Ditemukan 1001 data
237 — 159
Putusan Mahkamah Agung RI No.157 K/Sip/1975 tanggal 18September 1975), yang menegaskan bahwa masalah lampau waktu yangdikutip (diadopsi) dari Hukum Perdata Eropa (BW) adalah tidak berlaku bagimasalah yang diatur oleh hukum adat, dan hak Para Penggugat untukmengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai Tergugat,menurut hukum adat tidak terkena kedaluarsa, karena dalam sistem hukumadat dengan lewatnya waktu saja tidak mengakibatkan hak milik atas tanahmenjadi hapus;Menimbang, bahwa
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG
123 — 260
dakwaanyang didasarkan kepada Undangundang yang berlaku bagi Terdakwa, sertatidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkanbatalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya :Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2018/PN Kspapakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapanhukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah Terdakwa dapatdipertanggung jawabkan, dalam melakukan perbuatan tersebut, apakahtindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa
47 — 32
Bahwa gugatan Penggugat telah kedaluarsa / lewat waktu (Eksepsi TergugatXII)Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, terlepasdari apa yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin 1 di atas telahdipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela padatanggal 16 April 2014 dengan demikian Eksepsi tersebut tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin 2 yang menyatakan
200 — 115
;No,1226/Sip/2001" Mesti kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama denganperkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatandinyatakan Nebis In Idem " ; Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan dengan obyek yang samadengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah in kracht serta berdasarkanyurisprudensi tersebut diatas, maka patut bagi majelis hakim perkara aquo untukmenyatakan gugatan Penggugat "Nebis In Idem" ; Gugatan Para Penggugat Sudah Kedaluarsa
MEI NORMAN
Tergugat:
BUPATI SELUMA
218 — 99
tenggang waktu yangditentukan dalam UndangUndang..Majelis Hakim yang kami hormatiDari uraian di atas menjadi sangat jelas dan terangbenderang serta berdasarkan hukum bahwa Penggugattidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuaiHalaman 41 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKLdengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatanpenggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari ataudengan kata lain GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWATWAKTU (KEDALUARSA
182 — 69
orang yang berbeda itu tidak boleh, apakah ini terjadi,tapi harusditeliti dahulu;Bahwa apabila si pembeli sudah tahu bahwa sebagian tanah yang akandibelinya itu milik orang lain apakah bisa disebut Pembeli yang beritikadbaik jika itu benar maka bukan pembeli yang beritikad baik;Bahwa menurut ahli stelsel yang dianut dalam pendaftaran tanah diIndonesia menurut pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel namayang tercantum di dalam Sertifikat itu pemiliknya sampai dibuktikan lain ;Bahwa lembaga kedaluarsa
POLIM SIREGAR, SH.MH
Terdakwa:
TAUFIK H.M
110 — 27
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA agartagihan tidak melampaui batas anggaran;> Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasilkerja yang dicapai dengan indikator kinerja;> Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antaralain :1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;2. nilai tagihan yang harus dibayar, disesuaikan denganprestasi kerja yang dicapal:;Halaman 31 dari 143 Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn.3. jadwal waktu pembayaran dengan maksud tagihannyabelum kedaluarsa
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
540 — 479
atau tidak ; Bahwa pak Ilham pernah datang ke kantor saksi sebelum pengirimanmelihat mesin melihat gudang dan melihat stok tetapi dia datang bersamaSiapa Saksi lupa ; Bahwa saksi menemani pak ilham keliling melihat stok gudang, mesin,mengobrol sama karyawan ; Bahwa saksi tidak memperhatikan dari Dinas Pertanian NTB ; Bahwa sertifikasi benih itu ada batasan waktu atau masa kedaluarsanya; Bahwa batasan waktu atau masa kedaluarsanya sertifikasi benih itu Adayang 9 bulan dan ketika sudah melewati masa kedaluarsa
sertifikatnya di PT WBS dan sertifikatnyatidak ada;Halaman 179 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa ada nomor register di labelnya ;Bahwa tidak ada hasil pengujiannya ;Bahwa saksi tahu tapi saksi lupa masa kontraknya ;Bahwa saksi tidak tahu prosesnya sampai disebut benih ;Bahwa dokumen yang melengkapi benih kalau benih jagung yang beredardi masyarakat di tandai dengan adanya label ;Bahwa saksi lupa apakah di spesifikasi itu disyaratkan adanya sertifikat ;Bahwa mengenai tanggal kedaluarsa
membantu melakukan pemeriksaan ;Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya di PT WBS dan sertifikatnyatidak ada;Bahwa ada nomor register di labelnya ;Bahwa tidak ada hasil pengujiannya ;Bahwa saksi tahu tapi saksi lupa masa kontraknya ;Bahwa saksi tidak tahu prosesnya sampai disebut benih ;Bahwa dokumen yang melengkapi benih kalau benih jagung yang beredardi masyarakat di tandai dengan adanya label ;Bahwa saksi lupa apakah di spesifikasi itu disyaratkan adanya Sertifikat ;Bahwa mengenai tanggal kedaluarsa
159 — 238
Tinggal ;Bahwa setelah setelah mengecek di Sismiog ada di Blok 44, yang artinyaberada disebelah selatan jalan menuju SMA ;Bahwa penetapan nilai pajaknya selalu tetap sepanjang tidak adaperubahan NJOP ;Bahwa pada umumnya NJOP dari tahun ke tahun naik ;Bahwa sda jatuh temponya, dimana perhitungannya 6 bulan setelah terbitSPPT ditetapkan jatuh temponya ;Bahwa Istana tidak ada SPPT atau dibebasan dari SPPT;Bahwa diatur dalam tata cara pemungutan pajak perhitunganpembayaran pajak itu tidak boleh melebihi kedaluarsa
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
187 — 79
Wijaya (Seharusnya tampil sebagaiPenggugat setidak tidaknya sebagai turut tergugat) yang waktuberlakunya SKT tersebut hanya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan SuratKeterangan Tanah/SKT tersebut pada tanggal 25041992 dengandemikian SKT tersebut sudah kedaluarsa masa berlakunya tidak dapatdigunakan sebagai dasar untuk memohon hak atas tanah aquo lebihlanjut apalagi peralihan dengan bentuk jual beli tanan sedangkanPermohonan tersebut oleh KG Wijaya belum pernah diajukan ataudidaftarkan dalam buku tanah
tanah setatus rekomendasi dari PT.Timahtersebut hanya untuk dimanfaatkan agrowisata tersebut,secara hukum jualbeli tersebut adalah tidak sah oleh karena yang bisa menjual tanahhanyalah pemilik tanah yang sah sedangkan K.G.Wijaya belum sebagaipemilik yang sah baru memiliki Surat Permohonan yaksi SKT yang bataswaktu masa berlakunya untuk memohon hak tanah tersebut pada Suratketerangannya selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan SKT tersebut.Dengan demikian surat tersebut sudah tidak berlaku lagi (kedaluarsa
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015sebagaimana tenggang kedaluarsa 10 tahun pada ketentuan Pasal 13ayat (1) UU KUP;2/7. bahwa Majelis menilai sesuai dengan prinsip motivasi sebagamanadimaksud dalam asasasas umum Penyelenggaraan Pemerintahanyang baik untuk setiap keputusan (motiverings beginsel atau principleof motivation), Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan a quo telah memenuhi asasasas umumPenyelenggaraan Pemerintahan yang baik bahwa atas keputusanadministrasi tersebut
192 — 84
Apabila Penggugat mengajukan gugatanmempermasalahkan sertipikat hak atas tanah tersebut dan/atau penguasaanhak atas tanah pada tanggal 3 Juni 2014, maka hal tersebut telah lewatwaktu ( kedaluarsa ).
53 — 31
gugatan atas lahanseluas + 494.500 M2, sebab Penggugat dalam Konpensi bukanpemilik atas lahan dimaksud dan tidak mendapatkan surattugas/kuasa dari Direktorat Reserse Mabes Polri; Bahwa Izin Prinsip dan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugatll dalam Konpensi atas nama Penggugat dalam Konpensi untuktanah + 494.500 M2 atau 50 Ha tersebut secara yuridis bukanmerupakan alas hak atau bukti kepemilikan dan sudahkadaluwarsa, sehingga Penggugat dalam Konpensi tidak dapatmenggunakan kedua Izin yang sudah kedaluarsa
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan bilamana dalam proses penetapanpajak tersebut disampaing data yang terungkap dalam Putusan MA adadata lain selain daripada data sempurna dimaksud, menurut ketentuantersebut diatas Terbanding masih dapat menerbitkan SKPKB tanpadibatasi hak eksekusi penetapan pajaknya karena kedaluarsasebagaimana tenggang kedaluarsa 10 tahun pada ketentuan Pasal 13ayat (1) UU KUP;Halaman 106 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/201628. bahwa Majelis menilai sesuai dengan prinsip motivasi sebagamanadimaksud
332 — 89
menarik orang yang menerima ganti rugi dariPenggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yangmenguasai dan mengusahai tanah yang langsung dikuasai negarasecara turun temurun selama lebih dari 30 tahun yang menuruthukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yang telahmengalinkan kepada Penggugat"; (vide Posita Gugatan Halaman43 paragraf kedua); Bahwa lagi pula seandainyapun quod non tanah objek perkaradalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat , maka haknyauntuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa
menarik orang yang menerima ganti rugi dariPenggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yangmenguasai dan mengusahai tanah yang iangsung dikuasainegara secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun yangmenurut hukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yangtelah mengalihkan kepada Penggugat"; (vide Posita GugatanHalaman 43 paragraf kedua); Bahwa lagi pula seandainyapun quod non tanah objek perkaradalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat , maka haknyauntuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa
1.ISKANDAR
2.ANTONI
3.JONI ACHMAD
4.JEBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Intervensi:
PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI
341 — 274
Edi.Jadi terbukti Bahwa, 8 (delapan) SHM milik Para Penggugat tidak dapatdijelaskan dan tidak diketahui oleh Para Penggugat, dengan kata lainsebahagian adalah milik Abun Yani kecuali Jebi, maka sudah sepantasnyagugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya GugatanPara Penggugat tidak dapat diterima.ONAAKRWNHalaman 52 dari 111 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.13.Bahwa gugatan Lewat waktu/kedaluarsa, dimana pada tanggal 05Desember 2019 Tergugat !
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
153 — 219
Untuk menuntut tanah tersebut telah lewatwaktu (Rechtsverwerking).Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalamperkara No. 73/Pdt.G/2019/PN.Tgr tanggal 9 Oktober 2019 adalahGugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa ParaPenggugat telah mengetahui lahannya telah dikuasai oleh Tergugat pada tahun 1975 Desember 2017 (Dalil Posita nomor 4) dan telahdi serahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Samarindadan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1975 kepadaTergugat
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kurang Bayar Tambahan danharus ditetapkan terlebih dahulu hak hak dan kewajiban pajakPemohon' sehingga dengan demikian Terbanding telahmenegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Dan bilamana dalam proses penetapan pajak tersebutdisampaing data yang terungkap dalam Putusan MA ada datalain selain daripada data sempurna dimaksud, menurut ketentuantersebut diatas Terbanding masih dapat menerbitkan SKPKBtanpa dibatasi hak eksekusi penetapan pajaknya karenakedaluarsa sebagaimana tenggang kedaluarsa
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danbilamana dalam proses penetapan pajak tersebut disampaing data yangterungkap dalam Putusan MA ada data lain selain daripada datasempurna dimaksud, menurut ketentuan tersebut diatas Terbandingmasih dapat menerbitkan SKPKBT tanpa dibatasi hak eksekusipenetapan pajaknya karena kedaluarsa sebagaimana tenggangkedaluarsa 10 tahun pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;28. bahwa Majelis menilai sesuai dengan prinsip motivasi sebagamanadimaksud dalam azasazas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yangbaik
219 — 126
Alwi atau TERGUGAT I, sehingga dari tahun 1981 hingga tahun2013 yang adalah 32 tahun lamanya, hak atas tanah sengketa hapuskarena kedaluarsa yaitu melebihi 30 tahun sesuai dengan ketentuanPasal 1367 KUHPerdata.36.Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, PENGGUGAT telahkehilangan haknya untuk mengajukan gugatan dikarenakandaluwarsanya hak untuk menuntut sehingga demi hukum GugatanPENGGUGAT perihal kepemilikan objek sengketa telah lewat waktu danpatut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan