Ditemukan 139 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-02-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12B/PK/PJK/2005
Tanggal 19 Februari 2008 — BUT. MOBIL CEPU.Ltd. ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
158128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Akta Pengalinan,PemohonBanding terus melanjutkan menikmati fasilitas penundaan pembayaranPPN yang telah diberikan sebelumnya kepada PTHP.Pada tanggal 15 Pebruari 2002,KPP Badora menerbitkan surat Nomor.S82/WPJ.07/KP.07070/2002 dimana KPP Badora memberitahukanPemohon Banding bahwa :1. Fasilitas penundaan pembayaran PPN berakhir pada tanggal 31Desember 1999; dan2.
    PPN dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang belumdibayar untuk tahun pajak 2001 adalah Rp.30.481.961.102,00 ;KPP Badora mengintruksikan Pemohon Banding untuk membayar PPNdan PPn BM yang belum dibayar dalam waktu 7 hari sejak tanggal surattersebut ;Pada tanggal 5 Maret 2002, Terbanding menerbitkan SKPKB Nomor.00002/287/01/053/02 dimana berdasarkan itu Terbanding menyatakanbahwa PPN yang terutang adalah Rp.30.481.961.102,00 dan sanksiadministrasi untuk PPN yang belum dibayar adalah Rp.4.570.322.491
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS TOA CORPORATION
2612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kesalahan pengisian SPT Masa PPN Masa Juli 2009, dalamproses pemeriksaan namun sebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor: PHP353/WPJ.07/KP.0700/2010 yang diterbitkan tanggal 17Desember 2010, Pemohon, dengan kesadaran sendiri, dan berdasarkanketentuan Pasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007,mengungkapkan adanya Ketidakbenaran dalam Pengisian SuratPemberitahuan PPN Masa Juli 2009 yang disampaikan sesuai surat Nomor: J301/TC/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang diterima oleh KPP Badora
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356/B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN (TANJUNG) Ltd
3016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift dengan surat nomor 216/2007 tanggal 15 November 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak jakarta Khusus untuk mengahapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.g kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora
Putus : 13-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. REPRESENTATIVE OF MITSUBISHI CORPORATION;
5830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 42.775.325 42.775.325Jumlah yang masih harus dibayar 135.765.162 135.765.162 bahwa SKPKB PPh Pasal 15 tersebut telah dilunasi selurunnya oleh PemohonBanding melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara tanggal 25 Agustus2011;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil pemeriksaan sebagaimanatertuang dalam SKPKB PPh Pasal 15 Masa Pajak Juli 2009 No.00004/241/09/053/11 tanggal 27 Juni 2011 dan mengajukan keberatan dengansurat No. 004/PPh15/KEB/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang diterimaoleh KPP Badora
Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1774/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT REPRESENTATIVE OF MITSUBISHI CORP
8738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1774/B/PK/PJK/2016Nomor 00001/241/09/053/11 tanggal 27 Juni 2011 dan mengajukan keberatandengan surat Nomor 010/PPh15/KEB/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yangditerima oleh KPP Badora Satu pada hari yang sama yaitu tanggal 26 September2011;Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan olehPemohon Banding di atas, Terbanding menerbitkan Keputusan NomorKEP513/WPJ.07/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPh Pasal 15, yang memutuskan menolak
Putus : 19-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT. SABRE SYSTEMS INTERNATIONAL Pte, Ltd
3718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)5 Wumlah yang masih harus dibayar (3+4h) oO CO OC O 1.674.270.61201.674.270.6121.674.270.612 SGT o/ S/F op oO CO CO CO CO CO O CO Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang KUP, atas STPtersebut Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi Nomor 006/SSI/Badora/V/2010 pada tanggal 12 Mei 2010 danTerbanding sudah menjawab Surat Permohonan tersebut melalui SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP1179/WPJ.07/2010 tanggal 8 November 2010yang
Putus : 25-11-2009 — Upload : 23-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3365 K/PDT/2003
Tanggal 25 Nopember 2009 — H. BECCE bin KIDO, ; RACHMAT ENDONG PATOMPO, MBA.CRE., dkk.
260141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badora Dg. Sila, Tanah milik Nirwana Dg. Calla ; Sebelah Barat : Jalan Inspeksi (Saluran air/Kanal) ;c. Seluruh harta PT.
Register : 23-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 08/Pdt. G/2011/PN.Sungg.
Tanggal 2 Agustus 2011 — JUMASANG DG. RUPPA LAWAN 1. S I A M A 2. CAYA DG. NURUNG
579
  • Sebelah Utara : Badora Dg. Mabe/Janiba Dg. Niningb. Sebelah Timur : Sina Dg. Singarac. Sebelah Selatan : Jaland. Sebelah Barat : MalliSelanjutnya dalam hal ini sebagian bidang tanah tersebut di atas disebut sebagai obyeksengketa.Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketayang diperoleh sebagai harta warisan dari orang tua Penggugat yakni KADI BINYAMBO yang telah meninggal dunia tanggal 7 Juni 1984.
Register : 09-06-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN (TANJUNG) LTD;
339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenaipemajakan atas uplift, dengan Surat Nomor 214/2007 tanggal 15 November2007, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala KantorHal. 3 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskansanksi bunga penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala KantorWilayah Jakarta Khusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora
Register : 07-06-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2011 — DIRJEN PAJAK VS BUT TALISMAN (OGAN KOMERING) Ltd;
4421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenaipemajakan atas uplift, dengan surat Nomor 221/2007 tanggal 15 November2007, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskansanksi bunga penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala KantorWilayah Jakarta Khusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. REPRESENTATIVE OF MITSUBISHI CORPORATION;
5634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibayar Bahwa SKPKB PPh Pasal 15 tersebut telah dilunasi selurunnya oleh PemohonBanding melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara tanggal 25 Agustus2011;Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1070/B/PK/PJK/201 7 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil pemeriksaan sebagaimanatertuang dalam SKPKB PPh Pasal 15 Masa Pajak September 2009 No.00006/241/09/053/11 tanggal 27 Juni 2011 dan mengajukan keberatan dengansurat No. 006/PPh15/KEB/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang diterimaoleh KPP Badora
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355/B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN (TANJUNG) Ltd
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift dengan surat nomor 215/2007 tanggal 15 November 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak jakarta Khusus untuk mengahapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora
Register : 07-06-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIRJEN PAJAK VS BUT TALISMAN (TANJUNG) LTD;
3211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift dengan surat Nomor 223/2007 tanggal 15 November 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora
Register : 07-06-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN (TANJUNG) LTD;
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/201 1pelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift, dengan surat Nomor 220/2007 tanggal 15 Nopember 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora Dua Nomor S00023/WPJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 Nopember 2007, permohonan
Register : 03-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT URS AUSTRALIA PTY Ltd;
3318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 300/B/PK/PJK/2017Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46423/PP/M.X1/16/2013tanggal 24 Juli 2013 dapat diketahui halhal sebagai berikut:1.7.1.Bahwa yang menjadi sengketa banding adalah koreksi negatifdasar pengenaan pajak (DPP) atas penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2007 sebesarRp7.146.345.481,00 sebagaimana dimaksud dalam SKPNPPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Juni 2007 Nomor 00015/507/07/081/10 tanggal 28Januari 2010 yang diterbitkan oleh KPP Badora
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKASA MELATI
15137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • All electrical work and the respective regulation (including thecrane's electrical installation)Bahwa Orchard Maritime Services Pte Lid telah terdaftar sebagai BUTdi KPP Badora Dua dengan NPWP 02.072.034.8053.000 tanggal8 Desember 2004 dan NPWP 01.988.333.9053.000 tanggal20 September 2000, namun dalam dokumen ekspor tidak ada satupunyang mencantumkan pihak eksportir adalah PT Perkasa Melati qq BUTOrchard Maritime Services Pte Ltd;Bahwa jenis barang yang tercantum dalam Invoice No.01//PMINV72007 tanggal
    Facilities to carry out the work of shipbuilding, Labor, Hand tools that relate to the job, Consumable items, Testing of qualification, All materials necessary for paneling, ceiling, insulation, door, deckcovering, wndow box/curtain, storm rail, stores and furnitureBahwa berdasarkan progress report per 31 Desember 2006, diketahuibahwa tingkat penyelesaian untuk masingmasing kontrak nomor PM017, PM 018, dan PM 019 adalah 50,85%.Bahwa Orchard Maritime Services Pte Lid telah terdaftar sebagai BUTdi KPP Badora
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1805/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs TOA CORPORATION
2911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kesalahan pengisian SPT Masa PPN Masa Oktober 2009, dalamproses pemeriksaan namun sebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor: PHP353/WPJ.07/KP.0700/2010 yang diterbitkan tanggal 17Desember 2010, Pemohon, dengan kesadaran sendiri, dan berdasarkanketentuan Pasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007,mengungkapkan adanya Ketidakbenaran dalam Pengisian Surat PemberitahuanPPN Masa Oktober 2009 yang disampaikan sesuai surat J304/TC/VII/2010tertanggal 19 Juli 2010 yang diterima oleh KPP Badora
Register : 04-07-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 B/PK/PJK/2012
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS BUT TALISMAN (TANJUNG) Ltd;
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 324/B/PK/PJK/2012penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora Dua NomorS00046/WPUJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 Nopember 2007, permohonantersebut pada dasarnya telah ditolak;Bahwa kemudian ternyata atas permohonan penghapusan sanksi bungapenagihan Pasal 19 UU KUP karena terlambat membayar SKPKB pajakterutang atas uplift yang diajukan oleh BUT PetroChina International Java Ltd,persis mengenai masalah yang sama dengan
Register : 07-01-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIRJEN PAJAK VS BUT TALISMAN (TANJUNG) LTD;
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/201 1penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora Dua NomorS00036/WPJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 November 2007, permohonantersebut pada dasarnya telah ditolak;Bahwa kemudian ternyata atas permohonan penghapusan sanksi bungapenagihan Pasal 19 UU KUP karena terlambat membayar SKPKB pajakterutang atas uplift yang diajukan oleh BUT PetroChina International Java Ltd,persis mengenai masalah yang sama dengan
Register : 23-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BIOTHANE ASIA PACIFIC REPRESENTATIVE OFFICE;
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 654/B/PK/PJK/20175. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.Kembali (Semula Pemohon Banding) adalah pengadaan alatpengolahan limbah bernama Anaerobic treatment for waste watertreatment (purchase contract) dan proses pengerjaan phisiknyatidak meliputi beberapa tahun (tidak disebutkan dalam kontrak).Bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tidak dapatditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).Bahwa Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Badora Dua NomorPEM00051/WPJ.07/KP.1003