti Formil hanya terbatas pada berlakunyaketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyiMateri muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalamUndangUndang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan DaerahKabupaten.
1.Wawan Kurniawan, SH.,MH
2.Rico Sudibyo, SH
Terdakwa:
SYAHARUDIN Bin BUSTAMI
110 — 21
Hibah Ibrahim No. 28Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKKMN/V1I/2021 Tanggal 5 Juni 2021;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian NegeriJambi Nomor 17 Pid. SusTPK/2021/PN Jmb Tanggal 27 Mei 2021 TentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian NegeriJambi Nomor 17 Pid.
58 — 29
Tanah menegaskan bahwaSertifikat Hak Tanggungan yang memakai irahirah "Demi Keadian Berdasarkan KetuhananYang Maha Esaitu memilki kekuatan eksekutorial yang sama kekuatannya dengan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Pasal 14 UU No.4 tahun 1996(2) Sertifkat Hak Tanggungan sebagamana dimaksud pada ayat (1) memuat trahirah"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(3) Sertifkat Hak Tanggungan sebagainana dimaksud pada ayat (2) mempunyaikekuatan eksekutoral yang sama dengan putusan Pengadian
Ratih Budiarti SH, notaris di Jakarta diperjanjikan secara tegas bahwa "menympang dariapa yang ditetapkan dalam pasal 2 akta inj; Bank berhak untuk menagih hutang pokokberkut bunganya dan bayabaya in termasuk tetapi tidak terbatas ongkos untuk menagihhutang tersebut didalam dan ditlar Pengadian dengan seketika dan sekalgus kepadadebitur (dan debitur berkewajiban untuk membayar jumeh uang yang yang terhutangtersebut dengan seketika dan sekalgus kepada Bank) tanpa perl peringatan atau tegorandan dari
158 — 99
Asmoro Jati Subur ;10.Bahwa Penggugat menggunakan haknya berdasar Pasal 61 Undang11Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke Pengadian Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris.;.Bahwa Terkait dengan penggunaan hak pemegang saham dalam perseroantersebut dapat kami sampaikan
Asmoro Jati Subur ;Bahwa Penggugat menggunakan haknya berdasar Pasal 61 UndangUndang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke Pengadian Negeri apabiladirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagaiakibat kKeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris.