diimbangi prestasi DAFTAR 1ANGGARAN BIAYA PENGAWASAN DAN REALISASINYAvA PAGU ANGGARAN REALISASI SISA PAGU(RP) ANGGARAN (Rp) ANGGARAN (Rp)2015 2.320.000.000,00 1.190.800.000,00 1.129.200.000,002016 3.001.050.000,00 2.504.850.000,00 496.200.000,002017 2.107.280.000,00 2.106.100.000,00 1.180.000,00Total 7.428.330.000,00 5.801.750.000,00 1.626.580.000,00 Realisasi anggaran biaya pengawasan sebagaimana daftar 1 diatastelah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Perda APBD,Peraturan Bupati Tentang Standar

Sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 InspekturBojonegoro telah menerima delegasi dari Bupati Bojonegoro yaitukewewenang untuk menetapkan besaran Biaya KhususPemeriksaan/Pengawasan sesuai dengan anggaran dana yang tersedia,pelimpahan wewenang tersebut tertuang di dalam Peraturan BupatiNomor :1) Nomor 48 tahun 2014 tentang Standar Belanja Umum tahun 2015Pasal 332) Nomor 36 tahun 2015 tentang Standar Belanja Umum tahun 2016Pasal 323) Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Belanja Umum tahun

2017Pasal 3345, Bahwa Ayat(2) dari Perbup tentang standar belanja umum tersebutmenyatakan bahwa Satuan biaya khusus pemeriksaan/pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya menyesuaikan dengananggaran dana yang tersedia dan ditetapbkan dengan KeputusanInspektur46.

anggaran2016 tanggal 29 Januari 2016 tidak ada unsur penyalahgunaanwewenang, akan tetapi telah ditemukan berbagai penyimpangan yangdilakukan oleh Tersangka dalam hal ini Pemohon selaku KepalaInspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan kewenangannyadimana Pemohon dalam menyusun anggaran belanja biaya khususpemeriksaan/pengawasan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampaidengan 2017 tidak didukung analisis satuan biaya, dan tidak mengacupada standar

Sby tanggal 18Mei 2018, diberi tanda P6;Foto copy UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan, diberi tanda P7;Foto copy Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar BiayaUmum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,diberi tanda P8;Foto copy Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar BiayaUmum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,diberi tanda P9;Foto copyPeraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar BiayaUmum di

PANEN RAYA ABADI denganmelakukan pengecekkan FakturFaktur Piutang Bulan Desember PerTanggal 27 Desember 2018 Tim AUDIT INTERNAL yang dilakukan perTriwulan (3 Bulan) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan InternalCV. PANEN RAYA ABADI yang mengharuskan Tim Audit merencanakandan melaksanakan Audit agar memperoleh Aktivitas Arus Kas dan Piutangdagang dari salah satu material untuk melakukan pemeriksaan keuanganCV.

PANEN RAYAABADI dengan melakukan pengecekkan FakturFaktur Piutang BulanDesember Per Tanggal 27 Desember 2018 Tim AUDIT INTERNAL yangdilakukan per Triwulan (3 Bulan) berdasarkan standar auditing yangditetapkan Internal CV. PANEN RAYA ABADI yang mengharuskan TimAudit merencanakan dan melaksanakan Audit agar memperolehAktivitas Arus Kas dan Piutang dagang dari salah satu material untukmelakukan pemeriksaan keuangan CV.

PANEN RAYA ABADI dengan melakukanpengecekkan FakturFaktur Piutang Bulan Desember Per Tanggal 27Desember 2018 Tim AUDIT INTERNAL yang dilakukan per Triwulan (3Bulan) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Internal CV.PANEN RAYA ABADI yang mengharuskan Tim Audit merencanakandan melaksanakan Audit agar memperoleh Aktivitas Arus Kas danPiutang dagang dari salah satu material untuk melakukan pemeriksaankeuangan CV.

PANEN RAYA ABADI denganmelakukan pengecekkan FakturFaktur Piutang Bulan Desember PerTanggal 27 Desember 2018 Tim AUDIT INTERNAL yang dilakukan perTriwulan (3 Bulan) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan InternalCV. PANEN RAYA ABADI yang mengharuskan Tim Auditmerencanakan dan melaksanakan Audit agar memperoleh Aktivitas ArusKas dan Piutang dagang dari salah satu material untuk melakukanpemeriksaan keuangan CV.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Yatin Bin Marjuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama.1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000,00

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah blok kupon togel yang telah berisikan angka-angka tebakan, 1 buah pulpen merek standar warna biru dan 1 rekap togel yang berisikan angka-angka tebakan yang telah dibeli oleh orang lain kepada terdakwa ;Dirampas untuk dimusnahkan ;- uang tunai sebesar Rp.160.000.-Dirampas untuk Negara ; 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

sengajamemberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judisebagaimana dalam dakwaan Primair ;Menghukum Terdakwa BREMA SEMBIRING oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa : (satu) buah blok kupon togel yang telah berisikan angkaangka tebakan, 1 buahpulpen merek standar

Pdt.G/2019/PA.JprJufian (umur 3 tahun 6 bulan) adalah anak yang lahir dalam perkawinanPemohon dan Termohon dan belum berumur 12 tahun;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam halpemeliharaan anak selain aspek normatif, maka yang harus dijadikanstandart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi asas kemaslahatanterbaik bagi anak baik untuk masa kini dan kepentingan masa depannya yangharus dikedepankan;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dankomprehensif ukuran atau standar

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsipprinsipHalaman 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpryang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakninon diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadappendapat anak;Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbanganhukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan

Sebaliknya berdasarkan fakta di persidangan, pada diriPemohon tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaranatau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yangtelah disebutkan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yangdemikian, maka tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon dinilaitelah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menampakkankesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnyatersebut

istrinya tersebutsungguhsungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujul tanpa paksaanatau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin; Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmendan iktikad Sungguhsungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anakPemohon dan calon istrinya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitar pundapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap umur anakPemohon yang masih di bawah standar

Dan untuk melaksanakan perintahperkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (muqayyad) oleh suatu ataubeberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (al baah) dalamberbagai dimensinya;Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usiakawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagaisebuah tema pokok syariat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal inihakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatasdalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kKematangan pendidikandan mental, kesehatan, dan kesungguhsungguhan dari kedua belah pihakdalam standar yang proporsional;Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diaturdalam UndangUndang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalamrangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi

Cluring, Kab.Banyuwangi atau setidaktidaknya pada tempat lainya yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa danmengadili, terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3.

Bahwa saksimenjelaskan terdakwa memiliki dan menyimpan, mengedarkan sediaanfarmasi berupa obat yang tidak sesuai standar penggunaanya tersebutdan tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untukpenelitian ilmu pengetahuan. Bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang disita dariterdakwa dengan kesimpulan sebagaimana dalam Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal PolriPusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang SurabayaNo.

Bahwa saksimenjelaskan terdakwa memiliki dan menyimpan, mengedarkan sediaanfarmasi berupa obat yang tidak sesuai standar penggunaanya tersebutdan tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untukpenelitian ilmu pengetahuan.Bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang disita dariterdakwa dengan kesimpulan sebagaimana dalam Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal PolriPusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang SurabayaNo.

Bahwa semua karyawan dikasih kepercayaan .Bahwa gaji tergantung prosentase ada standar Drop.ratarata gaji setiap bulan sekitarRp.1000.000, s/d Rp.1.500.000, ada potongan setiap motor . Bahwa awal tahu kalau terdakwa memakai uang Kantor ada Nasabah yang komplin. Bahwa betul barang bukti milik terdakwa . Bahwa secara pribadi saksi mau memaafkan terdakwa tapi terdakwa tetap dihukum sesuaidengan perbuatannya .Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamembenarkan;Saksi 2.

Bahwa Semua karyawan dikasih kepercayaan .Bahwa Gaji tergantung prosentase ada standar Drop.ratarata gaji setiap bulan sekitarRp.1000.000, s/d Rp.1.500.000, ada potongan sepeda motor . Bahwa awal tahu kalau terdakwa memakai uang kantor ada Nasabah yang komplin.Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamembenarkan;Saksi 3.

Bahwa gaji tergantung prosentase ada standar Drop.ratarata gaji setiap bulan sekitarRp.1000.000, s/d Rp.1.500.000, ada potongan sepida motor .

orang yang mengasuh anaktersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dantercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad, atau punya penyakit menularatau sakit ingatan, maka akan mendatangkan mafsadat dan madiarat bagianak, oleh karena itu tidak sematamata berpijak pada aspek normatif belakakarena dengan demikian Hakim menjadi corong undangundang;Putusan Nomor 288/Pat.G/2016/PA.Sgt. hal. 16 dari 19 hal.Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukummengenai indikator standar

nilai dalam menentukan hak asuh anak, makapenerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugatyang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang personalityPenggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkanalat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalam proses persidangan tidakditemukan fakta Penggugat atau Tergugat mempuyai aspek personalitysebagaimana alur pertimbangan diatas

;Menimbang, bahwa dengan demikian acuan penerapannya haruskembali pada ketentuan dasar atau asal yang bersifat normatif yakni hak asuhanak yang belum mumayyiz hak ibunya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu dari dua anak yang bernamaANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Maret 2010, dan ANAK KEDUA, lahirtanggal 15 Januari 2012, tidak terbukti mempuyai kepribadian yangbertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana pertimbangandi atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas

Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98Ayat (2) dan ayat (8) , perobuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :e Bahwa mulanya saksi Vivin Mujianto dan saksi Yudi lvan mendapatkaninformasi dari

Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang tepat dan sesuaidengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatanTerdakwa melanggar ketentuan Pasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsurunsur sebagai berikut:e Setiap orang;e Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atastelah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasukniaga gas bumi melalui pipa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yangdisubsidi Pemerintah (Bahan Bakar Minyak Tertentu) adalah bahan bakar yang berasaldan / atau diolah dari minyak bumi dengan dengan jenis, standar, dan mutu(spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyakyang tidak

disubsidi (Non Subsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolahdari minyak bumi dengan dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), volume dankonsumen yang telah ditentukan dengan harga yang sesuai dengan pasaran dunia (tanpadibantu oleh pemerintah);Menimbang, bahwa adapun BBM yang disubsidi pemerintah adalah minyakpremium (bensin), kerosine (minyak tanah) dan solar.

wilayah Sibolga untukminyak tanah tidak disubsidi;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut minyak tanah yang dibeli olehTerdakwa dari Martinus Laoli dan Suhartono Harefa yang keduanya berada di Nias danminyak tanah diperoleh dari Nias, dengan sumber modal dari Saksi Arjon Situmeangadalah minyak tanah yang bersubsidi dengan diangkut dengan menggunakan truck colddiesel ke tangkahan babi merupakan alat angkut yang tidak terdaftar dan minyak tanahtersebut dimasukkan kedalam drum yang tidak memenuhi standar

., penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi, dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yg ditetapkan oleh PeraturanPemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa derrgart cardcara sebagaiberikut : Tanpa ijin dari yang berwenang Terdakwa telah mengedarkan Pil warna kuningjenis Dexstrometrophan dan Pil warna putih jenis Trihexipenydhil kepadamasyarakat secara bebas yang kebanyakan dijual kepada temantemannya ygdilakukan terdakwa di wilayah Kab.Probolinggo

PenuntutUmum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Saksi AINUL HAQ (POLRI)Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi atau obat kesehatan tidak memiiiki jinedar atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar

daridinas kesehatan melainkan atas kehendak tersangka sendiri;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;2.Saksi MAHERNAWAN EKA PRAYOGA (POLRI)Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi atau obat kesehatan tidak memiiliki jinedar atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar

terdakwa ARIES DWI SETYO Alias PO Bin WIWIK ARIFIN pada hariSabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknyatidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumahnya Desa Jongbiru KecamatanGampengrejo Kab Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili,yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Ad.l.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu.

KadubangbanKelurahan Pasangrahan Kelurahan Pasangrahan Kecamatan Pabuaran seringdijadikan transaksi obatobatan yang tanpa memenuhi standar dan persyaratankeamanan serta tidak memiliki ijin edar, atas informasi tersebut selanjutnyasaksi JOKO HARI.

Kadubangban Kelurahan Pasangrahan KecamatanPabuaran Kabupaten serang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Pada mulanya terdakwa sedang

Kadubangban Kelurahan Pasangrahan Kelurahan PasangrahanKecamatan Pabuaran sering dijadikan transaksi obatobatan yang tanpamemenuhi standar dan persyaratan keamanan serta tidak memiliki ijinedar.Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya saksi langsungmendatangi tempat kejadian perkara, sesampainya di lokasi melihatterdakwa dengan gerakgerik yang sangat mencurigakan yang sedangberada didalam toko kosmetik miliknya.Bahwa benar selanjutnya menghampiri terdakwa kemudian melakukanpenangkapan dan

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Pengundian nomornomor togel berasal dari Singapura dan Hongkong;Pada waktu penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan barang buktiberupa: 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe E63 warna merah denganHalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sdanomor: 082142605110, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengannomor 082139156815 semuanya berisi nomor nomor tombokan judi togel;13 (tiga belas) lembar kertas rekapan berisi tulisan tombokan judi togel; 1(satu) buah bolpoin merk standar

Selain itu Terdakwa juga menerima nomornomor tombokan dari para penombok beserta uang tombokannya secaralangsung;Pada waktu penangkapan Terdakwa, Saksi Anggota Polisi menemukanbarang bukti berupa: 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe E63 warna merahdengan nomor: 082142605110, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitamdengan nomor 082139156815 semuanya berisi nomor nomor tombokanjudi togel; 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan berisi tulisan tombokanjudi togel; 1 (Satu) buah bolpoin merk standar warna hitam

Terdakwa juga menerima nomornomor tombokan dari parapenombok beserta uang tombokannya secara langsung;Pada waktu penangkapan Terdakwa, Saksi Anggota Polisi menemukanbarang bukti berupa: 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe E63 warna merahdengan nomor: 082142605110, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitamdengan nomor 082139156815 semuanya berisi nomor nomor tombokan juditogel; 13 (tiga belas) lembar kertas rekapan berisi tulisan tombokan judi togel; 1(satu) buah bolpoin merk standar warna hitam, dan uang

MUSTAKIM BIN MUSLIM dan terdakwa 2.KHOIRUL HANAFI BIN ADENIN pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekirapukul 09.30 wib. atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktobertahun 2014 bertempat dijalan Raya GresikTuban depan Mako Polsek BrondongKecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLamongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan peraturan pemerintah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim Majelis akanmenghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan antaralain:e Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 09.30wib bertempat dijalan Raya GresikTuban tepatnya didepan Mako

tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,dihubungkan dengan ketentuan pasal 98 ayat (2) dan (8), nyatanyata paraterdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obatobatan atau para terdakwatidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengolah dan mengedarkansediaan farmasi.Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya menyadaribahwa para terdakwa tidak berwenang dan tidak punya ijin untuk mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

Al Huda RT. 02 RW. 02Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksiSULISTYAWAN dan saksi

dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ;Mengingat, pasal 196 UndangUndang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, serta Undang undang No. 8 Tahun 1981 :MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Als GRANDONG Bin MUJIANTO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : * DENGANSENGAJA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKANPEKERJAAN KEFARMASIAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR

. danSaksi Kurniawan Hendratno, SH. petugas dari Petugas Kepolisian Ditreskrimsus PoldaJateng datang sebagai pembeli di konter handphone DRAGON CELLULER milik SaksiWidi Widiyanto, telah menemukan handphonehandphone antara lain handphone merekNokia N100, Nokia C1, dan Nokia 2700 non garansi yang tidak dilengkapi dengan labelPostel / SDPPI dan juga tidak dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansidalam bahasa Indonesia, karena handphone yang diperdagangan tersebut tidak sesuaidengan standar

danSaksi Kurniawan Hendratno, SH. petugas dari Petugas Kepolisian Ditreskrimsus PoldaJateng datang sebagai pembeli di konter handphone DRAGON CELLULER milik Saksi WidiWidiyanto, telah menemukan handphonehandphone antara lain handphone merek NokiaN100, Nokia C1, dan Nokia 2700 non garansi tidak dilengkapi dengan label Postel / SDPPIPage 4 of 13dan juga tidak dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasaIndonesia, karena handphone yang diperdagangan tersebut tidak sesuai dengan standar

Raya Raya KudusPurwodadi, Klambu, Kabupaten, Grobogan Purwodadi,unsur ini terpenuhi.Page 11 of 13 Unsur Yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan, dan / ataudigunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratanteknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku :Bahwa Terdakwa ERNI telah menjual / memperdagangkan HP Nokia berbagai type(rekondisi) yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratan & ketentuan perundang undangankepada Saksi

No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanmenyebutkan Tenaga kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yangdimiliki harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanankesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur olehOrganisasi Profesi.Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangansaksisaksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa padahari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 09.30 WIB

pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barangmilik Negara di Tempat pelaksanaan kegiatan , pembukuan danHal 9 dari 25 Putusan No. 90/G/2012/PTUNBDGtata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadapperhitungan perhitungan surat surat , bukti bukti rekeningKoran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitandengan penggelolaan keuanganMenetapkan jenis dokumen , data serta informasi mengenaipenggelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wayjibdisampaikan kepada BPK ;Menetapkan standar

pemeriksaan keuangan Negara setelahkonsultasi dengan Pemerintahan Pusat/ Pemerintahan Daerahyang wajib digunakan dalam pemeriksaan penggelolaan dantanggung jawab keuanganMenetapkan kode etik pemeriksaan penggelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara ;Menggunakan tenaga ahli dan /atau tenaga pemeriksaan di luarBPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK ;Membina jabatan fungsional Pemeriksa ;Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahanMemberi pertimbangan atas rancangan system pengendalianintern

Provinsi Jawa Barat Nomor : 047/PNTPMK.A/KIJBR/IX/2012 tanggal 13 September 2012P 4:Foto copy Sesuai dengan asliUndang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BadanPemeriksa Keuangan ;P 5:Foto copy Sesuai dengan asliUndang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik ;P6 Foto copy Sesuai dengan asliPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Ja8a;P7 Foto copy Sesuai dengan asliPeraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar