Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ; Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003,tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktutidak tertentu ; Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telahsesuai dengan aturan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa memperhatikan dari dalildalil gugatanPenggugat, dalildalil Jawaban

No. 177/G/2013/PTUNBDGmerupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputusputus, tidakdibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi,tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanyasuatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaanmusiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadiobyek perjanjian kerja waktu tertentu ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 102 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, menyatakan(1) Dalam melaksanakan hubungan

mengembangkan keterampilan, dan keahliaanya serta ikutmemajukan perusahaan dan memperjuangkan' kesejahteraananggota beserta keluarganya ; (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha danorganisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakankemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja,dan memberikan kesejahteraan pekerja/ouruh secara terbuka,demokratis dan berkeadilan :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati faktahukum yang terangkum dihubungkan dengan Undang Undang Nomor13

Maret 2020 tanpaalasan dan dasar Hukum adalah tindakan dan atau perbuatanmelawanHukum (Onrecht Matige Daad), sebagaimana yang diatur dan ditegaskandalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) UndangUndang R.I No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan :Bahwa Penggugat telah bekerja selama bertahuntahun secara terusmenerus dan tidak pernah terputus dan jenis pekerjaan bersifat menetap,maka Hubungan Kerja Tergugat dengan Penggugat adalah Hubungan KerjaMenetap sebagaimana diatur pada Pasal 60 63 UndangUndang Nomor13

atau perbuatan melawanHukum (Onrecht Matige Daad), sebagaimana yang diatur dan ditegaskanHalaman 30 dari 38Putusan Nomor 256/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdndalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) UndangUndang R.I No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa Penggugat telah bekerja selama bertahuntahun secara terusmenerus dan tidak pernah terputus dan jenis pekerjaan bersifat menetap,maka Hubungan Kerja Tergugat dengan Penggugat adalah Hubungan KerjaMenetap sebagaimana diatur pada Pasal 60 63 UndangUndang Nomor13

Andi Wahyudi), Tergugat langsung menyetujuinya tertanggal19 Maret 2020 kemudian selanjutnya dibuatlan Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 18 Maret 2020, yang mana Penggugat dan Tergugat telah sepakatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat mengundurkandirinya terhitung efektif sejak tanggal 19 Maret 2020 yang sebenarnya telahselesai, karena sesuai dengan syarat syarat dan prosedur telah dilakukansecara benar sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

,(sebagai hak ahli waris), Di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung,Kabupaten Berau, yang mencabut Surat Keputusan Nomor13/SBW/Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009;4.3. Surat Keputusan Bupati Berau (Tergugat) diberikan kepada TurutTergugat Ill dengan Nomor 23/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember2009, Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan danHal. 3 dari 110 hal. Put.

Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor13/SBW/Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan danPengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Putallak" kepada Saudara UmarAswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Suaran, KecamatanSambaiiung, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulandan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;4.

Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor13/SBW/Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan PengusahaanSarang Burung Walet Goa Putallak" kepada Saudara Umar Aswinoto (PTWalet Lindung Lestari) di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung,Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapatdiperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;4.

Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor13/SBW/Tahun 2009 tentang Pemberian lIzin Pengelolaan dan PengusahaanSarang Burung Walet "Goa Putallak" kepada saudara Umar Aswinoto (PTHal. 85 dari 110 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2012Walet Lindung Lestari) di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung,Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapatdiperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.4.

Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor13/SBW/Tahun 2009 tentang Pemberian lzin Pengelolaan danPengusahaan Sarang Burung Walet Goa Putallak" kepada Saudara UmarAswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Suaran, KecamatanSambaliung, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulandan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;4.

., yang pada intinya membatalkan akta nomor13 dan akta nomor 14 tertanggal 2 Pebruari 2006; Bahwa setelah adanya laporan polisi terhadap terdakwa pada PoldaMetro Jaya Laporan Nomor: LP/1504/111/2016/PMJ/Dit Rekrimum tanggal31 Maret 2016, lalu pada tanggal 10 Mei 2016 terdakwa bersurat kepadasaksi korban Afandi Bunnawan yang pada pokoknya terdakwa mengakuibesaran hutang kepada saksi korban berdasarkan perhitungan kembali dantelah disepakati secara tertulis pada tanggal 17 April 2015 yaitu sejumlahRp

Tribharata Sejati, Nomor 67 tanggal20 September 2016.3) 1 (Satu) bundel copy legalisir Akta kuasa nomor 14, tanggal 02Februari 2006;4) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta pernyataan dan kuasa nomor13, tanggal 02 Februari 2006;5) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta jual beli saham nomor 12,tanggal 02 Februari 2006;6) 1 (satu) lembar copy legalisir surat dari Departemen Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AdministarsiHukum Umum, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahanpemegang

Tribharata Sejati, Nomor 67 tanggal 20September 2016; 1 (Satu) bundel copy legalisir Akta kuasa nomor 14, tanggal 02Februari 2006; 1 (satu) bundel copy legalisir Akta pernyataan dan kuasa nomor13, tanggal 02 Februari 2006; 1 (satu) bundel copy legalisir Akta jual beli saham nomor 12,tanggal 02 Februari 2006; 1 (satu) lembar copy legalisir surat dari Departemen Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AdministarsiHukum Umum, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahanpemegang

Tribharata Sejati, Nomor 67 tanggal20 September 2016; 1 (Satu) bundel copy legalisir Akta kuasa nomor 14, tanggal 02Februari 2006; 1 (satu) bundel copy legalisir Akta pernyataan dan kuasa nomor13, tanggal 02 Februari 2006; 1 (Satu) bundel copy legalisir Akta jual beli saham nomor 12,tanggal 02 Februari 2006; 1 (Satu) lembar copy legalisir surat dari Departemen Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat JenderalAdministarsi Hukum Umum, perihal: penerimaan pemberitahuanperubahan pemegang

HENDRY ANAPU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal KelurahanRanomuut, Jalan Merpati Nomor 145, Lingkungan Il,Kecamatan Paaldua, Kota Manado;Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa khusus insidentilkepada: HANNY ANAPU dan JULIA MARLENY ANAPU,keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Paaldua, Jalan YosSudarso 13 Nomor 10 Lingkungan V, Kecamatan Paaldua, KotaManado, berdasarkan Penetapan Kuasa Khusus InsidentilKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor13/Pen.Kis

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi maupun Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa bukti kepemilikannya dialaskanpada: Surat wasiat dari Jacob Anapu tertanggal 15 September 1980 (BuktiTIl idem Bukti TIl.Int7); Akta ahli waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Nomor03/AK/1999 tanggal 17 Juni 1999 (Bukti T12 idem Bukti T.II.Int8); Surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 106/SKKT/201 1/XI09(Bukti T10 idem Bukti T.II.Int5) catatan Persidangan Nomor13/Pid.C/2012/PN.Amd tanggal 28 September

Tu'ah.Akan tetapi kenapa begitu Kasmomeninggal dunia gugatan inidilayangkan; 5 Bahwa dalam posita nomor 12 Para PENGGUGAT mendalilkan tanah seluas 266M2 sudah beralih ke atas nama TERGUGAT 1, hal tersebut merupakan salah besar dan hanyaisapan jempol belaka.Dan kami selaku kuasa hukkum TERGUGAT 1 mohon Para PENGGUGATuntuk membuktikan hal ini.6 Bahwa Para PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor13 Gambar Situasi tertanggal 29 Januari 1980 ,nomor 50 tahun 1980,luas 520 M2 atas namaRatun

Nomor 00025/12100616/2013Luas : 206 m, atas nama Ratun mbok Tuah.DALAM POKOK PERKARA,.o nnn 151 Bahwa Tergugat III mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang danmerupakari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara, sertaTergugat III menolak semua dalildalil Para Penggugat kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya.2 Bahwa guna memperjelas penyelesaian perkara a quo, Tergugat III jelaskan halhal sebagaiberikut:a Semula tanah obyek sengketa berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor13

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasapada tanggal 13 Maret 2019 dengan Nomor : 47/KP/Pdt/PN.S/2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSungguminasa pada tanggal 4 Februari 2019 dalam Register Nomor13

yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat menghadapKuasanya tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,dengan menunjuk Sigit Triatmojo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan NegeriSungguminasa, sebagai Mediator (Ssebagaimana Penetapan Nomor13

Berdasarkan pasal 164 ayat (3) pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentng Ketenagakerjaan, putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 37/PUUIX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang upahproses dan alasanalasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amarsebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.2.

sampai dengan Juli 2018 dengan masakerja 6 tahun dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.075.000, perbulan.Begitu pula Penggugat Il (Hepi Nopianty) mulai bekerja dengan Tergugatsejak April 2012 sampai dengan Juli 2018 dengan masa kerja 6 tahun danmenerima upah terakhir sebesar Rp.2.075.000, perbulan;Bahwa menurut para Penggugat, para Penggugat menuntut Tergugat untukmembayar pesangon 2 kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 164 ayat(3), upah proses sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor13

Kontrak perjanjian kerja antara Penggugat denganTergugat telahmelampaui ketentuan Pasal 59 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, (melebihi jangka waktu maksimal 3 tahunyang diperbolehkan oleh UndangUndang);Berdasarkan uraian tersebut pada angka 26 huruf a dan b diatas, oleh karenaPerusahaan telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Maka hubungan hukum dalam perjanjian kerja antara Penggugat denganTergugat, sesuai

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dalam hal initelah salah dalam menerapkan Ketentuan Bab Ill Pasal 42 s/d Pasal 49UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor 16 Tahun 2015 yaitu pengaturan mengenai hubungan kerjaantara Tenaga Kerja asing yang bekerja di Indonesia sebagai sebagailex specialis;Sedangkan Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Kepmenakertrans RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004sebagai Ketentuan yang bersifat umum;1.2

Pemberhentian tetap dilakukan melalui pemutusan hubungankerja (PHK) setelah karyawan yang bersangkutan terbuktimelakukan kesalahan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI)dan setelah ada putusan hakim pidana yang mempunyaikekuatan hukum tetap atau penyelesaiannya melalui lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial;Bahwa rumusan dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b Keputusan Direksi Nomor13 Tahun 2006 merupakan rangkaian unsur ketentuan yang bersifatkumulatif.

bagianlampiran angka 88 menyatakan bahwa:Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rinciankumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rinciankedua dari rincian terakhir;Bahwa dengan demikian, dalam Keputusan Direksi Nomor 13 Tahun2006 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat,Penggugat harus melaksanakan ketentuan yang telah dibuatnya.Mekanisme pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan beratharus sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 huruf b Keputusan Direksi Nomor13

Hal mana dikarenakan dasar hukumyang yang digunakan Judex Facti tidak relevan untuk diterapbkan dalamperkara a quo;Bahwa perlu diketahui, mekanisme penggunaan alasan pelanggaran beratuntuk PHK setelah adanya putusan Putusan MK yang membatalkan Pasal158 UU Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentangPutusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, Tergugat Il selaku kuasa dariTergugat telah menyerahkan uang sebagai konsekwensi untukpelaksanaan HOMOLOGASI pada Tergugat Ill kepada PENGGUGAT selaku Ketua KAPK (Komite Anggota Pengendali Koperasi) dan jugaditanda tangani oleh pengurus KAPK yang lain, yaitu uang sebagaiberikut:> Telah diserahkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000, (Dua MilyarRupiah) sebagai penyertaan untuk pelaksanaan homologasi sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor13/PDT.SOS.PKPU/2016

bangunan milik Sanca, tanah danbangunan milik Faturohman, tanah tanahdan bangunan milik Masrol, tanah tanah danbangunan milik Yatni, tanah tanah danHalaman 14 dari 59 Putusan Nomor 156/Padt/2019/PT SMG.bangunan milik Tri, tanah dan bangunan milikSumiyati;* sebelah barat : tanah dan bangunan milik Reti, tanah danbangunan milik Kasmijan, tanah danbangunan Darti, tanah dan bangunan milikSuwarni;agar dapat dijual oleh Penggugat guna memenuhi proses homologasisebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor13

Bahwa jika Penggugat mendalilkan yang menjadi Perjanjian Pokok dalamgugatannya pertanggal 2 Mei 2018 salah satunya adalah berkenaan denganPutusan Homologasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Niaga Nomor13/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Smg.

, Tergugat II selaku kuasa dari Tergugat telah menyerahkan uangsebagai konsekwensi untuk pelaksanaan HOMOLOGASI pada Tergugat Illkepada PENGGUGAT selaku Ketua KAPK (Komite Anggota PengendaiiHalaman 50 dari 59 Putusan Nomor 156/Padt/2019/PT SMG.Koperasi) dan juga ditanda tangani oleh pengurus KAPK yang lain, yaituuang sebagai berikut:> Telah diserahkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000, (Dua MilyarRupiah) sebagai penyertaan untuk pelaksanaan homologasi sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor13

Membebankan Terdakwa, membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwatelah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor13/Akta.Pid B/2021/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjbtanggal 4 Maret

2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sahkepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 13/Akta/Pid.B/2021/PN Tjb tertanggal 12 Maret 2021 yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai;Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT MdnMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor13/Akta.Pid B/2021/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTanjung

Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut Hukum jikaPengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulumenetapakan Tergugat telah terbukti dan sah dan menyakinkanmelakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Penggugatsebagai pekerja tetap berdasarkan Pasal 66 UndangUndang Nomor13 Ketenagakerjaan;9.

Hubungan Kerjasecara sepihak bukan karena adanya kesalahan dari Penggugat danPenggugat dalam hal ini telah menimbulkan kerugian yang sangatbesar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berartikehilangan penghasilan, oleh karena itu pantas dan layak menuruthukum Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untukmembayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat(2),Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3), danuang pengganti hak sesuai pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13

pengadilandan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrialyang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap, Pasal 151 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangberbunyi, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja pekerja/ouruh setelah memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian hubungan industrial, Pasal 152 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Putusan Nomor 809 kK/Pat.SusPHI/2016Ketenagakerjaan yang berbunyi Perjanjian kerja berakhir apabilaadanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembagapenyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatanhukum yang bersifat tetap., Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunti, dalam halperundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja pekerja/ouruh

Bahwa Judex Facti Telah Salah dalam Menerapkan Hukum atau TidakMenerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya TentangBerakhirnya Masa Kerja Termohon Kasasi;2.1.2.2.2.3.Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat olehPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tersebut berpedoman kepadaketentuan Pasal 52 ayat (1) Undangundang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak,kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanyapekerjaan yang diperjanjikan,

uang penggantian atas biayaatau ongkos pulang untuk pekerja/ouruh dan keluarganyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) huruf b Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sebab uangpenggantian atas biaya atau ongkos pulang tersebut sudah termasukke dalam komponen pengupahan yang diterima oleh Termohon Kasasisetiap bulannya sehingga tidak perlu lagi dimasukkan sebagaikompensasi atas uang penggantian sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 162 ayat (1) Undangundang Ketenagakerjaan Nomor13

tercapainya kesepakatan dalam perundingan Mediasi, makapada Oktober 2018 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telahmengeluarkan ANJURAN, yang mana dalam Anjuran tersebut tidaksesuai dengan harapan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalamPasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali, ketentuan pasal 156ayat 2 uang perhargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156ayat 3 uang penggantian sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU Nomor13

dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), maka Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara, namun oleh karena pada gugatanPenggugat diketahui nilainya dibawah Rp150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undangundang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biayaperkara dibebankan kepada Negara yang nilainya sebagaimanadicantumkan dalam Amar Putusan;Memperhatikan ketentuankentuan dalam HIR, UndangUndang Nomor13

1988 yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjekhukum dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai /egal standingmengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi aktaotentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenaitu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13

Tahun 1985, namun karena tidak ditunjukkan aslinya bukti tersebutmerupakan bukti permulaan, sedangkan Termohon tidak membantah,maka bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sempurna;Menimbang, bahwa dari bukti P.3 merupakan fotokopi dari aktaotentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenaitu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyaikekuatan bukti yang sempurna ;Menimbang

Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2016mengandung unsur kekhilafan atau bukan kesalahanTermohon PK sehingga Termohon PK berhak atasPengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1)huruf a KUP;Bahwa alasan Pemohon PK menerbitkan STP tersebutialah karena Termohon PK tidak membuat Faktur Pajakpada saat menyampaikan tagihan kepada BendaharaPemerintah sebagai pemungut PPN untuk Masa PajakSeptember 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor13/PJ/2010 tentang

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor13/Pj/2010 tentang Bentuk, Ukuran, ProsedurPemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata CaraPengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan AtauPenggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajakdengan jelas mengatur bahwa:Pasal 2 ayat (1) huruf d mengatur bahwa:Faktur Pajak harus dibuat pada:h. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak;Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2016i.

Berkas Perkara (/Inzage)yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang, yangmenyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada:Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah, pada tanggal 9 Maret2018, dan Kuasa Terbanding semula terbantah, pada tanggal 12 Maret 2018;bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dania/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hariberikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor13

bantahan para pembantah untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembandingsemula Para Pembantah, kuasa Terbanding semula Terbantah telahmenyampaikan Kontra Memori bandingnya pada tanggal 22 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 22 Maret2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Bahwa Terbanding semula Terbantah sependapat dan setuju dengan putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Februari 2018 nomor13

pembandingsemula Pembantah dan Terbanding semula Terbantah di atas dianggap telahtermaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksadengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari BeritaAcara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, Suratsurat bukti dan keterangansaksisaksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Februari 2018 nomor13

memuat dan menguraikan secaratepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusantersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, karenanyapertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkatbanding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,putusan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 21,Februari 2018 Nomor13

HARTINI SJUARIFUDIN. dan membatalkan putusanMahkamah Agung No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13 Maret 2006 dan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor93/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 04 September 2003, dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13/Plw/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 02 Juni 2003 serta Mahkamah Agungakan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembaliberada

No. 13 K/TUN/2004tanggal 13 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 93/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 04 September 2003,dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13/Plw/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 02 Juni 2003 ;MENGADILI KEMBALI: Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ParaPelawan/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13Maret 2006 jo.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13/PLW/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 2 Juni 2003 ;Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan I/TErmohon PK dan Eksepsi TerlawanIIVTermohon PK Ill untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;2. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;3.