Ditemukan 21151 data
16 — 14
untukmaksud tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus memintadispensasi kepada Pengadilan ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tuaCalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
13 — 9
agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten TapanuliTengah, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksi Penggugat;Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan suratsurat lain;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis,yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Register Nomor5
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid/2016Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umumberdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkatkasasi dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor5
35 — 4
Penuntut Umum sejak tanggal 7Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengantanggal 24 Januari 2017;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampaidengan tanggal 10 Februari 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 11Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi PenasihatPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor5
49 — 25
No 341/Pdt.P/2020/PA.SwwMenimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuacalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalipermohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohonyang diberi tanda
47 — 12
Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in judicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak(legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuacalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
9 — 8
kedua belah pihak telah merestui rencanapernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencanapernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon dan Pemohon II hendakmendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B089/Kua.16.04.4/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020 menolak denganalasan anak Pemohon dan Pemohon II masih belum cukup umur;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor5
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 5 (1) Mahkamah Agung dalamtingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilanpengadilandari semua lingkungan peradilan karena;a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c.
68 — 21
eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu secarahukum harus ditolak, dengan dasar pertimbangan yang utamanya dan pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusana quo, maka untuk menguji eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa, MajelisHakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya mengandung kaedahhukum bahwa Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor5
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sabang sampai putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap;6 Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini sebesarRp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PDT/2009/PT BNA tanggal 31 Maret 2009 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 25 Agustus 2008, Nomor5
11 — 3
ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019,Pemohon merupakan' pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehinggaPemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon Suami dan orang tua/ walicalon istri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
17 — 3
perundangundangan yang berlaku, oleh karenanyaPemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengancalon istrinya;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemberian izin dispensasi kawin ini,maka hakim telah meminta keterangan dari Pemohon dan Pemohon II selaku orangtua dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, juga telah meminta keterangandari calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami, hal manatelah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) PERMA nomor5
8 — 2
Pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 3 bulan 2019, Pemohon merupakanpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio)sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukanpermohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ walicalon istri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
14 — 1
Redaksi Rp5.000,00Halaman 19 dari 20 putusan Nomor5. Meterai Rp6.000,00Jumlah Rp336.000,00( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah )Halaman 20 dari 20 putusan Nomor
12 — 1
perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agaranak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemberian izin dispensasi kawin ini,maka hakim telah meminta keterangan dari Pemohon dan Pemohon II selaku orangtua dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, juga telah meminta keterangandari calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami, hal manatelah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) PERMA nomor5
8 — 1
Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Hal. 9 dari 16 Hal.
16 — 2
Pasal 7 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 4 bulan 2019, Pemohonmerupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi inyudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukanpermohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ walicalon istri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
9 — 7
ketentuan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(persona standi in yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing)untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuacalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
9 — 7
maksudtersebut;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus memintadispensasi kepada Pengadilan ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tuaCalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
9 — 11
Nomor. 391/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 10 dari 16 Haldengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus memintadispensasi kepada Pengadilan ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tuaCalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan alat