Ditemukan 244 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manusia majusi mangsi masusi mansi manuri manisi manusu manudi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 152/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Penggugat : H. DEDI DJAJA PERMANA
Terbanding/Tergugat I : RUDY D.H. SIHOMBING, S.H. M.H
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk
54 — 35
  • selanjutnya pada Pasal 4 UndangUndang Republik IndonesaNomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaHal. 9 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.2324.ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuanuntuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertiob dan tegaknyahuku, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanankepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat denganmenjunjung tinggi Hak Azazi Manusi
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 25-11-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 255/Pid.B/2013/PN.KTA
Tanggal 6 Januari 2014 — - AGUS ENDAR BUDI SANTOSO Bin ANDI SUBANDI;
20 — 11
  • Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah siapasaja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkanperbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukanalasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaAGUS ENDAR BUDI
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 19-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
ROCKY TIWA
48 — 10
  • Sertifikasi makanan dalam negeri.Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Son Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan peraturan perundangundangan adalahbagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolahdiperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusi termasuk bahantambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan pengolahan, dan atau pembuatan minuman dan yang menjadidasarnya adalah UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP nomor28 tahun 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-09-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 234/Pid.B/2013/PN.Kgn
Tanggal 19 Nopember 2013 — ASMIAH Als.MIAH Binti SUKRI (Alm)
48 — 5
  • Unsur Setiap Orang:00000002200een ne neen nn neeennneee Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapapunjuga yang dapat menjadi subjek hokum, yakni orang atau manusi sebagai pelaki tindakpidana.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 244/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 12 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : NIMAN BIN MAIN
Terbanding/Tergugat I : MOHAMAD AFIFI
Terbanding/Tergugat II : SITI MASULAH
Terbanding/Tergugat III : SITI HUZAIROH
Terbanding/Tergugat IV : Camat Cilincing Jakarta Utara Qq Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat V : Lurah Rorotan Cilincing Jakarta Utara, Cq Barkah Sadaya
Terbanding/Tergugat VI : Slamet Musiyanto S.H
Terbanding/Tergugat VII : Dinas Pemerintah DKI Jakarta Qq Kepala Bangunan Perumahan Pengguna Anggaran Cq Ir Sukmana SE. MSI
179 — 145
  • Bahwasetiap perbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikan Kepentingan IndividuMasyarakat lainya. apakah perbuatan itu Layak dan Patut agar tidak merugikanorang lain.Syarat dan kententuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan :Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewayjibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Menurut unsur norma perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan
Pengadilan PA MUARA TEWE Perdata Agama Perceraian
Register : 09-05-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 102/Pdt.G/2014/PA.Mtw
Tanggal 14 Juli 2014 — - Pemohon - Termohon
16 — 3
  • Namanya manusi tidak pernah luput dari khilaf dan salah, wajarlah kalaumanusia berprasangka buruk, dugaan kurang baik karna kesempurnaanhanya milik Allah SWT.Asap tidak timbul kalau tidak ada api, kekerasan tidak akan terjadi dalamrumah tangga kalau tidak ada kejadian yang nyata keretakan danperselisihan tidak akan terbentuk kalau tidak ada halhal yang positif.6.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 04-04-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 85/Pid.B/2013/PN.KTA
Tanggal 7 Mei 2013 — - DONI SYAPUTRA Als DEDE Bin ANDI YASRONI;
38 — 19
  • Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaDONI SAPUTRA
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Perjudian
Register : 22-10-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 231/Pid.B/2013/PN.KTA
Tanggal 26 Nopember 2013 — - HENDRIK Bin SUMANTRA
16 — 7
  • Unsur Barang Siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaHENDRIK Bin SUMANTRA
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-12-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 263/Pid.B/2012/PN.KTA
Tanggal 5 Februari 2013 — - KAMBALI Bin SONO
226 — 144
  • Unsur barang siapa ; Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaadalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidakditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasanpeniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalahterdakwa KAMBALI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 26-10-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/TUN/2009
Tanggal 26 Oktober 2009 — ANTONIUS, SH., vs MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selama Penggugat berada di Jakarta, Penggugatberusaha untuk mengurus mutasi Penggugat denganmendatangi dan bertemu dengan Pejabat Pejabat yangberkompeten baik di Dirjend Imigrasi maupun di KantorDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusi' RI, sekaligusmenginformasikan dan berkonsultasi tentang permasalahanyang Penggugat hadapi, sehingga belum dapat melaksanakantugas di Kantor Imigrasi Klas I! = Nunukan.~ Hal iniHal. 4 dari 17 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 2 Nopember 2017 — PT. AJANG BISNIS GLOBAL ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
224 — 118
  • Sumber Kencana Indo Palma, seyogianya Penggugat melakukantuntutan hukum kepada Tergugat Il Intervensi dan Para pemegang sahamlainnya melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;Bahwa oleh karena menurut undangundang setiap Perubahan, peralihansaham, ganti nama Pemegang Saham suatu perseroan terbatas harus/wajibdisampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia untuk dicatat di dalam Administrasi Badan Hukum, maka Tergugatll Intervensi menjalankan amanat undangundang tersebut dan
    AHUAH.01.030054756, telah dicatat didalam Administrasi Badan Hukum.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat padapoin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 halaman 4 dan 5 gugatannya yangintinya mengatakan : objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalamperkara aquo adalah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Undang UndangNo. 30/2014;Bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia No.AHUAH.01.030054756 tertanggal
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Desember 2020 — BUDIANTO SUMARDI, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK); MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
576 — 741
  • Jabatan Analis Kepegawaian MudaBiro Kepegawaian Sekietars Jenderal Kementerian Hukum danHak Asasi Manusi Rl;Yudistia Iskgndar, A.Md. Jabatan Analis Kepegawaian PertamaBiro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Hukyn danHak Asasi Manusia RI; Natyvy ~AS YghHim. 3 dari 49 him. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 579/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Agustus 2019 — Pemohon:
PT PROTOKOL SASANA JINAWI
114 — 203
  • ,Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor AHU0062291.AH.01.01 Tahun 2018tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 307/PID.SUS/2019/PT MDN
Tanggal 24 April 2019 — HERMANSYAH ALS EEN
26 — 22
  • Terdakwa melainkan sebagai usahapreventif dan represif agar Terdakwa bisa menyesali dan menginsyafiperbuatanya, namun disisi lain hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwabukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan,akan tetapi bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak melakukanperbuatan tersebut dimasa yang akan datang;Bahwa dengan kata lain penjatuhan pidana yang diterapbkan kepadaTerdakwa lebih mengedepankan nilainilai pendidikan dan keimanan kepadaTerdakwa sebagai manusi
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus
Register : 17-09-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 202/Pid.Sus/2013/PN.KTA
Tanggal 5 Desember 2013 — XXXXXXXXXXXX
91 — 47
  • Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaXXXXXXXXXXXXXXXX
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-05-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 26 Oktober 2017 — ZULBAKRI ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
106 — 60
  • Sumber Kencana Indo Palma, seyogianya Penggugat melakukantuntutan hukum kepada Tergugat Il Intervensi dan Para pemegang sahamlainnya melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;Bahwa oleh karena menurut undangundang setiap Perubahan, peralihansaham, ganti nama Pemegang Saham suatu perseroan terbatas harus/wajibdisampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia untuk dicatat di dalam Administrasi Badan Hukum, maka Tergugatll Intervensi menjalankan amanat undangundang tersebut dan
    AHUAH.01.030054756, telah dicatat didalam Administrasi Badan Hukum.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat padapoin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 halaman 4 dan 5 gugatannya yangintinya mengatakan : objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalamperkara aquo adalah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Undang UndangNo. 30/2014;Bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia No.AHUAH.01.030054756 tertanggal
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum
Register : 26-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, SH
Terdakwa:
ILHAM
61 — 20
  • Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahsubjek hukum, baik subjek hukum manusi ataupun badan hukum, yang didugamelakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitandengan Pertangaan apakah seseorang yang dihadapkan dipersidangan adalahpihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa Penutut Umum Itelag menghadapakan seseorangTerdakwa bernama ILHAM di
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 590/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SUPRIARNO, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : TOTOK SUGIARTO
Terbanding/Tergugat II : ERLIANA RIADY
75 — 54
  • 1945 yang berbunyi: Perlindungan,pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalahtanggung jawab negara, terutama pemerintah.e Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orangwajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertibkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Bahwa selain itu perbuatan Tergugat 1 tersebut secara nyatadan jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusiaPenggugat yang dijamin dalam UndangUndang No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 381/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon:
PT GATEWAY GUNA SELARAS
93 — 55
  • GatewayGuna Selaras yang unduh dari tanggal 14 Januari 2019dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, diberi tanda P10;24. Fotocopy sesuai asli Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) No. 86. 860. 771.4023.000 atas nama PT.Gateway Guna Selaras yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Jakarta Senen, diberi tanda P11; 25. Fotocopy sesuai asli Pendaftaran KesertaanBPJSKesehatan tertanggal 27 Desember 2018, diber tanda P26.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-10-2016 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 70/Pra.Pid/2015/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2016 — - NUR ASYIAH LESTARI (PEMOHON) - KEPALA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMUT Cq. PENYIDIK PEMBANTU POLDA SUMUT BRIGADIR WILLY SIBUEA, SH (TERMOHON I) - IKEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA (TERMOHON II)
197 — 54
  • Habeas Carpus Act memberikan hak padaseseorang melalui suatu surat perintah Pengadilan menuntut pejabatyang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggarhukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidanaformiltersebut benarbenar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasankemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benarbenartelah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupunjaminan hakhak asasi manusi