• Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah :... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta ...DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta...Yang benar adalah:...

• berlakulah disitu dua prinsip pokok yang ditemukan dari pasal1338, yang pertama Pakta Sunt Servanda yang kedua Promist Must be Comeperjanjian mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak;Bahwa kalau ada kesepakatan pokok kemudian itu diamendemen atau punapapun namanya apakah itu reschedule kemudian sudah terpenuhi pasal 1320maka kesepakatan resheduleng itu mengikat kepada kerditur dan debitur;Bahwa apabila benar berdasarkan fakta dan bukti dan bisa dibuktikan bahwapada waktu dilakukan perhitungan atau Apprisal

  ada halhal yang tidak benarmaka bisa dibatalkan;Bahwa apabila Apprisal melakukan kompair/perbandingan nilai eksekusi yangsebenarnya dengan objek lain yang ada disekitar.

• Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesualdengan Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakanmelalui tahapan perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah yangharus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penilaian GantiKerugian dilakukan oleh Apprisal yang telah mendapat lisensi dariMenteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional;f.

• demi meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjaminkepentingan hukum pihak yang berhak (Pasal 3 Undangundang Nomor2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum);Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai Pasal 13Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan melalui tahapanPerencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah yang harus sesuaidengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penilaian Ganti Kerugiandilakukan oleh Apprisal

  demi meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjaminkepentingan hukum pihak yang berhak (Pasal 3 Undangundang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum);Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai Pasal 13Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan melalui tahapanPerencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah yang harus sesuaidengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penilaian Ganti Kerugiandilakukan oleh Apprisal

• Kupang;Bahwa pada saat itu saksi bersama sama dengan Tim PPA (PusatPemulihan Aset) dalam rangka memantau aset tersebut sedangkan yangkedua kalinya bersama tim apprisal untuk melakukan perhitungan;Bahwa pada saat ke lokasi gudang PT Sagaret bersama PPA terdapatbeberapa bangunan diantaranya 4 buah bangunan yang masih berdirimeski terdapat kerusakan di bagian dinding, 1 buah bangunan kanior, 1buah bangunan klinik, serta sejumlah mesin antara lain genset, crane,mesin potong dan mesin poles yang dalam

  kondisi rusak;Bahwa pada saat meninjau lokasi bersama PPA dan apprisal yangkedua kalinya sekitar bulan nopbember sempat melihat putusan MA RIyang dibawa oleh tim PPA dimana dalam putusan tersebut bahwagedung PT Sagaret berjumlah 4 buah gedung;Bahwa namun demikian, pada saat itu saksi melihat gudang tersebuthanya ada 2 buah sisanya sudah rata dengan tanah, sedangkan materialpenopang gedung tersebut juga tidak ada lagi;Bahwa saat itu juga saksi didatangi oleh security bahwa gedung tersebuttelah dibongkar

• 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;

• Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
• Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konslutasi Penilai Tanah KJPP Fungs Zulkarnaen & Rekan;
• Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Apprisal

  telah dilegalisir SK Walikota Nomor821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatanatas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada DinasPerkim Kota Bima.20) Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bimatentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;21) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017tentang Jasa Konslutasi Penilai Tanah KJPP Fungs Zulkarnaen & Rekan;22) Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Apprisal

  copy yang telah dilegalisir SK = Walikota =Nomor821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atasnama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas PerkimKota Bima;Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentangkegiatan pengadaan tanah TA 2017;Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentangJasa Konslutasi Penilai Tanah KJPP Fungs Zulkarnaen & Rekan;Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Apprisal

• hichaf1dbchaf13lochf1 n menuntut hakhak Pelawan ; fs24insrsid4275047charrsid4275047par pard s24qj li539ri0s1360slmult1widctlpartx228tx 1410aspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin539itapOpararsid4275047 fs24insrsid4275047charrsid4275047 hichaf1dbchaf13lochf1Bahwa oleh karena sebelum diajukannya permohonan eksekusi pengosongan tanah danbangunan oleh Terlawan I, telah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukanoleh Terlawan II (PT.Bank Danamon) hichaf1dbchaf13lochf1terkait penampilan kerja (Performance Apprisal

• Bintang Dharma Hurip Apprisal & Property Consultant Medanmendapat proyek untuk mengerjakan pengawasan Program K21 BidangPerkebunan Propinsi Riau pada Kegiatan Tahun Jamak Tahun 2006 sampaidengan Tahun 2009 untuk Periode Desember 2006 sampai dengan Juni 2009, yangmana kegiatan tersebut adalah kegiatan pengolahan lahan sampai denganpenanaman kelapa sawit yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk pengentasankemiskinan terutama dalam sektor perekonomian masyarakat, pelaksanaantersebut pada perencanaannya

  Bintang Dharma Hurip Apprisal& Property Consultant Medan ;Bahwa Laporan yang saksi buat sebanyak 4 (Empat) kali, yang kemudian laporantersebut diteruskan oleh Sdri. MARHAYANIE, SE.

  Bintang Dharma Hurip Apprisal & Property Consultant melaksanakanPenilaian Kemajuan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan PerkebunanKelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau berdasarkan := Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penilaian KemajuanPekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan kelapasawit Program K2I Nomor 602/DISBUNKS/061 dan Nomor 003/SPK/XI/07 tanggal 01 Nopember 2007 ;= Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan dan PengembanganPerkebunan kelapa sawit Program K2I Nomor : 12A/PANPL

  Bintang Dharma Hurip Apprisal &Property Consultant melakukan cek fisik ke lapangan guna mengekspos realisasiprogres fisik yang telah dilakukan kontraktor, lalu kemudian hasil dari pengecekanfisik tersebut dituangkan kedalam bentuk laporan (Progres fisik) yang disampaikankepada Dinas Perkebunan Propinsi Riau ;Bahwa selaku Pimpinan Cabang saksi tidak pernah ke lapangan untuk melakukanpenilaian Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawitProgram K2I dan Tim yang ditugaskan ke lapangan

• (dua juta seratus ribu rupiahpermeter persegi), berdasarkan penilaian Appraisal Independen (Kantor JasaPenilai Publik Iskandar & Rekan), Apprisal Independen Aquo sering ditunjukpemerintah untuk melakukan penilaian terhadap tanahtanah masyarakat yangdipergunakan untuk kepentingan umum. Mengenai besarnya nilai ganti rugisebesar Rp. 2.100.000,/m?

• (duamiliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi dijual dengan hargaRp 1.097.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehinggabertentangan dengan asas kewajaran ;Menimbang, bahwa atas dalil ini Para Penggugat memiliki buktitertanda P26 penilaian aset berdasarkan inspeksi lapangan yang tidak jelasdibuat oleh siapa, namun dibalik bukti tersebut ada tanda tangan KepalaSekolah (SMK Penerbangan Nusantara Bali (cap)) sehingga bukan dibuat olehpihak yang kompeten yaitu apprisal

• adalahPenggugatsendiri, karena Tergugat tidak mematuh isi perjanjian;Bahwa di Balikpapan harganya bisa lebih tinggi karena kapasitasnya 50ton pasarnya yang paling bagus memang di daerah tambang diKalimantan, kalau dibawa ke daerah lain juga biaya pemindahannyaterlalu mahal;Bahwa pertimbangan kenapa dititipkan di Balikpapan karena tidakterlalu jauh dari lokasi, disana ada tempat jasa penitipan dan kalaudipindahkan ke daerah lain ongkos mobilisasi terlalu besar;Bahwa dalam menentukan harga jual tersebut tidak ada apprisal

• Bintang Dharma Hurip Apprisal & Property ConsultantMedan mendapat proyek untuk mengerjakan pengawasan Program K21Bidang Perkebunan Provinsi Riau pada Kegiatan Tahun Jamak Tahun 2006sampai dengan Tahun 2009 untuk Periode Desember 2006 sampai denganJuni 2009, yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan pengolahan lahansampai dengan penanaman kelapa sawit yang mana kegiatan tersebutbertujuan untuk pengentasan kemiskinan terutama dalam sektorperekonomian masyarakat, pelaksanaan tersebut pada perencanaannya

  BintangDharma Hurip Apprisal & Property Consultant melakukan cek fisik kelapanganguna menilai progress realisasi fisik dan realisasi biaya, saksi melakukan cekfisik tersebut ke lokasi Sikakak (Kabupaten Kuansing), Sepahat (KabupatenBengkalis) dan Kampung Pulau (Kabupaten Indragiri Hulu) sedangkan untuklokasi lainnya saksi tidak melakukan cek fisik namun saksi menugaskananggota team untuk kelapangan, setelah itu hasil dari pengecekan fisiktersebut dituangkan kedalam bentuk laporan (Progres fisik)

  ,Msi yang merupakan Pimpinan Cabang PT.Bintang Dharma Hurip Apprisal & Property Consultant Medan.Bahwa benar Laporan yang saksi buat sebanyak 4 (Empat) kali, yangkemudian laporan tersebut diteruskan oleh MARHAYANIE, SE.,Msi kepadaDinas Perkebunan Provinsi Riau dengan perincian sebagai berikut :e Laporan Nomor 2.3.013.07 tertanggal 30 November 2007 perihal Laporanke s/d 10 November 2007 Pengawasan Proyek Pembangunan KebunKelapa Sawit K2I oleh kontraktor PT.

  Bintang Dharma Hurip Apprisal & Property Consultantmelaksanakan Penilaian Kemajuan Pekerjaan Pembangunan~ danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riauberdasarkan :> Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penilaian Kemajuan PekerjaanPembangunan dan Pengembangan Perkebunan kelapa sawit Program K2lNomor 602/DISBUNKS/061 dan Nomor 003/SPK/XI/07 = tanggal 01Nopember 2007 ;> Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan dan PengembanganPerkebunan kelapa sawit Program K2I Nomor : 12A/PANPL

• Terutama karena dana yang diberikan sebagai fasilitas kredit merupakan danamasyarakat sehingga tindakan Penggugat tersebut jelas dan nyata telahmerugikan masyarakat.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakanbahwa penjualan lelang tidak menyertakan apprisal karena dalil Penggugattersebut sematamata hanya merupakan pendapat subyektif Penggugat yangtidak didasarkan pada buktibukti yang BENAR.Bahwa jelas dan nyata dalil Penggugat tidak didasarkan pada buktibukti yangada, oleh

• Hadi Suwanto, selanjutnya LPJ tersebut dipergunakan Terdakwa RENDIDELAPRIMA BASTARI sebagai data dan sumber informasi yang dimasukanke dalam CAM (Credit Application Memo) yang dibuat oleh Terdakwa RENDIDELAPRIMA BASTARI untuk dijadikan persetujuan Kredit yang diajukan olehSaksi Hadi Suwanto;e Bahwa oleh Terdakwa RENDI DELAPRIMA BASTARI telah dilakukanpencatatan kedalam CAM (Credit Application Memo) dengan Nomor :SMEC0371004518 tanggal 16 April 2018, yang seolaholah secara resmi telahdilaksanakan apprisal

• Fotocopy dari fotocopy, Surat Nomor 050/1531/KRD/CHRM tanggal 7Desember 2012 perihal Undangan (Peringatan Ke1), (diberi tanda T I/7);Fotocopy dari fotocopy, Surat Nomor 051/090/KRD/CHRM tanggal 16Januari 2013 perihal Undangan (Peringatan Ke2), (diberi tanda T I/8);Fotocopy dari fotocopy, Surat Nomor 051/094.38/KRD/CHRM tanggal 18Januari 2013 perihal Undangan (Peringatan Ke3), (diberi tanda T I/9);Halaman 69 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN SDA10.Fotocopy sesuai aslinya, Laporan (Apprisal

• Puri Jambangan Baru III No. 10, Karah, Jambangan Surabaya, adapun pihak yang menunjuk tim appraisal tersebut adalah PT.PLN Unit Induk Pembangunan VII Unit Pelaksana Konstruksi JaringanJawa Bali 7.Bahwa pada saat itu tidak ada permasalahan dalam pemberian ganti rugi;Bahwa tim Apprisal yang menentukan harga ganti rugikemudian BPN yang mengumumkannya kepada warga;Bahwa dalam sosialisasi tidak pernah disampaikan akanadanya pungutan, termasuk pologoro, untuk pemberian ganti rugi tersebuttidak ada pungutan

• RONNYFITRIADI) melakukan koordinasi dengan pihak terkait (legal, apprisal, BIChecking, dan Customer Service).f. Kemudian Terdakwa bersama RONNY FITRIADI (AO) membuatproposal atau Memorandum Rekomendasi Pembiayaan (MRP) dengan dasar rancangan anggaran biaya yang diajukan oleh PT.

  RONNYFITRIADI) melakukan koordinasi dengan pihak terkait (legal, apprisal, BIChecking, dan Customer Service).d.Kemudian Terdakwa bersama RONNY FITRIADI (AO) membuatproposal atau Memorandum Rekomendasi Pembiayaan (MRP) dengan dasar surat permohonan dari PT. MBBZ, analisa yuridis, BI Cheking danHal. 124 dari 203 Hal. Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.laporan keuangan dari Nasabah, Namun untuk penandatangananproposal /MRP dilakukan oleh Kepala Cabang KCP Sangaji yang baru(Sdri.

• Prima Pangan Madani, tanggal 15 Maret 2018

Sampai dengan

Barang bukti nomor urut 281 berupa 1 (satu) bundel print out laporan apprisal dari KJPP Tri Kurniawan dan rekan nomor : 00061/2-0173-00/PI/01/0314/1/XI/2021 tanggal 5 November 2021

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irwan Gozali

• Barang bukti nomor urut 282 berupa 1 (satu) ASLI grosse akta balik nama kapal nomor : 2805 tanggal 26 November 2018, nama kapal ALAM

• Untukmendapat harga yang layak dapat ditugaskan Perusahaan Penilai(Apprisal Company) yang independen.Berdasarkan jawaban kami sebagaimana diatas, dengan segala kerendahanhati Tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini, mMemutus dengan amar putusan sebagai berikut :. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;ll. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat 2 tidakmempunyai dasar hukum;Ill.

• Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesualPasal 13 Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakanmelalui tahapan Perencanaan oleh instansi yang memerlukanHalaman 56 dari 131 Halaman Putusan Nomor 359/Padt.G/2018/PN Mdntanah yang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahdan Penilaian Ganti Kerugian dilakukan oleh Apprisal yang telahmendapat lisensi dari Menteri Keuangan dan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalPada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan