Ditemukan 10841 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1997 1117 1317 1217 1017 1977 1987 1971 1967
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-03-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 129/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Februari 2014 — PT. RAMAXIANO Lawan 1. YULIET WATAKURI KIROMA bin H. ADI SUDARSOJO MOEWARDI, S.H. 2. FARAH DIANA ADITHAPUTRI bin H. ADI SUDARSOJO MOEWARDI, S.H. 3. TAMARA NILAKANTI 4. RASICH HANIF 5. RITA CHASANAH
89 — 58
  • Hal tersebut diatur pada Pasal 1917 ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagaiKUHPerdata) yang berbunyi:Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannyaDengan demikian suatu putusan Hakim hanya mengikat antara para pihakyang terkait di dalamnya;Bahwa M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-05-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2892 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2015 —
89 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga dengan demikian makaapabila Penggugat mengajukan gugatan yang sama (Perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PN Mtr,), maka secara hukum (berdasarkan Pasal 1917 KitabUndang Undang Hukum Perdata) terhadap gugatan Penggugat sekarangHal. 24 dari 39 hal. Put.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-05-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 298/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 1 Agustus 2016 — PT.WILHARA PRIMA REALTY >< MENTERI KEUANGAN R.I. CS
56 — 34
  • Bahwa karena suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentinganhukum yang cukup, point diinterst, point d'action, padahalMahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1917, No. 294K/Sip/1971 mensyaratkan Gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum. Disamping itu, berdasarkanPutusan MARI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958mensyaratkan untuk menuntut seseorang di depan pengadilanadalah, adanya perselisihan hukum antara ke dua pihak ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3065 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — H. M. YASIN MANSYUR, S.H., dan Hj. SISWATI ARIYANI, S.H. VS PT CITRA DAMAI PUTRA, DKK.
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa apabila mempedomaniketentuan Azas "Ne bis in idem "dan ketentuan Pasal Pasal 124 HIRdan 1917 KUH Perdata gugatan a quo sudah tidak layak lagi untukdiperiksa mengingat untuk mendapatkan suatu kepastian hukum ataspermasalahanpermasalahan yang terjadi;Bahwa, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Pelawan dalamPerkara Nomor 62/Pdt.Plw/2014/PN.Bks, menurut hukum "Nebis inIdem" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 336/PdtG/2006/PN.Bks., tanggal 14052007 juncto Putusan BandingPengadilan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 102/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Tergugat : SOEHARSONO Diwakili Oleh : Jefferson Hutagalung S.H. M.H. dan Ir. Aziz V Hendraningrat, S.H., M.H.,
Terbanding/Penggugat I : SUNARJONO PERMANA
Terbanding/Penggugat II : KARNISUAYTI
Terbanding/Turut Tergugat : MARIANNE
152 — 111
  • Juni 2020.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat nyatanyata memiliki kepentinganyang sama untuk ditunjuk/ditetapbkan sebagai Wali anak bernama TheoDarmawan alias Wawan.Bahwa anak bernama Theo Darmawan alias Wawan, lahir di Magelangpada tanggal 12 Nopember 2012, adalah anak angkat yang telah diadopsisecara sah oleh orang tua angkat bernama mendiang Theo Girham (ayah)dan mendiang Soelistiiowati (ibu) berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN.Pwt, tanggal 4 Juli 2013.Bahwa berdasarkan Staatblaad 1917
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 30-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BATAM Nomor 346/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
MARIATI SITANGGANG, S.Pd, MM
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM dahulu disebut OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
2.PT. TUNAS QASE SEJAHTERA
3.HETY MATILDA SINAMBELA
102 — 54
  • Bahwa sudah jelas dan terang bahwa pada Pasal 1917 KUHPerdatamengatur asas nebis in Idem , menurut asas ini terhadap suatu perkarayang sudah diputus dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tidakboleh dituntut dan diadili untuk kedua kalinya ;. Bahwa pelaksanaan asas nebis in idem ditegaskan pula dalam SuratEdaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan PerkaraHalaman 27 dari 47 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2020/PN Btmyang berkaitan dengan asas nebis in idem.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 306/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
1.JOKO PERMONO
2.PUJO HARTOYO
3.TUKIRAH
4.TUGINEM
5.SRI WARTINI
6.ENDRO PURNOMO
7.SUNDARTI
8.SRI SUKAMTI
Tergugat:
1.Ny. KARTO DIHARDJO aLS MUYEK
2.SUMARDI ASIM Als KENCI
3.SUMARDI YANTO Als CENING
4.DJOTO PERMONO Als SRI DJOTO
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
72 — 14
  • bis in idem sehingga oleh karenanyaeksepsi kuasa Tergugat I,II dan III beralasan dan dapat dikabulkan;Dalam Pokok perkaraMenimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1,II dan III dikabulkanmaka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok untuk selanjutnyakarena gugatan Penggugat dinyatakan Ne bis in idem;Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah memilikikekuatan hukum tetap maka dengan demikian harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk verklaard);Mengingat, pasal 1365, 1917
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
197 — 158
  • Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 584K/TUN/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang amar putusannyamenyatakan menolak permohonan kasasi Penggugat;Putusanputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde).Suatu perkara yang diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukumtetap, maka perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali kePengadilan, adapun dasar hukumnya sebagai berikut:1) Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum PerdataKekuatan suatu putusan Hakim yang
    Oleh karena itu, berdasar Pasal 1917 KUHPerdata, dalamgugatan sekarang secara formil terkadung unsur ne bis in idem, sehinggagugatan tidak dapat diterima.Bahwa berdasarkan Pasal 1920 KUHPerdata dan Pasal 134 Rvmenyatakan bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakimdan sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali.
    Olehkarena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali makahakim wajib menolak gugatan tersebut.Bahwa Asas nebis in idem yang menentukan bahwa suatu perkara yangsama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya berkaitan dengan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak bolehdiubah atau diganggu gugat.Bahwa Pasal 1917 KUHPerdata dan Pasal 134 Rv yang menyebutkanbahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak, tidaklan lebih luas daripada sekadar
    Konsekuensinya, hakim dilarangmemutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama denganpokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputussebelumnya yang dikenal sebagai azas nebis in idem.Bahwa Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata tuntutan yang sama harusmemenuhi tiga hal secara kumulatif, yakni:a.
    Dalam hubungan yang samaSyarat ketiga yang harus dipenuhi untuk menentukan perkara yangsama menurut Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata adalah perkara yangdiajukan dalam hubungan yang sama. Menurut hukum acara perdata,dasar lahirnya perkara perdata adalah adanya kepentingan yangdilanggar sebagaimana disebutkan dalam asas point dinteret pointdaction. Asas ini berarti, siapa yang mempunyai kepentingan hukumdapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.
Pengadilan PA Wangi Wangi Perdata Agama
Register : 24-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Wgw
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 23
  • Dasar hukumnyaadalah Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi : "Kekuatan suatu PutusanHakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripadamengenai soal putusannya.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Putus : 27-02-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 34/Pdt.Plw/2013/PN.STB
Tanggal 27 Februari 2014 — Perdata - YOANNICA EDWARDA, dkk sebagai Pelawan - SOEPENO , dkk sebagai Terlawan
36 — 10
  • ternyata gugatan provisi yangdiajukan oleh Pelawan tidak beralasan secara hukum sehingga tidak dapat diterimamaka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;52Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 yang isinya untuk memohonputusan serta merta dikarenakan oleh karena Petitum pokok Pelawan telah ditolakdan pula gugatan Pelawan tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalampasal 180 Ayat (1) HIR maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak pula;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917
Pengadilan PN MANADO
Register : 05-01-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN MANADO Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mnd
Tanggal 14 April 2016 —
57 — 22
  • Terbanding ll, seperti yang diketahuisaat menutup perjanjian jual beli in casu, Turut Terbanding Il bertindak untukdan atas nama para ahli waris yang lain ==mohon di teliti oleh Majelis HakimTinggi Yth== Bahwa kemudian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangternyata mengabulkan petitum angka 3, dengan mengesampingkan ramburambu hukum yang ada, padahal sudah secara jelas dan terangteranganada dihimbau oleh Pembanding, dengan menitik beratkan pada dayaberlaku suatu putusan hakim konfrom pasal 1917
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
SANTOSO
Tergugat:
1.TAN JANY
2.KURIONO
Turut Tergugat:
HERU HANDOKO
70 — 35
  • Halaman 44hal seseorang telah mendapat putusan bebas (vrjspraak), lepas (onstlag van allerechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling) (Vide Pasal 75 ayat 2 KUHP).Unsurunsur nebis in idem : Objek tuntutan sama Alasan yang sama Subjek gugatan samaSelain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai denganketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata), apabilaputusan yang dijatunkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan),kemudian putusan tersebut
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MANADO Nomor 51/PDT/2019/PT MND
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat II : SEFLIN RONDONUWU
Pembanding/Penggugat III : FREDIKA LALOAN
Pembanding/Penggugat I : HANOCH GUSYE LALOAN
Terbanding/Tergugat II : Ny YOHANA RIKA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat V : Ny YEANE MAPALIEY
Terbanding/Tergugat III : Ny EVI SILVIANA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat I : Ny RIKA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat IV : DENNY FIRMANSYA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KELURAHAN SENDANGAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : RITA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat V : BERNARD MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN ATR KABUPATEN MINAHASA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KECAMATAN KAWANGKOAN SELAKU PPAT
Terbanding/Turut Tergugat VIII : FRIDA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat VI : E EDUARD LS MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT BIMA FINANCE
43 — 34
  • Ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata),apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus danpihak yang sama. tidak boleh diaiukan untuk kedua kalinva (dikutip dari bukuHukum Acara Perdata, M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-12-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/Pdt/2009
Tanggal 23 Desember 2009 —
147 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 523K/Pdt/2009bahwa dengan demikian telah ada 4 (empat) gugatan yangdiajukan oleh pihak Penggugat terhadap para Tergugat denganobyek, alasan dan subyek gugatan yang sama, dengan demikiangugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah nebis in idemsebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang UndangHukum Perdata (KUH Perdata)Nebis in idem berarti tidak boleh suatu perkara yangasama yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untukkedua kalinya (JCT Simorangkir, Cs., 1980 : 108) ;Hal tersebut
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 02-11-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1199/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 21
  • ,tanggal 6 Agustus 2012.Menimbang bahwa objekperkara yang digugat pada point 2 angka (1) adalah objek perkara yangdiajukan dan telah diputus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor309/Pdt.G/2009/PA.Lpk;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata yangmengandung mengandung intisari ketentuan: Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, daya dan kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedarmengenai substansi putusan itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 08-09-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 8 September 2014 — PT.BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION VS PT.RADIANT HYPAR ENGINEERING
281 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengembalian denda yangdiputus melalui Putusan BANI Nomor 502/I/ ARBBANI/2013 ini sangatlahtidak pantas dan jauh dari rasa keadilan;Mengingat Pasal 1917 KUHPerdata, menguraikan unsurunsur nebis in idem kedalam empat aspek yaitu; Soal yang dituntut adalah sama, tuntutan didasarkanatas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yang sama, dandalam hubungan hukum yang sama;Adalah sangat jelas, dan sudah sepantasnya, jika Putusan BANI Nomor 502/I/ARBBANI/2013 ini telah memenuhi unsurunsur
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-06-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 87/Pdt.G/2013/PN.Kdi
Tanggal 2 Juni 2014 — Ir. TULADI
MELAWAN
DIAN NURWAHYUNI,Dkk
54 — 14
  • Adapun perkaraperkara terdahulu dimaksud akan dibuktikan dalam persidanganpembuktian nanti;Menimbang, bahwa dalam repliknya kuasa penggugat mengemukakan bahwa perkara initidak Nebis In Idem, sebab subjek yang berperkara maupun objeknya berbeda satu dengan yanglain, oleh karenanya eksepsi dari tergugat II haruslah ditolak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 BW ditentukan bahwa suatu perkara dikatakan nebisin idem apabila :1 Subyeknya sama;2 Objeknya sama;3 Alasan yang sama;Dan setelah
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 22-07-2009 — Putus : 15-12-2009 — Upload : 05-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 86/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 15 Desember 2009 — Drs. ALI MURTOLO melawan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
65 — 22
  • Tugas432122232425(Pensiunan) Penghuni Rumah Negara Universitas Negeri Malang, Hal : Sosialisasi Permendiknas No. 76 Tahun 2008 ;Bukti T B : Copy dari copy Daftar MHadir SosialisasiPermendiknas No. 76 Tahun 2008(Tentang Pengelolaan Rumah Dinas DiLingkungan Depdiknas) tanggal 20 Maret 2009 ; Bukti T C : Copy sesuai dengan asli (UP) Notulen SosialisasiPermendiknas No. 76 Tahun2008 .............2008 Di Lingkungan Departemen Pendi dikanNasional tanggal 20 Maret 2009 ; Bukti T : Copy dari copy Surat Tugas Nomor : 1917
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
MULYADI Alias IDIH MULYADI SYARIF Selaku DIREKTUR CV. MUSTIKA KENCANA JAYA
Tergugat:
PT. BANK MANDIRI Persero Tbk Area Bogor Juanda
Turut Tergugat:
DEDY
74 — 24
  • Penggugat untuk ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut Ne Bis InIdem/Res Judicata.Menimbang bahwa terkait Nebis In Idem telah diatur dalam Pasal1917 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan Kekuatan suatuputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan yang pasti hanya mengenaipokok perkara yang bersangkutan, bahwa dalam perkara No. 244/Pdt.G/2019/PN Cbi belum menilai pokok perkara sebagaimana disyaratkandalam pasal qgaquo dengan demikian beradasarkan Pasal 1917
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-08-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569 /Pdt.G/2016/PN.Jak.Sel.
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. SARIPARI PERTIWI ABADAI, beralamat di Wisma BSG Lt.9, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Hukum D&D & Associates Law Office, beralamat di YARNATI Building, 2nd floor Suite 207C, Jl. Pegangsaan 44, Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
148 — 114
  • tanggal 16 Juni 1997 oleh Notaris Ilyas Zaini, SH.15.Bahwa diketahui berdasarkan atas pasal 1 angka 5 UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroanatau lebin atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukanperbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasaTerkait dengan eksepsi ne bis in idem (exceptio res judicata)16.Bahwa diketahui berdasarkan atas pasal 1917