Ditemukan 11225 data
Terbanding/Penggugat : Njoo Swie Yong Alias Yongky Juanda
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Nawawi
85 — 56
kepada Para Tergugat, yaitu terjadi sejaktahun 1984, kalau pun benar Para Tergugat in casu Tergugat melakukanperbuatan penguasaan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penguggatquod non (halmana Tergugat Bantah) maka bila dihubungkan dengansaat diajukannya gugatan a quo di tahun 2018 ini, maka Tempuspenguasaan oleh Para Tergugat atas objek a quo adalah telah melewatirentang waktu lebih dari 30 tahun, sehingga oleh karenanya makaterhadap keberatan Penggugat / gugatan aquo patut menurut hukummenjadi gugur /hapus
440 — 78
penanamanmaupun penebangan sesuai target yang ditetapkan pada RKTUPHHKHT Tahun2009/2010, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalampengujian segi substansi materi penerbitan keputusan objek sengketa, yang telahsesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku ; Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan(bukti T3), menyebutkan : Jzin pemanfaatan hutan hapus
1.NYIMAS AISYAH
2.KMS. SYAMSUL ANWAR
3.NYIMAS FATIMAH
4.NYIMAS RITA YUSUF
5.NYIMAS FURNIMA
6.KMS. SYAHIDAN
7.NYIMAS NURAINI
8.KMS. AGUS ASYIK
9.NYIMAS NURLAILA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DAUD HAKIM LEONARDI dan HENDRIKUS HARTONO LEONARDI
260 — 141
Seseorangyang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahunmemperoleh hak milik tanoa dapat dipaksa untuk menunjukkan alashaknya;Pasal 1967 Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaanmaupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu denganlewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukadanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, danHalaman 45 Putusan Nomor 27/G/2020/PTUN.PLGterhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan
1.Maria Ester Lanang Ona Obisuru
2.Edirman Obisuru
3.Noldi Mehilina Obisuru
Tergugat:
3.Blasius Boli Losor
4.Ambrosia Lanang Ona
214 — 161
ataupun tuntutanapapun atas tanah sengketa dalam perkara a quo, sehingga sesuai denganPasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah maka Gugatan Penggugat mohon dinyatakan Kadaluarsa;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim uraikan mengenaikaidah hukum tentang daluwarsa dalam pengajuan gugatan di dalam hukumperdata;Menimbang, bahwa Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan: Segalatuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifatperorangan, hapus
78 — 26
Menyatakan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk PenyediaanLayanan Kendaraan Berpengemudi antara Para Penggugat denganTergugat hapus karena Putusan Pengadilan;5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya deposit ParaPenggugat dengan total keselurunan sebesar Rp. 67.500.000, (enampuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Halaman 29 dari 73 Putusan Sela Nomor 288/Pdt.G/2020/PN.Mdn.6.
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
130 — 58
bersertifikat dianggap tanah negara, jaditidak tunduk ke UPPA tapi tunduk ke BW hukum perjanjian dalam bentukkesepakatan, akan tetapi itu tidak dianggap sebagai jual beli tanah, ituHalaman 62 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2021/PN Tbkbaru perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, setelah itu barudidaftarkan; Bahwa Grant adalah orang yang memiliki jasa untuk kerajaan diberikantanah oleh sultan; Bahwa Negara mengakui hakhak zaman dulu, tidak boleh begitu sajadihapuskan, memang hapus
tapi yang memiliki grant diprioritaskan untukmendapatkan hak atas tanah tersebut, hapus dan beralin ke negara,akan tetapi negara memberikan waktu untuk mendaftarkan tanahtersebut; Bahwa sesuai ketentuan konversi pasal 5 paling lama dua puluh tahundiberi waktu pemegang hal lama untuk daftarkan ke hak hak atas tanah,sebenarnya idealnya konversi pada tanggal 24 September 1980 sudahselesai, tap!
227 — 104
Nasarudin Latief SNsecara serta menjadi hapus dengan telah dipenuhinya kewajiban oleh LPM ;22 Bahwa khusus atas dana talangan yang diberikan 33 (tiga puluh tiga) MadrasahHistoris, secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat Konpensi II kepada 33 (tigapuluh tiga) Madrasah Historis karena 33 (tiga puluh tiga) Madrasah Historis tersebutmerupakan bagian Tergugat Konpensi II.
Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1970 KUH.Perdata : Tuntutan Para Advokat untuk pembayaran jasajasa mereka,tuntutan para Pengacara untuk pembayaran persekotpersekot dan upahmereka, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu dua tahun terhitungsejak hari diputusnya perkara, atau tercapainya perdamaian antara pihakpihak yang berperkara, atau ditariknya kembali kuasa kepada pengacara itu ;28 Bahwa ketentuan Pasal 1970 KUH.
70 — 7
Pmnganti rugi sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena telahmencemarkan nama baik tergugat;Untuk itu saya mohon kehadapan yang Mulya Majelis Hakim agarperkara ini tidak di lanjutkan di hapus/dicabut dalam registrasi perkara gugatanperdata di Pengadilan Negeri Pariaman;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat A.2memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;Dengan ini menyatakan bahwa saya tergugat A2 menyampaikan kepadamajelis hakim yang mengadili perkara
1.Timah Binti H. Balitjang
2.H. Osan Bin H. Balitjang
3.H. Sukarna Bin H. Balitjang
4.Santa Bin H.Balitjang
5.Sapri Bin H.Balitjang
6.Almarhum Tipan Bin H. Balitjang diwakili oleh ahli warisnya Uja Bin Tipan
7.Almarhum Djamat Bin H.Balitjang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Arfan Zulkifli Bin Djamat
Tergugat:
1.Sri Lestari, S
2.Nona Nila Primayanti
3.P.T. Waskita Karya Persero Tbk
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dlam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Bekasi,
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi Gedung Kini
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna Cq, Lurah Jatikarya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna
3.Rawat Erawady Notaris PPAT
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Badan Pertanahan Nasional Bpn Cq, Kepala Kantor Wilayah Kanwil BPN Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kanwil, Jawa Barat
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat,
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR
60 — 9
Eksepsi Error In PersonaBahwa merujuk pada apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan(fundamentum petendi) sebagaimana dinyatakan di dalam suratgugatan Para Penggugat maka Para Penggugat tidak mampumenyebutkan alas hak kepemilikan yang sah berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan bidang Agraria yaituUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)yang menyatakan perihal hak milik peralihan hapus danpembebanannya harus didaftarkan dan Pendaftaran merupakan AlatPembuktian yang Kuat
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
DAVID HARYONO ALIAS ONO BIN BURLIAN
29 — 4
ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektiforang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku ataubertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulandengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6,Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkantanpa hak dan melawan hukum hapus
555 — 541 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta, batal demi hukum,maka berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnyaperikatanperikatan, dimana salah satunya karena kebatalan ataupembatalan" maka Akta No.307 dimaksud menjadi hapus demi hukum,berdasarkan pasal 1265 KUHPerdata yang menentukan :"suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikanperikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaansemula, seolaholah tidak pernah ada suatu perikatan ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka perbuatan
305 — 146
Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tanggal 26061998 HakGuna Bangunan Nomor 976 Desa Cirebon Girang hapus dandiubah menjadi Hak Milik No. 367 Desa Cirebon Girang padatanggal 2062006;c. Kemudian pada tahun 2007 Sertipikat Hak Milik No. 367 DesaCirebon Girang Kec. Cirebon Selatan (dahulu), Kec. Talun(sekarang), Surat Ukur Tgl. 27012004 No. 09/2004 luas 150 M?
93 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayat (2) permohonanyang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diajukan dalam tenggang waktuselambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980 bahwa berdasar ketentuanpasal 27 UUPA penggugat tersebut telah dikategorikan sebagai menelantarkantanah, dan sesuai ketentuan pasal 27 dimaksud haknya hapus serta tanahnya jatuhkepada Negara dst...;1415Bahwa, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukumhakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SURABAYA Nomor : 156/B/2013/ PT.TUN.SBY.
H. BOGI WAHYU JATMIKO
Tergugat:
PT. Chubb Safes Indonesia
182 — 170
Bag.d) Pasal 1324 KUHPerdata yang mengatur bahwa paksaan teradi, bilatindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapatmenimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya,orangorangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktudekat,e) Pasal 1381 KUHPerdata mengatur bahwa salah satu alasanPembatalan suatu Perikatan hapus adalah karena kebatalan ataupembatalan,f) Pasal 1449 KUHPerdata mengatur bahwa Perikatan yang dibuat denganpaksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan
168 — 43
.; BahwaberdasarkanKUHPerdata:Pasal 1963:Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lainyang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, denganjalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.Pasal 1967:Segala tuntutan hukum , baik yang bersifat perobendaan, maupun yangbersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewainya waktu 30tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PancaBelia Karya atas tanah tersebeut seharusnya dinyatakan HAPUS;Bahwa dengan kata lain, apabila Sertifikat tersebut diterbitkan atas namaorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut tidak denganetikad baik, tidak nyata menguasai tanah tersebut dan atas penguasaanorang atau badan hukum, maka Sertifikat tersebut dapat dimohonkanpembatalannya, diajukan melalui gugatan ke pengadilan;e.
110 — 123
Pasal 1967 KUH Perdata yang mengatur :"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupunyang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yangmenunjukkan akan adanya daluwarsa itu. tidak usahmempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnyayang buruk" ;c.
177 — 24
Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan ataudialinkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena huku,dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain akan diindahkan, menurutketentuanketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam Staatsblad 1870Nomor 64, pada pokoknya perkumpulan menjadi badan hukum setelahmendapat pengesahan dari Penguasa.
1.MAMAN RUKMAN bin AHMAD MEME
2.SITI AISAH binti ADJID
3.TETEP SURELA bin ADE AEN alias AEN
4.LILI bin ADE AEN alias AEN
5.GALIH NUGRAHA bin ADE AEN alias AEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
1.ADE HOERUDIN
1.LANVIN LUKITO
437 — 401
Pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakterpenuhi, hak atas tanahnya hapus, dan tanahnya dikuasai langsungoleh Negara.14.
Bahwa berdasarkan ketentuan Absentee/Guntai sebagaimana dimaksuddalam angka 13, hak atas tanah pemilik tanah pertanian (in casu) HandiJaya Saputra hapus karena dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggalperolehan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2014/ tertanggal 25Nopember 2014 yang dibuat Notaris Rasjun Abdul Rahman, SH, MKn,selaku PPAT Kabupaten Bandung, berhubung karena Handi JayaSaputra tidak mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yangberdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP diwakili oleh R.B. MOHAMMAD AMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
1.Maryadi
2.Kismaniya
164 — 83
Dengan demikian,berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas catatan pemblokiranHalaman 14 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBYterhadap obyek sengketa menjadi hapus setelah 30 (tiga puluh) hari sejakdidaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pernyataan Penggugat mengenaipengajuan keberatan yang dikirim ke Kantor Pertanahan KabupatenSumenep dan tidak adanya jawaban dari Tergugat tidak lebih dari sepuluhhari kerja sebagaimana dalam surat gugatan