Ditemukan 10629 data
Terbanding/Tergugat : PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
197 — 160
Adanya Perbuatan MelawanHukumMenurut Arrest Hoge Raad 1919 dalam perkara Lindenbaum vs.Halaman 62 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKICohen, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum,apabila:a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.b. Melanggar hak subyektif oranglain.c. Melanggar kaidah tatasusila.d. MelanggarkepatutanFAKTANYA adalah, TERGUGAT tidak pernah melakukan suatuPerbuatan Melawan Hukum.
Mayor Chk Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Lego Suhono
114 — 39
PUTUSANNomor 23K/PM II10/AD/IV/2019bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum.Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW, mengenai pengertianpengertian tindakanyang tidak sesuai dengan hukum yang berintikan :Merusak hak subyektif Sseseorang menurut UndangUndang.Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukum/si Pelaku/Petindak) menurut undangundang.Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutanmasyarakat.Melakukan
310 — 92
Bahwa berdasarkan Arrest Hogeraad tahun 1919 dalam perkara antaraLindenbaum Vs Cohen, dimana putusan tersebut dianggap sebagaitonggak perkkembangan pemahaman mengenai perbuatan melawanhukum, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salahsatu syarat yaitu ; Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat; Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain; Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan Perbuatan tersebut bertentangan dengan tata pergaulan
Konvensi pada angka 2 yaitu. menyatakanTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sah sebagai berikut:Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalamPasal 1365 KUHPerdata dikatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggarhukummewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karenakesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu;Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tersebutdikembangkan dalam Arrest Hoge Raad tahun 1919
(Arrest Linde BaumCohen, tanggal 31 Januari 1919) yang kini menjadi doktrin Ilmu Hukum diIndonesia meliputi 4 (empat) kreteria yaitu:1.
Bandung Internasional Aviation dan juga Tergugat dalamRekonvenso/Penggugat dalam Konvensi telah menjual sebagian sahamnyakepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, jika dihubungkandengan kriteriakriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksuddalam Arrest Hoge Raad tahun 1919 (Arrest Linde Baum Cohen, tanggal 31Januari 1919) tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakanTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang
JULIUS LOBIUA, SH., MH
Tergugat:
1.Ir. HAMIDJAJA SUTIKNYA
2.Ir. CHRISTANTO
3.ADI CHANDRA. S
116 — 344
masih sebagai Terlapor / saksididalam laporan polisi tersebut, namun karena laporan / tuduhan Tergugat dan Tergugat II tidak mempunyai dasar bukti yang benar maka patut kiranyaatas perbuatan laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill selaku kuasa hukum dapat dinyatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum dengan segala akibatnya yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum jika mengacu pada putusan Arrest HogeRaad Tahun 1919
SAHARUDIN ILYAS, S.H
Tergugat:
1.JAMALUDIN ABAS
2.NURSIAH
3.BUPATI MUKOMUKO Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
82 — 84
Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehatihatianyang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hiduppada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda oranglain;Paham yang luas luas ini diwujudkan di dalam putusan HogeRaadtanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaumversus Cohen;Dalam putusan HogeRaad yang dikenal dengan ArrestDokter Gigi (HogeRaad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan,bahwa suatu perbuatan melawan hokum apabila norma yang dilanggaroleh
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
122 — 52
PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUMSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluas luasnya, yakni meliputi :a. Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
52 — 6
yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhakuntuk berbuat demikian.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hak (wederrechtelijk)dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti, sehingga jika diambil dari para ahli hukumsebagai berikut: Simons mengartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya;Noyon, mengartikan bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk UU; vanHamel mengartikan tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendir1.Menimbang, bahwa sehubungan wederrechtelijk Arrest Hoge Raad,tanggal 31 Januari 1919
103 — 28
tanaman beratnya 5 (Lima)gram, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadapdiri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaanatau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi(Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
76 — 11
Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa istilah perbuatan melanggar hukum sama dengan istilahperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatuperbuatan melawan hukum jika:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;c. Bertentangan dengan kesusilaan;d.
239 — 126
Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibathukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatannegatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai arti setelah adaPutusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena sebelumdikeluarkannya Putusan tersebut pengertian melawan hukum masih sempit.Setelah ada Putusan Mahkamah Agung tersebut, pengertian melawanhukum menjadi lebin luas, mencakup juga perbuatan negatif.
Irsan Fahdin Isfany Kaimuddin Salle, SE. SH Bin Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH. MH
Tergugat:
1.Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si.,MH., Bin H. Muh. Yasin Limpo
2.H. Muhammad Hatta, S.STP
3.Ir. Hj. Fitri MP
4.Ir. H. Suaib, MP
250 — 21
Selanjutnya,sejak adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara LindenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan maknadimana dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawanhukum diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangandengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian;Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan
1.BUDIYANINGSIH, SH.
2.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
3.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
4.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
5.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
YUSPIADIN
743 — 487
Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukumatau wederect elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengankepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati hati yangsepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain(Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919.
45 — 14
, yang sependapat dengan putusan MahkamahAgung RI tersebut diatas mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ini dan lebihjauh menyebutkan : .... bahwa melawan hukum dalam delik korupsi berlaku ajaranmelawan hukum dalam perkara perdata (onrechtmatig)sesuai dengan pasal 1365 BW.Dengan demikian berlaku pengertian melawan hukum yang luas, seperti terkenal dalamArrest CohenLidenbaum 1919;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum, didalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun
88 — 29
l, dan berdasarkan keterangan saksisaksi sebelum Penggugat membeli tanah tersebut terlebih dahulu pihakPenggugat telah menanyakan kebenaran hak kepemilikan Tergugat atas tanahterperkara dan tidak dibantah oleh Tergugatll, dan setelah terjadinya jualbeliatas tanah tersebut pihak Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Hukum Perdata yakni setelahadanya Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 antara Lindenbaummelawan Cohen, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan
162 — 89
Bahwa Penggugat tidak dapat berdalil bahwa prinsip ganti kerugian31.32.33.berdasarkan pasal pasal ini berlaku hanya kepada perbuatan wanprestasisaja bukan untuk Perbuatan Melawan Hukum, karena berdasarkan doktrindan yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum jelas ternyata gantikerugian yang dilindungi Undangundang adalah ganti kerugian yang dapatdiduga dan berakibat langsung.e Arrest Lindenbaum Cohen tehun 1919 menyatakan:Kerugian yang bisa dimintakan ganti rugi haruslah kerugian yangtimbul sebagai
99 — 47
Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undangundang danmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlakudalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut: Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum siPelaku menurut undangundang; atau Melakukan
233 — 180
Bahwa Atas Perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam pengertian luas sesuaidengan Arrest Hoge Raad 1919, karena pelaksanaan lelang dilakukan denganharga yang terlalu rendah,serta kesalahan/kelalaian sehubungan denganpelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, hargatidak wajar, pengosongan. sehingga bertentangan dengan kepatutan danmelanggar hak pemilik barang agunan (Penggugat) serta bertentangan denganHalaman
JUPRI WANDY BANJARNAHOR,SH
Terdakwa:
BENNI BR SITINJAK ALIAS BENI
187 — 38
Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1919
Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum (onrechmatigedaad)yaitu :1. Merusakkan subjektif seseorang.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Hukumpelaku.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan4.
Menurut Arrest HR 31Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuaidengan Hukum (onrechmatigedaaq) yaitu :1. Merusakkan subjektif seseorang.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Hukumpelaku.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.4.
Adanya hubungan kuasalitas atau sebab akibat antara kerugian pihaktergugata dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan olehTergugat.Bahwa pengertian Bertentangan dengan Hukum sebagaimana dianutdalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbaum VSCohen, tanggal 30 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensitetap serta menjadi pola Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimanaPerbuatan yaiatu:a. Bertanggung jawab kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurutundangundangb.
79 — 52
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
166 — 135