Ditemukan 989 data
284 — 160
;UndangUndang RI No 18 Tahun 1956 tentang Berlakunya ratifikasiKonvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Lakilaki danPerempuan dalam Pekerjaan yang Sama;10.Ketentuan dalam dokumen Pengesahan United Nations Convention11Against Transnational Organized Crime (Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yangTerorganisasi) sebagai komitmen Pemerintah Indonesia yang telahikut menandatangai Konvensi Palermo 2000.
86 — 33
Karena itu untuk pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lainatau suatu korporasi ini, perlu memperhatikan aspek signifikansi jumlah yangpatut disebut sebagai jumlah memperkaya, sebagaimana misalnya yangdirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Antikorupsi 2003) bahwa memperkayadiri secara tidak sah dapat diartikan sebagai kejahatan pidana yang dilakukandengan sengaja
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
PANAHATAN BUTAR BUTAR anak dari Alm JAIMAR BUTAR BUTAR
90 — 72
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Nomor 002/1/2020 File : INDW 18 tanggal 2 januari 2020.
- 13 (tiga belas) lembar print out screen shoot grup Whatsapp bernama "KAMTIB NUSANTARA* bulan februari 2021.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal Tahun Anggaran 2019.
117 — 40
TIBO selaku Kepala Badan PenanggulanganBencana Kabupaten Sikka tersebut, perlu memperhatikan aspek signifikansijumlah yang patut disebut sebagai jumlah memperkaya, sebagaimana yangdirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Antikorupsi 2003) bahwamemperkaya diri secara tidak sah dapat diartikan sebagai kejahatan pidanayang dilakukan dengan sengaja perobuatan memperkaya diri
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
RUMANTO bin WIRYATMO Alm
157 — 22
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Nomor 002/1/2020 File : INDW 18 tanggal 2 januari 2020.
- 13 (tiga belas) lembar print out screen shoot grup Whatsapp bernama "KAMTIB NUSANTARA* bulan februari 2021.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal Tahun Anggaran 2019.
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
SUPARTO bin WIRYO SUMARTO
135 — 41
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Nomor 002/1/2020 File : INDW 18 tanggal 2 januari 2020.
- 13 (tiga belas) lembar print out screen shoot grup Whatsapp bernama "KAMTIB NUSANTARA* bulan februari 2021.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal Tahun Anggaran 2019.
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
YOGA WIDO NUGROHO Bin WIDODO
114 — 26
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Nomor 002/1/2020 File : INDW 18 tanggal 2 januari 2020.
- 13 (tiga belas) lembar print out screen shoot grup Whatsapp bernama "KAMTIB NUSANTARA bulan februari 2021.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal Tahun Anggaran 2019.
849 — 654
Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta karena seharusnyapendefinisian kerusakan tanah harus dihubungkan dengan fungsi dari tanah tersebut ;Bahwa FAO dapat mengeluarkan klasifikasi tanah karena FAO (Foodand Agriculture Organization of the United Nations) adalah organisasibagian dari PBB yang mengatur mengenai tanah ;Bahwa penelitian ahli di PT. SPS tujuannya sehubungan denganpermintaan dari pihak PT.
Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta karena seharusnyapendefinisian kerusakan tanah harus dihubungkan dengan fungsi dari tanah tersebut ;Halaman 393 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.> Bahwa FAO dapat mengeluarkan klasifikasi tanah karena FAO (Foodand Agriculture Organization of the United Nations) adalah organisasibagian dari PBB yang mengatur mengenai tanah ;> Bahwa penelitian ahli di PT. SPS tujuannya sehubungan denganpermintaan dari pihak PT.
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2735 — 4217
berbagalundangundang nasional yang mengatur HAM telah menyampaikan cukup jelaskriteria pembatasan tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan sengketa aquo, Majelis akan merujuk lebin kepada UUD 1945 dan undangundang nasionalIndonesia serta perjanjian internasional yaitu Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan undangundang termasukpenafsirannya yang menurut Majelis, penafsiran autentik adalah penafsiran yangditerbitkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations
337 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gifis,Fifth Edition, 2003 Barrons Educational Series Inc.).Cartel means a group of a separate business organizationor nations that have agreed to institute approaches to altercompetition by influencing prices, production, ormarketing;Terjemahan tidak resminya:Kartel adalah sekelompok organisasi usaha yang terpisahatau negara yang sepakat untuk melakukan pendekatanpendekatan untuk merubah kompetisi denganmempengaruhi harga, produksi dan pemasaran;(vide Halaman 53, Dictionary of International Trade
244 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditingkatkan dan diintensifkandengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentinganmasyarakat" ;e Bahwa dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 alinea kedua, dinyatakan sebagai berikut : "mengingat Korupsi diIndonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanyamerugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hakhak sosialdan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan Korupsiperlu dilakukan dengan cara luar biasa" ;e Bahwa dalam Pembukaan United Nations
72 — 62
pemidanaan, bukan sebagai sarana balas dendam dengan memberikan hukuman(punishment) terberat bagi terpidana, meskipun hal tersebut merupakan sarana shocktherapy yang efektif khususnya menyangkut tindak pidana korupsi yang membutuhkanpenanganan secara efektif, efisien dengan menitikberatkan pada berkurangnya potensikerugian negara serta pemulihan kerugian negara melalui pengembalian danadanaataupun uang yang telah digunakan terpidana sebagaimana ditegaskan dalam ketentuanyang diatur oleh United Nations
722 — 796
;(videHalaman 69, Barrons Law Dictionary, Steven H.Gifis, Fifth Edition, 2003 Barrons Educational SeriesInc.).Cartel means a group of a separate businessorganization or nations that have agreed to instituteapproaches to alter competition by influencing prices,production, or marketing.
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
312 — 119
dua ratus juta rupiah), saksi AanSyafriadi Arya Panjaitan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), saksiHotman Kosnen Alias Achi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dansaksi Panusunan Siregar sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa filosofi perampasan aset yang disita yang berasal darihasil tindak pidana ini bersifat universal karena telah diakui oleh negaranegara didunia sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) piagamUnited Nations
tindak pidana korupsi, dimana Indonesia telah ikut meratifikasikonvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 berdasarkan UndangUndang Nomor 7tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption(UNCAC) 2003;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh ketentuan peraturanperundangundangan, pendapat ahli dan yurisprudensi dinubungkan dengan faktahukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang olehsaksi H. Kharruddin Syah Alias H.
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
190 — 50
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi AanSyafriadi Arya Panjaitan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), saksiHotman Kosnen Alias Achi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dansaksi Panusunan Siregar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa filosofi perampasan aset yang disita yang berasal darihasil tindak pidana ini bersifat universal karena telah diakui oleh negaranegara didunia sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) piagamUnited Nations
Perampasan terhadap asetasethasil tindak pidana korupsi ini sejalan dengan upaya negaranegara di dunia dalammemerangi tindak pidana korupsi, dimana Indonesia telah ikut meratifikasikonvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 berdasarkan UndangUndang Nomor 7tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption(UNCAC) 2003;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh ketentuan peraturanperundangundangan, pendapat ahli dan yurisprudensi dinubungkan dengan faktahukum di atas, maka Majelis
108 — 97
hukum dimukapersidangan tersebut jelas telah menghalangi upaya pemerintah Indonesia secarakhususnya dan negaranegara lain di dunia pada umumnya dalam memberantasperedaran narkotika maupun obatobatan terlarang yang jelas merugikan kesehatanphisik maupun psikis terutama bagi generasi muda, kesemuanya itu merupakan dasarbagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang paling sesuai bagi terdakwadan selaras dengan unsur Pasal yang didakwakan selain UU No. 7 Tahun 1997 tentangpengesahan United Nations
151 — 575
hukum dimukapersidangan tersebut jelas telah menghalangi upaya pemerintah Indonesia secarakhususnya dan negaranegara lain di dunia pada umumnya dalam memberantasperedaran narkotika maupun obatobatan terlarang yang jelas merugikan kesehatanphisik maupun psikis terutama bagi generasi muda, kesemuanya itu merupakan dasarbagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang paling sesuai bagi terdakwadan selaras dengan unsur Pasal yang didakwakan selain UU No. 7 Tahun 1997 tentang238pengesahan United Nations
149 — 62
Sebagaimana juga yang diuraidalam ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang PengesahanUnited Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan PerserikatanBangsaBangsa AntiKorupsi, 2003) yang menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi danprinsipprinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkanuntuk mensahkan tindakantindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untukmenetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja,
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam United Nations Convention AgainstCorruption 2003 yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun2006, hal ini dikenal dengan istilah controlled delivery". Dengan demikian, praktik"penjebakan" dalam pengungkapan suatu tindak pidana merupakan hal yangdibenarkan sepanjang kewenangan untuk hal itu diberikan berdasarkan undangundang berdasarkan Pasal 3 KUHAP.
493 — 3392 — Berkekuatan Hukum Tetap
pencegahan dan pemberantasankorupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetapmenjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, alineakedua:"...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluassehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telahmelanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, makapemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa....Pembukaan United Nations