Ditemukan 185 data
Syarifuddin
Termohon:
Ketua PPK Gp. Uteuen Gathom,
94 — 87
) tahun pada waktu penutupanpendaftaran bakal calon;. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokterPemerintah;. nyatanyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yangdiancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidanamakar atau politik yang telah mendapat amnesti
100 — 28
Berdasarkan perspektifini, perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah cukup adil dari segi moralitas hukum, apabilanorma hukum mengenai persyaratan a quo dibandingkan dengan pemberian amnesti terhadapmereka yang terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan RakyatSemesta (PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditiadakannya persyaratantidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G.30.S/PKI untukmenjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD
ZURWANDI SH
Terdakwa:
M RISKY PRATAMA BIN MULYADI
28 — 10
.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;
- Memerintahkan
M.SUPRIYANTO,SH.
Terdakwa:
AGUNG SUGIYATNO Bin SUPIRMAN
115 — 0
dikembalikan kepada pemiliknya Arinta Dwi Amnesti;
- 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 24, 66401 gram.
- 3 (tiga) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit HP.
- 1 (satu) set plastik klip.
- 1 (satu) ikat sedotan.
- 1 (satu) rol isoltip.
- 2 (dua) rol lak ban.
- 1 (satu) bungkus rokok clas mild.
- 1 (satu) bungkus rokok Umild.
119 — 33
Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karenamelakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman palinglama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindakpidana makar dan politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;11. Bahwa benar tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap;12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina,berjudi minum khamar dan berkhalwat;13.
Terbanding/Tergugat : Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh
132 — 47
respon/tanggapan tertulisatas Daftar Temuan Hasil Pemeriksaaan yang disampaikan olehTerbanding/Tergugat8) Sebelum melakukan penyanderaan Terbanding/Tergugat MengirimkanHimbauan Terakhir Pelunasan Tunggakan Pajak Nomor:S0397/WPJ.25/KP.0104/2016 tanggal 14 # April 2016, namunPembanding/Penggugat tidak memberikan respon yang baik.9) Tidak hanya itu, pada saat berlakunya UndangUndang Nomor 11Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Terbanding/Tergugat telahMengirimkan Himbauan untuk Mengikuti Program Amnesti
penyanderaan Terbanding/TergugatMengirimkan Himbauan Terakhir Pelunasan Tunggakan PajakNomor:S0397/WPJ.25/KP.0104/2016 tanggal 14 April 2016.Karena tidak ada respon dari Pembanding/Penggugat,Terbanding/Tergugat mengirimkan Surat PermintaanPenyanderaan Wajib Pajak Kepada Menteri KeuanganNomor:S0855/WPJ.25/KP.0104/2016 tanggal 22 Agustus 2016.Tidak hanya itu, pada saat berlakunya UndangUndang Nomor11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,Terbanding/Tergugat telan Mengirimkan Himbauan untukMengikuti Program Amnesti
Terbanding/Penuntut Umum II : MUHAMMAD ZAKI,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HERLAMBANG ADHI NUGROHO,SH
Terbanding/Penuntut Umum I : AMALIA SARI, SH
51 — 21
Kopkar WiraMandiri yang berada di Pulau Kundur untuk menghimbau mengikutiprogram Tax Amnesti, selain itu Tim mengunjungi kantor perwakilanWajib Pajak yang beralamat di Jalan Cindai Putri No.40 Tanjung BalaiKarimun.Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM tidak menyetorkan PPN yang telahdibayarkan oleh PT.Tambang Timah terkait faktur pajak yang diterbitkanoleh Kop. Kopkar Wira Mandiri kurun waktu Januari 2013 sampaidengan Desember 2013 karena pada tahun 2013 Kop.
Nomor 383/Pid.Sus/2018/PT.PBR Mandiri yang berada di Pulau Kundur untuk menghimbau mengikutiprogram Tax Amnesti, selain itu Tim mengunjungi kantor perwakilanWajib Pajak yang beralamat di Jalan Cindai Putri No.40 Tanjung BalaiKarimun. Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM tidak menyetorkan PPN yang telahdibayarkan oleh PT.Tambang Timah terkait faktur pajak yang diterbitkanoleh Kop. Kopkar Wira Mandiri kurun waktu Januari 2013 sampaidengan Desember 2013 karena pada tahun 2013 Kop.
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
200 — 125
sengketapemberhentiannya sepuluh tahun lagi setelah ada Undangundang Nomor 30Tahun 2014, PPK yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap itu dapat dijatuhi sanksi, untuk batas waktunyaTICK CIGILLI $2292 ter rere etientieeemnentiBahwa dari Pejabat Yang Berwenang untuk memberhentikan itu ada tidakbatas waktu pengaturan jn0nc nn no ne ncn cmon onc ncncnenBahwa jika PNS lambat diberhentikan dan masih bekerja dan menerima gaji,apakah harus mengembalikan gajinya, diberikan amnesti
169 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami mohon pemantau Internasional :Amnesti Internasional dan Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, jaringanpemantau HAM lainnya, Kontras Jakarta dan Komnasham agar terlibat aktifmengawasi proses peradilan di Pengadilan Negeri Sampit dan peradilantingkat banding dan kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2s3.Menerima gugatan Penggugat dan Penggugat II seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan
ANJAR PURBO SASONGKO, SH
Terdakwa:
SUTANTY
177 — 23
Ruko tersebut disewakan kepada BRI pada tahun2017 dan dibuat dihadapan Notaris RETNO SARIWATI, rekanan dari pihak BRIdengan harga sewa sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk tenggangwaktu 1 tahun, yang menyewakan dan menerima uang dari Pihak BRI Terdakwasendiri; Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu kalau ruko tersebut dikuasai oleh oranglain, sepengetahuan Terdakwa setelah di Kepolisian bahwa ruko Terdakwa dikuasaioleh CHANDRA HERI PUTRA, faktanya MARIA PURBOWATI tidak membuattax amnesti
menerangkan pada saat di Polres keterangan Terdakwa adalahtidak benar, karena Terdakwa berpikiran MARIA PURBOWATIT akan membantuTerdakwa dengan masalah hukum ternyata justtu MARIA PURBOWATI yangmenjebloskan Terdakwa ; Bahwa Terdakwa menerangkan terkait dengan foto foto di kantor Notaris Nataliamemang benar tapi pada saat itu terdakwa tanda tangan dan cap jempol di kertaskosong bukan untuk tanda tangan jual beli karena tidak pernah berniat untukmenjual asset Terdakwa tetapi untuk pengurusan tax amnesti
137 — 49
Justru yang sebenarnya adalah PENGGUGAT membohongiTERGUGAT, bahwa PENGGUGAT meminta fotokopi seluruh dokumentanah untuk dilakukan TAX AMNESTI dan telah TERGUGAT berikanseluruhnya.
Bahwa apa dan bagaimana hasilnya TAX AMNESTI tidakpernah PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT sehinggapermintaan dokumen tersebut TERGUGAT anggap sebagai itikad tidakbaik dan hanyatipu muslihat PARA PENGGUGAT saja.20.Bahwa TERGUGAT telah berupaya untuk mengadakan pembicaraanterkait dengan harta Peninggalan L SUGITO sejak saudara kandung LSUGITO menanyakan harta peninggalan LSUGITO kepada TERGUGATpadahal saat itu TERGUGAT masih dalam keadaan sedih dan jiwa yangtergoncang.
Bahwa apa danbagaimana hasilnya TAX AMNESTI tidak pernah PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT sehingga permintaan dokumen tersebutTERGUGAT anggap sebagai itikad tidak baik dan hanya tipu muslihatPARA PENGGUGAT saja.Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah tuduhan PARAPENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena dianggapmengahalanghalangi dilakukannya pembagian warisan.
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
167 — 109
masingmasingmempunyai domain sendiri;Bahwa mengenai hukum pajak di Indonesia yang mengandung administrasiperpajakan intinya bermaksud kalaupun ada sanksi pidana masuk dalamUltimum Remidium dimana sanksinya mendorong wajib pajak untukmembayar pajaknya dimana jika terjadi masalah pajak diselesaikan denganhukum pajak yang mana pajak merupakan pendapatan nasional makapendekatan masalah pajak diselesaikan bukan dengan pidana karena jikawajib pajak dipenjara maka dia tidak akan bisa membayar pajak makatimbullah tax amnesti
bahasa hukumnya baikbaiklah kepada wajib pajak tetapi kalau ada sengketa lebih baikdiselesaikan dengan baik apabila ada sengketa lebih baik tindakanpersuasif terlebih dahulu sebelum tindakan pidana; Bahwa dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan pegawai pajak, tetapharus dipahami masingmasing wajib pajak punya masalah berbedabedaseperti sebelumnya telah ada masalah keuangan dan telah dinyatakan pailitdan jika satu kasus dipaksakan diselesaikan dengan pidana maka akanbanyak yang telah melakukan tax amnesti
Fotocopy Putusan Pengadilan Jakarta SelatanNo.164/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 27 Januari 2020, diberi tanda T30;31.Fotocopy Surat Himbauan untuk mengikuti Program Amnesti Pajak No.S.5497/WPJ.17/KP.04/2016 tertanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda T31;32.Fotocopy Surat Permintaan Penjelasan atas Data/atau Keterangan No.8262/WPJ.17/KP.04/2016 tertanggal 24 Nopember 2016, diberi tanda T32;33.Fotocopy Surat Permintaan Penjelasan atas Data/atau KeteranganNo.SP2DK153/WPJ.17/KP.04/2017 tertanggal
Nurmansyah
Tergugat:
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
365 — 196
denganhormat, dengan adanya pasal itu pemberhentian tidak dengan hormat untukdisiplin saja tidak ada lagi, jadi ada contoh seperti kalau kita lihat ada di PPNomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinandan perceraian, kita linat di situ, kalau PNS wanita dilarang menjadi isterikedua, dan kalau dia terbukti melanggar maka dijatuhi hukuman disiplin yaitupemberhentian tidak dengan hormat tapi dengan adanya UndangUndangASN untuk kasus disiplin isteri kedua itu menjadi seperti ada amnesti
133 — 12
PALBahwa ada kesepakatan PHK antara buruh dengan Kopegiel, yaitu 3(tiga) bulan gaji;Bahwa kridit pinjaman untuk modal usaha macet dan dari pihak bankada peringatakan sebanyak 2 kali, yang akhirnya ada kebijakan daripihak bank, yaitu dikembalikan pokoknya saja;Bahwa soal pajak, besarnya beban pajak adalah 1,5 Milyar, namundapat amnesti jadi sisa pajak adalah 700 juta rupiah sampai denganMaret 2017, harus dibayar;Bahwa kalau sampai Maret 2017 pajak tidak terbayar, kKemungkinannyaasset disita;Bahwa
RENDI PANALOSA, SH.
Terdakwa:
RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI. M
58 — 30
>RIDHO YUDIANTARA Bin ZULKAHFI M dengan pidana MATI;
- Menyatakan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika Hakim yang memeriksa Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pidana terdahulu yaitu pidana seumur hidup, menjatuhkan pidana lebih ringan dari 20 (dua puluh) tahun atau pidana bebas Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG BOWO LAKSONO, S.H.
136 — 53
Amnesti, pengampunan, ataukeringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab;Bahwa sebagai perbandingan, di Indonesia hukuman terhadap pelakuTerosime sampai saat ini tidak ada yang ditatuhi hukuman mati, padahalkorban dari tindakan terorisme lebih banyak dan dilakukan secara berencanasehingga termasuk kejahatan luar biasa sedangkan tindakan Pembandingdalam perkara ini, dilakukan tanpa ada perencanaan terelebin dahulu, sertadilatar belakangi oleh permasalahan dalam keluarga pembanding dengankorban
136 — 103
Tetapikemudian beralih pada kedaulatan rakyat maka yang ditanya adalah rakyat, ketikaabolisi dan amnesti diberikan harus dengan persetujuan dari DPR, maka kedaulatansudah berada di tangan rakyat. Ujungnya adalah Kedaulatan hukum, raja atau presidentidak lagi mempunyai kekuasaan mutlak karena harus diatur oleh konstitusinya yaituPasal 14 ayat (1) UUD 1945.
83 — 26
Teugku Fakinah pada tahun2010 adalah Bapak Muhammad Saleh Suratno;Bahwa selama ini yang berlaku di Yayasan Teungku Fakinah, tidakboleh rangkap jabatan;Bahwa selama Terlawan menjadi Direktur sebelumnya Terlawan adamembayar pajak, namun pada tahun 2010 Terlawan tidak lagi membayarpajak sehingga terhadap pajak yang tidak dibayar oleh pihak kantorpajak memanggil pihak pengurus Yayasan menyampaikan adatunggakan pajak tahun 2010 yang belum dibayar dan dimintakan segerauntuk membayar dengan cara mengikuti amnesti
RENDI PANALOSA, SH.
Terdakwa:
SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI
58 — 20
SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dengan pidana MATI;
- Menyatakan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika Hakim yang memeriksa Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pidana terdahulu yaitu pidana seumur hidup, menjatuhkan pidana lebih ringan dari 20 (dua puluh) tahun atau pidana bebas Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti
1.ILA
2.ULIA HASAN
3.M. NASIR YOGA
4.BUHARI MUSLIM MUNTHE
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGAH
59 — 26
penutupanpendaftaran bakal calon;g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokterPemerintah;nyatanyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;tidak pernah dijatuhi sanksi adat;tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yangdiancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecualitindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti