Ditemukan 10124 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Muji Achmad Muthaqin, SH
Terbanding/Terdakwa : ANDERIAS LOFA
247 — 82
Terbanding/Terdakwa : ANDERIAS LOFA
247 — 82
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentangpelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai barang & Jasa dan pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan undangundang No. 18 Tahun 2000Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa.
Putus : 25-06-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN Smr Tanggal 25 Juni 2015 — H.HUSNI DARWIN BIN H.ACHMAD ABU BAKAR (Alm)
60 — 11
60 — 11
Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas UmumPelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.e Bab X.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 2 Mei 2016 — - Drs. SAPARWIN SIREGAR
90 — 69
90 — 69
azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwakeuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yangdidukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.3) Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harusberpedoman pada peraturan perundangundangan.e Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakanprinsip hemat, tidak mewah
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnyadikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif0 % (nol persen);d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yangterutang";Halaman 4 dari 138 halaman.
Putus : 14-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Agustus 2017 — dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes., bin
SOEWANDIJONO;
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada awalnya saksi sangat yakin kalau uang tersebut adalahuang Ihsan Rohmatullah sendiri karena melihat penampilan saksi IhsanRohmatullah dengan mengendarai mobil yang cukup mewah; Bahwa kerja sama dengan Terdakwa ada 9 proyek, akan tetapikerjasama tersebut tidak dibuat perjanjiannya secara tertulis.
Register : 15-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.ARIYA SATRIA, SH
3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH
4.M. NUFI YUNANDRI, SH
Terdakwa:
MOHBIR FATARUBA,S.PdI
180 — 76
180 — 76
sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasibertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslahdapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dansesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya dirisudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidanakorupsi berpola hidup mewah
Register : 22-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 5/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mam Tanggal 13 Juni 2016 — - HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA
77 — 177
77 — 177
sekaligussetelah penyelesaian pekerjaan;Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah :Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan belanja daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat,tidak mewah
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 1011/ B /PK/PJK/2016c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnyadikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 %(nol persen);d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidakdipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang."
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
108 — 48
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
108 — 48
sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasibertambah kekayaannya atau menjadi lebin kaya karena perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslahdapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dansesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya dirisudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidanakorupsi berpola hidup mewah
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidakseharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnyadikenakan tarif 0 % (nol persen);Halaman 4 dari 140 halaman. Putusan Nomor 527/B/PK/PJK/2016d.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan mengenai PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyatatidak seharusnya dikompensasikan selisin lebin pajak atau tidakseharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);d.
Register : 03-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH.
Terdakwa:
ASMAD S. BADAR
83 — 24
IRWANTO, SH.
Terdakwa:
ASMAD S. BADAR
83 — 24
PalKeempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dirugikan dalamhal ini merugikan keuangan Negara;Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri Sudah dapat dibuktikanbahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalamkehidupan seharihari, dalam hal ini dapat dibuktikan bertambahnya kekayaanpelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Binanguna diangkatberdasarkan SK.
Register : 26-05-2015 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA.Mab Tanggal 25 Januari 2017 — Herdati Binti Paman ST. Saidi
Melawan
Zamzami bin Paman St. Saidi
89 — 10
89 — 10
Saidi, rumahTergugat tersebut saat ini bangunannya bernilai di atasRp1.000.000.000,00 (satu miliar) dan semua gaya kehidupan dariTergugat sama sekali berubah total dan secara drastis, bahkan semuaanakanaknya saat ini memakai mobilmobil mewah, secara bergantian,dikarenakan banyaknya mobil yang telah dimiliki oleh Tergugat yang dibelidari uang penjualan puluhan Ruko dan puluhan Perumnas, baik yang adadi atas tanah di Jalan Rangkayo Hitam (Simpang Drum) maupun atasRuko dan Perumnas yang ada di Jalan
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 31 Januari 2018 — EDUARD LOASARI Alias EDO
104 — 42
104 — 42
bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya dirisendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwaapakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah
Putus : 10-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/Pid/2013 Tanggal 10 September 2014 — MUHAMMAD TAUFIK, S.E bin HASAN
BASRI, dkk
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada waktu Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualanatas barang mewah yang dikeluarkan oleh Bea Cukaisenilai Rp45.000.000,00;3. Pada waktu serah terima kendaraan senilaiRp7.012.000.000;4. Pada waktu 30 hari setelah serah terima kendaraansenilai Rp1.500.000.000,00;5.
Register : 21-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 8 Nopember 2016 —
399 — 183
399 — 183
RNImeragukan kemampuan Terdakwa untuk memberikan pinjaman danadengan cara Repo saham dan meragukan Terdakwa sebagai partnerkerja yang baik untuk Repo saham, namun dengan tipu muslihatTerdakwa yang berpenampilan dan gaya hidup mewah dengan bujukrayu dan rangkaian kebohongan mengatakan bahwa Terdakwa sudahsering melakukan transaksi Repo saham dan memiliki sumberpendanaan yang memadai, Terdakwa telah mempelajari laporankeuangan PT.
Putus : 06-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/PID.SUS/2017 Tanggal 6 Juni 2017 — TENGKU NISFARUDDIN SYAH alias SIPAI
105 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
azas keadilan, kepatutan, dan manfaatuntuk masyarakat;(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahbahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dantepat guna yang didukung dengan buktibukti adminitrasiyang dapat dipertanggung jawabkan;(3) Taat pada peraturan perundang undangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolalankeuangan daerah harus berpedoman pada peraturanperundangundangan;Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakanprinsip hemat, tidak mewah
Register : 27-04-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg Tanggal 15 September 2016 — EKO VERBIEN, S.Pd Pgl EKO
390 — 146
390 — 146
BSM Cabang Padang Jalan Belakang Olo Nomor47 Padang, wawancara tersebut atas dasar kecurigaan Saksi terhadap gayahidup Eko Verbien, S.Pd Pgl Eko (Terdakwa) yang mewah, dan dalamwawancara tersebut Eko Verbien, S.Pd Pgl Eko (Terdakwa) mengakui bahwatelah menggunakan uang Sukuk dari nasabah antara lain:H.Meizir Zeinsebesar Rp 175.000.000,; (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), H.faisalAbbas Rp 550.000.000,; (lima ratus lima puluh juta rupiah), Arif Budiman Rp550.000.000,.
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
150 — 56
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
150 — 56
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.UndangUndang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Pasal 1 angka 15 yang mendefinisikan kerugian Negara adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Halaman 163 dari 186 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN AmbUndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013 Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
394 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
394 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Februarimendatang.Propertiproperti tersebut merupakan salah satu daya tarik utama dari PecatuIndah Resort, disamping juga pemandangan lautnya yang menakjubkanyangmerupakan alasan kuat mengapa daerah ini disebut Pantai Kuta Baru.Sesuai pengembangan kawasan wisata terpadu ini, Pecatu Indah Resort sudahdibuka untuk menerima tamu melalui dua properti terbaiknya, yakni Le GrandeBali Resort dan Klapa Beach Club.Le Grande Bali Resort, yang berada di pusat Lapangan Golf Kuta Baru,menawarkan penginapan yang mewah