Ditemukan 1011 data
45 — 13
Wiyono,Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit SinarGrafika Jakarta 2005 Hal..38) ;Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasisesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertiankorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakanbadan
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagikomisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SuwirLaut selaku individu. tidak memenuhi persyaratan sebagaipengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukanpengurus perusahaan.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678,dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakanbahwa
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
102 — 55
Butir1:Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur telah menandatanganiPerjanjianKreditNomor: 007/NKR/BGRIIII/13tanggal 28Maret 2013 dengan Tergugat dengan pinjaman fasilitas kreditkepemilikan Rumah xXTra Dinamis Tipe B dengan tujuanpembelian ruko sebesar Rp. 1.054.000.000, (satu milyar liumapuluh empat juta Rupiah) yang berakhir masa perjanjian kreditnyatanggal 28 Maret 2023, bunga 7,99% per tahun berlaku fixed 3(tiga) tahun sejak tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya bungabersifat mengambang (floating) sesual
133 — 52
Suatu sebab yang halalBahwa, transaksi jual beli yang di lakukan oleh Ponimin dan Almarhum Batong BinGanan secara hukum berdasarkan sarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320KUHPerdata, secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian butir1 yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan diri, sebab faktanya adalah tidakmungkin dan mustahil seseorang yang telah meninggal dunia dapat memberikankata "sepakat " dalam suatu perjanjian, artinya yang terjadi Ponimin telahmelakukan transaksi jual
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Lautbukan merupakan Direksi;Bahwa berdasarkan Pasal 32 UndangUndang KUP, Suwir Laut selaku individutidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan Mahkamah
96 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengenai alasanalasan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatanTerdakwa selaku anggota panitia pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PengadaanPeralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng ternyata mempunyai hubungankausal dengan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi ;Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir1
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
196 — 159
Putusan Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei1984yang dikutip dari buku Yurisprudensi Indonesia, PenerbitMahkamah Agung R.I, Tahun 1984I, halaman 165 (Bukti T50)yang menyatakan:Menurut hukum acara perdata conservatoir beslag yangdiadakan bukan atas alasan alasanalasan yang disyaratkandalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan; atas utangutang PT tidak dapat diadakan conservatoir beslag terhadap hartapribadi direkturnyaMasih selaras dengan hal tersebut di atas, layak kiranya disimak butir1
Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH
Terdakwa:
1.SOFYAN SURY, S.Pdi. M.Sc. Bin Alm. USTADIN AFANI.
2.RAHMAT ASHARI, SE Bin Alm. LUKMAN LAMPOH
104 — 35
Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara seluruhnya yaitu butir1 ditambah butir 2 ditambah butir 3.0 Bahwa dari hasil penghitungan tersebut diatas ditemukan Total kerugiannegara yaitu :1. Atas Penyertaan ModalPemerintah Kabupaten Aceh Barat :a: Jumlah yang seharusnyaditerima PD Pakat Beusareeb. Jumlah yang diterima di kasPD Pakat BeusareeC. Jumlah kerugian keuangannegara (butira. dikurangi butirb.)2. Atas pembayaran/pengeluaran kas PD.
418 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
sudah tidak mempunyai status sebagaiPenyidik sejak yang bersangkutan berhenti secara tetapdari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila PutusanPraperadilan Nomor 119 dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon yang diuraikandalam memori peninjauan kembali Jakarta, 26 Februari 2016 pada huruf A butir1
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Lautbukan merupakan Direksi;Bahwa berdasarkan Pasal 32 UndangUndang KUP, Suwir Laut selaku individutidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan Mahkamah
129 — 73
Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dari hasilklarifikasi dan analisa atas buktibukti yang ada dengan cara butir1) dikurangi butir 2) dan menambahkan butir 3) dengan butir 4);Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negarasebagaimana disebutkan di atas. diperoleh jumlah kerugian keuangannegara sebesar Rp. 1.099.500.000, dengan perhitungan sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp) 1 Pencairan SP2DLS 3.948.000.000.00 halaman 88 dari 159 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk
164 — 58
setempat";Dengan demikian yang dimaksud Pengadilan Negeri setempat adalahPengadilan Negeri dimana perjanjian dilaksanakan atau di tanda tanganiyaitu Pengadilan Negeri di Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri BandungHalaman 143 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.Badg.tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa perkara aquo;Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat Intervensi Il, Majelismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat Intervensi Il dalam butir1
156 — 103
Bahwa dari ketentuan Pasal 77 UUK yang Kurator/TERGUGAT sampaikan pada butir1 Eksepsi ini, menurut Kurator/TERGUGAT sekiranya PENGGUGAT dan atauPENGGUGAT Il tidak setuju dan atau berkeberatan terhadap permintaan Kurator/TERGUGAT untuk mengadakan RUPS Luar Biasa PT.
227 — 60
meskipun ada timbul vesrzet atau banding dan kasasi ; SUBSIDAIR.Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapatlain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadiladilnya (exa quo et bono).mengajukan jawaban sebagai berikut :Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat II telahJawaban Tergugat II1.DALAM EKSEPSI.Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas dan keras seluruhdalildalil posita mulai dari butir 1 sampai dengan butir 8 serta petitum butir1
634 — 593 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keang Nam Development Indonesia tidakmerealisasikan pengalokasian saham Koperasi, LembagaPendidikan dan BUMD sebagaimana Amar KETIGA butir1 maka Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlakulagi. Bahwa sesuai dengan Amar KETIGA butir 1 Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/KptsVI/99 Tanggal 30September 1999, adapun Pengalihan Saham PT.
Keang Nam Development Indonesia tidakmerealisasikan pengalokasian saham Koperasi, LembagaPendidikan dan BUMD sebagaimana Amar KETIGA butir1 maka Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlakulagi. Bahwa sesuai dengan Amar KETIGA butir 1 Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/KptsVI/99 Tanggal 30Hal. 64 dari 377 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2008September 1999, adapun Pengalihan Saham PT.
125 — 230
dilakukan pengukuran dan pemetaan penatagunaantanah untuk dapat mengadakan pengaturan tata ruangnya.2 Segera diadakan pengukuran secara kadastral untukmemantapkan luas yang definitive, inventarisasi hak atastanah dan hak rakyar lainnya yang ada di atas tanahtersebut.3 Jika terdapat tanahtanah tanaman tumbuh dan hakhakrakyat lainnya yang ada di atas tanah tersebut terlebihdahulu harus diselesaikan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.4 Setelah syaratsyarat dan ketentuanketentuan pada butir1
301 — 179
Bahwa subjek hukum Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat pada butir1 huruf c disebutkan "Ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah, yaitu: Hj.Nunung (isteri alm. H. Ilham bin Napiah), Ewin bin H. Ilham, Pani bin H.llham, Dedy bin H. Ilham) dan pada butir. 1 huruf f disebutkan "Ahli waris alm.H. Inansyah bin H. Napiah, yaitu: Ipit (isteri alm. H. Inwansyah bin Napiah),Wita binti H.
145 — 26
Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangkan butir1) dan butir 2);Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negarasebagaimana di atas, maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangannegara sebesar Rp.4.276.443.855,;Bahwa penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan yangdilanggar adalah sebagai berikut:a.
93 — 39
lain4) Lampiran I Bagian A Angka 3a butir 2) huruf d) dan huruf e) yangmenyebutkan:a.5)Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan PPN dan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15%tidak termasuk pajak.HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlaindan PPh Penyedia.Lampiran Il Bagian B. 1 huruf (f) butir10.a (2) yang menyebutkanharga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% dari HPS,dilakukan klarifikasi.Lampiran Il Bagian C.2 huruf(m) butir1
240 — 83
(lihat R.Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undangundang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2005 Hal. 38);Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasisesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertiankorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi