dikesampingkan/ tidak dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka(1) berdasarkan pengakuan Pemohon maupun keterangan dari kedua saksiserta bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Kutian Akte Nikah, maka MajelisHakim berpendapat, bahwa Pemohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami sahTermohon sejak tanggal 06 Januari 2013 ;10Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami sah Termohon,maka Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo patut dinyatakan berkualitas(memiliki legal

standing) ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam perkara iniberkualitas (memeiliki legal standing), maka permohonan Pemohon patut untukditerima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2berdasarkan pengakuan Pemohon dan juga keterangan dari kedua saksi tersebutdiatas, maka sesuai pasal 174 dan pasal 172 HIR dalil permohonan tersebut patutdinyatakan terbukti, bahwa setelah menikah (akad nikah) antara Pemohon denganTermohon telah

Pemohon menyatakan tidak ada bantahan;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan buktibukti lain selain dari buktibukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut diatas, dan Pemohon mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjukkepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Tentang Legal

Standing PemohonHal 6dari13 hal.

G/2020/PA.LtMenimbang, bahwa karena perkara a guo adalah perkara perceraian,maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukumantara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sahsesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk menceraikan Termohon di PengadilanAgama ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode P yangdiajukan

Pasal 2 ayat (3), Pasal 4Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama prosespersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakimakan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat dalam mengajukanperkara aquo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehinggaPenggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas,terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan

mengadili (relatieve competentie)perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor: XX/XX/X/XXXX yang keluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, bukti (P.1),bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatanperkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dariperkawinannya tersebut, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum(legal

standing), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepatdalam perkara ini (/egitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini denganalasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun dan harmonis selama + 3 (tiga) tahun, namun sejak tahun 2012sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaigoyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:a.

Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA.Dum.pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) parapihak berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusanperceraian harus didengar terlebin dulu keterangan saksisaksi darikeluarga atau orangorang yang dekat dengan suami atau isteri;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan olehPenggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:Menimbang, bahwa 2 (dua

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka PengadilanAgama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutusperkara a quo;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangmateri pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkankepentingan hukum dan atau legal standing gugatan Penggugat serta hubunganhukum

Bahwa berdasarkan halhal tersebut, Pengadilan berpendapatPenggugat memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kKewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (legitimaperson standi in judicio);Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepadaAhmad Haris Muizzuddin, SH. dan rekan berdasar surat kuasa khusus yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Bahwa agar Para Pemohon mempunyai legal standing maka Para Pemohonmemohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Para Pemohonmencatatkan kelahiran anak Para Pemohon kepada Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;. Bahwa Pemohon dan Pemohon II bersedia menanggung biaya perkarasesual dengan hukum yang berlaku.Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut, Pemohon dan Pemohon IImohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil danHIm.2 dari 13 hlm.

Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikahberdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon tidak mencatatkanperkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah maka anak Para Pemohonyang terlahir dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum danuntuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjomenyatakan anak Para Pemohon tersebut adalah anak sah Para Pemohon,oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,Para Pemohon mempunyai legal

standing untuk mengajukan permohonan asalusul anak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatupermohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yangmeminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formaldapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalahtentang penetapan sahnya anak bernama Nikmatus Sholikhah lahir tanggal 26Juni 2007 yang

Oleh karenanya penerima kuasa memilikilegal standing yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antaraPenggugat dengan Tergugat dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, olehkarenanya Penggugat memiliki legal standing untuk untuk mengajukan gugatanperceraian sebagaimana

Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi dasar pemeriksaan (legal standing) perkaraa quo;Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksiPenggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung sertaketerangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dandua orang saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat, sehinggaHal 7 dari 12 hal.

Siti Annisa Mahfuzhoh, SH, Advokat pada Yayasan Lembaga BantuanHukum Advokasi syariah(YLBHAS);Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat kuasa yang diberikan kepadapara Kuasa Hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan kelengkapanidentitas para Kuasa Hukum apakah mempunyai legal standing sebagai Kuasa Hukummewakili Penggugat dipersidangan, maka setelah memperhatikan kelengkapan berkassebagai persyaratan seorang mengacara/Advokat mendampingi kleinya/Penggugatdipersidangan, sesuai

dengan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003Tentang Advokat, Majelis hanya dapat menerima sebagai Kuasa Hukum yangmempunyai legal standing mewakili Penggugat dipersidangan yaitu Drs.

Putusan No. 90/Pdt.G/2021/PA.LbgPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebin dahulu masalahkewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum(legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitasPenggugat dan Tergugat sebagaimana yang

perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyalkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tanggal 07 Oktober 2014, sebagaimana bukti P, oleh karena ituPenggugat memiliki legal

standing dan dasar hukum yang sah dalam perkaraini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.LbgMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebin dahulu masalahkewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum(legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitasPenggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatanternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Lebong,selain itu perkara

perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyalkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa #0046# dan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tanggal 02 Desember 2013, sebagaimana bukti P, oleh karenaitu Penggugat memiliki legal

standing dan dasar hukum yang sah dalamperkara ini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agamasebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) PenggugatMenimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan halhaltersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki legal standing ataurechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukangugatan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio);Pokok gugatan PenggugatHalaman 6 dari 13Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.GdtMenimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutanPenggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya denganTergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar takliktalak

FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Nursita Br Siringoringo dengan NIK1218134603650001, didapat fakta idin bahwa Nursita Br Siringoringo in casuPemohon bertempat tinggal di Dusun VII Kel/Desa Pertapaan KecamatanTebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, oleh karenanya Pengadilan NegeriSei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena tempatkediaman hukum Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriSei Rampah;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkankedudukan hukum (legal

standing) Pemohon dalam mengajukan permohonanHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Srhini Karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan orang (naturlijkepersoon) yang bernama Emika Nova;Menimbang, bahwa orang tua atas dasar kekuasaan orang tua mewakilianak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan (vide Pasal 47 Undangundang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974 tentang

bukti surat P4, buktisurat P5, bukti surat P6 dan keterangan saksi Carles Siringoringo dan saksiRuslan Br Sitinjak didapat fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikahdengan Rotan Lumban Gaol pada tanggal 26 Februari 2015 dan atas hasilpernikahan tersebut dikaruniai beberapa anak, yang salah satunya bernamaEmika Nova, anak ke tujuh yang lahir pada tanggal 30 November 2005 danberumur 14 (empat belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaPemohon memiliki kedudukan hukum (legal

standing) untuk mewakilikepentingan anak Pemohon bernama Emika Nova;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah permohonan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirandapat dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa danmemutus perkara yang bersifat sengketa atau jurnsdiction.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah: Disqualification exceptie/ eksepsi legal standing;Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi .

Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi adalahpihak yang beriktikad tidak baik; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Tergugat Intervensi/Pengugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaiberikut: Penggugat Intervensi tidak mempunyai /egitima persona standi in judicioatau legal

standing;Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Il.

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.SlyPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonanPemohon dan Pemohon Il, Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkanmasalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara a quo dan kedudukanhukum (legal standing) Pemohon dan Pemohon Il untuk mengajukanpermohonan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelisberpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyaikewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikanperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam persidanganmemberi keterangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secaraIslam namun belum tercatat oleh KUA setempat, oleh sebab itu Pemohon danPemohon Il memiliki Kedudukan hukum (legal

standing) dalam mengajukanpermohonan perkara aquo, karena Pemohon dan Pemohon Il adalah pihakyang mempunyai hak dan kepentingan hukum (persona standi in judicio) dalamperkara aquo;Hal. 6 dari 12 hal.

gugatan Penggugatsebagaimana terurai diatas;Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namunrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanyaperselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya telah berpisahselama kurang lebih Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 5 tahunhidup berpisah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupunbathin, oleh karenanya Penggugat memiliki legal

standing untuk mengajukangugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) danPasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatuntuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo.Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamsehingga menjadi dasar pemeriksaan (legal standing) perkara a quo;Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksiPenggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaranlangsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antarasatu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga danorang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuansyarat formal dan materiil kKesaksian sebagaimana

Kabupaten Padang Pariaman( Toko Aneka Sepeda) Disebut sebagaiTERBANTAHPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 13 Juli 2020yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang padatanggal 13 Juli 2020 dalam Register Nomor 93/Pdt.Bth/2020/PN Pdg, telahmengajukan bantahan sebagai berikut: DASAR HUKUM / LEGAL

STANDING BANTAHAN Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2018 TentangPEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAHAGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANA TUGAS BAGIPENGADILAN.

,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat bantahan pembantah yang isinya tetap dipertahankan olehPembantah;Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebutTerbantah telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :Dasar Hukum /legal Standing Bantahan; Bahwa terbantah adalah

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidanganmengajukan jawaban/tanggapan, secara tidak langsung Tergugat dianggapmengakui dalildalil gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalildalil gugatanPenggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikanmengenai hubungan hukum atau legal

standing antara Penggugat danTergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat KotaPalu) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor VIIV2011 tanggal 1 Agustus2011. oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukangugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

, dan memeriksa Kompetensi absolutdimana perkara ini menyangkut gugatan perceraian, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan AgamaBlora, untuk memeriksa dan menyelesaikannya.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 1988 sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor Agama KecamatanRandublatung, Kabupaten Blora (bukti P.2), oleh karena itu gugatanPenggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum (legal

standing) yangsah.Menimbang, terlebih dahulu bahwa Tergugat telah dipanggil secarasah dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat ataukuasanya tidak pernah hadir.

perceraian, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan AgamaBlora, untuk memeriksa dan menyelesaikannya.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2002 sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/84/VII/2002 tanggal 27Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCepu, Kabupaten Blora (bukti P.2), oleh karena itu gugatan Penggugatterhadap Tergugat memiliki dasar hukum (legal

standing) yang sah.Menimbang, terlebih dahulu bahwa Tergugat telah dipanggil secarasah dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat ataukuasanya tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang dikuatkandengan bukti P.1 dan P.2, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah KabupatenSigi dan menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49jo Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduakalinya denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenangPengadilan Agama Donggala;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlumempertimbangkan legal

standing pihakpihak dalam perkara a quo.Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti P.2, ternyataPenggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangansuami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itusesuai dengan ketentuan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangHalaman 6 dari 13 putusan Nomor 5/Pat.G/2020/PA.Dg!

diubah terkahir dengan Undangundang Nomor 50, Penggugat dan Tergugatpatut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangansedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap persidangan sesuai dengan relas tanggal 10 dan 21 Januari 2020tidak pernah hadir sendiri atau melalui kKuasanya yang ditunjuk danketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesual denganketentuan Pasal 149 RBg perkara diperiksa

halhal yang tercantum dalam berita acarasidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonana quo dan kedudukan hukum (legal

standing) para Pemohon;Menimbang, bahwa permohoan ini merupakan permohonan isbatnikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta dengan penjelasannya yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanPenetapan Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Ktlhal. 6 dari 13 hal.Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

makaberdasarkan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), maka oleh karena itu telah terbukti para Pemohonbertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, olehkarena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaKuala Tungkal;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkanperkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti paraPemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama KualaTungkal, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Kuala Tungkal;Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 24 September1982, di Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.