diberi tanda 18.10;Fotokopi Kwitansi Pembayaran kesebelas Pembelian Tanah antara Aprizalkepada Fahrun Najib, selanjutnya diberi tanda 18.11;Fotokopi Kwitansi Pembayaran keduabelas Pembelian Tanah antara Aprizalkepada Fahrun Najib, selanjutnya diberi tanda 18.12;Fotokopi Kwitansi Pembayaran ketigabelas Pembelian Tanah antara Aprizalkepada Fahrun Najib, selanjutnya diberi tanda 18.13;Fotokopi Kwitansi Pembayaran terakhir Pembelian Tanah antara Aprizalkepada Fahrun Najib, selanjutnya diberi tanda 18.14

Bukti T14DKI Jakarta Nomor: 661/18.14/31/1.817/2015, tanggal 30Oktober 2015, Perihal: Rekomendasi Zona MenaraTelekomunikasi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Solu SindoKreasi Pratama (Fotokopi dari fotokopi);Titik Lokasi/Tata Letak Menara Telekomunikasi Seluler PT. SoluSindo Kreasi Pratama, diterbitkan oleh Kepala Badan PTSPPemerintah Provinsi DKI Jakarta (Fotokopi sesuai dengan asli);tidak diajukan sebagai bukti surat;Surat Direktur Utama PT.

fotokopi dari fotokopi);Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 243/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Mei 2020 (Fotokopisesuai dengan asli);Titik Lokasi/Tata Letak Menara Telekomunikasi Seluler PT.Solu Sindo Kreasi Pratama Nomor Pengesahan: 77/MTS/T/I11/5.3/31/1.711.53/2016 (Fotokopi sesuai dengan asl);Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi Nomor: 3695/1.817.3, tanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiDKI Jakarta Nomor: 661/18.14

01 Agustus 2015 31 Agustus2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P 18.11 ;Asli dan fotocopy Laporan Rekening Periode 01 Sep 2015 30 Sep 2015,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P 18.12;Asli dan fotocopy Laporan Rekening Periode 01 Oct 2015 31 Oct 2015,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P 18.13;Asli dan fotocopy Laporan Rekening Periode 01 Nov 2015 30 Nov 2015,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P 18.14

Tergugat pada saat proses Tripartit di Dinas SosialTenaga Kerja dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, atasdasar itulah kemudian BERDASARKAN KETERANGAN TERGUGATSELAKU PENGUSAHA DAN PARA PENGGUGAT SELAKU PEKERJADIPEROLEH FAKTA YANG MENERANGKAN~ TELAH TERJADIPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEJAK TANGGAL 1 AGUSTUS2016, sehingga kemudian Mediator memberikan anjuran agar Tergugatmembayar hakhak Para Penggugat sebagaimana yang telah diatur di dalamUndangundang Nomor 13 tahun 2003 (Anjuran Nomor 18.14

TIDAK DICATAT DENGAN BAIK OLEH PANITERA dan tidakdimuat secara utuh di dalam putusan Nomor 171/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnTanggal 15 Desember 2016;Bahwa yang menjadi kesalahan/ kekeliruan disini adalah proses awal /ay offoleh Tergugat dianggap oleh Judex Facti tetap berlanjut hingga saat inidengan alasan perusahaan mengalami kerugian, dimana pertimbanganJudex Facti hanya didasari dari pengakuan Tergugat, Judex Facti dengansadar telah mengenyampingkan keterangan saksisaksi para Penggugat danAnjuran Nomor 18.14

Abdulah Iskandar pada saat prosesTripartit di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Koperasi PemerintahKabupaten Serdang Bedagai), dan pengakuan Tergugat yang termuat didalam anjuran Nomor 18.14/567/1323/2016, tertanggal 05 September 2016tersebut bersesuaian dengan keterangan saksisaksi di persidangan yangmenyatakan Tergugat memaksa para Penggugat untuk mengisi suratpernyataan yang mengharuskan para Penggugat menerima ketentuan dariTergugat bahwa masa kerja tidak diakui lagi dan diberikan uang pesangontidak

Uang keluar senilai Rp 3.500.000, (dua juta rupiah) tanggal 22Agustus 2016 jam 18.14 wib Terdakwa kirim pribadi untukkeperluan sdri. WATI .o. Uang keluar senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 23Agustus 2016 jam 11.43 wib Terdakwa kirim kepada sdri. LAILAPUSPITA SARI atas permintaan sdr. RIANTO dan sdr. RIANTOmemberikan uang tunai kepada Terdakwa .p.

Uang keluar senilai Rp 3.500.000, (dua juta rupiah) tanggal 22Agustus 2016 jam 18.14 wib Terdakwa kirim pribadi untukkeperluan sdri. WATI .Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN TIko. Uang keluar senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 23Agustus 2016 jam 11.43 wib Terdakwa kirim kepada sdri. LAILAPUSPITA SARI atas permintaan sdr. RIANTO dan sdr. RIANTOmemberikan uang tunai kepada Terdakwa .p.

Uang keluar senilai Rp 3.500.000, (dua juta rupiah) tanggal 22Agustus 2016 jam 18.14 wib Terdakwa kirim pribadi untukkeperluan sdri. WATI . Uang keluar senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 23Agustus 2016 jam 11.43 wib Terdakwa kirim kepada sdri. LAILAPUSPITA SARI atas permintaan sdr. RIANTO dan sdr. RIANTOmemberikan uang tunai kepada Terdakwa .

Uang keluar senilai Rp 3.500.000, (dua juta rupiah) tanggal 22Agustus 2016 jam 18.14 wib Terdakwa kirim pribadi untuk keperluansdri. WATI; Uang keluar senilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 23Agustus 2016 jam 11.43 wib Terdakwa kirim kepada sdri. LAILAPUSPITA SARI atas permintaan sdr. RIANTO dan sdr. RIANTOmemberikan uang tunai kepada Terdakwa .

ditanggung antara perusahaan perkebunanpenghasil TBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badanusaha terpisah, dengan apabila perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 (satu) badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);Bahwa dengan demikian jelas bahwa tidak dapatdikreditkannya Pajak Masukan yang terkait kegiatanperkebunan menimbulkan keadilan dalam pembebananpajak;Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 1259 B/PK/PJK/201614. 18.14

Sumber Karindo Sakti;Bukti P128 : Fotocopy Surat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan KoperasiNomor : 18.14/567/1323/2016, tanggal 5 September 2016 dalamhal Anjuran;Bukti P129 :Fotocopy Penetapan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan KoperasiNo. 18.14/560/1324/2016, Tanggal 5 September 2016;Bukti P130 :Fotocopy contoh salah satu Surat Pernyataan tertanggal 4Agustus 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan saksi sebanyak2 (dua) orang, masing masing : Suhardi dan Arfandi Maful, dengan dibawahsumpah

Sumber Karindo Sakti dengan PUK K.SP KAHUTSPSI (vide buktiP127);Bahwa benar perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melaluiMediasi di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi KabupatenSerdang Bedagai dan selanjutnya Mediator mengeluarkan anjuran No.18.14/560/1324/2016 tanggal 5 September 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akanmempertimbangkan apakah benar Tergugat mengalami

1939, bermaterai cukupdan sesuai aslinya, diberi kode (18.11);12.Foto Copy Berita Acara Eksekusi, nomor:8/BA.PDT.G/PN.SEL,tertanggal 17 April 2003, bermaterai cukup dan sesuai aslinya,diberi kode (T8.12);13.Foto Copy Silsilah Keluarga, tertanggal 28 September 1995,bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (18.13);14.Foto Copy Surat Ketetapan Padjak hasil bumi, tanggal tidakterbaca yang dikeluarkan oleh Kepala luran Pembangunan DaerahLombok, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (18.14

Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/201 714. 18.14. 19.perkebunan menimbulkan keadilan dalam pembebananpajak;Bahwa dalam SE90, ditegaskan kembali bahwa untukperusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaidan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:a.

Sri Rahayu Agung, Medan; disebut bukti P9.10.Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor Ham.2HA.01.0115 PerihalKlarifikasi dan Koordinasi tanggal 19 Januari 2021 yang ditujukan kepada YthKepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai ;disebut Bukti P1011.Surat Bupati Serdang Bedagai Nomor 18.14/668/322/2021 tanggal 18Januari 2021 Perihal Dukungan Pengembalian Lahan PT.

usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasadari hasil kegiatan usahanya.Menimbang bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungisetiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya makapelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalamUndang undang Nomor :8 tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14,pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18.14

No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.18.14. Bahwa benar HAIDIR GAILEA (Almarhum) bin MARYAMYOISANGAJI (Almarhumah) binti DJORONGA BUAMONABOT(Almarhumah) bint MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggaldunia pada tahun 1975;18.15. Bahwa benar DAHLAN GAILEA (Almarhum) bin MARYAMYOISANGAJI (Almarhumah) binti DJORONGA BUAMONABOT(Almarhumah) binti binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telahmeninggal dunia pada tahun 2012;18.16.

Fotokopi foto Screen Shote tanggal 05 Juni 2018 Jam 18.14,bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (buktiT.8);2. Foto kopi Slip Gaji Pemohon (Mohamad Imron) bulan Mei 2019,dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur ResortKediri, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.9);ll. SAKSISAKSI:1.

Konvensi telah mengirimkan pupuk sebagaiberikut:Super Dolomite Nomor PO Nama PT Jumlah Keterangandalam Rpdalam tortBinasawit Abadi Pratama 186.65 98,550,144 Sudah diayar45005314664500520096 Tapian Nadenggan 443.21 234,014,880 Sudah diayar4500531472 Binasawit Abadi Pratama 294.23 155,355,552 Sudah diayarEST/BLSE/JKT/10/07/0007 Bumipermai Surya Lestari 22.76 13,769,800 Sudah diayarEST/BPAE/JKTO/10/07/0019 Bumi Bangka Lestari 191.07 115,594,325 Sudah diayarEST/B PAE/J KTO/10/07/0019 Bumi Bangka Lestari 18.14

Oleh karenanya pasaltersebut dengan sendirinya dapat mematahkan dalil Para Pembantah dalamBantahannya halaman 7 point 18.14.

danInformatika Kabupaten Mandailing Natal telah mendapatkan Anggaran yangbersumber dari dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun 2013 yang tertuangdalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 107.10701.18.14.5.2 tanggal 11 Februari 2013 dalam programpembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kode kagiatan1.07.01.18 yang salah satu sub kegiatannya adalah Pembangunan TerminalTipe A Panyabungan (ganti rugi lahan Terminal Tipe A Panyabungan) dengankode kegiatan 1.07. 18.14

2016berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakaibarang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;Menimbang bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungisetiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanyamaka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimanadiatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18.14

ditumbuhin ilalang liar dankeadaan tanah tersebut pada saat ini dalam keadaan bersih dan tahantersebut tumbuh rumputrumput liar;Bahwa yang menguasai tanah yang Halim Herianto beli dari Sutantotersebut pada saat ini adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa adamembuat Pamflet diatas tanah tersebut dengan tulisan bahwa tanahtersebut adalah milik dari Eliana (Istri Terdakwa) yang saat ini sudahmeninggal dunia;Bahwa saksi sehubungan dengan keterangan dari BPN (BadanPertanahan Kota Pekanbaru) Nomor : 844/18.14

Yang mana Terdakwa katakan Lahan ini miliksaya kalau mau menyewa di persilahkan;Bahwa Terdakwa pernah surat dari kantor BPN Kantor wilayah PropinsiRiau/ BPN Propinsi Riau Nomor. 844/18.14/V/2012 perihal permohonanpenjelasan Sertifikat Nomor 743/Sidomulyo atas nama Eliana danTerdakwa melihat surat tersebut dikantor BPN Propinsi Riau. Kemudiansetelah itu karena tidak ada penyelesaian maka Terdakwa mengajukangugatan perdata.

Halaman 33 dari 87melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasadari hasil usahanya maka pelaku usaha dilarang melakukansuatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang undangNomor :8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7,pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18.14.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 11/G/2015/PTUNPbr, tanggal 20 Oktober 2015;Bahwa kemudian atas surat tersebut diatas, Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, menerbitkan SuratNomor: 1004/18.14/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal: PerintahPelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.251 K/TUN/2016 tanggal 14 Juli 2016 jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 11/G/2015/PTUNPbr, tanggal 20 Oktober 2015 dariPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditujukan kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kampar, bermaterai cukup, selanjutnyadiberi tanda T IV35;Foto copy Surat Nomor : 1004/18.14/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 TentangPerintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor: 251K/TUN/2016 tanggal 14 Juli 2016 Jo.