Ditemukan 10811 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1997 1117 1217 1317 1017 1977 1987 1971 1967
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 121/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 12 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
49 — 37
  • Ekseptio Res Judicata atau Nebis In IdemBahwa asas ne Dis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yangdijatunkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan),kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihakyang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari bukuHukum Acara Perdata, M.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/PDT.G/2014/PN. Dps
Tanggal 25 Agustus 2014 — NI NYOMAN WARDANI MELAWAN NI MADE JATI, DKK.
18 — 10
  • Oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebisin idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima .Serta guna menghindari terjadinya dualisme keputusan atas suatupermasalahan yang sama, maka haruslah gugatan Penggugat dinyatakanditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 509/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 21 Nopember 2017 — PT.RETNUS UTAMA >< FATAHILLAH CHALID, MSc bin H.AHMAD CHOLLID DKK
109 — 446
  • Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr Jo Nomor358/PDT/2015/PT.DKI jo Nomor 90K/Pdt/2007 jo Nomor 14PK/Pdt/2009, yang amar putusannya:MENGADILI Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali Madae (Madai) bin Djaman tersebut:Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasidapat dianggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidaksama persisi dengan perkara terdahulu asalkan; Pada prinsipnya tidak sama meskipun para pihak berbedapenambahan pihak; Status objek subyek perkara telah
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
Budhi Yulianor
Tergugat:
Kepala Pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek (PT. Jasa Marga Persero,Tbk)
89 — 27
  • Namun, dalamHalaman 19 dari 52 Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bks44.45.46.petitum Gugatannya PENGGUGAT memerintahkan kepada OJK danDirektur BEI untuk untuk melakukan penghentian sementara perdagangansaham TERGUGAT.Telah diketahui bersama bahwa, suatu putusan perdata hanya mengikatpara pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan demikian:Kekuatan suatuputusan Hakimyang telahmemperolehkekuatanhukum yang pasti hanya mengenaipokok perkarayangbersangkutan.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-02-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 3 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
Terbanding/Terdakwa : ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG
759 — 815
  • SokaRaya H 17 KP 2 RT 1/ RW 36 kelurahan Bojong RawalumbuKecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang ditandatangani olehNandi Surjakandi NIP.195705031986031009 selaku KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.6710 1 (satu) lembar fotocopy warna kutipan akta perkawinan No.84/1998 dari daftar perkawinan Stbld.1917 No.130 Jo.S.1919No. 81 di Bekasi yang ditandatangani oleh Drs. H. Farid6711 syamsudin NIP.010057550 selaku Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten Dt.
    Soka Raya H 17 KP 2 RT 1/ RW 36kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu KotaBekasi yang ditandatangani oleh Nandi SurjakandiNIP.195705031986031009 selaku Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. 6711 1 (Satu) lembar fotocopy warna kutipan akta perkawinan no.84/1998 dari daftar perkawinan Stbld.1917 No.130 Jo.S.1919 Hal 122 dari 147 Puts. No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI No. 81 di Bekasi yang ditandatangani oleh Drs. H.
    Soka Raya H 17 KP 2 RT 1/ RW 36kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu KotaBekasi yang ditandatangani oleh Nandi SurjakandiNIP.195705031986031009 selaku Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. 67111 (satu) lembar fotocopy warna kutipan akta perkawinan no.84/1998 dari daftar perkawinan Stbld.1917 No.130 Jo.S.1919No. 81 di Bekasi yang ditandatangani oleh Drs. H. FaridSyamsudin NIP.010057550 selaku Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten Dt.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 16 Oktober 2018 — * Perdata - LIE SIE MIN SUNARYO, Dkk X MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Dkk
134 — 201
  • idem dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) KUH Pidana(KUH Pidana) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yangtelah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat :e putusan bebas (vrijspraak) ;e lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvolging)e pemidanaan (veroordeling) (vide Pasal 75 ayat (2) KUH Pidana)Dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuanPasal 1917
    KUH Perdata apabila putusan yang dijatunkan pengadilan bersifatHalaman 58 dari 133 Ptsn No. 322/Padt.G/2017/PN.CbiForm02/SOP/06.3/2018positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperolehkekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asas ne bis in idem.Bunyi Pasal 1917 KUH Perdata :Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutanUntuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan
    Jika melinat Pasal 1917 KUH Perdata di atas, maka secara singkat unsurunsurnya yakni :1. Objek yang sama ;2. Pihak yang sama ;3. Alasan/dalil gugatan yang samaJika semua unsur terpenuhi, maka dapat dikategorikan sebagai ne bis inidem.Ketentuan ne bis in idem dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukanberdasarkan satu unsur saja melainkan dilinhat secara keseluruhan.Hal semacam ini sejalan dengan :e Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 15-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
222 — 135
  • Sedangkan KetentuanPenundukan diri ini didasarkan pada pasal pasal 26 Stanblad(Stb) Tahun 1917 Nomor 12 yang telah diubah dengan Stb1926 No.360 yang sampai sekarang belum ada penggantinyayang didalamnya disebutkan bahwa Orang orang Indonesiadapat menundukkan diri secara sukarela terhadap PerbuatanHukum Tertentu dari peraturanPeraturan yang tidak berlakubagi mereka tentang Hukum Perdata dan Hukum dagangorang orang eropa mengenai Perbuatan Hukum yangdemikian itu dengan mendasarkan pada Penjelasan pasal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-06-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 377/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Maret 2016 — H. YAMANI BUDI PRAKOSO LAWAN 1.Hj. R. Ay. MONIEK SRIWIDIYATNI 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I 3.PT. SUNDAI P.R. 4.PT. SAPROTAN
111 — 75
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undangundang HukumPerdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifatpositif ( menolak untuk mengabulkan ) kemudian putusan tersebut telahmemperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat ne bis inidem. oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak bolehdiajukan untuk kedua kalinya. (Hukum Acara Perdata M, Yahya Harahap,S.H.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yangdijatuhkan pengadilan bersifat positif ( menolak untukmengabulkan ) kemudian putusan tersebut telah memperolehkekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat ne bis inidem. oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang samatidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. (Hukum AcaraPerdata M, Yahya Harahap, S.H. Hal 42).2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 13-12-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH VS DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
690 — 490 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Niaga.Jkt.Pst tersebut;Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan pailit a quo saat ini jelas,telah melanggar asas ne bis in idem karena sesuai dengan ketentuanPasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilanbersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kKemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asasnebis in idem.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2014 — Putus : 21-02-2015 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 457/PDT.G/2014/PN.BDG.,
Tanggal 21 Februari 2015 — Atin Nurhayati, SH lawan Sugiyanto Miyarso
87 — 44
  • tanggal 06 Oktober 2014 (vide : PutusanBPSK Kota Bandung No.025/G/IX/2014/BPSK.BDG huruf c halaman 1)sehingga berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimana tersebut di atasterhadap sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanatelah diputus oleh BPSK Kota Bandung dalam perkaraNo.025/G/IX/2014/BPSK.BDG, telah bersifat final dan mengikat makadengan sendirinya sengketa yang diperiksa dan para pihak yangbersengketa harus tunduk terhadap putusan tersebut ;Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1917
    .294/Pdt/G/2014/PNBdg yang pada tahap mediasi Penggugat mencabut perkara tersebutdan lebih memilih (vide : Pasal 45 UU No.8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen), mengajukan gugatan di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung sebagaimana registerperkara No.025/G/IX/2014/BPSK.BDG, yang mana perkara tersebuttelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga gugatanPenggugat dalam perkara aquo No.574/Pdt/G/2014/PN.BDG tertanggal08 Desember 2014 adalah nebis in idem (vide : Pasal 1917
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 07-07-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 11/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 7 Januari 2022 — Penggugat:
1.KASTARI
2.SULAIKHA
3.MUHAMMAD NASIR
Tergugat:
1.SUHARTO
2.HANA ASTUTI
3.Kepala Kantor Cabang BANK RAKYAT INDONESIA Kota Bumi
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG/KPKNL METRO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WAY KANAN
2.Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung
97 — 47
  • TJk;Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1917 KUH Perdata menegaskanKekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
    TJk sebagaimana ketentuanPasal 1917 KUH Perdata, dengan demikian Eksepsi Ne Bis In Idem(Exceptie Van Gewysde Zaak) dengan alasan perkara ini pernah diajukandalam Gugatan Perdata dengan Nomor Register Perkara Nomor17/Pdt.G/2020/PN.Kbou yang telah dilakukan Banding Melalui PutusanPengadilan Tinggi Nomor 56/PDT/2021/PT.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 21-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 183/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Intervensi I : Imam Mulki Diwakili Oleh : ROHADI, S.H., M.Hum
Terbanding/Penggugat : Riski Rachmawati
Terbanding/Tergugat I : Sobari
Terbanding/Tergugat II : Karitah
Terbanding/Tergugat III : Aisah
Terbanding/Tergugat IV : Harjo Handoyo
Terbanding/Tergugat V : Kalil
Terbanding/Tergugat VI : Dursin
Terbanding/Tergugat VII : Samir
Terbanding/Tergugat VIII : Warpi
Terbanding/Tergugat IX : Solehta
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Gubernur Jawa Tengah Cq Bupati Kabupaten Tegal Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
61 — 42
  • sebagai berikut :DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbanding / Tergugat intervensisemula Penggugat asal,tentang alasan Nebis in idem tersebut, Pembandingsemula Penggugat Intervensi dalam Repliknya pada pokoknya membenarkan,tetap karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atasperkara perdata tersebut dari Pengadilan Negeri Tegal, sehingga PenggugatIntervensi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan NegeriTegal, sebagaimana termaksub dalam Pasal 1917
    ,merupakan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata tersebut,sepanjang terhadap perkara perdata tersebut pokok perkaranya belum adaputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu masih dalam tahapsamasama pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka tindakan PenggugatIntervensi tersebut beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang pada pokoknya mensyaratkan salah satu perkara perdata tersebutsudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Permohonan
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 500/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 26 April 2017 — 1. John Kosasih; 2. Tony Sukohardjo; 3. Syarifah Hanum; 4. Aris Sumarta; L a w a n; 1. Lam Tin Sing; 2. Lam Toi Lai; 3. Lam Wai Lai; 4. Nursalim Wing Sing;5. Liung Yuk Lan; 6. Rong Li Nursalim; 7. Wihartati Muslim; 8. Yenrielim Haryono; 9. Werielim; 10. Sheawrielim; 11. Suseng Lim; 12. Julie Haryono; 13. Tan Soo Phin; 14. Lim Fei Lee;15. D.K. Lim & Sons Investment Pte. Ltd.;
1222 — 537
  • (cetak tebal adalah penekanan dari Termohon VIX dan XIlXIV)Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan(SEMA 7/2012) secara tegas menyebutkan pada pokoknya bahwahakim dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdatayang dijadikan dasar untuk mempertimbangkan suatu perkara dapatdikategorikan sebagai Nebis in Idem.
    Berikut kutipan SEMA7/2012:XVII Tentang Nebis In Idem.Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasidapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipunpihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahuluasalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun adapenambahan pihak; Status objek perkara telah ditentukan dalamputusan terdahulu;(cetak tebal adalah penekanan dari Termohon VIX dan XIIXIV)Berdasarkan uraian di atas, telah secara gamblang memperlihatkanbahwa Permohonan a quo merupakan pengulangan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 04-10-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN AMBON Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 4 April 2019 — HANOCH TAMTELAHITU, SH, tempat tanggal lahir : Ambon, 9 September 1954, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat : Jalan Dr. Kayadoe Kudamati RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan : 1. ROBERTH DOLFIS MANUPUTTY, Pekerjaan : Pensiunan, Beralamat di Jalan Rajawali I No.2 RT.02/IX Randugunting Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAFET LAURENS SAHUPALA, SH dan EDWARD DIAZ, SH.MH, Advokat/Pengacara dari OBH Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM) Kota Ambon, beralamat di Jalan Kayu Tiga Blok D No.35, RT.004/RW.009 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVE A.H. POOROE, SH, SAYID HASAN ASSAGAFF, SH dan RACHMADANI SIGIT,SH, semuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
135 — 64
  • ., dalam bukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Persidangan Pengadilan, Sinar Grafika, Hal. 441443, tidak dengansendirinya pada setiap putusan melekat unsur nebis in idem, melainkan harusmemenuhi syaratsyarat yang digariskan pasal 1917 KUHPerdata dan syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif jika salah satu tidak dipenuhi maka tidakmelekat unsur nebis in idem, adapun syaratsyarat dimaksud adalah :1.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 29-09-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 101/Pdt.G/2011/PN Pdg
Tanggal 19 April 2012 — OEMAR ISKANDAR CS melawan HENDRI RUDY ZAINI CS
83 — 10
  • /Pdt/1973menyatakan Karena perkara yang diajukan sekarang sama dengan perkaraterdahulu baik mengenai dalildalil, objek, dan pihak, sedangkan putusanterdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya suatu putusan yang bersifatpositif mengakibatkan perkara yang disengketakan litis finiri oppertet dan dalamputusan melekat daya kekuatan nebis in idem yang digariskan Pasal 1917 ayat (2)KUHPerdata tentang putusan menjadi alat bukti persangkaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2890 K/Pdt/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — 1. Ir. H. LA IPI, dkk vs 1. MUSTAFA, dkk
56 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam putusanLandraad Purwarejo tanggal 24 Mei 1940 dan tanggal 6 Oktober1937;37Stb 1917 No.129 mengatur tentang adopsi dalam Bab II pasal 8ayat:1) Berbunyi persetujuan dari orang atau orangorang yangmelakukan adopsi;2) Berbunyi Persetujuan dari orang yang akan diadopsi jika iatelah mencapai 15 tahun;3) Berbunyi tentang Izin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri ituharus dalam akta pengangkatan;Pasal 10 ayat:1) Berbunyi Adopsi hanya dapat dilakukan dengan akta notaris;2) Berbunyi Pihakpihak harus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd.
Tergugat:
MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
379 — 1191
  • tahun 1979 pasal 9a tentangpemberhentian PNS disebutkan dalam penjelasan bahwa tindak pidanakejahatan yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal413 s/d pasal 436 KUHP, sehingga penjelasan / terjemahan / pendapatyang sudah menjadi norma hukum yang tidak bisa ditafsirkan lainmengacu pada ketentuan itu, kalau kita akan menguji lagi terkaitundangundang berlaku pada saat ini disitu ada penambahan normafrasa tindak pidana jabatan dan atau tindak pidana umum bukanpidana khusus, di Staatblad 1917
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 08-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Pmn
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
1.ABDULLAH
2.AMRIAL
3.DAVID RAY HENDRA
Tergugat:
1.ALI BASAR
2.PIAK ARUN
3.NURBAINI
4.KASIH
5.ISWINDIARTI
6.NURSIAH
7.ELIZA CANDRA
8.SIRAT
9.SARI BULAN
10.HELMI INDRAWATI
11.DESI MARLINA
12.FITRI NENGSIH
13.INDRA
14.Wali Nagari Pasie Laweh
15.Kerapatan Adat Nagari KAN Lubuk Alung
16.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
133 — 18
  • Dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan: Kekuatan suatu putusan Hakimyang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokokHalaman 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Pmnperkara yang bersangkutan.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Putus : 18-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 271-K/PM II–08/AD/XI/2014
Tanggal 18 Februari 2015 — NENGKIN, S.H.,
77 — 15
  • Bahwa benar selanjutnya Briptu Yudi tidak dapat dihubungi melalui telepon dan Saksi3 terusmeminta uangnya dikembalikan, saat Briptu Yudi bisa dihubungi Terdakwa kembali menanyakanpengembalian uang Saksi1 dan dikatakan oleh Briptu Yudi akan ditransfer ke rekening Terdakwanamun setelah dicek ternyata yang dikirim hanya Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sehinggabeberapa hari kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Dandim untuk pergi ke Polda Banten gunamenyelesaikan masalah tersebut.1917.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 957/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CITRA TUBINDO Tbk.
124 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • API#59300116Nop07 CPV/1917/07 PPh 26 Gross Up To Payment 19,963,361 15% 23,488,307 3,522,946 9,413.35 374.25Inv. Vam Far East#5069& 507026Nop07 CVS/0884/07 PPh 26 Gross Up To Payment 6,379,624 15% 7,505,440 1,125,816 9,381.80 120.00Inv. SMT, Int#G365&G369Sub total 5,086.95Total 8,518.26 13bahwa dengan demikian jelaslah bahwa koreksi yang dibuat oleh Terbandingbertentangan dengan peraturan yang berlaku dan karenanya Pemohon Bandingmohon untuk dibatalkan;1.d.