Selain itu juga amar putusan penolakan atau pengabulantuntutan berdasar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata hanya dapat dijatuhkanHal 45 dar 52 Putusan Nomor : 525/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

., PPAT diKota Depok;Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 1917/2003 tanggal 12November 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 137/2003 tanggal 24Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Hosiana Caesaria Mandiangan, S.H.,PPAT di Kota Depok;Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 220/2003 tanggal 21Februari 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depokjo.

aiaf1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099 haruslahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata antara lain: rtlchfesl af1 ItrchfcsO f1insrsid13843099par pard Itrpars33qj fi4801i1560ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin 1 560itapOpararsidS5340619contextualspace rtlchfcs1af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 (1) rtlchfcs1 afl1ltrchfcsO f1insrsid 13843099 tab rtlchfcs1

134ri0s1360sImult1widctlpartx2340tx9360wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin1 134itap0pararsid5641258contextualspacertlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099Oleh karena demikian Majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, bahwaperkara yang dimohonkan kasasi ini dapat diterapkan rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsO if1insrsid 16605 168charrsid7 158762 nebis in idem rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsOf1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 afl ItrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099padahal syaratsyarat dari ketentuan Pasal 1917

SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan R 1917 EA tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan KH 8928 GC tujuan PT. SSS tertanggal 26112011, Slip Timbang kendaraan DA 1892 E tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan K 1435 VB tujuan PT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan KH 9134 GX tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan GCMDT1007 tujuan PT.

SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan R 1917 EA tujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan KH 9149 GC tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan Slip Timbang kendaraan DA 1492 E tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan KH 8783 Gtujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan H 1924 DD tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan KH 9414 GH tujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan G 1837 BD tujuanPT.

SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan F 1917 EA tujuanPT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbangkendaraan H 1924 DD tujuan PT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan KH 9149 GC tujuanPT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbangkendaraan R 1821 DD tujuan PT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan H 1852 BW tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan H 1796 FP tujuan PT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan H 1857 BW tujuanPT.

Nebis in idem.a.Bahwa Pasal 1917 KUH Perdata mengatur mengenai Nebis InIdem sebagai berikut:Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harussama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; danharus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihakyang sama dalam hubungan yang sama pula.

Berdasarkan uraian dari huruf a sampai dengan huruf i maka jelasperkara a quo merupakan Nebis in Idem sebagaimana ketentuanPasal 1917 KUH Perdata.3. Legal Standing Para Penggugat.Para .../112Para Pengqugat tidak memiliki legal standinga. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Para AhliWaris dari Karyorejo Paidi, Sopawiro Parman, Atmo Jamat, Witorejo danNy.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dalamgugatan sekarang secara formil terkandung unsur asas ne bis in idem,sehingga gugatan tidak dapat diterimac) Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/SIP/1968 tanggal 23 Aprild)1969Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasarioleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namunkarena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta statushukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudahinkracht, maka terhadap

aiaf1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099 haruslahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata antara lain: rtlchfesl af1 ItrchfcsO f1insrsid13843099par pard Itrpars33qj fi4801i1560ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin 1 560itapOpararsid5340619contextualspace rtlchfcs1af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 (1) rtlchfcs1 afl1ltrchfcsO f1insrsid 13843099 tab rtlchfcs

134ri0s1360sImult1widctlpartx2340tx9360wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin1 134itapOpararsid5641258contextualspacertlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099Oleh karena demikian Majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, bahwaperkara yang dimohonkan kasasi ini dapat diterapkan rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsO if1insrsid 16605 168charrsid7 158762 nebis in idem rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsOf1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 afl ItrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099padahal syaratsyarat dari ketentuan Pasal 1917

Pengaturan mengenai halHalaman 35 Putusan No. 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst29.tersebut secara umum diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yangmana isi dari pengaturan pasal 1917 KUHPerdata tersebut intisarinyaadalah sebagai berikut:a)b)Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenalsubstansi putusan itu;Gugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang samadan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubunganyang sama pula

Bahwa Kriteria ne bis in idem secara jelas diatur di dalam Pasal1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2012, sebagai berikut:Pasal 1917 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama;tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukanoleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama

Sehinggadalam perkara a quo berlakulan Asas Nebis in Idem sebagaimanadalam ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusanHalaman 55 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olmmelekat Nebis in Idem.

3Agustus 1995 yang mana hasil dari Putusan Pengadilan tinggi tersebutmenguatkan Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak dilakukan upaya hukumkasasi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Putusan Nomor32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 telah berkekuatan hokumtetap;Menimbang bahwa apakah Perkara saat ini nebis in idem atau tidakMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1917

Apabila suatu perkara sudah pernahdiajukan ke pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusantersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasusperkaratersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ;Menimbang, bahwa secara umum tidak setiap putusan melekat Ne Bis in Idem .Agar unsur Ne Bis in Idem melekat dalam putusan, untuk itu menurut Majelis secarakomulatif harus dipenuhi syarat syarat yang termuat pada pasal 1917 KUH Perdatayaitu

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 625 PK /PDT / 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat negatif, maka denganmengacu ketentuan pasal 1917 KUH Perdata diatas, oleh karena syarat syaratkumulatif agar putusan melekat ne bis in idem tidak terpenuhi , maka dengan demikiankeberatan Kuasa Para Tergugat I, II, V, IX, X, XIV, XVII, XVIII, XX, XXI ,XXII,XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV,XXXVI, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, XLV, XLVII, XLVI,XLIX, L dan LI

.: 222/Pid.B/2016/PN.S mdTanggal 17 Desember 2015;Tanggal 19 Desember 2015;Tanggal 20 Desember 2015;Tanggal 21 Desember 2015;bill nomor 1871 pada room 15 atasnama tamu UBED nilai pembayaran364.000, ; bill nomor 1949 pada room 05 atasnama tamu BANG ASEP nilai pembayaran51.000, ;bill nomor 1943 pada room 06 atasnama tamu CARLY nilai pembayaran178.000, ;bill nomor 1917 pada room 08 atasnama tamu INTAN nilai pembayaran126.000, ;bill nomor 1923 pada room 09 atasnama tamu PANDA nilai pembayaran126.000,

tamu DENI nilai pembayaran412.000, ;bill nomor 1884 pada room 10 atasnama tamu ENDOG nilai pembayaran126.000, ;bill nomor 1887 pada room 11 atasnama tamu HANZ nilai pembayaran152.000, ;bill nomor 1891 pada room 14 atasnama tamu PA ATUY nilai pembayaran92.000, ;bill nomor 1871 pada room 15 atasnama tamu UBED nilai pembayaran364.000, ; bill nomor 1949 pada room 05 atasnama tamu BANG ASEP nilai pembayaran51.000, ;bill nomor 1943 pada room 06 atasnama tamu CARLY nilai pembayaran178.000, ;bill nomor 1917

BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, namunoleh karena permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugatdalam perkara sebelumnya dengan perkara a quo adalah sama yaituterkait tidak sSesuainya ukuran bidang tanah yang diterbitkan TurutTergugat Il dengan yang telah diperjanjikan dalam Akta PPJB makagugatan a quo secara hukum harus dinyatakan sebagai gugatan ne bis inidem, hal ini Ssesuai dengan ketentuan Pasal 1917

dengan menghindari adanyaputusan yang berbeda.Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan a quodinyatakan sebagai pengulangan atas perkara yang telah diputusberdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehinggagugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan sebagai gugatan nebis in idem sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaktidaknya (nietonvantkelijke verklaard), hal ini sesuai dengan:v Ketentuan Pasal 1917

Wasiman sebagaipemenang lelang, serta pengajuan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Sdr.Wasiman dinyatakan sebagai pemenang lelang ;4 Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Erorr In PersonaTurut Tergugat I dijadikan pihak (Turut Tergugat) agar tunduk dan patuh terhadap isiputusan hakim pada Pengadilan sebagaimana asas hukum yang berlaku dalam doktrinhukum acara perdata res ajudicati sebagaimana dimuat di Pasal 1917 KUHPerdata,serta demi lengkapnya gugatan Penggugat sesuai dengan kebiasaan pada praktekberacara

Selain itusesuai dengan pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yangdituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan alasan yang sama; danharus diajukan pihak yang sama dan terhadap pihak pihak yang samadalam hubungan yang sama pula sehingga dengan demikian gugatanPara Penggugat salah alamat..

Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voorGeheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van deChinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement ophet Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor EenigleGroepen v.d nit tot de Onderhoringer van een zefbestuur, behoorendeInd.

Dengan demikian prinsip hukum yang seperti ini secara jelas diaturdalam Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sebagaimanadisebutkan sebagai berikut:suatu putusan Hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntutHal. 31 dari 48 hal. Put.

DALAM REKONVENSIMenyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat DalamRekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi dan dari Penggugat IIDalam Rekonvensi/ Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat II DalamKonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat IIIDalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkararekonvensi ini sampai saat ini berjumlah NIHIL;Sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dinyatakan:Kekuatan suatu

yang diajukan oleh Penggugat, telah ada putusanMahkamah Agung RI Nomor 63 P/HUM/2014 Tanggal 11 Desember 2014atas Permohonan Judicial Review terhadap Qanun Aceh Nomor 19 Tahun2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 20132033 yangdiajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dalam amarputusan Mahkamah Agung RI tersebut menolak permohonan keberatan hakuji materiil dari Pemohon : Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesiatersebut.Bahwa berdasarkan asas ne bis in idem, dalam Pasal 1917

Sebagaimana berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata danYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647K/Sip/1973yang menyatakan : ada tidaknya asas nebis in idem, tidak sematamataditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek darisengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeriyang dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalahsama serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 588K/Sip/1973 yang menyatakan : karena

14 Juni 2001jo Putusan PengadilanNegeri Kupang No. 54/PDT/G/2006/PN.KPG, tanggal 21 November2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 27/PDT/2007/PTK,tanggal 25 Juli 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 159 K/PDT/2008, tanggal 24 Agustus 2010, Jo Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung No. 281 PK/PDT/2012, tanggal 12 September 2012telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)dan sekarangPerkara Perdata No. 134/PDT.G/2014/PN.KPG, tanggal 25 Agustus2014;Bahwa berdasarkan Pasal 1917

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 03PK/N/2002 tanggal 28 Januari 2002, yang pada intinya menyatakanBahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1917 BW yang menyatakanbahwa suatu putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT),mempunyai Kekuatan Bukti Yang Kuat, sehingga Putusan PerkaraPerdata Pengadilan Kendari No.50/Pdt.G/2019/PN.