Ditemukan 11225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-10-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 625/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 11 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat I : Direksi PT. Dian Permana Diwakili Oleh : A Herman Susilo SH MH
Terbanding/Penggugat : Njoo Swie Yong Alias Yongky Juanda
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Nawawi
8556
  • kepada Para Tergugat, yaitu terjadi sejaktahun 1984, kalau pun benar Para Tergugat in casu Tergugat melakukanperbuatan penguasaan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penguggatquod non (halmana Tergugat Bantah) maka bila dihubungkan dengansaat diajukannya gugatan a quo di tahun 2018 ini, maka Tempuspenguasaan oleh Para Tergugat atas objek a quo adalah telah melewatirentang waktu lebih dari 30 tahun, sehingga oleh karenanya makaterhadap keberatan Penggugat / gugatan aquo patut menurut hukummenjadi gugur /hapus
Register : 02-11-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 13-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 20 Maret 2013 — PT. PABRIK KERTAS INDONESIA ( PT. PAKERIN);MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
44078
  • penanamanmaupun penebangan sesuai target yang ditetapkan pada RKTUPHHKHT Tahun2009/2010, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalampengujian segi substansi materi penerbitan keputusan objek sengketa, yang telahsesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku ; Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan(bukti T3), menyebutkan : Jzin pemanfaatan hutan hapus
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 27/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
1.NYIMAS AISYAH
2.KMS. SYAMSUL ANWAR
3.NYIMAS FATIMAH
4.NYIMAS RITA YUSUF
5.NYIMAS FURNIMA
6.KMS. SYAHIDAN
7.NYIMAS NURAINI
8.KMS. AGUS ASYIK
9.NYIMAS NURLAILA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DAUD HAKIM LEONARDI dan HENDRIKUS HARTONO LEONARDI
260141
  • Seseorangyang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahunmemperoleh hak milik tanoa dapat dipaksa untuk menunjukkan alashaknya;Pasal 1967 Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaanmaupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu denganlewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukadanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, danHalaman 45 Putusan Nomor 27/G/2020/PTUN.PLGterhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan
Register : 03-02-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN LARANTUKA Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.Maria Ester Lanang Ona Obisuru
2.Edirman Obisuru
3.Noldi Mehilina Obisuru
Tergugat:
3.Blasius Boli Losor
4.Ambrosia Lanang Ona
214161
  • ataupun tuntutanapapun atas tanah sengketa dalam perkara a quo, sehingga sesuai denganPasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah maka Gugatan Penggugat mohon dinyatakan Kadaluarsa;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim uraikan mengenaikaidah hukum tentang daluwarsa dalam pengajuan gugatan di dalam hukumperdata;Menimbang, bahwa Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan: Segalatuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifatperorangan, hapus
Register : 13-05-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7826
  • Menyatakan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk PenyediaanLayanan Kendaraan Berpengemudi antara Para Penggugat denganTergugat hapus karena Putusan Pengadilan;5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya deposit ParaPenggugat dengan total keselurunan sebesar Rp. 67.500.000, (enampuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Halaman 29 dari 73 Putusan Sela Nomor 288/Pdt.G/2020/PN.Mdn.6.
Register : 15-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
13058
  • bersertifikat dianggap tanah negara, jaditidak tunduk ke UPPA tapi tunduk ke BW hukum perjanjian dalam bentukkesepakatan, akan tetapi itu tidak dianggap sebagai jual beli tanah, ituHalaman 62 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2021/PN Tbkbaru perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, setelah itu barudidaftarkan; Bahwa Grant adalah orang yang memiliki jasa untuk kerajaan diberikantanah oleh sultan; Bahwa Negara mengakui hakhak zaman dulu, tidak boleh begitu sajadihapuskan, memang hapus
    tapi yang memiliki grant diprioritaskan untukmendapatkan hak atas tanah tersebut, hapus dan beralin ke negara,akan tetapi negara memberikan waktu untuk mendaftarkan tanahtersebut; Bahwa sesuai ketentuan konversi pasal 5 paling lama dua puluh tahundiberi waktu pemegang hal lama untuk daftarkan ke hak hak atas tanah,sebenarnya idealnya konversi pada tanggal 24 September 1980 sudahselesai, tap!
Register : 25-06-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PDT.SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 2 September 2013 — NENENG KOMALASARI >< IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH., CS
227104
  • Nasarudin Latief SNsecara serta menjadi hapus dengan telah dipenuhinya kewajiban oleh LPM ;22 Bahwa khusus atas dana talangan yang diberikan 33 (tiga puluh tiga) MadrasahHistoris, secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat Konpensi II kepada 33 (tigapuluh tiga) Madrasah Historis karena 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis tersebutmerupakan bagian Tergugat Konpensi II.
    Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1970 KUH.Perdata : Tuntutan Para Advokat untuk pembayaran jasajasa mereka,tuntutan para Pengacara untuk pembayaran persekotpersekot dan upahmereka, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu dua tahun terhitungsejak hari diputusnya perkara, atau tercapainya perdamaian antara pihakpihak yang berperkara, atau ditariknya kembali kuasa kepada pengacara itu ;28 Bahwa ketentuan Pasal 1970 KUH.
Register : 22-06-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN PARIAMAN Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pmn
Tanggal 1 Maret 2016 — MULYADI - melawan - H. ZAINIR, DKK
707
  • Pmnganti rugi sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena telahmencemarkan nama baik tergugat;Untuk itu saya mohon kehadapan yang Mulya Majelis Hakim agarperkara ini tidak di lanjutkan di hapus/dicabut dalam registrasi perkara gugatanperdata di Pengadilan Negeri Pariaman;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat A.2memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;Dengan ini menyatakan bahwa saya tergugat A2 menyampaikan kepadamajelis hakim yang mengadili perkara
Register : 16-04-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
1.Timah Binti H. Balitjang
2.H. Osan Bin H. Balitjang
3.H. Sukarna Bin H. Balitjang
4.Santa Bin H.Balitjang
5.Sapri Bin H.Balitjang
6.Almarhum Tipan Bin H. Balitjang diwakili oleh ahli warisnya Uja Bin Tipan
7.Almarhum Djamat Bin H.Balitjang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Arfan Zulkifli Bin Djamat
Tergugat:
1.Sri Lestari, S
2.Nona Nila Primayanti
3.P.T. Waskita Karya Persero Tbk
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dlam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Bekasi,
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi Gedung Kini
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna Cq, Lurah Jatikarya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna
3.Rawat Erawady Notaris PPAT
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Badan Pertanahan Nasional Bpn Cq, Kepala Kantor Wilayah Kanwil BPN Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kanwil, Jawa Barat
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat,
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR
609
  • Eksepsi Error In PersonaBahwa merujuk pada apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan(fundamentum petendi) sebagaimana dinyatakan di dalam suratgugatan Para Penggugat maka Para Penggugat tidak mampumenyebutkan alas hak kepemilikan yang sah berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan bidang Agraria yaituUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)yang menyatakan perihal hak milik peralihan hapus danpembebanannya harus didaftarkan dan Pendaftaran merupakan AlatPembuktian yang Kuat
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1660/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
DAVID HARYONO ALIAS ONO BIN BURLIAN
294
  • ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektiforang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku ataubertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulandengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6,Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkantanpa hak dan melawan hukum hapus
Putus : 07-01-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1929 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — EDDY ARIFFIN, DKK VS BAE SANG KYOUNG, DKK
555541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta, batal demi hukum,maka berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnyaperikatanperikatan, dimana salah satunya karena kebatalan ataupembatalan" maka Akta No.307 dimaksud menjadi hapus demi hukum,berdasarkan pasal 1265 KUHPerdata yang menentukan :"suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikanperikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaansemula, seolaholah tidak pernah ada suatu perikatan ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka perbuatan
Register : 14-10-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 118/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
305146
  • Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tanggal 26061998 HakGuna Bangunan Nomor 976 Desa Cirebon Girang hapus dandiubah menjadi Hak Milik No. 367 Desa Cirebon Girang padatanggal 2062006;c. Kemudian pada tahun 2007 Sertipikat Hak Milik No. 367 DesaCirebon Girang Kec. Cirebon Selatan (dahulu), Kec. Talun(sekarang), Surat Ukur Tgl. 27012004 No. 09/2004 luas 150 M?
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — YOHANNA DE MEYER vs GUBERNUR JAWA TIMUR, dkk
9352 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat (2) permohonanyang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diajukan dalam tenggang waktuselambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980 bahwa berdasar ketentuanpasal 27 UUPA penggugat tersebut telah dikategorikan sebagai menelantarkantanah, dan sesuai ketentuan pasal 27 dimaksud haknya hapus serta tanahnya jatuhkepada Negara dst...;1415Bahwa, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukumhakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SURABAYA Nomor : 156/B/2013/ PT.TUN.SBY.
Register : 03-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
H. BOGI WAHYU JATMIKO
Tergugat:
PT. Chubb Safes Indonesia
182170
  • Bag.d) Pasal 1324 KUHPerdata yang mengatur bahwa paksaan teradi, bilatindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapatmenimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya,orangorangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktudekat,e) Pasal 1381 KUHPerdata mengatur bahwa salah satu alasanPembatalan suatu Perikatan hapus adalah karena kebatalan ataupembatalan,f) Pasal 1449 KUHPerdata mengatur bahwa Perikatan yang dibuat denganpaksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan
Register : 24-11-2016 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 177/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 19 April 2017 — DATUK SYAHRIAL, SH., Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun IV Jalan Lestari Perumahan Deli Home No. A5, Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya POLTAK GALINGGING, SH., PARMA BINTANG, SH., FATIMAH SIREGAR S. Ag., dan JOICE NOVELIN RANAPIDA, SH.. masing – masing selaku Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “POLTAK SIGALINGGING, SH., & Partners“ bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/421/HKM 01.10/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Pimpinan ORDO SANTA KLARA KAPUSINES, beralamat di Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. ANICETUS BONGSU ANTONIUS SINAGA, O.F.M. Cap., Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEUSKUPAN AGUNG MEDAN, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.39 Kel. Sukadamai, Medan Polonia, Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
16843
  • .; BahwaberdasarkanKUHPerdata:Pasal 1963:Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lainyang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, denganjalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.Pasal 1967:Segala tuntutan hukum , baik yang bersifat perobendaan, maupun yangbersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewainya waktu 30tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya
Register : 25-09-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — DASRIZAL VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. PT. PANCA BELIA KARYA;
4426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PancaBelia Karya atas tanah tersebeut seharusnya dinyatakan HAPUS;Bahwa dengan kata lain, apabila Sertifikat tersebut diterbitkan atas namaorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut tidak denganetikad baik, tidak nyata menguasai tanah tersebut dan atas penguasaanorang atau badan hukum, maka Sertifikat tersebut dapat dimohonkanpembatalannya, diajukan melalui gugatan ke pengadilan;e.
Register : 23-05-2017 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 22 Mei 2018 — YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI X NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), Cs.
110123
  • Pasal 1967 KUH Perdata yang mengatur :"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupunyang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yangmenunjukkan akan adanya daluwarsa itu. tidak usahmempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnyayang buruk" ;c.
Putus : 23-11-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/Pdt.G/2017/PNJbg
Tanggal 23 Nopember 2017 — J E T T Y, agama Kristen, tempat/tanggal lahirJombang 22-10-1932,pekerjaan mengurus Rumah Tangga, berdomisili di Jalan Opak No.46 RT.2RW.1, Kelurahan Darmo,Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. AINUN ROFIQ,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jln. Dr. Sutomo No.144 Bareng,Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal : Surabaya, 20 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 2 Pebruari 2017 dengan register nomor 10/BH.PA/2017, dan; 2. SUGIJANTO,S.H.,M.H.,M.Kn. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum “SUGIJANTO SUMOSENDJOJO & REKAN”, alamat Jalan Kutisari Selatan Nomor 49 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal : Surabaya, 12 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 31 Juli 2017 dengan register nomor 94/BH.PA/2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M e l a w a n : 1. Perkumpulan Eko Proyo, Jalan Timur Pasar No.37 Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. LIE TING HAN Alias HANDOKO, selaku Pribadi dan dalam kedudukannya selaku Ketua Perkumpulan EKO PROYO, Jalan Timur Pasar no 37 Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepadaGUNADI HANDOKO,S.H.,M.M.,M.Hum,C.L.A, LIAWANDA,S.H.,M.H., EDWIN KRISNAWANTO, S.H., BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG, S.H., RIO SAPUTRA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners beralamat di Jalan Semeru 21 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, No.39/BH.PA/2017 tanggal 05 April 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; 3. HARIANTOselaku Pribadi dan dalam kedudukannya selaku Sekretaris Perkumpulan EKO PROYO, JL. Pembina No. 14 Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaGUNADI HANDOKO, S.H., M.M., M.Hum, C.L.A, LIA WANDA, S.H., M.H., EDWIN KRISNAWANTO, S.H., BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG, S.H., RIO SAPUTRA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners beralamat di Jalan Semeru 21 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, No.39/BH.PA/2017 tanggal 05 April 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. DODONG HASTONOselaku Pribadi dan dalam kedudukannya selaku Bendahara Perkumpulan EKO PROYO, Jl. Ploso-Babat RT.2 RW.1, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaGUNADI HANDOKO, S.H., M.M., M.Hum, C.L.A, LIA WANDA, S.H., M.H., EDWIN KRISNAWANTO, S.H., BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG, S.H., RIO SAPUTRA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners beralamat di Jalan Semeru 21 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, No.39/BH.PA/2017 tanggal 05 April 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. GUNADI HANDOKO, S.H., M.M., M.Hum., C.L.A. ; 2. LIA WANDA,S.H., M.H. ; 3. EDWIN KRISNAWANTO,S.H. ; 4. BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG,S.H. ; 5. RIO SAPUTRA,S.H. ; Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners beralamat kantor di Jalan Semeru 21 Kota Malang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal : Malang, 06 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 5 April 2017 dengan register nomor : 39/BH.PA/2017, yang selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat ; 5. Badan Pertanahan Nasional / ATR Jombang, Jalan K.H. Wahid Hasyim No 112 Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaSUPARMIN, S.H., M.M, EKO SUSANTYO, A.Ptnh., TJUKISNING dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jombangberalamatdi Jalan K.H.WahidHasyim No.112 KabupatenJombang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 37/S.Kuasa.35.17-600/IV/2017 bertanggal : Jombang, 24 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 24 Juli 2017 dengan register nomor 89/BH.PA/2017dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 180/ST.35.17-100/VII/2017 bertanggal24-07-2017,yang selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat ;
17724
  • Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan ataudialinkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena huku,dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain akan diindahkan, menurutketentuanketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam Staatsblad 1870Nomor 64, pada pokoknya perkumpulan menjadi badan hukum setelahmendapat pengesahan dari Penguasa.
Register : 18-08-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat:
1.MAMAN RUKMAN bin AHMAD MEME
2.SITI AISAH binti ADJID
3.TETEP SURELA bin ADE AEN alias AEN
4.LILI bin ADE AEN alias AEN
5.GALIH NUGRAHA bin ADE AEN alias AEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
1.ADE HOERUDIN
1.LANVIN LUKITO
437401
  • Pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakterpenuhi, hak atas tanahnya hapus, dan tanahnya dikuasai langsungoleh Negara.14.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Absentee/Guntai sebagaimana dimaksuddalam angka 13, hak atas tanah pemilik tanah pertanian (in casu) HandiJaya Saputra hapus karena dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggalperolehan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2014/ tertanggal 25Nopember 2014 yang dibuat Notaris Rasjun Abdul Rahman, SH, MKn,selaku PPAT Kabupaten Bandung, berhubung karena Handi JayaSaputra tidak mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yangberdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut
Register : 17-01-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 8/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP diwakili oleh R.B. MOHAMMAD AMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
1.Maryadi
2.Kismaniya
16483
  • Dengan demikian,berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas catatan pemblokiranHalaman 14 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBYterhadap obyek sengketa menjadi hapus setelah 30 (tiga puluh) hari sejakdidaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pernyataan Penggugat mengenaipengajuan keberatan yang dikirim ke Kantor Pertanahan KabupatenSumenep dan tidak adanya jawaban dari Tergugat tidak lebih dari sepuluhhari kerja sebagaimana dalam surat gugatan