tekanan gas/tekanan gas co2 adalahtermasuk dalam kategori senjata api.e Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan berupa membuat senjata tersebut diatasatapun dalam menguasai, menyimpan, atau mempunyai dalam persediaan terhadapsenjatasenjata tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sehinggabarangbarang tersebut dibawah kekantor Kepolisian Sektor Lowokwaru kotaMalang ;Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat(1) Jo pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

KapolriBahwa senapan angin yang diproduksi oleh terdakwa kerjanya sama dengansenjata api karena seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyaikomponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegaskamar peluru yang dapat melontarkan anakanak peluru atau gas melaluilaras dengan bantuan bahan peledak, kemudian menurut ordonasi SenjataApi tahun 1939 Jo UU Darurat No.12 tahun 1951 ;Bahwa senapan angin yang diproduksi oleh terdakwa termasuk dalamkategori senjata tekanan udara dengan nyata

Kapolri ;Bahwa senapan angin yang diproduksi oleh terdakwa kerjanya sama dengansenjata api karena seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyaikomponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegaskamar peluru yang dapat melontarkan anakanak peluru atau gas melaluilaras dengan bantuan bahan peledak, kemudian menurut Ordonasi SenjataApi tahun 1939 Jo UU Darurat No.12 tahun 1951 ;Bahwa senapan angin yang diproduksi oleh terdakwa termasuk dalamkategori senjata tekanan udara dengan

Jo Skep Kapolri No.Pol :82/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 adalah Skep Kapolri No.Pol : 82/2004 tanggal16 Pebruari 2004 adalah peraturan pelaksanaan teknis dari UndangUndangDarurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diuraikan diatas maka pelaku yangtelah sengaja tanpa hak membuat, mengusai, membawa, mempunyai persediaanpadanya atau. mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkutmenyembunyikan, dipergunakan, sesuatu senjata api, dan/atau memproduksidengan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, maka yangbersangkutan DJULI ASMONO dapat dikualifikasikan sebagai orang yangmelakukan tindak pidana

Menyatakan Terdakwa Sasili Laoli Alias Sasi bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dan Kepemilikan senjata tajam tanpa memiliki ijin, sebagaimana diaturdalam Pasal 363 Ayat (3) ke4 dan ke5 KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) UUDarurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata Tajam;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sasili Laoli Alias Sasi dengan PidanaPenjara selama 1(satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalanimasa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;3.

Senjata tajam atausenjata penusuk yang ditemukan dari terdakwa tersebut digunakan untuk menjaga diri/membela diri apabila ada musuh pada saat sedang mencuri, sementara terdakwa membawadan memiliki senjata tajam atau senjata penusuk tersebut tanpa memiliki izin dan bukandipergunakan sebagai alat untuk bertani;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum

didalam dompet tersebut tersimpan uang milik saksi korban, selanjutnya terdakwamengambil uang dari dompet tersebut dan dompetnya terdakwa buang kelantai laluterdakwa dan teman terdakwa pergi dari rumah saksi korban tersebut dengan pinturumahnya dalam keadaan terbuka;Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pada dakwan kumulatif kedua Terdakwa didakwa oleh JaksaPenuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12Tahun 1951

sepenuhnya terhadap unsur barang siapa dalam ketentuan pasal 2Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajamsebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua ini, sehingga dengan demikian unsur inipuntelah terbukti secara sah dan meyakinkan;Ad 2.

UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.8tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan yang berkaitan denganperkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (3) ke4 dan ke5 KUHPidana dan pasal 2 ayat (1)UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam;MENGADILI.

Menyatakan Terdakwa YONIKU MURIB Alias MBOBUGU terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmenguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya amunisi sebagaimanayang didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum, MelanggarPasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951 tentang Senjata Api, AMunusi atau BahanPeledak;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun;3.

Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta apakahTerdakwa dapat dihukum karena perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara kombinasi subsideritas kumulatif, yaituPrimer kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan BahanPeledak

Subsider melanggar Pasal 1 ayat (1)UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentangSenjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak;Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umumtersebut yang diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan kombinasi, dikaitkandengan ilmu hukum pidana yang berkembang sampai sekarang, kiranya dapatdidefinisikan bahwa dakwaan kombinasi merupakan formulasi dakwaan yangdisusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya inginmembuktikan salah

hukum yang lebih tepat;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebihdahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer Kesatu dan Kedua, apabiladakwaan Primer Kesatu dan Kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakimselanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsider;Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Primer Kesatu, Terdakwatelah didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 tahun 1951

Sehingga satu perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan danterbukti tersebut tidak dapat dipandang sebagai beberapa kejahatan, dan olehkarenanya unsur ini menjadi tidak terpenuhi dan tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 1 ayat (1)UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentangSenjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidakterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan

SITABAterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, amunisi atau Sesuatu bahanpeledak sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal1 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Apidan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951);2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ASKAR AZIS Alias ASKAR BinAZIS DG.

Bahwa 1 (satu) dos amunisi aktif yang berjumlah 25 butir berukuran9mm MU1Tj yang dikuasai, diserahkan atau mempunyai persediaanpadanya atau mempunyai dalam miliknya, oleh terdakwa dilakukan tanpa hakKarena tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenangPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 Ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentangSenjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951).Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat

caliber 9 mm ; Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai amunisi tersebut kurang lebih1 (Satu) tahun ; Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk menguasai amunisi tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12Tahun 1951

, caliber 9 (Sembilan) mm MU1Tj, karena masihada perkara lain yang berjalan (split), maka terhadap barang bukti tersebut akandipergunakan dalam perkara lain tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP,Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang DaruratNo. 12 Tahun 1951

JODY Bin DJOKOYUNANTO diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU DaruratNomor 12 Tahun 1951.Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa melaluiPenasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. JUANDA TAMPUBOLON dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa didugatelah membawa senjata tajam.

Bahwa Terdakwa JODY ALFARIZKY als JODY BIN DJOKO YUNANTOmembawa senjata tajam tersebut tidak ada jjin dari pihak yangHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PNSKBberwenang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU DaruratNomor 12 Tahun 1951, yang unsurunsur sebagai berikut:1. Barangsiapa.2.

surat ijin memiliki Senjata tajam karenaterdakwa tidak mempunyai surat ijin memiliki senjata tajam dari pihak yangberwenang, dan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada hubungannyadengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta dan bukan merupakan bendapusaka;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim senjata tajam yangdipergunakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan senjata penikam ataupenusuk, serta tidak termasuk pengecualian yang digariskan dalam Pasal 2ayat (2) Undangundang No. 12 /Drt tahun 1951

No. 78 tahun 1951,sehingga menurut Majelis Hakim senjata tajam yang dipergunakan Terdakwatelah memenuhi unsur dalam pasal ini;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapatbahwa unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaanpadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakansenjata penikam* telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UUDarurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakanHalaman 15

Majelis untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu) keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdawa belum pernah dihukum Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelitbelit dipersidanganMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menyalakan terdakwa Tino Setyo Nugroho bin Suparyono terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaanKesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke2 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 2Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Taum 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.2.

Bahwa terdakwa Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi membawa senjatatajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib.Pabuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) UU Drt Nornor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap surat dakwaan Penuntut Umumtersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan dan tidak mengajukankeberatan serta akan menghadap sendiri

Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan pertamamelanggar Pasal 365 ayat (1),(2) ke2 KUHP. yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut1. Unsur Barang Siapa.2. Unsur Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum.3. Unsur Secara Bersamasama Dan Bersekutu.4.

sebelumnya kearah orangorang bergeromboltersebut, dan dimana terdakwa Tino Setio Nugroho mengenai tubuh bagian salad satu korban,kemudian orangorang tersebut langsung lari meninggalkan sepeda motor Suzuki Saida FU,tahun 2010 warna hitam abuabu no pol H4939AF, yang kunci sepeda motomya masihmenempel di sepeda motor.Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur dalam hal ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan kedua melanggarPasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951

No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana kesatu dan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasanalasan yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, balkalasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dipidanasetimpal dengan kesalahannya ;Menimbang

Round Nose, Kaliber 9 x 19 mm, dan dapat masuk (cocok) untuksenjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab Sub .Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN.BtaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPSubsidiairBahwa ia terdakwa EDI WALUYO ALIAS TEMBEL BIN SAuI pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Februari tahun 2016 atausetidak tidaknya pada sewaktu waktu di tahun 2016

Round Nose, Kaliber 9 x 19 mm, dan dapat masuk (cocok) untuksenjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab Sub .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 ke1 KUHPSetelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut UmumNomor.Reg.Perk.No: PDM20/N.614.8/Euh.2/05/2017, tanggal 16 Agustus 2017

Menyatakan terdakwa Edi Waluyo Alias Tembel Bin Saji , telah terbuktitesecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TanpaHalaman 7 Putusan Perkara Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN.BtaHak turut serta melakukan tindak pidana menyerahkan, menguasai,membawa, menyimpan, senjata api, sebagaimana diatur dan diancampidana pasal 1 ayat (1) Undangundang No. 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan padadakwaan Primair.2.

Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN.Bta> Bahwa terdakwa mengetahui bahwa jual beli senjata api rakitan adalah sebuahkejahatanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang tersebut apakahterdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka pengadilan akanmempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undangundang No. 12 Tahun 1951

jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal melanggarpasal 1 ayat (1) Undangundang No. 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.Unsur Barang Siapa ;Yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu setiap subyek hukum yangkarena perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkaraini yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah terdakwa Edi WaluyoAlias Tembel Bin Saji .Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;Unsur

Menyatakan Terdakwa RUSPANI Bin ABDULLAH (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpahak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjatapemukul, senjata penusuk atau senjata penikam sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor :12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum ;2.

Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15 Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenangatas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang warna cokelatdengan panjang + 29 cm (dua puluh sembilan) centimeter dan senjatatajam jenis penusuk tersebut tidak sedang digunakan untuk bekerja danbukan merupakan benda pusaka ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951

suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yangmemenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undangundang ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndangDarurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951

dapat menimbulkan kematian serta dapatmenimbulkan halhal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikianunsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau SenjataPenusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951

ayat (1) KUHAP, karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telahdituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor : 12 Tahun 1951

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Als ALI Bin TAMBRIN (Alm)secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Amtmenguasai, emmbawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam milinya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuksebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor :12/Drt/1951 dalam Dakwaan.2.

Bahwa terdakwa membawa parang tersebut tanpa dilengkapi surat ijindari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanmaupun keadaan terdakwa pada saat itu serta bukan merupakan bendapusaka.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No.12/Drt/1951.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi

Terdakwa tersebut adalah jenispenusuk dan penikam; Bahwa benar baik saksisaksi dan Terdakwa membenarkan denganbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 12/Drt/1951

pada saat itu, serta bukan merupakan barang pusaka;Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baiksubyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak / berwenangmelakukan perbuatan dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat, unsur ke dua Tanpa hak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951

yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersuli jalannya persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dansebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkaramaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 12/Drt/1951

Menyatakan terdakwa Pujiono bin Sudarto, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki ataumenyimpan senjata api rakitan laras panjang jenis kecepeksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UUDarurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan.2.

Putusan No.375/Pid.Sus/2018/PN MreBarang bukti tersebut pada Bab 1 butir 5 diatas (BB3) adalah sabutkelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu didalam larasagar tidak tumpah keluar;Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 4 diatas (BB4) adalah serbukmesiu (black pouder), yang merupakan bahan peledak jenis lowexplosive dan pipa karet sebagai alat ukur serbuk mesiu yang akandimasukkan ke dalam laras.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Tahun 1951

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenanguntuk menguasai senjata api rakitan tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undangundang DaruratNo. 12 Tahun 1951:Menimbang, bahwa karena bentuknya tunggal, maka Majelis Hakimdapat

tersebut bukanmiliknya melainkan milik temannya yang bernama Badar yang dititipkankepadanya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu lebih kurangmenguasai senjata yang dititiokan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa unsur tanoa hak menguasai senjata api, telah terpenuhi danterbukti secara sah dan meyaknkan menurut hukum;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 1 ayat (1) UU Drt RINomor 12 Tahun 1951

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana mana dalam dakwaan dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh unsurunsur Pasal 1Ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun 1951 menurut Majelis Hakimtelah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan menurut hukumsehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK MENGUASAI SENJATA API, AMUNISI ATAU SESUATUBAHAN PELEDAK

Menyatakan Terdakwa ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpahak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjatapemukul, senjata penusuk atau senjata penikam sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor :12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum ;2.

sahdari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawasenjata tajam jenis pisau tersebut, namun terdakwa ALEK MANIK tidakdapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak adaHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15hubungannya dengan pekerjaan seharihari terdakwa dan bukanmerupakan benda pusaka ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951

suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yangmemenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undangundang ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangDarurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951

dapat menimbulkan kematian serta dapatmenimbulkan halhal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikianunsur Tanopa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau SenjataPenusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951

kepada Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telahdituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor : 12 Tahun 1951

Penuntut Umum yang telahdibacakan di persidangan ;Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntu Umum yang telahdibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut :Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO als TEMBONG binSYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "MENGUASAI, MEMBAWA SENJATATAJAM TANPA IZIN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Pasal 2 ayat(1) Undangundang No.12/Drt/1951

dan bersarung besiHalaman 13 dari 4 Putusan Nomor.888/Pid.B/2014/PN.Plgberbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 30 cm dirampas untukdimusnahkan.e Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkarasebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah).e Telah mendengar pembelaan terdakwa atas tuntutan Jaksa PenuntutUmum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 2 ayat(1) UndangundangNo.12/Drt/1951

lainnya, maka Majelis memperolehfakta hukum dan dari fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakahTerdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimanadidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkanapakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu diancam pidana dalam Pasal2 ayat(1) Undangundang No.12/Drt/1951

yang unsurunsurnya;e Barang siapa ;e Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya,menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk ;Menimbang, fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dariketerangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa yang membenarkandakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatanterdakwa telah memenuhi unsur unsur yang disyaratakan dalam pasal 2ayat(1) Undangundang No.12/Drt/1951 oleh karena itu terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti

memberatkan dan meringankan untuk pidanatersebut;Hal hal yang memberatkan : Terdakwa telah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat ;Hal hal yang meringankan : Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta berlaku sopan selamadipersidangan ;Menimbang, bahwa sejak semula terdakwa berada dalam tahanan, makapenahanan tersebut harus tetap dipertahankan dan lamanya terdakwa beradadalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memperhatikan pasal 2 ayat(1) Undangundang No.12/Drt/1951

Saksisaksi dan ParaTerdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yangdiajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ROJIMAN Alias JIMAN Bin JUHANSYAH,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana membawa, menguasai, dan atau memiliki senjatatajam tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951

RAJAGUKGUK dan Sadr.LAMRIS MANURUNG yang masingmasing adalah anggotaPolres Balangan sedang melakukan patroli dan ketika dilakukanpenggeledahan di warung tersebut ditemukan 1 (satu) bilahpisau belati di dalam keranjang berwarna cokelat milik terdakwa;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa menyatakan telah benarbenar mengerti dan tidak akanmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk

Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yangditunjukkan di muka persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdi atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.12/DRT/1951, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

mempertanggungjawabkan atas segalakesalahan yang diperbuatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukumbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penusuksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No.12/DRT/1951

mengaku terus terang dan bersikap sopan selamapersidangan; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Amt.Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia No.12/DRT/1951

apakahberdasarkan faktafakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orangtersebut haruslahmemenuhi seluruhunsurunsur daripasalyangdidakwakan kepadanya;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN CbnMenimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan dakwaan tunggal yaitudakwaanmelanggarPasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakahTerdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapatdipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan,sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakimmempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Bahwa terdakwatidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata api tersebut; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata api tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sahdan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 1 ayat(1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Pemberantasan (Represif); Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsipprinsippemidanaan khususnya Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasakeadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu Majelis Hakimberdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaanterhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi danmemperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;Menimbang, bahwa

makaMajelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat(2) sub b KUHAP);Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkandalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karenaterdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatunkan pidana, maka harus puladibebankan membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini;Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

JAILADRI besertaseluruhlampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Bin JAILADRI bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RINomor 12 Tahun 1951

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankanke kantor Polsek Berangas untuk pemeriksaan lebih lanjut ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DaruratRI Nomor 12 Tahun 1951 ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakantelah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksisaksi yangpada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :1.

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

senjata14tajam tanpa iin adalah dilarang oleh UndangMenimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak membawa senjata penikam/ penusuk telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyataperbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebut, sehinggaMajelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat nomor 12 Tahun 1951

pembebasan dari pembayaran biaya perkara,maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusanMenimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atasperbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untukmemperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dandapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menyatakan Terdakwa KAMHIR Bin BANJAR SEBUAY bersalah melakukantindak pidana tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaanpadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atausesuatu bahan peledaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951,sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal kami;2.

, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dan 5 (lima) butiramunisi jenis FN caliber 3,2 atau sesuatu bahan peledak tanpa dilengkapidengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak adahubungannya dengan pekerjaan Terdakwa seharihari ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951

terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataumenguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitamserta 5 (lima) butir amunisi tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU DrtNo.12 Tahun 1951

telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UUDrt No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Apitelah terpenuhi, makaHal 12 dari 15Hal Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN KbuTerdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal;Menimbang, bahwa Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil danmemutus seringanringannya kepada Terdakwa, atas

dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwameresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : Terdakwa sudah tua dan lumpuh; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Hal 13 dari 15Hal Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN KbuMemperhatikan,Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951

Menyatakan terdakwa Anang Ilham Bin Zainuri telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana "Membawa, memiliki,menyimpan, menguasai Senjata Tajam" sebagaimana diatur dandiancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat RI No. 12tahun 1951 dalam Surat Dakwaan kami.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalamtahanan.3.

yangmencurigakan, lalu di dalam mobil diketemukan beberapa jerigen kosongdi bagian belakang yang ditutup plastik hitam untuk tidak diketahuipetugas serta 1 (satu) buah Parang yang disimpan terdakwa di bawahkarpet jok bagian kursi depan sebelah kiri, yang mana senjata penikamatau senjata penusuk tersebut terdakwa bawa tanpa ijin dari pihak yangberwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951

terjadi penodongan; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan pada saat ditangkapTerdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUDarurat No. 12 Tahun 1951

mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk ini bersifat alternatif atau pilihan dan merupakan satu kesatuandalam unsur ini, artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut telahterbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi maka unsurunsur selebihnyatidak perlu dibuktikan lagi.Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam,atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangDarurat No.12 Tahun 1951

telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka menuruthemat Majelis unsur Membuat, menerima, mencoba memperolehnya,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UUDarurat No. 12 Tahun 1951

SYARIF terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangtanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan ataumencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam2miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau = mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjatapenusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUDarurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 dalam

centimeter) yangdiselipkan di balik baju pada pinggang sebelah kiri terdakwa;e Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenispisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuatdari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih15 cm (centimeter) merupakan milik terdakwa yang di bawa darrumah terdakwa di pekon Kota Batu tanpa ada ijin dari pihakyang berwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951

saksisaksi,keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatasyang didasari faktafakta yuridis dan dihubungkan dengan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsurunsur tindak pidanayang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telahterbukti memenuhi seluruh unsure dari pasal 2 Ayat (1) ke 1 UndangUndang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsionaldan tidak berlebihan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbanganhokum sebagaimana tesebut diatas, termasuk pula pertimbangan hal hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan bagi diri1415Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudah sesuai lamanya masapenjtuhan pidana kepada diri terdakwa, sebagaimana yang tertulispada putusan dibawah ini;Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menyatakan Terdakwa Hendro Reymond Rumondor, bersalah melakukan tindakpidana tanpa jin menguasai Senjata Tajam jenis pisau sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Reymond Rumondor, berupapidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.3.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, menyimpansenjata tajam jenis pisau dari pihak yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

sisi atas sajam secara keseluruhan 10,3(Sepuluh koma tiga) centimeter dan ujung sama runcing;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN AmrMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang DaruratNomor 12 tahun 1951

centimeter, lebar gagang 3,4 (tiga Koma empat) centimeter, lebar matasajam pada bagian depan 4,7 (empat koma tujuh) centimeter, lebar mata pada bagianbelakang 3,1 (tiga koma satu) centimeter pada satu sisi tajam pada keseluruhan 31,4(tiga puluh satu Koma empat) centimeter pada sisi atas sajam secara keseluruhan 10,3(Ssepuluh koma tiga) centimeter dan ujung sama runcing tidak dapat dikategorikansebagai alat pertanian atau sebagai barang pusaka sebagaimana diatur dalam Undangundang Darurat Nomor 12 tahun 1951

, oleh karena itu barang bukti yang diajukankepersidangan termasuk sebagai senjata penusuk;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanoa Hak Membawa SenjataPenusuk telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidakmenemukan halhal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat

terdakwaditemukan sebilah clurit jenis ompak dengan selontong terbuat dari kertas kartonwarna coklat dengan pegangan yang terbuat dari kayu yang dibawanya untukmembela diri; Selanjutnya ketika terdakwa ditanyakan tentang surat ijin kKepemilikansenjata tajam dari pihak berwajib, terdakwa tidak bisa menunjukannya, sehinggaterdakwa ditangkap dan dibawa petugas ke kantor Polres Bangkalan serta menyitasebilah clurit jenis ompak tersebut;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951

Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan ,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951

dari kayu;Karena keberadaannya dapat membahayakan orang lain dan juga dikuasaioleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang maka terhadapbarang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951