APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratusempat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaan;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaanBahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwapelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboraturium Bahasa di 21 SMP diKab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa Asri Komsani, SIP, M.Si Als Asri Bin M. Rasidi,terdakwa Zainal Arifin, M.Pd.

50 (lima puluh) kep/sumbu; 1 (satu) kaleng cat aluminium; 6 (enam) buah pipa sumbu warna putih; 5 (lima) buah pipa sumbu warna merah; 3 (tiga) buah pipa sumbu warna merah jambu; 1 (satu) buah pipa besar; 3 (tiga) ons serbuk mesiu; 1 (satu) karung botol kosong; 1 (satu) karung serbuk;Dimusnahkan; Dokumen yang terdiri dari Bukti Pencatatan Kapal Perikanan No. 523.2/0775-BPKP

ASEP ROHMAT hanya menerimadana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,* Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Barat Nomor: SR601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014,Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran BantuanKeuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI danSMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan

Pemerintah Kota Bekasi sebesar kurang lebih Rp.185.780.000, (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.183.100.000, (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun

ASEP ROHMAT hanyamenerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Barat Nomor: SR601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014,Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran BantuanKeuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI danSMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan

ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Baratsebesar Rp. 183.100.000, (seratus delapan puluh tiga juta seratus riburupiah) atau setidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3jo.pasal 18 Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Baratsebesar Rp. 65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapanpuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaan;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaanBahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa terdakwa Drs.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa Drs. Sudirman Bin M.

Rp.82.969.800, (delapan puluhdua juta sembilan ratus enam puluh sembilan riobu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR64/PW02/5/2014 tanggal 02 Juli 2014.momen Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

Cane (Median) 7 3.850.000 968.000Jumlah 35.420.000 8.905.600 Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atausetidaktidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal iniPemerintah Kabupaten Karo yaitu sebesar Rp. 135.877.500,00 (seratus tigapuluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan LaporanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Rp.82.969.800, (delapan puluhdua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR64/PW02/5/2014 tanggal 02 Juli 2014 ;erence nnne= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

DJANAKA RADJI, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, denganJabatan sebagai ketua team ;Bahwa ahli bertugas sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;Bahwa untuk melakukan Audit pada keuangan Negara, atas pengadaanlampu jalan di Berastagi dan Kabanjahe ;Bahwa pengadaan lampu jalan dilakukan pada tahun 2012 ;Bahwa pertama dilakukan pemapaaran, lalu disimpulkan dan unsurunsurnya telah terpenuhi ;Bahwa penyimpangannya

;Bahwa penyebab terjadinya kerugian adalah karena kelalaian sebagaipengawasan ;Bahwa tidak wajar pagu kontrak tersebut tidak dibayarkan ;Bahwa berdasarkan semua dokumendokumen yang ada kamiperbandingkan semua ;Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian ;Bahwa sertifikat itu diberikan oleh BPKP dari pusat ;Bahwa BPKP juga berhak melakukan pemeriksaan kerugian Negara,karena di dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,kemudian No. 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,109disitu

Bahwa diskresi yang dilakukan Bupati Kendal saatpemberian bantuan sosial telah memenuhi tujuansebagai belanja untuk terjaminnya kelangsunganpemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat,sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (2)PP Nomor 58 Tahun 2005, yang dibuktikan denganpenilaian/audit BPKP bahwa semua bantuan sosialmemang diterima oleh pihak yang berhak merupakansalah satu penilaian tidak adanya unsur melawanhukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bahwa tindakan Bupati Kendal tidak dapat serta mertadianggap sebagai penyimpangan karena pemberianbantuan telah memenuhi unsur formalitasnya untukpertanggungjawaban dan telah dilaksanakan perbaikandan pengendalian oleh administrasi negara denganmenerbitkan keputusan dasar atas pemberian bantuansosial, sedangkan pemberian bantuan sosial tersebutsebagai suatu diskresi juga ternyata tidak ditemukanunsur menguntungkan diri sendiri, karena sesuaidengan penilaian BPKP telah diterima oleh pihak yangberhak

Menurut keterangan Ahli BPKP NUGROHO SRIDANARDONO, Ak, M.Ec, Dev yang diajukan oleh Sadr.Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menyatakanbahwa: didalam Peraturan Bupati tersebut tidak ada aturanmengenai sanksi pidana apabila penyerahan bantuandilakukan secara tunai.

ABD RAHMANmenyatakan bahwa: tidak ada instruksi dari Terdakwauntuk membagibagikan bantuan dan tidak ada perintah dariTerdakwa untuk memasukan namanama para penerimabantuan.Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, para penerima Bantuan Sosial (BANSOS)sebagaimana tertera didalam Daftar Lampiran SuratKeputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tanggal 15 April2010 adalah para penerima yang telah melalui prosesverifikasi oleh TIM PENGKAuI pada Bagian Kesra;Bahwa menurut Ahli BPKP NUGROHO

yangtotalnya sebesar Rp1.274.260.000,00Bahwa permohonan/proposal untuk mendapatkan bantuansemuanya bermuara di Bagian Kesra karena yang meneliti,mengkaji dan memverifikasi adalah TIM PENGKAuJI dariBagian Kesra dibawah tanggung jawab KABAG KESRA;Bahwa para penerima Bantuan Sosial (BANSOS)sebagaimana tertera didalam Daftar Lampiran SuratKeputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tanggal 15 April 2010adalah para penerima yang telah melalui proses verifikasi olehTIM PENGKAudI pada Bagian Kesra;Bahwa menurut Ahli BPKP

MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT.TRIARMILLA PARKASA dan KASPUL ANWAR selaku Direktur CV.MARGA JAYA telah memperkaya diri sendiri atau korporasi sebesar Rp.15.363.145.765,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh tiga jutaseratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah)sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP PerwakilanProvinsi Kalimantan Selatan dengan perincian sebagai berikut: Lambung MangkuratBanjarmasin Tahun Anggaran2011 dengan Surat PerjanjianPemborongan

perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dantelah mengikuti pelatinan diantaranya : Program Internal Control and AuditBank Internasional Indonesia Jakarta di Divisi Pengawasan Intern BIlJakarta, Pembentukan Auditor Terampil di Pusat Pendidikan dan PelatihanPengawasan BPKP, Pembentukan Auditor Ahli di Pusat Pendidikan danPelatihan Pengawasan BPKP.Pembentukan Auditor Muda di PusatPendidikan dan Pelatinan Pengawasan BPKP, Pengadaan Barang dan JasaPemerintah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara,

Audit Investig atifpada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Audit Forensikpada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, SistemPengendalian Intern Pemerintah pada Pusdiklatwas BPKP, dan FraudControl Plan pada Pusdiklatwas BPKP sedangkan untuk Sertifikasi Keahliandiantaranya : Sertifikat Auditor Terampil dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, Sertifikat Auditor Ahli dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, Sertifikat Auditor Muda dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan

Halaman 233 dari 354Jakarta (19951996), Staf Keuangan pada PT Buana Bintang Bayu CabangMedan (19971998), Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (20002004),Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara (20042011), Perwakilan BPKPProvinsi Kalimantan Selatan (2011sekarang).

Provinsi Kalimantan bahwa adanya kerugian Negarasebagaimana perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)Propinsi Kalimntan Selatan sebesar Rp. 15.363.145.765, (lima belas milyar tiga ratusenam puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh limarupiah) yang dilakukan oleh :1.

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara atas penggunaananggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan pada Setda Kabupaten OKUTahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuatoleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.wonn Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugiannegara atas penggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan padaSetda Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012, tanggal 13Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

) tidak diberikan wewenang untuk itu;Menimbang, menanggapi nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebutbahwa kewenangan BPKP dan BPK masingmasing telah diatur secara jelas dalamperaturan perundangundangan, yaitu BPKP diatur dalam Keppres No. 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 :BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakuPasal 1 angka 4 PP No. 60 Tahun 2008 :Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada

menemukan adanyakerugian keuangan Negara sebagaimana keterangan ahli BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Selatan sebanyak Rp.3.005.841.420,11 ( Tiga Milyar limajuta delapan ratusempat puluh satu ribu empat ratus duapuluh rupiah sebelas sen), namun tidak serta mertadapat dibebankan kepada Terdakwa untuk dijatuhi hukuman berupa pembayaran uangpengganti kerugian keuangan Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 hururf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Hukuman tambahan berupa pembayaran uang

juta rupiah);Muslih +Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);Pengamanan proyek Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah);Setiabudi Rp. 531.210.400,00(lima ratus tiga puluh satu juta duaratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MMbersamasama SETIABUDI, telah merugikan keuangan negara sebesaroa fF oORp. 746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratussepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungankerugian keuangan negara oleh BPKP

sepuluh juta rupiah);Muslih Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);Pengamanan proyek Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah);Setiabudi Rp. 531.210.400,00(lima ratus tiga puluh satu juta duao ol ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MMbersamasama SETIABUDI, telah merugikan keuangan negara sebesarRp. 746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratussepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungankerugian keuangan negara oleh BPKP

MutiaraAbadi tanpa melakukan pemeriksaan secara teliti barang yang terpasangyaitu lift yang seharusnya dipasang adalah merek Fuji ex Japan bukanmerek Fuji ex China, dan lift tersebut langsung dioperasikan tanpa ijindari Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkanpemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator, sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkankerugian kKeuangan negara sesuai keterangan Ahli Auditor BPKP

MUTIARA ABADI (sudah diputus Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) merugikan keuangannegara dalam anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 761.858.200, dananggaran tahun 2008 sebesar Rp. 746.210.400,sehingga jumlahseluruhnya sebesar Rp. 1.508.068.600, (satu milyar lima ratus delapanjuta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuai Laporan HasilAudit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengahyang signifikanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh karena ituHal

dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikanperekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomianNegara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurangberjalan ;Bahwa dalam hal ini akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa negaratelah dirugikan sebesar Rp. 1.508.068.600, (satu milyar lima ratusdelapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuaiLaporan Hasil Audit Investigasi BPKP

RIDHA WAHYUDI sebesar Rp. 5.000.000,00 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan PengawasKeuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan BaratNomor : SR292/PW14/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika/Geologi/Geodesi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Singkawang Tahun Angggaran 2013 Sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara atas

MT sebesar Rp.15.000.000,00 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan PengawasKeuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan BaratNomor : SR292/PW14/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika/Geologi/ Geodesi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kota Singkawang Tahun Angggaran 2013 sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara atas sebesar

/PN Ptk2013 setelah dua bulan terakhir ini tahun 2017 adanya informasi dariteman teman dikantor terkait beberapa orang yang dipanggil oleh pihakKejaksaan Negeri Singkawang, dan juga kedatangan TIM kejaksaanyang mendampingi BPKP pada pemeriksan alat tersebut.

/PN Ptk4) Sertifikat Diklat Audit Berbasis Risiko;5) Sertifikat Diklat Audit Investigatif; Bahwa saya bertugas sebagai Auditor di BPKP sejak tahun 2014,dangan pengalaman kerja lebih dari 4 (empat) tahun.

Bahwa dasar penugasan saya sebagai ahli dalam perkara ini adalahpenunjukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat denganSurat Tugas Nomor S593/PW14/5/2018 tanggal 1 November 2018.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariauditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR2371/PW01/05/2018 tanggal 05Nopember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.Lawe Sawah II/Porang, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan Tahun 2016 yangdikelola oleh Dinas Sumber Daya Air Kab.

Pasal 118 Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah:Ayat (1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakansanksi adalah:Hurufe Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontraksecara bertanggung jawabBahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariauditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR2371/PW01/05/2018 tanggal05 Nopember 2018 tentang Laporan Hasil

Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menyebutkan KerugianHalaman 141 dari 220 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/ PN BnaKeuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa dapat dijelaskan Bahwa Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) berhak untuk menghitung kerugian keuangannegara berdasarkan:a.

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional, BPKP menyelenggarakan fungsi untuk melakukan auditpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberianketerangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;c.

Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, KepolisianNegara republik Indonesia, dan BPKP Nomor KEP1093/K/D6/2007tanggal 28 September 2007 tentang Kerja Sama Dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangberdedikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk dana Non Budgeter.Ahli mengerti dan mengetahui tentang penyimpangannya berdasarkandokumendokumen yang diperoleh dari Penyidik Sat Reskrim Polres AcehSelatan dan juga hasil observasi fisik lapangan yang diketahui adanyaHalaman

ada laranganpenyitaan terhadap barang dan uang negara yang berada dalam pihakketiga, dalam Pasal 50 , apabila terjadi penyitaan terhadap penyidik,maka dalam KUHAP setiap penyitaan harus mendapat izin dari PNapabila terpenuhi penyitaan dari PN, maka hal ini diperbolehkan karenaMajelis Hakim yang mempertimbangkan;Bahwa ada dana negara yang akan disita maka Pihak Kejaksaan harusseharusnya berkorrdinasi dengan pihak penyidik untuk melakukanpenyitaan negara;Bahwa yang menentukan kerugian negara adalah BPKP

untuk menentukan kerugian negara;Bahwa apabila penyidik melakukan perhitungan sendiri, maka disini110akan hilang jika perbuatan melawan hukum materiil tidak dapatdibuktikan;Bahwa apabila menyimpang dad administrasi negara tidak adakerugian negara, maka perbuatan formalnya dilanggar, dilihat dari segikemanfaatannya maka jika tidak ada kerugian negara, maka harusnyahal ini hanya melawan hukum administrasi.Bahwa tolak ukur dari menentukan kerugian negara dalam hitungannegara harus ada perhitungan BPKP

aturan yangdicabut maka aturan tersebut tidak mengikat lagi;Bahwa Yurisprudensi adalah Aturan hukum, apabila ada kebijakan dantindakan urgent harus tetap memenuhi aturan administrasi negaranya;Bahwa penitipan sebagai solusi untuk penyelamatan pembangunankampus PIP, semuanya itu harus diuraikan dulu apakah dia mempunyaiitkikad balk atau itikad buruk;Bahwa ada nota kesepahaman dimana hal itu mengikat para pihak,apabila tidak dilakukan dan bukan dijadikan alasan;Bahwa kedudukan Surat Dakwan tanpa audit BPKP

oleh para pihak;Bahwa dilihat dari isi Surat Kesepahaman sifatnya mengikat.Bahwa untuk mengukur niatnya adalah dalam teori ada sikap batin daripembuat untuk perbuatan itu dikehendaki;Bahwa ukuran niat ini untuk mengukur apakah perbuatan ini melawanhukum atau tidak melawan hukum, harus digali dilihat dari112Bahwa niat nya balk, dan aturan yang dilanggar, maka dikategorikanmasuk melawan hukum formal;Bahwa penyidik selalu mengacu 184 KUHAP, peranan BPKB yangharus ada dan nyata, apakah perhitungan BPKP

RUSLAN S.H., M.H., dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi ahli dalam Hukum Administrasi Negara;Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Negara maka harus bersifatimperaitif;Bahwa dalam instansi ada Inspektorat Jenderal dimana tugasnyamengawasi laporan dan penggunaan instansi yang bersangkutan,apabila ditemukan atau tidak ditemukan audit internal, dimanaditemukan atau tidak ditemukan ada kerugian, apabila adapenyimpangan maka tindakan selanjutnya melakukan koordinasi untukdilaporkan pada BPKP

Hal ini juga sudah dikatakan oleh pemiliktanah / penjual di depan persidangan ;Pada pengadaan tanah ini dengan tahapantahapan yang sudahdilaksanakan dengan dukungan peraturan serta dokumen yang ada menurutkami tidak ada kerugian negara ;Bahwa dengan kerugian negara sebesar Rp.243.960.000, padapemeriksaan di BPKP tidak diklarifikasi kepada kami. Pada saat di BPKPtidak ada satupun pertanyaan hal kekurangan luas tanah ini.

KantorKesehatan Pelabuhan Kelas Il Manado mengalami kerugiansebagaimana hasil perhitungan Auditor BPKP Perwakilan SulawesiUtara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan / Pembelian Tanah UntukKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Manado Tahun Anggaran 2010Nomor : SR441/PW18/5/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebesarRp.243.960.000,(dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enampuluh ribu rupiah

Kantor KesehatanPelabuhan Kelas Il Manado mengalami kerugian sebagaimana hasilperhitungan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan / Pembelian Tanah Untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan KelasHalaman 19 dari 88 Ptsn No. 41/Pid.SusTPK/2014/PN.Mnd.ll Manado Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR441/PW18/5/2013 tanggal26 Nopember 2013 sebesar Rp.243.960.000,(dua ratus

Semua biaya yang timbul karena diadakannya pengukuran dan pekerjaanterkait menjadi tanggungjawab dariPIHAK KEDUA sepenuhnyaMenimbang, bahwa dengan fakta demikian maka Majelisberpendapat bahwa karena sudah tidak ada lagi selisin atau kekuranganukuran luas tanah dalam pengadaan tanah aquo, maka hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor :SR441 / PW18 / 5 / 2013 tanggal 26 November 2013 patut

telahdiselesaikan ada di kolom realisasi;Bahwa di dalam AFE tidak secara spesifik menyebutkan siapayang mengerjakan tapi hanya laporan realisasi dari KKKS;Bahwa sistem pembukuan telah didelegasikan kepada KKKS,secara akuntansi mereka akan melaporkan dengan format FQRyangt seecara khusus lain dengan format pembukuan secaaraumum ;Bahwa laporan di FQR hanya secara global dilaporkan, secaradetail ada di KKKS;Bahwa dalam AFE untuk bioremediasi secara spesifik tidak adadan setahu saksi yang berwenan mengaudit BPKP

Saksi PARULIAN SIHOTANG,AK.M.ACC , berjanji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi bekerja di BPMIGAS dam sejak tahun 2011jabatan saksi selaku Kepala Divisi Pemeriksaan Perhitunganbagian Negara; Bahwa benar tugas pokok selaku Kepala Divisi PemeriksaanPerhitungan Bagian Negara adalah :e Melakukan pengendalian & pemeriksaanterhdap penghitungan lifting;e Bersamasama dengan BPKP dan DitjenPajak melakukan pemeriksaan ataspenghitungan bagi hasil bagian Negaratermasuk pajakpajak negara;

Saksi MEDI APRIADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Saksi bekerja di BP Migas dan menjabat sebagai Kepala DinasKonsolidasi dan Pelaporan sampai dengan adaesember 2012;Bahwa tugas pokok sebagai Kepala Dinas Konsolidasi dan Pelaporan,adalah melakukan penyusunan laporan audit yang akan dilakukandengan BPKP, melakukan konsolidasi atas laporan BPKP dan BPK,membuat laporan kegiatan kerja 6 bulan sekali, dan saksi tidakmelakukan audit;Bahwa setahu saksi di dalam pemeriksaan

Green Planet Indonesia telah mengakibatkan kerugiannegara senilai US$. 3,089,281.26; yang merupakan yang merupakanbagian dari kerugian negara seluruhnya sebesar US$. 9,990,210.93 (tidaktermasuk pajak), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara BPKP Nomor SR1025/D6/02/2012 tgl. 9 November 2012Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delikpidana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulupembelaan (p/edoi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum

acara penyerahan pertamapekerjaan diterbitkan.Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyimpangan dalamkegiatan pembangunan jalan DAK Tambahan Wilaya Timur Tahun Anggaran2015 (Paket VI) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.373.611.941,84(satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu sembilanratus empat puluh satu rupiah derlapan puluh empat sen ) sebagaimana laporanHasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasankeuangan dan pembangunan (BPKP

sumpah yang pada pokoknya menerangkan:bahwa Ahli tahu yang menjadi Dasar Hukum bagi ahli dalammelaksanakan tugas perhitungan kerugian Negara dalam perkara tindakpidana korupsi dana alokasi knusus (DAK) Tambahan tahun 2015 untukpembangunan Paket VI ruas dalam Kota Makale Cs, yaitu:Surat Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja Nomor : R /59/X1/2016/reskrim, tanggal 01 November 2016 perihal permintaanbantuan perhitungan kerugian keuangan Negara dan keteranganAhli auditor BPKP.Surat Kepala perwakilan BPKP

Tana Toraja,Ahli tahubenar dibuat dan dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sulsel:; bahwa Ahli tahu kerugian keuangan Negara berdasarkan laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas tindakpidana korupsi dana alokasi khusus ( DAK ) tambahan tahun 2015 untukpembangunan paket VI ruas dalam kota Makale, Cs pada DinasPekerjaan Umum Kab.

Maret 2016 Perihal Instruksi Pemelinharaan.Surat PPK Nomor 02.1/PPK/Ins.Pem/DAK Tambahan/WTJ/IV/2016tanggal 18 Maret 2016 Perihal Instruksi Pemeliharaan II.Asbuilt drawing.Back up Data Realisasi 100%;Laporan hasil pemeriksaan dan perhitungan volume kegiatanpembangunan Jalan DAK Tambahan Wilayah Timur, tahunanggaran 2015 Oleh Tim Tehnis Bidang Konstruksi UMI tanggal 18Agustus 2016.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian Resort TanaToraja.Hasil Klarifikasi auditor.bahwa Ahli Tahu Tim Audit BPKP

Pilar Sejati untukmelaksanakan pekerjaan.bahwa Ahli tahu dalam metode perhitungan kerugian Negara yangdilakukan oleh pihak BPKP, dari jumlah pembayaran yang diterimaolehPT. Pilar Sejati sudah termasuk sebagian retensi (Tidak termasukpajak) dibandingkan dengan prestasi pekerjaan yang dicapai.

No. 202 K/Pid.Sus/2014> Bahwa atas surat Nomor : 11/KOP/KTF/DPU/VIII/2011 tertanggal 1Agustus 2011 tersebut dilakukan verifikasi LPK (Lembaga PenerbitKredit) dan verifikasi Debitur oleh Tim Verifikasi dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi dengan ketua Tim Verifikasi adalah saksi Drs. AgusHendraningrat, Kemudian hasil verifikasi dituangkan dalam laporanNo. LHV824/PW22/2/2011 tanggal 19 September 2011 yang padaintinya menyatakan :a.

memilikisisa kuota subsidi sebanyak 73 unitdengan jumlah subsidi masing masing sebesar Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) dengan jumlahsubsidi seluruhnya sebesar Rp511.000.000, (lima ratus sebelasjuta rupiah) dan belum dilakukan pembayaran subsidinya olehKementerian Perumahan Rakyat RI;> Bahwa atas surat Nomor : 11/KOP/KTF/DPU/VIII/2011 tertanggal 1Agustus 2011 tersebut dilakukan verifikasi LPK (Lembaga PenerbitKredit) dan verifikasi Debitur oleh Tim Verifikasi dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

No. 202 K/Pid.Sus/2014menentukan kerugian Negara dalam perkara ini tidak perlumemerlukan audit dari BPK, BPKP karena jumlah dana subsidiKPRS/KPRS Mikro Subsidi tahun 2011 sudah jelas dan pastiyaitu sejumlah Rp.511.000.000.

Namun disinitimbul pertanyaan untuk apa Negara membentuk lembaga yangbernama BPK* ATAU BPKP kalau hasil kerjanya tidak dipakaiuntuk menentukan adanya kerugian Negara, disinilah MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pahamakan tugas BPKP, padahal berdasarkan hasil audit BPKPCabang Denpasar bahwa perkara ini tidak ada unsur kerugianNegara;Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagai manamestinya hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya padahalaman 334 poin 9 yang mengatakan

bahwa setiap pengeluaran belanja atasbeban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 24 ayat (3)yang menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesarRp. 391.048.225,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribudua ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara dari BPKP

,Ahli menjelaskan bahwa audit terhadap Instansi pemerintah dapat dilakukanberdasarkan Program Kerja Pemeriksaan tahunan (PKPT) BPKP, juga dapatdilakukan atas permintaan Instansi yang diaudit, dan permintaan Instansi Penyidik(Kepolisian dan Kejaksaan) dalam bentuk bantuan audit investigasi danperhitungan kerugian keuangan negara.Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar ahli dalam melakukan AuditInvestigasi dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi berupapenyalahgunaan alokasi dana desa (ADD

Peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman PengelolaanKegiatan Bidang Investigasi.d. Surat Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor :B/193/IV/2014 /Ditreskrimsus tanggal 12 April 2019 hal permintaan AuditKerugian Keuangan Negara/Daerah.e.

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :ST370/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019Ahli menjelaskan bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara atasdugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD)dan Dana Desa (DD) Desa PoloPolora Kec.

Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A 2016 dan T.A2017, sebagaimana terdapat dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan Negara perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :LAPKKN312/PW20/5/2019 Rp.391.048.225,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu duatanggal 2 Agustus 2019 adalah sebesarratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian : No Uraian Jumlah Dana Jumlah Pengeluaran Jumlah Nilai KerugianKegiatan yang yang Riil/sah Negaradipertanggung berdasarkan

Data Base Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda) Dan Mou AntaraPemerintah Kabupaten Talaud Dengan BPKP Propinsi Sulawesi UtaraTentang Perjanjian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah BerbasisKinerja Dengan Menggunakan Sistem Informasi Management KeuanganDaerah (NOVUM PK.2);Bukti Surat/Novum PK.2 ini menunjukkan serta membuktikan:1.

Bahwa penarikan dana, pengelolaan, penggunaan dan administrasiserta pertanggungjawaban dana rutin perjalanan dinas Bupati telahdilakukan sesuai dengan metode BPKP dalam SIMDA dan telah diakuiserta telah diperiksa oleh auditor BPK Tahun 20062008;3.

Bahwa transfer dana rutin rumah tangga Bupati dan dana perjalanandinas melalui rekening pribadi Pemohon PK dilakukan setelah melaluitahapan proses pencairan dana sesuai PERMENDAGRI Nomor 13Tahun 2006 dan SIMDA BPKP Tahun 20072008 yang tujuannyaHal. 170 dari 210 hal. Put.

Nomor 292 PK/PID.SUS/2012adalah untuk kepentingan pembayaran, pembelanjaan, pelunasanbiaya rumah tangga dan perjalanan dinas dan bukan untuk kepentinganpribadi/memperkaya diri sendiri atau untuk untuk memperkaya oranglain secara melawan hukum;Bahwa SIMDA (Sistim Informasi Management Keuangan Daerah) adalahpola pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi yangditawarkan secara resmi oleh BPKP kepada Pemerintah DaerahKabupaten Kepulauan Talaud.

Hal ini menunjukkan serta membuktikanbahwa benar prosedur dan administrasi berupa SPP, SPM, dan SP2Dterkait dana perjalanan dinas Bupati Kabupaten Talaud (Pemohon Pk)telah dibuat dan dilakukan sesuai prosedur dan sesuai aturan yangberlaku, karena semuanya dapat terlinat dan tersimpan dalam DATA BASESIMDA yang tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh BPKP;Hal ini juga diperkuat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)BPK RI Tahun 20062008 tentang dana rutin perjalanan dinas BupatiKabuten

Fortuna Purnamasebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluhsembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka; Bahwa perbutan Terdakwa dan Terdakwa II telah mengakibatkankerugian negara sebesar Rp2.575.248.005.80, (dua miliar lima ratustujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh depalan ribu lima rupiahkoma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil auditperhitungan kerugian negara oleh BPKP

Fortuna Purnamasebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluhsembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka; Bahwa perbutan Terdakwa dan Terdakwa Il telan mengakibatkankerugian negara sebesar Rp2.5/75.248.005.80, (dua miliar lima ratustujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh depalan ribu lima rupiahkoma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil auditperhitungan kerugian negara oleh BPKP

yang dibuat dan ditanda tanganioleh tim Ahli BPKP, dan laporan surat yang dibuat oleh tim ahli dari BalaiUji Mutu dan konstruksi Sumatera Barat;Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah ialah :Hal. 152 dari 202 hal.

;o ao 5 Keterangan Terdakwa;Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialahapa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan dan Pasal 187KUHAP bahwa surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 huruf cKUHAP adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatukeadaan yang diminta secara resmi daripadanya;Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan dan dibacakanhasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP

Zahedi, SE yang memberikanpenjelasan tentang kerugian keuangan negara dengan tetap menyatakanada kerugian keuangan negara dengan memberikan alasanpenyimpangan tersebut, dan majelis hakim dalam pertimbangannya punmengakui dan sependapat penyimpangan yang sudah dikemukakan didalam hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP PerwakilanSumatera Barat Nomor SR2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember2015, yang tertuang dalam pertimbangan putusannya menyangkutperbuatan melawan hokum;Bahwa dalam perkara

Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan(BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN896/PW21//5/2014tanggal 27 Oktober 2014 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 117.206.300,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang

DinasKabupaten/Kota (Juklis Dinas Kabupaten besaran pemberian penguatansebesar Rp. 700.000,00 Rp. 750.000,00).Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi HASMAH,S.Pt telahmenguntungkan diri sendiri dan orang lain yakni anggota kelompok tani danyang bukan anggota kelompok tani yang tidak mempunyai sapi bunting / tidakberhak menerima bantuan insentif sapi bunting.Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan(BPKP