Ditemukan 10042 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : demikian demisal derian dekan deman delikan demakan djemikan demian damikan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1279/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA
442 — 814
  • MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI serta YODISUKMANA IRAWAN alias YODI, dengan demikan unsur ke4 ini telah terpenuhi;Ad.5.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 358 / PID. B / 2015 /PN.Srg
Tanggal 19 Agustus 2015 — ARIF MAULANA RACHMAT ALIAS SADUD BIN ABI RACHMAT
60 — 22
  • , lalu ia segeramenyerahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada terdakwa ; Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untukmengajukan pembelaan, yang atas kesempatan itu terdakwa mengajukan pembelaansecara lisan yang pada intinya bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya dan terakhir mohon keringan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;232Dalam kesempatan berikutnya atas pembelaan Terdakwa, Jaksa PenuntutUmum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 30-K/PMT-II/AD/IX/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — Letkol Cku Drs. Rahmat Hermawan, M.Sc.
222 — 613
  • Dengan demikan tidak mungkinapabila Terdakwa dikategorikan sebagai pembuat penyuruh(doen pleger) atau pihak yang menyuruh melakukan (doenplegen) karena pelaku antara lain Serma Karel David Dani(Saksi1) ataupun Sdr. Reindel Zulfikar Ngabito (Saksi5)secara hukum sangat bisa dipertanggungjawabkan.j. Selanjutnya Menurut Mvt.Wvs Belanda diterangkan bahwayang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengajaturut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan PT AMBON Nomor 18/PID/2012/PT.MAL
Tanggal 23 Mei 2012 — NADJIB PELUPESSY, S.Pd
82 — 58
  • Nomor 49 tahun 2009,tentang Perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;e Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;295MENGADILI:e Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Maret 2012Nomor . 109/PId.Sus/2011/PN.MSH yang dimohonkan bandinge Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua TingkatPeradilan ,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 000, (dua ribu rupiah).Demikan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 26 Januari 2016 — MAMAK JAMAKSARI
120 — 56
  • Dengan demikan, wewenang adalah kemampuanuntuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenangadalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undangundang yang berlakuuntuk melakukan hubungan hukum tertentu.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
135 — 41
  • Orang yang menyuruh melakukan : berarti sedikitnya ada dua orang yaituorang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang disuruhmelakukan (pleger).Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapimenyuruh orang lain, meskipun demikan ia dianggap dan dihukum sebagaiorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidakdapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya ;3. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
114 — 34
  • Orang yang menyuruh melakukan : berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orangyang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang disuruh melakukan (pleger).Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruhorang lain, meskipun demikan ia dianggap dan dihukum sebagai orang yangmelakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapatdipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya ;2. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-07-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021
Tanggal 22 Nopember 2021 — Oditur:
Ismiyanto, SH. MH
Terdakwa:
1.M. Dandy Said
2.M. Hafiz Harfianto
3.Bayu Satriawan
4.Wahyu Irwanda
5.Sutan Mangaraja Doly Rambe
6.Yacob Maulana Akbar
491 — 1125
  • Toni Manalu sudah meninggaldunia, namun demikan ada keterlibatan Terdakwa3sebelum melakukan penyiksaan di Mess Atlet DayungGajah Mada pada tanggal 29 Mei 2021 yaitu:a. Terdakwa3 diajak oleh Terdakwa2 (Serda Pom M.Hafiz) terkait permintaan tolong Saksi2 (Sdr.Rasta) terhadap Terdakwa1, sehingga saat ituTerdakwa2 bersamasama Terdakwa3 datang kerumah Saksi2.b. Kemudian setelah dari rumah Saksi2, Terdakwa3bersamasama Terdakwa1, Terdakwa2 danSaksi2 (Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
ASEP HIKAYAT
123 — 34
  • Adapun tindak lanjutnya diserahkan kepadaklien;Bahwa untuk biaya pertama sekali survey adalah Rp. 120.000.000,00(seratus duapuluh juta rupiah) karena PT Indopolling menggunakan tenagamahasiswa dan sudah habis untuk biaya operasional demikan pula biayasurvey kedua Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) juga habisuntuk biaya operasional mahasiswa, sedangkan yang dikembalikan adalahRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya desain;Halaman 38 dari 214 Putusan Nomor 62/Pid.SusTPK
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
60 — 37
  • bersih.Atas laporan keuangan tersebut pihak Akuntan Publik NgurahArya dan Rekan memberikan opini TIDAK WAJAR.Bahwa apabila pedoman pengelolaan keuangan atau kebijakanakuntasi belaum dibuat maka Direktur dalam melakukanpengelolan keuangan PDAU berpatokan pada aturan dalamPerwali Kota Salatiga Nomor : 61 tahun 2005 tentangPengelolaan PDAU Kota Salatiga, Pasal 37 ayat (4) disebutkanbahwa Pengelolaan keuangan diatur secara bertahap oleh Direksidengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.Namun demikan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
HAMDANI YAKUB Bin YAKUB
112 — 56
  • lengkapnya sebagaimana tercantum padabagian awal putusan ini;Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidaksependapat dengan analisa hukum yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwasebagaimana termuat pada halaman 17 21 Nota pembelannya, yang pada pokoknyamempersoalkan unsur setiap orang ini dengan menghubungkannya dengan kesalahandan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut penasihat hukum, meskipun benarterdakwa sehat jasmani dan rohani, karenanya dengan kondisi demikan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
87 — 54
  • Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA oleh instansi atauperusahaan dilakukan secara kolektif minimal 5 orang calon debitur ,meski demikan pimpinan cabang diberikan kewenangan untukmelayanani permohonan fasilitas BRIGUNA kurang dari 5 orang calondebitur,b. Kanca/ KCP / BRI unit dilaranf memberikan fasilitas BRIGUNAkepada instansi / debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dariUnit kerja BRI lainnya;c.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
76 — 34
  • bersih.Atas laporan keuangan tersebut pihak Akuntan Publik NegurahArya dan Rekan memberikan opint TIDAK WAJAR.Bahwa apabila pedoman pengelolaan keuangan atau kebijakanakuntasi belaum dibuat maka Direktur dalam melakukanpengelolan keuangan PDAU berpatokan pada aturan dalamPerwali Kota Salatiga Nomor : 61 tahun 2005 tentangPengelolaan PDAU Kota Salatiga, Pasal 37 ayat (4) disebutkanbahwa Pengelolaan keuangan diatur secara bertahap oleh Direksidengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.Namun demikan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
110 — 40
  • Orang yang menyuruh melakukan : berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orangyang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang disuruh melakukan (pleger).Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruhorang lain, meskipun demikan ia dianggap dan dihukum sebagai orang yangmelakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapatdipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya ;2. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum: FAISAH, SH.MH Terdakwa: MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd alias MANSYUR bin SIKKI
196 — 49
  • Orang yang menyuruh melakukan, berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orangyang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang disuruh melakukan (pleger).Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapimenyuruh orang lain, meskipun demikan ia dianggap dan dihukum sebagaiorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapatdipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya ;3. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., KC Jakarta Cinere Depok
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
191 — 96
  • dinyatakandalam surat a quo, selain itu Tergugat tidak dapat pula menunjukkanSiapa yang melakukan pencairan atas ke 13 (tiga belas) Bilyet Depositomilik PENGGUGAT, jika ada orang lain selain PENGGUGAT yangmencairkan ke 13 (tiga belas) Bilyet Deposito ARO a quo maka Siapa yangmemberi perintah kepada TERGUGAT untuk mencairkan ke 13 (tigabelas) Bilyet Deposito ARO a quo oleh karena nama pemegang BilyetDeposito yang tertera pada ke 13 (tiga belas) Bilyet Deposito ARO a quoadalah nama PENGGUGAT maka dengan demikan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI.
126 — 17
  • Indonesiayang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :1) Mempunyai KTP Kota/Kabupaten Sukabumi.2) Mempunyai Kartu Keluarga;3) Membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000, (seratus riburupiah);4) Membayar simpanan wajib sebesar Rp.200.000, (dua ratus riburupiah) tiap bulan.Bahwa sumber dana atau modal KOHIPPI berasal dari:1) Simpanan Pokok anggota.2) Simpanan wajib anggota.3) Simpanan sukarela.4) Pinjaman.5) Penerimaan lain yang sah.Bahwa neraca keuangan KOHIPPI saksi tidak mengetahui secara pasti,namun demikan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
143 — 64
  • dana hibah bansosyang melalui Anggota Dewan ditangani olen BPKAD dan dalam rapat TimAnggaran tidak pernah dibahas sama sekali.Bahwa tugas utama Bapekkab hanya menyusun rencana KerjaPembangunan Daerah melalui mekanisme Musrenbangdes, MusrenbangKecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten sehingga tersusunRKPD tersebut berisi usulan fisik maupun non fisik dari masyarakat yangmasuk dalam pos belanja langsung, sedangkan untuk belanja rutin danbelanja hibah / Bansos tidak melalui mekanisme ini, namun demikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 22-10-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI, DKK
125 — 49
  • AKTA ADDENDUMNO.33 TANGGAL 16 DESEMBER 2003, KARENA TIDAK BERSEDIAMENGEMBALKAN DANA PENDAHULUAN PENYERTAAN MODAL KERJASEBESAR FP.8.200.000.000 KEPADA PENGGUGAT REKONPENSITERGUGAT KONPENSILDENGAN DEMIKAN, TDAK ADA DASAR HUKUM = BAGI TERGUGATREKONPENSIPENGGUGAT KONPENSI UNTUK MENGHALANGHALANGIEKSEKUSI PUTUSAN IN KRACHT. OLEH KARENA ITU, MOHON KEPADA MAJELSHAKM YANG TERHORMAT UNTUK MENERIMA SELURUH GUGATANREKONPENSI DARI PENGGUGAT Il REKONPENSITE RGUGATIl KONPENSL.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
280 — 638
  • sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat diDaerah ada pada Gubernur Riau bukan kepada Bupati Kampar, olehkarena itu BUPATI KAMPAR selaku Tergugat X haruslah dikeluarkan darigugatan penggugat dan sepanjang gugatan yang ditujukan kepadaTergugat X haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk).Bahwa apabila dimintakan pertanggungjawabannya adalah Bupati Kamparselaku Kepala Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam pasal 24Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, maka jelas gugatan penggugatyang demikan