Ditemukan 989 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : national natonis ngationo natong natin nationo nation nasiona nationã nationsã nastion
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Mei 2017 — EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG
284 — 160
  • ;UndangUndang RI No 18 Tahun 1956 tentang Berlakunya ratifikasiKonvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Lakilaki danPerempuan dalam Pekerjaan yang Sama;10.Ketentuan dalam dokumen Pengesahan United Nations Convention11Against Transnational Organized Crime (Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yangTerorganisasi) sebagai komitmen Pemerintah Indonesia yang telahikut menandatangai Konvensi Palermo 2000.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 4/PID- SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 2 Mei 2016 — SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si
86 — 33
  • Karena itu untuk pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lainatau suatu korporasi ini, perlu memperhatikan aspek signifikansi jumlah yangpatut disebut sebagai jumlah memperkaya, sebagaimana misalnya yangdirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Antikorupsi 2003) bahwa memperkayadiri secara tidak sah dapat diartikan sebagai kejahatan pidana yang dilakukandengan sengaja
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 06-01-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 20 September 2022 — Penuntut Umum:
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
PANAHATAN BUTAR BUTAR anak dari Alm JAIMAR BUTAR BUTAR
90 — 72
  • 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Nomor 002/1/2020 File : INDW 18 tanggal 2 januari 2020.
  • 13 (tiga belas) lembar print out screen shoot grup Whatsapp bernama "KAMTIB NUSANTARA* bulan februari 2021.
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal Tahun Anggaran 2019.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 46/PID - SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 4 Nopember 2016 — LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md
117 — 40
  • TIBO selaku Kepala Badan PenanggulanganBencana Kabupaten Sikka tersebut, perlu memperhatikan aspek signifikansijumlah yang patut disebut sebagai jumlah memperkaya, sebagaimana yangdirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Antikorupsi 2003) bahwamemperkaya diri secara tidak sah dapat diartikan sebagai kejahatan pidanayang dilakukan dengan sengaja perobuatan memperkaya diri
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 06-01-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 20 September 2022 — Penuntut Umum:
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
RUMANTO bin WIRYATMO Alm
157 — 22
  • 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Nomor 002/1/2020 File : INDW 18 tanggal 2 januari 2020.
  • 13 (tiga belas) lembar print out screen shoot grup Whatsapp bernama "KAMTIB NUSANTARA* bulan februari 2021.
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal Tahun Anggaran 2019.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 06-01-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 16/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 20 September 2022 — Penuntut Umum:
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
SUPARTO bin WIRYO SUMARTO
135 — 41
  • 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Nomor 002/1/2020 File : INDW 18 tanggal 2 januari 2020.
  • 13 (tiga belas) lembar print out screen shoot grup Whatsapp bernama "KAMTIB NUSANTARA* bulan februari 2021.
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal Tahun Anggaran 2019.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 06-01-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 20 September 2022 — Penuntut Umum:
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
YOGA WIDO NUGROHO Bin WIDODO
114 — 26
  • 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Nomor 002/1/2020 File : INDW 18 tanggal 2 januari 2020.
  • 13 (tiga belas) lembar print out screen shoot grup Whatsapp bernama "KAMTIB NUSANTARA bulan februari 2021.
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal Tahun Anggaran 2019.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
849 — 654
  • Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta karena seharusnyapendefinisian kerusakan tanah harus dihubungkan dengan fungsi dari tanah tersebut ;Bahwa FAO dapat mengeluarkan klasifikasi tanah karena FAO (Foodand Agriculture Organization of the United Nations) adalah organisasibagian dari PBB yang mengatur mengenai tanah ;Bahwa penelitian ahli di PT. SPS tujuannya sehubungan denganpermintaan dari pihak PT.
    Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta karena seharusnyapendefinisian kerusakan tanah harus dihubungkan dengan fungsi dari tanah tersebut ;Halaman 393 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.> Bahwa FAO dapat mengeluarkan klasifikasi tanah karena FAO (Foodand Agriculture Organization of the United Nations) adalah organisasibagian dari PBB yang mengatur mengenai tanah ;> Bahwa penelitian ahli di PT. SPS tujuannya sehubungan denganpermintaan dari pihak PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2735 — 4217
  • berbagalundangundang nasional yang mengatur HAM telah menyampaikan cukup jelaskriteria pembatasan tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan sengketa aquo, Majelis akan merujuk lebin kepada UUD 1945 dan undangundang nasionalIndonesia serta perjanjian internasional yaitu Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan undangundang termasukpenafsirannya yang menurut Majelis, penafsiran autentik adalah penafsiran yangditerbitkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
337 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gifis,Fifth Edition, 2003 Barrons Educational Series Inc.).Cartel means a group of a separate business organizationor nations that have agreed to institute approaches to altercompetition by influencing prices, production, ormarketing;Terjemahan tidak resminya:Kartel adalah sekelompok organisasi usaha yang terpisahatau negara yang sepakat untuk melakukan pendekatanpendekatan untuk merubah kompetisi denganmempengaruhi harga, produksi dan pemasaran;(vide Halaman 53, Dictionary of International Trade
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos
244 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditingkatkan dan diintensifkandengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentinganmasyarakat" ;e Bahwa dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 alinea kedua, dinyatakan sebagai berikut : "mengingat Korupsi diIndonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanyamerugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hakhak sosialdan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan Korupsiperlu dilakukan dengan cara luar biasa" ;e Bahwa dalam Pembukaan United Nations
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-06-2010 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 57/Pid.B/2010/PN.Mgl
Tanggal 14 Juni 2010 — KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE,MH bin KIAGUS AHMAD AMIN.
72 — 62
  • pemidanaan, bukan sebagai sarana balas dendam dengan memberikan hukuman(punishment) terberat bagi terpidana, meskipun hal tersebut merupakan sarana shocktherapy yang efektif khususnya menyangkut tindak pidana korupsi yang membutuhkanpenanganan secara efektif, efisien dengan menitikberatkan pada berkurangnya potensikerugian negara serta pemulihan kerugian negara melalui pengembalian danadanaataupun uang yang telah digunakan terpidana sebagaimana ditegaskan dalam ketentuanyang diatur oleh United Nations
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
722 — 796
  • ;(videHalaman 69, Barrons Law Dictionary, Steven H.Gifis, Fifth Edition, 2003 Barrons Educational SeriesInc.).Cartel means a group of a separate businessorganization or nations that have agreed to instituteapproaches to alter competition by influencing prices,production, or marketing.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
312 — 119
  • dua ratus juta rupiah), saksi AanSyafriadi Arya Panjaitan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), saksiHotman Kosnen Alias Achi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dansaksi Panusunan Siregar sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa filosofi perampasan aset yang disita yang berasal darihasil tindak pidana ini bersifat universal karena telah diakui oleh negaranegara didunia sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) piagamUnited Nations
    tindak pidana korupsi, dimana Indonesia telah ikut meratifikasikonvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 berdasarkan UndangUndang Nomor 7tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption(UNCAC) 2003;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh ketentuan peraturanperundangundangan, pendapat ahli dan yurisprudensi dinubungkan dengan faktahukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang olehsaksi H. Kharruddin Syah Alias H.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
190 — 50
  • 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi AanSyafriadi Arya Panjaitan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), saksiHotman Kosnen Alias Achi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dansaksi Panusunan Siregar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa filosofi perampasan aset yang disita yang berasal darihasil tindak pidana ini bersifat universal karena telah diakui oleh negaranegara didunia sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) piagamUnited Nations
    Perampasan terhadap asetasethasil tindak pidana korupsi ini sejalan dengan upaya negaranegara di dunia dalammemerangi tindak pidana korupsi, dimana Indonesia telah ikut meratifikasikonvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 berdasarkan UndangUndang Nomor 7tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption(UNCAC) 2003;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh ketentuan peraturanperundangundangan, pendapat ahli dan yurisprudensi dinubungkan dengan faktahukum di atas, maka Majelis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 16-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1684/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 22 Januari 2014 —
108 — 97
  • hukum dimukapersidangan tersebut jelas telah menghalangi upaya pemerintah Indonesia secarakhususnya dan negaranegara lain di dunia pada umumnya dalam memberantasperedaran narkotika maupun obatobatan terlarang yang jelas merugikan kesehatanphisik maupun psikis terutama bagi generasi muda, kesemuanya itu merupakan dasarbagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang paling sesuai bagi terdakwadan selaras dengan unsur Pasal yang didakwakan selain UU No. 7 Tahun 1997 tentangpengesahan United Nations
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-12-2012 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1648/PID/Sus/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2014 —
151 — 575
  • hukum dimukapersidangan tersebut jelas telah menghalangi upaya pemerintah Indonesia secarakhususnya dan negaranegara lain di dunia pada umumnya dalam memberantasperedaran narkotika maupun obatobatan terlarang yang jelas merugikan kesehatanphisik maupun psikis terutama bagi generasi muda, kesemuanya itu merupakan dasarbagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang paling sesuai bagi terdakwadan selaras dengan unsur Pasal yang didakwakan selain UU No. 7 Tahun 1997 tentang238pengesahan United Nations
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 24-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 11 Januari 2016 — - ABDUL DJALAL, S.T - MELKZON BERI, SH, M.Si
149 — 62
  • Sebagaimana juga yang diuraidalam ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang PengesahanUnited Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan PerserikatanBangsaBangsa AntiKorupsi, 2003) yang menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi danprinsipprinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkanuntuk mensahkan tindakantindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untukmenetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja,
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2303 — 659
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Dalam United Nations Convention AgainstCorruption 2003 yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun2006, hal ini dikenal dengan istilah controlled delivery". Dengan demikian, praktik"penjebakan" dalam pengungkapan suatu tindak pidana merupakan hal yangdibenarkan sepanjang kewenangan untuk hal itu diberikan berdasarkan undangundang berdasarkan Pasal 3 KUHAP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — EDY NASUTION
493 — 3392 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pencegahan dan pemberantasankorupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetapmenjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, alineakedua:"...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluassehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telahmelanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, makapemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa....Pembukaan United Nations