Artinya Tergugat Il sudah melaksanakan ketentuan Pasal 12 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;Tergugat II tidak bisa melanjutkan pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 12 PPNo. 24/1997 sampai tuntas, karena diatas tanah yang dimohonkan sertipikatoleh Penggugat sudah ada obyek sengketa I. (artinya obyek yang diHalaman 28 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS22.23.mohonkan sertipikat sudah terdaftar atas nama PTP XXXII, PG.

Bukti T.2.Inv 37Secara Tuntas lahan pabrik Gula Takalar, yangditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat IlGowa, Dirut PT. Kertas Gowa dan Proyek MoneterPabrik Gual ;Fotokopi dari fotokopi Kwitansi PelunasanKompensasi tanah Borisallo sebesar Rp.49.357.682.,tanggal 22 Oktober 1987 ;Fotokopi dari fotokopi Tanda bukti Keluar Kas/BankNo.2210007, Pembayaran sisa uang Ex.

Bahwa suatu putusan bersifat positif apabila didalam pertimbangan dandiktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubunganhukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkanbentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya ataumengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara,mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat /itis finiri oppertet(masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas

No. 42/1970PDG, yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat bandingMenghukum PenggugatPembanding untuk membayarbiaya perkara dalam peradilan tingkat bandingan sampai pada saatputusan ini ditaksir sebanyak Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)Bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menyatakan menolak gugatan,maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telahmempertimbangkan materi pokok perkara sehingga sifat litis finiri oppertet(masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas

Dengan demikian para debitur/nasabah dapat menyelesaikan kewajibanpembayaran pinjamannya dengan tuntas kepada pemerintah/negara.

Sungguhironis para debitur yang diserahkan kepada BPPN mendapatkan kebijakandalam penyelesaian pinjamannya, sedangkan debitur lain dalam masalah yangsama tetapi ditangani krediturnya/Tergugat/Bank BNI, ternyata kebijakannyajustru membuat pinjaman Penggugat/ PT PDRH semakin membengkak, dantidak dapat diselesaikan secara tuntas sampai saat ini.Hal ini disebabkan oleh karena pihak Tergugat/Bank BNI tidak memilikikewenangan untuk melakukan pengurangan hutang pokok, penguranganbunga, maupun penghapusan

Mengklarifikasi laporan dimaksud agar didapatkaninformasi yang sebenarnya serta menyelesaikannyasecara tuntas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ;b.

Mengklarifikasi laporan dimaksud agar didapatkaninformasi yang sebenarnya serta menyelesaikannyasecara tuntas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ;b. Melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri CqDirjen Bina Administrasi Kewilayahan ;14.

Filting Arbor Bench Saw Changjin machinery ( baik );1 unit Double Sizer Changjin machinery ( baik );1 unit Wide Belt Sander Samsung machinery ( baik );1 unit Air Compressor & Filter Kyunchang machinery ( baik );SO AN DAF WD1 unit Air Compessor Auxiliary Tank Kyungwon Compressor(baik);12.Bahwa terhitung sejak 7 April 2006 telah diserahkan seluruh aset milikpihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebagai pembayaran hutang,maka perkara hutang piutang Nomor 04/PDt.G/2002/PN.Smda,dinyatakan selesai secara tuntas

perkaraini halaman 103 alinea 3, bahwa pada saat akan dilakukan lelang eksekusi dimuka umum, terbukti Terlawan Tersita , ll pada tanggal 7 April 2006 sudahmenyerahkan kepada Terlawan Penyita , Il, Ill secara sukarela yang olehmasingmasing pihak pada tanggal 7 April 2006 telah menandatangani beritaacara penyerahan sukarela. maka dengan demikian, berdasarkanpenyerahan sukarela tanggal 7 April 2006 #perkara Nomor04/Pdt.G/2002/PN.Smda, berarti perkara perdata Nomor04/Pdt.G/2002/PN.Smda, sudah selesai dan tuntas

paraHalaman 38 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.Penggugat dan Turut Tergugat tentang gugatan pembagian harta warisan maka obyekharta warisan aman murni dan bersih dari sengketa milik;Menimbang, bahwa mengenai adanya permasalahan sengketa hak milikmaupun perbuatan melawan Hukum pada dasarnya telah ditegaskan dalam rumusanPasal 50 ayat 2 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 sepanjang sengketa hak milikyang terjadi antara subyek hukum orangorang yang beragama Islam maka akandiselesaikan secara tuntas

melibatkan BPNKabupaten Lombok Utara sehingga gugatan kurang pihakMenimbang, bahwa terkait dengan pelibatan Badan Pertanahan Nasionalsebagai pihak dalam gugatan perkara aquo sehingga gugatan kurang pihak majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orangyang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masihada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapatdiselesaikan secara tuntas

Putusan No.3452/Pdt.G/2014 /PA.Sda.harta waris tersebut belum tuntas yaitu adanya perbedaan pendapattentang barang (obyek) waris yang harus dibagi waris. Sedangkanobyek waris secara fisik dikuasai oleh Para Tergugat yang manaselama penguasaan tersebut hasilnya/keuntungannya tidak pernahdiberikan kepada Penggugat secara adil;10. Bahwa, Penggugat menolak tegas dalil Jawaban Para Tergugatangka 15 Pokok Perkara.

Namun demikian, upaya tersebutbelum ada kesepakatan secara tuntas karena masih adanyaperbedaan persepsi antara Penggugat dengan Para Tergugat terkaitharta waris yang harus dibagi waris.Sedangkan tentang tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tersebut telahberalasan dan berdasarkan hukum, sebab gugatan ini telahdidasarkan atas buktibukti yang sah dan otentik;12. Bahwa, Penggugat menolak tegas dalil Jawaban Para Tergugatangka 17 Pokok Perkara.

;Apabila samasama kita kupas tuntas karakteristik serta struktur dari LHPNo. 20.C/LHP/XVIILJMB/5/2016, maka sangat jelas secara terang benderang bahwaLHP No. 20.C/LHP/XVII.JMB/5/2016 tidak memenuhi beberapa syarat untukterpenuhinya suatu KTUN .; Dengan segala hormat, perkenankan Tergugat menguraikan hasil kupas tuntasatas LHP No. 20.C/LHP/XVIUI.JMB/5/2016 dimaksud: a.

;Bahwa akhirnya semakin jelaslah dari hasil kupas tuntas, kita semua akan berkesimpulanbahwa memang LHP No. 20.C/LHP/XVII.JMB/5/2016 tidak memenuhi unsur darisuatu KTUN yaitu unsur FINAL dan INDIVIDUAL, sehingga LHP No.20.C/LHP/XVUI.JMB/5/2016 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu KTUN. ;B.

Hakim memperhatikan danmempelajari jawab jinawab para pihak dan bukti yang diajukan oleh Para pihakdalam perkara ini, ternyata tanah sengketa tidak dapat dikuasai oleh PihakPenggugat karena dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat II dan orangorang lainsebagai pemilik lahan objek sengketa, sehingga sudah seharusnya pihak lainseperti AILING, YENNY, SUSY TEH, WINI dan yang lainnya sebagai pemilikjuga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini Supaya masalah tanahsengketa dapat diselesaikan secara tuntas

dan menyeluruh;Menimbang, bahwa ternyata pihak lain yang tidak diikutsertakansebagai pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat menjadi kurangpihak sebab ada pihak lain yang mengaku memiliki dan menguasai tanahsengketa tidak ikut digugat, dan apabila perkara ini dilanjutkan tanpaikutsertanya pihak lain memiliki dan menguasai tanah sebagai pihak makaperkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan akan menimbulkanpersoalan dikemudian hari pada saat dilakukan eksekusi;Menimbang, bahwa

Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2020/PN Pml Penggugat menggugat Tergugat I, dan Tergugat Ilmengenai ganti rugi perobuatan melawan hukumberdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menjadikewenangan PN;Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan perkara aquotelah terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antarakumulasi subjektif dan objektif, di mana telan digabungkanperistiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan danberdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dapat dilakukan prosespenyelesaian yang tuntas

keputusan pejabatTUN menjadi kewenangan PTUN; Penggugat menggugat Tergugat I, dan Tergugat Ilmengenai ganti rugi perobuatan melawan hukumberdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menjadikewenangan PN;Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan perkara aquotelah terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antarakumulasi subjektif dan objektif, di mana telah digabungkanperistiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan danberdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dapat dilakukan prosespenyelesaian yang tuntas

sumur gasbumi Suban4 kepada TERGUGATV sebagai daerah penghasil daritahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 470.201.515.285,98,(empat ratus tujuh puluh milyar dua ratus satu juta lima ratus lima belasribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh delapansen) adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena sampai saat 19ini Proses PENGUKURAN dan PELACAKAN TAPAL BATASPENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTARAKABUPATEN MUSI BANYUASIN dengan KABUPATEN MUSIRAWAS BELUM SELESAI atau BELUM TUNTAS

memberikan pertimbangan untukditundanya penyaluran sementara pengalokasian lifting Gas BumiSuban4 untuk Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2009,sampai ada kejelasan mengenai batas wilayah.Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untukbersamasama Departemen Dalam Negeri RI., menetapkanperencanaan peninjauan lapangan; (Vide BUKTI P22);Bahwa termyata secara FAKTA HUKUM, PerselisihanPengukuran Tapal Batas Wilayah antara Kabupaten MusiBanyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas, belum Tuntas

Bahwa dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten WayKanan sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka penyelesaian sengketayang disengketakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh. Hal ini dijelaskan olehM.Yahya Harahap dalam bukunyaberjudul Hukum Acara Perdata halaman 439 menyatakan apabila masihada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat,barulah suatu sengketadapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.6.

Pertanahan Nasional Kabupaten OKI letak tanah di Jalan LingkarSelatan Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten OganKomering llir;Hal tersebut menunjukan ketidak cermatan Majelis Hakim PengadilanNegeri Kayuagung dalam mempertimbangkan bukti T.IIIl6 berupa PetaBidang Tanah No.03/2000 tanggal 13 Juni 2000, yang Mana MajelisHakimHANYA MEMPERTIMBANGKAN SEPOTONGSEPOTONG TANPAMEMPERHATIKAN LAMPIRAN PETA BIDANG TERSEBUT YANG BERUPADAFTAR DATA YURIDIS DATA FISIK BIDANG TANAH TANGGAL 26 JUNI2000 SECARA TUNTAS

No.58/PDT/2017/PT.PLG.Tergugat Ill (Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan ilir) tidak dapatmenjelaskan secara tuntas kekeliruan penulisan dalam Peta BidangTanah No.03/2000 tanggal 13 Juni 2000dan Peta Bidang TanahNo.03/2000 tanggal 13 Juni 2000, berdasarkan alasanalasan tersebutsepatutnya Pembanding mohon pada Pengadilan Tinggi Palembang agarmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkaraperdata No / 20 / Pdt.G / 2013 / PN Kag, dan mengadili sendiri perkaraini.11.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Selaku Kepala Sub Divre Maduramembuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya :Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlahpersediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokolsebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatimtanggal 16 Juli 2014) akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru;Sdr. Ir. H.

PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura membuatSurat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya : Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlahpersediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokolsebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatimtanggal 16 Juli 2014) akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru;Hal. 24 Putusan No.66/Pid.Sus. TPK/2016/PN.SbyD. Sdr.

TPK/2016/PN.Sbytanggal 16 Juli 2014) akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru;C. Sdr. Ir. H.

Selaku Kepala Sub Divre Madura membuatSurat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya : Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlahpersediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli2014) akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidakmenimbulkan masalah baru;C. Ir. H.

PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura membuat SuratPernyataan tanggal 18 Juli 2014 , yang pada Pokoknya : Terhadap Selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlahpersediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli2014) akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru;Hal. 191 Putusan No.66/Pid.Sus. TPK/2016/PN.SbyD.

tersebut diatas para Tergugat telah pula mencabutnya dantelah memberitahukannya kepada Godang Sitorus secara lisan pada bulanNopember 2003 dan sejak itu Godang Sitorus tidak pernah lagi keberatanatas pencabutan surat Pernyataan dan Pengakuan tersebut setelah paraahliwaris Djanji Sitorus memperlihatkan buktibukti yang berkenaan dengantanah yang menjadi objek perkara sehingga para Tergugat telahmenganggap selama ini permasalahan antara Godang Sitorus denganahliwaris Djanji Sitorus telah selesai secara tuntas

Sebaliknya jika secara objektif segala sesuatutelah tuntas terjelaskan, secara kasuistik permintaan dapat ditolak.

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia;sebagai pihakyang terlibat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikansecara tuntas dan menyeluruh.Berdasarkan argumentasi hukum serta pendapat dari Ahli Hukum yangtelah didukung oleh adagium hukum dan yurisprudensiyurisprudensi tetapMahkamah Agung di atas sudah selayaknya dan sepatutunya MajelisHakim yang Terhormat menolak Gugatan a quo atau setidaknyamenyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (NietOntvankelijke verklaard).

Sehingga darialasan eksepsi tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa ada persoalan terkaitletak, luas ataupun batasbatas atas objek isi Kesepakatan perdamaian yang apabilatidak dilakukan pemeriksaan setempat maka sangat mungkin perkara a quo tidakakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yang jika hal ini terjadi makaMajelis Hakim akan dipandang tidak berdedikasi terhadap asas cepat dan biayaringan.

Atas maksud TERGUGAT tersebut PENGGUGATtidak dapat menerima jika proses nya mencicil karena PENGGUGATingin agar permasalahan ini selesai tuntas terlebin PENGGUGAT tahukemampuan financial TERGUGAT yang merupakan pemilik beberapaperusahaan yang diatas namakan orang lain;Bahwa selama proses persidangan selanjutnya setelah gugatandibacakan dimuka persidangan TERGUGAT pada agenda jawaban telahdiwakilkan oleh Kuasa Hukum dan sangat mengejutkan ternyataTERGUGAT menjadi tidak konsisten dan menolak atas semua

Seharusnya masih ada orang yang harusdiikut sertakan sebagai Para Penggugat atau Tergugat, agarsengketa tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruhYaitu PEMILIK TANAH ADAT yang tidak di tarik sebagai Pihakdalam Perkara ini yaitu dari Marga THESIA SAMAM FLE. adalahmerupakan Masyarakat adat Srit yang merupakan Pemilik Tanahadat di kampung Wermit, distrik Teminabuan Kabupaten Sorongselatan;e Bahwa gugatan Para Penggugat dapat diskualifikasi sebagaiGugatan error in Pesona karena para Penggugat