Bahwa dalam putusan judex facti pada halaman 22 23, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahvemengenai kebatalan penetapan pengangkatan anak itu sendiri, tidakdiatur secara tegas mengenai halhal apa saja dapat mengakibatkanbatalnya penetapan tersebut.

Namun adanya itiked buruk selain dari diriorang tua angkat atau anak angkat itu sendiri, tidak sekalikalimenyebabkan kebatalan pengangkatan anak, meskipun itikad buruk inilahir dari orang tua asal anak angkat:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut adalah sangatkeliru sebab fakta persidangan membuktikan bahwa baik Tergugat maupun Tergugat IVTerbanding dan Terbanding Il adalah ayah kandungdari Turut Tergugat dan I/Turut Terbanding dan Il sejak awal merekatelah menunjukan etiket yang

Bahwa menyangkut Akta Notaris No.145 tentang Perjanjian (yang isinya jual beliterhadap persil/tanah) sebagaimana saya kutip dalam buku Kebatalan danPembatalan Akta Notaris dengan Pengarang Dr.Habib Adje,SH, M.Hum dalambab tentang Anatomi Akta Notaris mengenai Judul Akta di antaranya judul janganterlalu pendek, Hindari memberi judul dengan di awali kata Perjanjian/Kontrak, halinilah salah satu yang di langgar oleh Tergugat selaku Notaris yang merupakanPejabat Umum yang mempunyai wewenang membuat Akta

Karena musnahnya barang yang terutang;vili.kKarena kebatalan atau pembatalan;ix. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diaturdalam Bab buku ini; danx. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu babsendiri;3) Bahwa dengan tidak dibayarkannya klaim asuransi jiwa kepadaPemohon Keberatan juga tidak menerima hasil klaim yangakan digunakan untuk melunasi hutang Alm.

Nomor 58 K/Pdt.SusBPSK/2017a. karena pembayaran;okarena penawaran pembayaran tunai, diikuti denganpenyimpanan atau penitipan;karena pembaruan utang;karena perjumpaan utang atau kompensasi;karena percampuran utang;9 2 0karena pembebasan utang;karena musnahnya barang yang terutang;> akarena kebatalan atau pembatalan;karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalamBab buku ini; danj. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri;3) Bahwa dengan tidak dibayarkannya klaim asuransi

Salah satu syarat dari empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata.Suatu perjanjian yang objeknya adalah benda sah jika dibuat dengan akta.Pasal 617 ayat 1 KUH Perdata : tiaptiap akta dengan mana kebendaan takbergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindah tangankan harusdibuat dalam bentuk otentik atas ancaman kebatalan.

(melalui notaries dandiarsipkan di notaries)Bahwa oleh kelalaian penggugat dalam membuat surat perjanjian tersebuttidaklah dapat dijadikan sebagai sebuah kesepakatan atau akta yang sahkarena kebatalan perjanjian menurut hukum.

keliru MajelisHakim Tingkat Pertama yang masih mempertimbangkan Sertifikat Hak MilikNomor 815 / Pasar Baru tersebut sebagai salah satu dasar hukum untukmengabulkan gugatan dari Penggugat / Terbanding hanya karena sampai sekarangini belum dicabut oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat / TurutTerbanding) ; Menimbang, bahwa masalah tindakan Pencabutan Sertifikat Hak MilikNomor 815 / Pasar Baru tersebut pada dasarnya hanyalah masalah Administratifsaja dan sama sekali tidak dapat mempengaruhi Kebatalan

Berdasarkan hal tersebutsudah sepatutnya peijanjian Ikatan Jual Beli No. 192 dapat dinyatakanbatal demi hukum.Bahwa berkaitan dengan Kebatalan Perjanjian katan Jual Beli tersebut,berdasarkan pasal 4 Perjanjian lkatan Jual Beli yang intinya menjelaskanapabila terjadi Kebatalan maka pihak kedua tidak akan menuntut pihakpertama untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihakkedua tersebut (TERGUGAT)Berdasarkan hal tersebut maka sejumlah uang yang telah dibayarkanoleh TERGUGAT kepada PARA

Bahwa masing masing syarat ( Syarat Subjektif dan Objektif memeilikikonsekuensi kebatalan jika tidak terpenuhi salah satu unsur didalamnya Yaitu :Voidable : Jika syarat pertama dan kedua atau salah satu tidak terpenuhimaka salah satu pihak meminta kebatalan atas perjanjian itu. melaluipengadilanselama penjanjian itu belum dibatalkan oleh hakim maka perjanjianitu masih mengikat kedua belah pihak;Null and Void : jika syarat ketiga dan keempat atau salah satu tidakterpenuhi ,maka Perjanjian itu batal

Selain itu, Judex Facti juga melakukan kelalaian yangesensial sehingga dapat dituntut kebatalan (essensiele nietigheid). Secaraterinci hal itu dapat dikemukakan sebagai berikut.1. Pertimbangan judex facti yang menyatakan, bahwa pertimbangan hakimtingkat pertama yang dianggap sudah tepat dan benar menurut hukum,sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan serta pendapathal 4 dari 8 Put.

undangundang khusushingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu adalah lima tahun.Waktu tersebut mulai berlaku : Dalam halnya kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan; Dalam halnya pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; Dalam halnya paksaan, sejak hari pencabutan pengampuan; Dalam hainya kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinyakekhilafan atau penipuan itu; Dalam hal perbuatan seorang perempuan yang bersuami, yangdilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan; Dalam halnya kebatalan

, yang dimaksud dalam Pasal 1341, sejak haridiketahuinya, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan ituada;Waktu yang disebutkan di atas ini, yang ditetapkan untuk memajukantuntutan, tidaklah berlaku terhadap kebatalan yang dimajukan selakupembelaan atau tangkisan, yang mana selalu dapat dikemukakan.Dengan demikian Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini masih dalamtenggang waktu yang diatur dalam UndangUndang;Bahwa dengan faktafakta diatas, Penggugat meminta kepada Majelis Hakimyang memeriksa

Nomor 1822 K/Pdt/2016Bahwa Pasal 617 BW tidak membatasi perpindahan hak dengan cara jualbeli saja akan tetapi juga termasuk penyerahan benda tidak bergerakdengan cara dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindah tangankan harusdibuat dalam bentuk ofentik atas ancaman kebatalan;Bunyi Pasal 617 BW adalah sebagai berikut:Tiaptiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan,dibagi atau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik atasancaman kebatalan;2.

Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunyayang berjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (hal.56), tentang paksaan dalam KUHPerdata adalah paksaan secarakejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di manaseseorang secara melawan hukum mengancam orang lain denganancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang beradadi bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnyamemberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas.

Bahwa kebatalan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM1341/BDUNG/2012, tanggal 27 November 2012; nampak dan tercermin dari :Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2016a.

kKedua mengenai Penipuan; olehkarena itu maka perbuatan materil tindak pidana (feit) penipuansemestinya harus dengan jelas dirumuskan unsurunsur tindak pidanayang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het veit), jugaharus merinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana itu dilakukanTerdakwa tidak cukup dengan menunjuk kepada dakwaan alternatifkesatu saja; ketidakjelasan dakwaan jaksa Penuntut umum a quo akansangat menyulitkan bagi diri Terdakwa menggunakan hak untukmembela diri;Bahwa Kebatalan

Pidana Perdagangan Orang; Bahwa Pasal 153 Ayat (3) KUHAP menentukan pengecualian untuksidang terbuka untuk umum yaitu dalam perkara mengenai kesusilaanatau terdakwanya anakanak, sedangkan dalam perkara in casu bukantermasuk perkara kesusilaan dan Terdakwanya bukan anakanak; Bahwa sebagai ketentuan khusus (lex specialis), Pasal 39 Ayat (1)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan acara pemeriksaanterhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan sidang tertutup,namun tidak diatur adanya sanksi kebatalan

Bahwa tindakandan atau kegiatan Tergugat yang memungut suku bunga pinjaman yangsumir, Subjektif, mengganggu ketertiban umum serta tidak berdasarkanperaturan yang berlaku, yakni memungut suku bunga pinjaman yang tidakberdasarkan ketentuan yang mengaturnya mengandung konsep hukummengenai suatu kebatalan yakni dibawanya kembali kepada kondisi semula,Pasal 1265 KUHPerdata : Suatu syarat batal adalah syarat yang biladipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa pada keadaansemula, seolaholah tidak

Bahwa dengan berdirinya Perusahaan PT.JAYA ALUKREASINDO, maka secara hukum PERJANJIAN KERJASAMA pada tanggal 14 Agustus 2018 menjadi HAPUSsebagaimana dimaksud dalam pasal 1381 ayat 1 B.W yangberbunyi Perikatan hapus; karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai,diikuti denganpenyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan utang atau konpensasi; karena pencampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan

berdirinya PT.Jaya Alu Kreasindo maka perikatan antara Tergugat danPenggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasamatertanggal 14 Agustus 2018 TELAH HAPUS sebagaimanadimaksud dalam PASAL 1381 KUHPERDATA yang berbunyiPerikatanperikatan hapus: karena pembayaran, karenapenawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanganatau penitipan, karena pembaharuan utang, karenaperjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuranutangnya, karena pembebasan utangnya, karena musnahnyabarang yang terutang, karena kebatalan

Bahwa denganberdirinya Perusahaan PT.JAYA ALU KREASINDO, maka secara hukumPERJANJIAN KERJA SAMA pada tanggal 14 Agustus 2018 menjadi HAPUSsebagaimana dimaksud dalam pasal 1381 ayat 1 B.W yang berbunyi Perikatan hapus; karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai,diikuti denganpenyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan utang atau konpensasi; karena pencampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan

Jaya Alu Kreasindo maka perikatan antaraTergugat dan Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasamatertanggal 14 Agustus 2018 TELAH HAPUS sebagaimana dimaksud dalamPASAL 1381 KUHPERDATA yang berbunyi Perikatanperikatan hapus: karenapembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, diikuti denganpenyimpangan atau penitipan, karena pembaharuan utang, karena perjumpaanutang atau kompensasi, karena percampuran utangnya, karena pembebasanutangnya, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan

untukmelunasi segala beban utang yang dimikinya kepada Tergugat I:Bahwa, sehubungan dengan terdapatnya cacat formal didalam prosespelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Penggugat, maka dengansertamerta seluruh akibat hukum yang timbul dari pelelangan berdasarkanSurat Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdilaksanakan pelelangannya pada tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkanTergugat II atas permohonan Tergugat menjadi batal demi hukum;Bahwa, sehubungan dengan terdapatnya unsur kebatalan

pihakpihak lain yangberkaitan dengan barang jaminan milik Penggugat harus dinyatakan bataldemi hukum,;Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak melakukan suatu kesalahan apapunterkait dengan diterbitkannya Surat Penetapan Pelaksanaan LelangEksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012,maka sudah semestinya apabila Penggugat terbebas dari segala akibathukum,kerugian serta biayabiaya apapun yang timbul dari pelelanganbarang jaminan milik Penggugat;Bahwa,sehubungan dengan terdapatnya unsur kebatalan

dibuat dihadapan SRI RAHAYU,Notaris di Jakarta demikian berikut inventaris dan alatalat perlengkapanlainnya dari perusahaan tersebut termasuk pula ijinijin, lisensilisensidan relasirelasi yang berkenaan hanyalah 50% + (1/9x50%) bagianakan tetapi yang dihibahkan adalah 100 % dari harta tersebut ;2 Karena hibah yang telah dilakukan oleh tuan HENDRA GOZAL denganAkta Hibah Nomor : 33 tanggal 1 Pebruari 1988, dibuat dihadapan JOHNLEONARD WAWORUNTU, Notaris di Jakarta, kepada Tergugatterdapat syarat kebatalan

dimiliki oleh Tuan Hendra Gozal (berdasarkan halhal tersebutdi atas) atas CONSERVEN MALINO, hanyalah sebesar 50% + (1/9 x 50%) bagian, akantetapi yang dihibahkan kepada Charles Budi Gozal, adalah 100% dari harta sebuah perusahaan perseroan dengan nama atau merk PABRIKtersebut;Bahwa oleh karenanya hibah yang telah dilakukan oleh Hendra Gozal denganakta Hibah No.33 tanggal 1 Februari 1988 dibuat dihadapan John LeonardWaworuntu, Notaris di Jakarta., kepada Charles Budi Gozal/Tergugat, terdapatsyarat kebatalan

LinaGozal adalah 50% dan 50 % ;Bahwa setelah Lina Gozal meninggal dunia pada tahun 1977 maka kepemilikanHendra Gozal atas Pabrik tersebut hanya 50 % + (1/9 x 50 %) bagian.Bahwa pada tanggal Februari 1989 tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnyaperusahaan tersebut oleh Hendra Gozal telah dihibahkan kepada Charles Budi Gozaldengan akta hibah No. 33 tanggal 1 Februari 1988 didepan notaries John LeonardWoworuntu.Bahwa pemberian hibah dari Hendra Gozal kepada Charles Budi Gozal tersebutterdapat syarat kebatalan

Adanya kausa yang halal.Bahwa menurut Habib Adjie, kebatalan dan pembatalan Akta Notaris,(Bandung : Refika Adi tama, 2011), hlm. 64 65 menyatakan mengenaiKebatalan dan Pembatalan Perikatanperikatan diatur dalam Buku Ill,Bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446 Pasal 1456 KUHPerdata). IstilahPembatalan dan Kebatalan adalah dua hal yang berbeda, tapidipergunakan dengan alasan yang sama.

meskipun syaratsyarat perjanjiantelah terpenuhi, tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebutberkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinyalagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar dasar kesepakatan ataudengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan umum, misalnya parapihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya atauada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak diketahulsebelumnya dan ingin dibatalkan.Berdasarkan uraian tersebut, Kebatalan

Bahwadalam konteks gugatan a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal1321 KUH Perdata, kalaulah benar bahwa surat yangditandatangani tanpa diketahui isinya, tetapi cuma dikira terkaitHalaman 17 dari 66 halaman Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2019/PN.Bgl10.pinjaman/utang Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) adalah benar sebagai Perjanjian tanggal 07 Oktober2014, maka Perjanjian tanggal 07 Oktober 2014 cacat kehendaksehingga tidak mengikat dan mengandung kebatalan ;Bahwa lebih jauh, terkait

Oleh karena itu, perjanjian tersebutbertentangan dengan Pasal 617 ayat (1) KUH Perdata yangberbunyi, Tiaptiap akta berkenaan dengan kebendaan tak bergerakdijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan, harusdibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan. (Huruftebal dari Kuasa Hukum). Bahwa inti Perjanjian tanggal 7 Oktober2014 adalah pembagian hasil penjualan tanah warisan (milikTergugat sampai Tergugat VI).

Apabilapembagian itu tidak dibuat dalam akta otentik, maka konsekuensinyaadalah adanya ancaman kebatalan ;Bahwa frasa akta harus dibuat dalam bentuk otentikmenjelaskan perjanjian membagi tanah tersebut, dalam hal ini,hasil penjualan tanah dimaksud adalah kategori perjanjian formil.Terhadap itu, ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formilsebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanyakesepakatan para pihak, tetapi oleh undangundang disyaratkanadanya formalitas tertentu yang harus

atas, maka tersimpul bahwaPerjanjian tanggal 07 Oktober 2014 cacat kehendak/hukumkarena tidak disepakati oleh Tergugat II Konvensi sampaiTergugat VI Konvensi selaku bagian dari pemilik tanahwarisan yang belum dibagi , (yang dijadikan objek Perjanjiantanggal 7 Oktober 2014 dan yang disengketakan dalam perkaraa quo) ;Bahwa dari perspektif hukum, Perjanjian tanggal 7 Oktober 2014bertentangan dengan undangundang , yaitu : Pasal Pasal 617ayat (1) KUH Perdata dan PP No. 24 tahun 1997 sehinggamengandung kebatalan

Oleh karena itu, berdasarkan fungsi itikad baikyang terakhir, yaitu. untuk menghapus pelaksanaanPerjanjian tanggal 7 Oktober 2014, gugatan rekonvensi inidiajukan dengan maksud agar perjanjian tersebut dibatalkan ;Bahwa sehubungan dengan poin dalil 7 di atas, dalam perspektifhukum, Perjanjian tanggal 07 Oktober 2014 (telah diuraikan)mengandung cacat kehendak atau mengandung kebatalan,namun perjanjian itu tetaplah dianggap sah sepanjang tidakdibatalkan.

Chaerul Huda, SH,MH di muka persidangan, menerangkan sebagai berikut :Bahwa apabila akta yang dibuat Notaris tersebut tidak sah, maka aktatersebut kekuatan hukumnya bukan merupakan akta otentik lagi melainkanakta tersebut dianggap akta di bawah tangan; (putusan Pengadilan NegeriIndramayu, di hal. 69);Bahwa Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, menjelaskan tentang "sifatkebatalan", sebagai berikut : "berdasarkan sifat kebatalannya, nulitasdibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak" (baca

Buku :Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, oleh Ekky Erawaty &Herkien Budiono, diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal ReformProgram (NLRP), Jakarta, 2010, hal. 1);Bahwa Prof.

Anggota TimPembentukan Penyusunan Rancangan PP UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan tentang perbedaan "Batal demihukum" dengan "dapat dibatalkan", dalam Bukunya : Penjelasan Hukumtentang Kebatalan Perjanjian, oleh Ekky Erawaty & Herkien Budiono,Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program (NLRP),42Jakarta, 2010, hal. 1), sebagai berikut : "Frasa "Batal demi hukum" berartibahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkanhukum (atau