Ditemukan 93 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
197178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H.dalam buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PenerbitKencana, 2010, halaman 46 menyatakan: adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
192166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H.dalam buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PenerbitKencana, 2010, halaman 46 menyatakan: adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang.
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
698583
  • Pendapat Muladi dan Dwidja Priyatnoyang mengikuti perkembangan korporasi sebagai subjek tindakpidana, mengemukakan tiga model pertanggungjawaban pidanakorporasi: Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat danpenguruslah yang bertanggungjawab; Kedua, korporasi sebagaipembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Ketiga,korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yangbertanggungjawab.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
131105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H.dalam buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PenerbitKencana, 2010, halaman 46 menyatakan: adapun subjek hukumHalaman 91 dari 140 halaman. Putusan Nomor 1005/B/PK/PJK/2016f.pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenal secara luas dalam undangundang TindakPidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 7UndangUndang Nomor 7 Drt.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. DWI SANTOSO
282217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyatno, S.H. M.H Pertanggungjawaban Pidana Korupsi" hal 127yaitu "dalam praktik terdapat kemungkinan bahwa badan hukum bertindak alpa,sedangkan perorangan mempunyai kesengajaan, misalnya jika seorangpengawas (opzichter) dari suatu perusahaan, guna mengisi, guna mengisikantongnya sendiri (om de eigen beurs te spekken), menghubungi suatuperusahaan kebersihan sampah yang tidak dapat dipercaya, sedangkan sibadan hukum sama sekali tidak mengawasi pelaksanaan pembersihan sampahtersebut". (D.
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
353206
  • PendapatMuladi dan Dwidja Priyanto yang mengikuti perkembangan korporasisebagai subjek tindak pidana, mengemukakan~ tiga modelpertangungjawaban tindak pidana korporasi: Pertama, penguruskorporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;Kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yangbertanggungjawab; Ketiga, korporasi sebagai pebuat dan juga sebagaiyang bertanggungjawab.
Register : 01-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
9971553
  • , banwa apabila suatu tindak pidanadilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika dianggap perludapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undangundangterhadap: 1) badan hukum; atau 2) terhadap mereka yang memerintahkanmelakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindaksebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau 3) badanhukum dan pemimpin/pemberi perintah untuk melakukan perbuatan terlarangitu secara bersamasama.Bahwa Pendapat Muladi dan Dwidja
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
281152
  • Dwidja Priyatno, SH., MH.
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
208143
  • Dwidja Priyatno, SH., MH.
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
272947
  • Dwidja Priyatno, SH., MH.
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
208137
  • Dwidja Priyatno, SH., MH.
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
205117
  • Dwidja Priyatno, SH., MH.
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 12/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — UD. KARYA ABADI Yang diwakili oleh RIPANSYAH Alias ISAH Bin RAMLI
632411
  • Pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno yang mengikutiperkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, mengemukakan tigamodel pertanggungjawaban pidana korporasi: Pertama, pengurus korporasisebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Kedua, korporasisebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Ketiga, korporasisebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.