• jumlah Perangkat Desa yang mengajukanpengunduran diri ada 5 (lima) orang; Bahwa pengunduran diri ke5 Perangkat Desa tersebutdalam waktu yang bersamaan, yaitu pada hari Kamis di tahun2020, untuk bulannya Saksi lupa; Bahwa alasan Saksi tidak ikut mengundurkan diri karenaSaksi masih ingin bekerja mengabdi di Desa; Bahwa surat pengunduran diri ke5 orang Perangkattersebut diketik, tetapi sebenarnya bukan surat pengunduran dirimelainkan surat untuk siap diberhentikan dengan hormat; Bahwa pelaksanaan rapat Musdes

  (Setelan bukti P18 ditunjukkan ke Saksi, diakui olehSaksi);2 MANTO, yang pada pokoknya saksimenyatakan: Bahwa yang dibahas dalam Musdes adalah soal BLT yangtidak sesuail dengan pengajuan dari RT yang pada mulanya jumlahpenerima adalah 140 orang, kemudian realisasi berikutnya hanya129 saja sehingga ketika masyarakat bertanya kepada PerangkatDesa tidak ada jawaban, ke5 Perangkat Desa itu yang selanjutnyamengundurkan diri.

  Beberapa hari kKemudian terdengar kabar kalauke5 Perangkat Desa tersebut mengundurkan diri yang dibahasdalam Musdes kedua termasuk membahas BLT yang jumlahnyatidak sesuai dengan pengajuan.

  Bahwa Saksi hadir dalam Musdes Desa Sidodadi padatanggal 15 Juni 2020, 6 Agustus 2020 dan saksi lupa waktunyatetapi yang pasti setelah adanya banding administrasi; Bahwa yang terjadi pada saat Saksi datang ke Balai DesaSidodadi pada tanggal 15 Juni 2020 adalah kami selaku KepalaDispermades melakukan pembinaan kepada Tergugat terkaitdengan proses pemberhentian dan pembinaan terhadap PerangkatDesa berkaitan dengan pengunduran diri, dilanjutkan denganmusyawarah desa dengan masyarakat; Bahwa Saksi mengetahui

• Musdes (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentian perangkatdesa telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, Musdes pertamadilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2020 tentang Pembentukan TimPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatangDaya, Musdes kedua dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 tentangPemberhentian Sementara Perangkat Desa BatangBatang Daya,Musdes ketiga dilaksanakan pada hari Jumat 08 Mei 2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya dan kesemuaagenda acara

  terkait jam kerja untuk Perangkat Desa sebenarnya dipersamakandengan jam kerja PNS masuk setiap hari kerja, hal tersebut diberitahukandari Kecamatan yang diteruskan ke Kades,Bahwa sebelumnya, Kades lama (Pak Maskuri) jam kerja untukPerangkat Desa diadakan jadwal piket;Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kaur Perencanaan piket seminggu 2kali pada hari Senin dan Jumat;Bahwa tidak ada absen terkait kebijakan jadwal kerja Perangkat Desadengan sistem Piket;Bahwa pada bulan Juni 2019 saat dilaksanakan Musdes

• pemilihan Kepala Desa Pandan Agungterlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi mulai dari pendataan mata pilihHalaman 15 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLGsudah diberikan waktu dari tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan 3Maret 2021 bahkan sudah diberitahukan baik secara tulisan maupunsecara lisan seperti diumumkan di khalayak ramai di persedekahan danjuga pada saat sebelum sholat jumat di masjid sosialisasi tersebuttermasuk tata cara pencoblosan yang benar, hal ini dapat dibuktikanpada Berita Acara Musdes

  Surat Pengantar Nomor 140//53/MS.II/2021 , Tanggal 21 April2021, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilinan Kepala DesaPandan Agung, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OhganKomering Ulu Timur.Berita Acara Musdes Insidentil ( Khusus ) PenyelesaianPerselisinan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pandan AgungKecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering UluTimur.Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8tahun 2017, Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentakdi Kabupaten Ogan Komering

  Dana Hibah dan 2.Pengundian Nomor Urut, (Sesuai dengan aslinya);Peraturan dan Tata Tertib Masa Kampanye PemilihanKepala Desa Pandan Agung, (sesuai dengan aslinya);Dokumentasi Berita Acara Musdes insidentil (khusus)Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilinan Kepala DesaPandan Agung Kecamatan Madang Suku II KabupatenOgan Komering Ulu Timur, tanggal 14 April 2021 (sesuaidengan aslinya);Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaPandan Agung Kecamatan Madang Suku II KabupatenOKU Timur Nomor : 140/14

  OKUTimur, Kepala Dinas PMD OKU Timur, Camat Madang Suku II, dan KetuaPanitia Pemilinan Kepala Desa Pandan Agung yang pada pokoknyamenyatakan penolakan dan permintaan penangguhan penetapanpemenang atas pemilihan kepala desa pandan agung serta berharapuntuk dilakukan pemilinan ulang (vide bukti P10);Bahwa telah ada Berita Acara MUSDES Insidentil (Knusus) PenyelesaianPerselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung KecamatanMadang Suku I OKU Timur tanggal 14 April 2021 (vide bukti T8);Bahwa BPD

• SUPRIYATIN.Bahwa jumlah uang kas Desa Karanglewas baik yang berasal dari hasil pengelolaankekayaan desa mapun bantuan dari pemerintah pusat, Provinsi dan daerahsaksi selakuKetua BPD tidak tahu karena selama saudara INDRIANTO menjabat sebagai KepalaDesa Karanglewas tidak pernah mengundang BPD untuk melaksankan MUSDES dalamperumusan APBDes, dan saksi juga tidak tahu apakah semua uang yang masuk dalam kasdesa tercatat dalam BKU yang berwenang bendaharan desa, disamping itu juga BPD tidakdiperbolehkan

  Untuk tanah perangkat Kaur Keuangan seluas 650 (enam ratus limapuluh) ubin, diambil untuk pensiunan kurang lebih 150 ubin dan sisanya dilelang secaraperorang tidak melaui forum maupun Musdes, dan uang hasil lelang langsung masuk kekepala Desa untuk kepentingan pribadi.Bahwa setahu saksi untuk proses lelang tanah kas desa tidak melalui Musdes(Musyawarah Desa), namun melalui panita lelangnnya dan apakah ada berita acara lelangdan perdesnya saksi tidak tahu persis karena saksi tidak pernah diperlihatkan

  Karanglewas Kepala Desa mengundurkan diri.Bahwa Kepala Desa saudara INDRIANTO tidak pernah mensosialisasikan kepadaKelembagaan desa Karanglewas Tentang adanya dana Alokasi Dana Desa (ADD) selamamenjabat yaitu tahun 2008, 2009 dan 2010.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentuk panitia pelaksana desa terkait denganADD.Bahwa BPD tidak difungsikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.Bahwa BPD tidak pernah dilibatkan terkait pengelolaan ADD tahun 2008, 2009 dan2010, sehingga tidak pernah ada Musdes

  Purbalinggasaksi ditunjuk sebagai Ketua Panlak ( Panitia Pelaksana ) kegiatan pembangunansarana dan prasarana.Bahwa yang menunjuk saksi selaku ketua Tim Panlak kegiatan pembangunansarana dan prasarana ADD adalah Kepala Desa saudara INDRIYANTO, untukSK penunjukan dari Kepala Desa saksi belum menerima sampai dengansekarang, pembentukan panitianya tidak melalui Musdes dan saksi ditunjuksecara lisan oleh Kepala Desa tahun 2008, adapun susunannya : SAMINGAN( saksi sendiri ) selaku Ketua Panlak, SURATNO

  bersama BPD dantidak digunakan sesuai dengan RAPBDesa / APBDesa tahun 2008, 2009 dan 2010karena tidak ada MUSDES dan tidak ada RAPBDesa / APBDesa tahun 2008, 2009dan 2010, untuk penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan.Bahwa terdakwa yang membuat bukti bukti penggunaan / penggunaan uang hasillelang tahun 2008, 2009 dan 2010, dengan maksud dan tujuan akan disampaikankepada BPD tetapi sampai sekarang belum terlaksana.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengelola sendiri uang hasil lelang tanah kasdesa

• datang ke rumah saksi dan saksi menelpon Havivi untuk membawaPerdes pembaharuan tersebut, kemudian setelah dibuka ternyata PerdesHalaman 41 dari 104 halaman, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2020/PN Smgtersebut sudah ditambah padahal saksi menuliskan nominal uang untukpenarikan sewa lapak baru bagi pedagang Pasar Desa Brunorejo;Bahwa kemudian Perdes tersebut tidak jadi disahkan karena pada saatMusdes ada 9 (sembilan) perangkat Desa termasuk Sekdes belummenandatangani Perdes tersebut;Bahwa, pada saat Musdes

  juga terjadi adu argument antara Terdakwa denganSekdes mengenai isi dari Perdes tersebut sehingga saksi pada saat itumengusulkan untuk Musdes ditunda dengan alasan nanti membuat TimPenyusun Musdes untuk pembaharuan;Bahwa, uang pungutan tersebut sebagian telah dibagikan kepada BPD danPerangkat Desa sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta) termasuk untukpembelian batik seragam Perangkat Desa Brunorejo;Bahwa, saksi sebelumya menerima uang sejumlah Rp2.700.000,00 yangdiberikan oleh Havivi dan saksi

  tidak mengetahui bahwa uang tersebutmerupahan uang hasil pungutan Pasar, saksi baru mengetahui bahwa uangtersebut merupakan uang hasil pungutan setelah ada pemeriksaan dariKejaksaan Negeri Purworejo saksi kemudian bertanya langsung kepadaHavivi dan di jawab iya benar uang tersebut adalah hasil pungutan dari PakLurah;Bahwa Pak Lurah diawal musdes pada saat akan mengesahkan PerdesPerubahan menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kesalahannyaterkait kesalahan beliau yang telah meminta biaya untuk

  Dan uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus riburupiah) tersebut telah saksi serahkan kepada Sekretaris Desa dan saat initelah diserahkan kepada Kejaksaan;Bahwa terkait pungutan pembelian lapak tersebut, semula saksi tidak tahu,namun setelah ada informasi tentang adanya praktel jual beli lapak di PasarDesa Brunorejo kemudian diadakan Musdes yang mana dalam musdestersebut berisi poin penting pengakuan Terdakwa bahwa telah melakukanjual beli lapak di Pasar Desa Brunorejo dengan jumlah uang

• Namun demikian tergugathendak menanggapi beberapa hal sebagai berikut:1)MUSDES (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentianperangkat desa telah diadakan, MUSDES yang dilaksanakan padahari senin 2 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa Aengbaja Raja, dan kesemuaagenda acara tersebut dilampiri dengan Berita Acara (buktiterlampir) sesuai dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 TentangPerangkat Desa ;Bahwa yang menjadikan dasar Pemberhentian Perangkat DesaAengbaja

• Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi : Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan PPIP; Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepadaseluruh masyarakat di tingkat desa; Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes danrembugrembug desa; Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan; Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana; Mengidentifikasi kKeanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggungjawab dan

  ADAM MALK,ST.Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik.Tenaga Ahli Managemen Kabupaten (TAMK)Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut sebagai Penanggung JawabPengelolaan Program Pembangunan Insfratuktur Pedesaan ditingkatDesa dilaksanakan oleh :1.2.3.Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).Kader Desa (KD)Hal 13 dari 177 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.yang dipilin dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa(Musdes), disahkan

  Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi : Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan PPIP; Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepadaseluruh masyarakat di tingkat desa;Hal 49 dari 177 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes danrembugrembug desa;Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;Mengidentifikasi

  Kader Desa (KD)yang dipilin dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa(Musdes), disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim PelaksanaKabupaten.

  Menyusun laporan akhir/pertanggung jawaban pelaksanaankegiatan yang dibahas dalam MUSDES;o. Menyelenggarakan laporan hasil akhir MUSDES kepada SatkerKabupaten;p. Menyimpan selurun dokumen perencanaan dan pelaksanaansecara baik untuk keperluan audit;q. Melakukan pembayaran gaji tukang dan masyarakat yang turutserta bekerja serta pembelanjaan bahanbahan materialKegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)Desa. Ulak Pauk, Kab.

• pengajuan sertifikat tidak akan ditandatangani dan bila jadi sertifikatditahan dahulu sampai pemohon membayar biaya tersebut.12.Saksi BINTORO Bin SARNADI.Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keteranganyang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidikyang ditandatangani oleh saksi;Bahwa saksi sebagai bendahara PTSL Desa Kawengan tahun 2018,namun tidak ada SKnya, saksi ditunjuk oleh Kepala Desa terdakwaSunarto Bin Diman Kadir dari hasil musyawarah desa (Musdes

  Bahwa dalam musdes tersebut, selain biaya Rp.250.000, tersebut tidakdibahas biaya lainnya. Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat tanggal 12 Februari 2018. Bahwa saksi tidak tahu tentang SKB 3 menteri. Bahwa saksi tidak diundang dalam rapat kedua tanggal 12 Fberuari 2018setahu saksi karena rapat tersebut khusus untuk peserta PTSL denganagenda acara sosialisasi dari BPN. Bahwa meskipun yang disepakati Rp.250.000, tapi dalam kenyataannyaada biaya tambahan Rp.200.000, dalam kegiatan PTSL tersebut.

  ini dihadirioleh warga, perangkat desa, ketua RT/RW, BPD, LKMD dantokohmasyarakat.Bahwa dalam musdes tersbeut disepakati dibentuk Panitia PTSL yaitu :o Ketua : KarmooO Sekretaris : SudarnoOo Bendahara : BintorooO Aplikasi : Eko Handoyo dan KasmijanBahwa pembentukan panitia PTSL tersbeut tidak dibuatkan Surat KeputusanKades Kawengan.Bahwa dalam musdes tersebut terdakwa sampaikan biaya yang ditanggungoleh peserta PTS adalah Rp.250.000, bagi peserta yang persyaratannyalengkap sedangkan yang tidak lengkap

  Bagi yang tidak memiliki buktikepemilikan tanah apakah berasalal dari jual beli atau hibah atau waris makadesa akan membuatkan surat keterangan hibah/waris/jual beli.Bahwa dalam menerbitkan surat keterangan hibah/waris/jual beli tersbeutperangkat desa akan menelusuri di buku C Desa dan mencari saksisaksihidup sehingga memakan waktu lama.Bahwa setalan musdes tersebut, terdakwa seringkali berdisusi denganperangkat desa mengenai biaya tambahan yang akan dibebankan kepadaHal 70 dari 128 halaman, Putusan

  surat keteranganhibah/waris/jualbeli tidak dipungut biaya.Bahwa dalam musyawarah desa tersebut, petugas BPN tidak menyampaikanmengenai SKB 3 menteri.Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengenathui mengenai SKB 3 menteri,terdakwa hanya mengetahui bahwa ada surat dari Gubernur terkait kegiatanPTSL biaya yang dibebankan kepada peserta PTSL ini tidak boleh lebih dariRp.500.000.,.Bahwa pada saat terdakwa menyampaikan mengenai biaya tambahanRp.200.000, tersbeut, petugas BPN sudah pulang.Bahwa pada saat musdes

• dua) rangkap kwitansi pembayaran bahan material sumur galling di Banulilo senilai Rp. 2.325.500,0;

• Asli 2 (dua) rangkap kwitansi pembayaran peralatan kerja sumur galling di Banulilo senilai Rp. 160.000,-;
• Asli 2 (dua) rangkap kwitansi pembayaran upah kerja sumur galling Banulilo senilai Rp. 742.000,-;
• Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pendirian dan penguatan BUMDes (air mineral 8 dos) senilai Rp. 200.000,-;
• Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes

  sosialisasi dan Pembentukan BUMDes (makan minum 39 bungkus) senilai Rp. 962.500,-;

• Asli 1 (satu) lembar kwitansi Musdes pembentukan BUMDes (makan minum 50 bungkus) senilai Rp. 1.375.000,-;
• Asli 1 (satu) lembar kwitansi Musdes Tim Pengkaji Ekonomi Desa (makan minum 20 bungkus) senilai Rp. 550.000,-;
• Asli 1 (satu) lembar kwitansi belanja barang / jasa pendirian dan penguatan BUMDes (Dokumentasi dan pelaporan) senilai Rp. 150.000,-;
• Asli 1 (Satu) lembar kwitansi

  Asli 2 (dua) rangkap kwitansi pembayaran peralatan kerja sumur gallingdi Banulilo senilai Rp. 160.000,;142.Asli 2 (dua) rangkap kwitansi pembayaran upah kerja sumur gallingBanulilo senilai Rp. 742.000,;143.Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pendirian dan penguatanBUMDes (air mineral 8 dos) senilai Rp. 200.000,;144.Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes sosialisasi dan PembentukanBUMDes (makan minum 39 bungkus) senilai Rp. 962.500,;145.Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes pembentukan BUMDes (makanminum

  Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes Tim Pengkaji Ekonomi Desa (makanminum 20 bungkus) senilai Rp. 550.000,;147.Asli 1 (Satu) lembar kwitansi belanja barang / jasa pendirian danpenguatan BUMDes (Dokumentasi dan pelaporan) senilai Rp. 150.000,;148. Asli 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran baliho senilai Rp. 350.000,;149.Asli 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran sewa infokus senilai Rp.250.000,;150.

  ;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes sosialisasi dan PembentukanBUMDes (makan minum 39 bungkus) senilai Rp. 962.500,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes pembentukan BUMDes (makanminum 50 bungkus) senilai Rp. 1.375.000,;Asli 1 (satu) lembar kwitansi Musdes Tim Pengkaji Ekonomi Desa(makan minum 20 bungkus) senilai Rp. 550.000,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi belanja barang / jasa pendirian danpenguatan BUMDes (Dokumentasi dan pelaporan) senilai Rp.150.000,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran baliho

  sosialisasi dan PembentukanBUMDes (makan minum 39 bungkus) senilai Rp. 962.500,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes pembentukan BUMDes (makanminum 50 bungkus) senilai Rp. 1.375.000,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes Tim Pengkaji Ekonomi Desa(makan minum 20 bungkus) senilai Rp. 550.000,;Asli 1 (satu) lembar kwitansi belanja barang / jasa pendirian danpenguatan BUMDes (Dokumentasi dan pelaporan) senilai Rp.150.000,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran baliho senilai Rp. 350.000,;Asli 1 (Satu

  ;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Musdes pembentukan BUMDes (makanminum 50 bungkus) senilai Rp. 1.375.000,;Asli 1 (satu) lembar kwitansi Musdes Tim Pengkaji Ekonomi Desa(makan minum 20 bungkus) senilai Rp. 550.000,;Asli 1 (satu) lembar kwitansi belanja barang / jasa pendirian danpenguatan BUMDes (Dokumentasi dan pelaporan) senilai Rp. 150.000,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran baliho senilai Rp. 350.000,;Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa infokus senilai Rp.250.000,;Asli 1 (Satu) lembar

• Bahwa, MUSDES (Musyawarah Desa) tentang pemberhentian Perangkat Desadiadakan pada tanggal 26 Maret 2020 dan ada Berita Acara (bukti terlampir)sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 TentangPerangkat Desa;5. Bahwa yang menjadikan dasar pemberhentian terhadap Para Perangkat DesaBatudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep terhadap :a. MOHAMMAD HIDAYANTO (Mantan Kasi Pelayanan) sering tidak masuk kerjakarena double job yaitu sebagai security di BPRS Kantor Cabang Utama ;b.

  Bahwa, MUSDES (Musyawarah Desa) tentang pemberhentian Perangkat Desayang diadakan pada tanggal 26 Maret 2020 dan ada Berita Acara (buktiterlampir) sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020Tentang Perangkat Desa;5. Bahwa pemberhentian Mantan Para Perangkat Desa BatudindingKecamatan Gapura Kabupaten Sumenep tersebut dapat disimpulkan adalahsebagai berikut:a. Tidak disiplin dalam menjalankan tugas sebagai aparat Desa;b. Melakukan kesewenangwenangan terhadap masyarakat;c.

  Kemudian keesokan harinya, yaitutanggal 30 Januari 2020, langsung dilaksanakan Musyawarah Desa(MUSDES), juga tanpa dihadiri oleh Saksi;Bahwa Saksi tidak diberitahu olen Kepala Desa yang baru in casu Tergugatterkait pelaksanaan MUSDES tersebut.

  Sby.mendapatkan informasi tersebut, Tergugat akhirnya dibelikan meja olehSekertaris Desa;Bahwa tidak ada Anggota BPD datang dalam MUSDES tersebut, karena tidakada yang diundang. Saksi mendapatkan informasi tentang pemberhentianPerangkat Desa dari Sekretaris Desa, Bok.

  Sby.relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalampertimbangannya;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Jawaban Tergugat Dalam PokokPerkara pada angka 4 yang menyatakan MUSDES (Musyawarah Desa) tentangpemberhentian Perangkat Desa diadakan pada tanggal 26 Maret 2020 dan adaBerita Acara (bukti terlampir) sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa.

• Tergugatdan tidak bertentangan dengan dalil dalil jawaban Tergugat;Bahwa, Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, sebab apa yangdidalilkan oleh Penggugat adalah suatu rangkaian dalil yang tidakmempunyai pijakan hukum, karena dalam Objek Gugatan yang dipersoalkanoleh Penggugat, dalam gugatannya yakni mengenai Surat KeputusanPemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Batang Batang Dayaoleh Kepala Desa Batang Batang Daya saja seharusnya Penggugatmempersoalkan Pelantikan Perangkat Desa yang baru;MUSDES

  (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentian perangkatdesa telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, MUSDES pertama dilaksanakanpada hari Rabu 29 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatang Daya, MUSDES keduadilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 tentang PemberhentianSementara Perangkat Desa BatangBatang Daya, MUSDES ketigadilaksanakan pada hari Jumat 08 Mei 2020 tentang PemberhentianPerangkat Desa BatangBatang Daya dan kesemua agenda acara tersebutdilampiri

  untuk Perangkat Desa sebenarnya dipersamakandengan jam kerja PNS masuk setiap hari kerja, hal tersebut diberitahukandari Kecamatan yang diteruskan ke Kades, karena ada kebijakan dariKades lama (Pak Maskuri) maka jam kerja untuk Perangkat Desadiadakan jadwal piket; Bahwa Pada saat itu saksi sebagai Kaur Perencanaan piket seminggu 2kali pada hari Senin dan Jumat; Bahwa tidak ada absen terkait kebijakan jadwal kerja Perangkat Desadengan sistem Piket; Bahwa pada bulan Juni 2019 di saat dilaksanakan Musdes

• Desa, BPD serta perangkat desa;Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Desa Sungsang IIKecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dantanggung jawab untuk mengatur pemerintahan Desa Sungsang II meliputipenyelenggaraan didesa untuk pembangunan, pemasyarakatan sertapengelolaan keuangan desa;Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sungsang II Kecamatan BanyuasinIl Kabupaten Banyuasin yaitu desa mengadakan musyawarah desa(Musdes

  Desa, BPD serta perangkat desa;Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Sungsang IIKecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dantanggung jawab untuk mengatur pemerintahan Desa Sungsang II meliputipenyelenggaraan didesa untuk pembangunan, pemasyarakatan sertapengelolaan keuangan desa;Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sungsang II Kecamatan BanyuasinIl Kabupaten Banyuasin yaitu desa mengadakan musyawarah desa(Musdes

• Majenang; ---

  7) 1 (satu) buku Musdes Desa Salebu; ----------------------------

  8) 1 (satu) buku APBDes Desa Salebu; ---------------------------

  Nomor 7 dan 8, dikembalikan ke Desa Salebu; -----------

  9) 1 (satu) buku Musdes Desa Sindangsari;

  Gandrungmangu; ----------------------------------------------------

17) 1 (satu) buku Musdus Desa Wringinharjo; ---------------------

18) 1 (satu) buku Musdes Desa Wringinharjo; ---------------------

19) 1 (satu) buku RKPD Desa Wringinharjo; ------------------------

20) 1 (satu) buku RAPBDes Desa Wringinharjo; -----------------

; ----------------------

23) 1 (satu) dokumen penunjukan langsung Desa Wringinharjo; -----------------------------------------------------------

Nomor 17 sampai 23, dikembalikan ke Desa Wringinharjo; ---------------------------------------------------------

24) 1 (satu) buku Musdus Desa Gandrungmanis; -----------------

25) 1 (satu) buku Musdes

Nusawungu; 17 (tujuh belas) foto copy buku rekening Desa se Kec.NUSA@WUNQU) 2 nnn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn ne 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi asli pembelian komputer; 1 (satu) keping CD; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu: DJASRONI (SekcamNUS@WUNIQU) * aseesee nano sense enema eee 1 (satu) bendel Musdus; 0n2 2200" 1 (satu) buku Musdes; 002" 1 (satu) buku Musrenbangdes; 1 (satu) APBDes tahun 2008; 002 1 (satu) APBDes tahun 2008 perubahan; 1 (satu) RKPDes Desa Danasri

Gandrungmangu); 17 (tujuh belas) bendel SPK; 17 (tujuh belas) buku rekening; 8 (delapan) bendel kwitansi asli pembelian komputer 16 (enambelas) lembar kwitansi pembelian komputer; 1 (Satu) keping CD; 0 220 2ne no nno nee2 (dua) dokumen penunjukan langsung; 1 (satu) Rekap Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan DesaTh. 2007; 2 =o = onan nnn nnn nnn nnn nnnDikembalikan kepada yang berhak yaitu SADMOKODANARDONO (Sekcam Majenang); 1 (satu) buku Musdes; 222022225hal 26 dari 57 hal Put.No 58/Pid.Sus/2013

• Dandalam Musdes tersebut membahas tentang prioritas usulan usulan daritiap tiap dusun dan tertuang didalam Notulen yang dibuat oleh KaurPerencanaan. Kemudian setelah Musdes tersebut dilakukan MusyawarahHalaman 44 dari 210 Halaman Putusan No.1/Pid.SusTPK/2021/PN.

  Gedangsari, Kab.Gunungkidul tersebut adalah usulan dari Musdus, Musdes, dan RKP.Bahwa mengenai kegiatan SAB dikerjakan oleh Suplier kapan KegiatanSaluran Air Bersih (SAB) dan setahu saksi Kegiatan Saluran Air Bersih(SAB) tersebut dikerjakan oleh Supliyer yang bernama AGUS PRIYONOalamat Dsn. Pager Rt 04/ 02, Ds. Mireng, Kec. Trucuk, Kab.

  kalau uang SAB untuk menutup oknum ;Bahwa mengenai Musdes bankdes saksi tahu rencana pembangunan danperubahannya dan saksi selaku ikut terus dalam rakor dan saksi taahu adaperubahan dalam APBDes;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;6.

  Setelahn rancangan APBDesa siap, dilaksanakan MusyawarahDesa (Musdes) APBDesa yang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratan Desa (BPD) untuk merndapatkan masukanpenyempurnaan dari peserta.Halaman 123 dari 210 Halaman Putusan No.1/Pid.SusTPK/2021/PN.Yyk2.Setelah difinalisasi berdasarkan hasil Musdes, Rancangan AkhirAPBDesa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkanpembahasan dan persetujuanSetelan dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan BPD,dokumen APBDesa disampaikan kepada Camat untukmendapatkan

  ) di Balai Desa Serut dan dalam Musdes tersebuttelah di bahas atau ada usulan kegiatan Saluran Air Bersih (SAB) untuk diHalaman 173 dari 210 Halaman Putusan No.1/Pid.SusTPK/2021/PN.YykDusun Dawung dan Dusun Wangon yang dihadiri oleh BadanPermusyawaratan Desa.

• NGASIRAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

• Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
• Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
• Menetapkan barang bukti berupa :
  • 5 (lima) lembar daftar hadir musdes pembentukan dan penetapan panitia pilkades

• Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi : Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan PPIP; Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepadaseluruh masyarakat di tingkat desa; Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes danrembugrembug desa;Hal 10 dari 162 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.11Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;Mengidentifikasi

  Kader Desa (KD)yang dipilih dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa(Musdes), disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim PelaksanaKabupaten.

  Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi : Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan PPIP; Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepadaseluruh masyarakat di tingkat desa; Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes danrembugrembug desa; Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan; Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana; Mengidentifikasi kKeanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggungjawab dan

  ADAM MALK,ST.Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik.Tenaga Ahli Managemen Kabupaten (TAMK)Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut sebagai Penanggung JawabPengelolaan Program Pembangunan Insfratuktur Pedesaan di tingkatDesa dilaksanakan oleh :1.2:3.Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).Kader Desa (KD)Hal 60 dari 162 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.61yang dipilih dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa(Musdes), disahkan

  ,Il,IIl dan NM, Laporan Progres Pekerjaandan Administrasi lainnya dengan meminta biaya yaitu sebesar 12%atau sekitar 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).Bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Program PPIPTahun 2013 yang harus membuat segala Administrasi pelaporanseperti pembuatan Laporan Musdes ,lLIIl dan IV, Laporan ProgresPekerjaan dan Administrasi lainnya adalah masingmasing OMSpenerima Program PPIP tersebut.Bahwa wakiu' pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan ProgramPembangunan Infrastruktur

• Tepat sasaran: Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTSPM hasil Musdes/Muskel yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat(DPM1);2. Tepat jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTSPM sesualdengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun;3. Tepat harga: Harga beras tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,00 /kgnetto di Titik Distribusi;4. Tepat waktu: Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RT5PMsesuai dengan rencana penyaluran;5.

  Tepat sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTSPM hasil Musdes/Muskel yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat(DPM1);Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

• atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu menyuruhistrinya HOSIHAH Binti SAFA'l untuk tidak melakukan Penatausahaan danpembukuan atas pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa sehinggapengeluaran keuangan tidak dapat di pertanggungjawabkan, dengan cara yang tidaksesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku karena : Pengajuan usulan kegiatan tidak melalui proses Musdes

  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Sdr.MASSUS, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Kepala Desa TenggunDajah/Daya, yaitu. tidak melakukan penatausahaan dan pembukuan ataspengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa sehingga pengeluarankeuangan tidak dapat di pertanggungjawabkan, dengan cara yang tidak sesuaidengan ketentuanketentuan yang berlaku karena : Pengajuan usulan kegiatan tidak melalui proses Musdes

  Bahwa Terdakwa MASSUS Bin Haris juga telahmemerintahkan saksi HOSIHAH BINTI SAFA'I selaku Istrinya (BendaharaDesa Tenggun Dajah) untuk tidak melakukan Penatausahaan danPembukuan atas pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana Desasehingga pengeluaran keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan,dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlakukarena pengajuan usulan kegiatan tidak melalui proses Musdes(Musyawarah Desa) dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesaTahun 2016

  Terdakwa MASSUSBin Haris lengser dari jabatan Kepala Desa Tenggun Dajah.Menimbang bahwa Terdakwa MASSUS Bin Haris juga telahmemerintahkan saksi HOSIHAH BINTI SAFA'I selaku Istrinya (Bendahara DesaTenggun Dajah) untuk tidak melakukan Penatausahaan dan Pembukuan ataspengelolaan keuangan yang bersumber dari dana Desa sehingga pengeluarankeuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara yang tidak sesualdengan ketentuanketentuan yang berlaku karena pengajuan usulan kegiatan tidakmelalui proses Musdes

  selaku Istrinya (Bendahara DesaTenggun Dajah) untuk tidak melakukan Penatausahaan dan Pembukuan ataspengelolaan keuangan yang bersumber dari dana Desa sehingga pengeluarankeuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara yang tidak sesualdengan ketentuanketentuan yang berlaku karena pengajuan usulan kegiatan tidakmelalui proses Musdes (Musyawarah Desa) dan laporan pertanggungjawabanrealisasi APBDesa Tahun 2016 dibuat tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya.Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa

• Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi :Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalampelaksanaan kegiatan PPIP;Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruhmasyarakat di tingkat desa;Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembugrembug desa;Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggung jawabdan peranannya

  Kader Desa (KD)yang dipilih dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa(Musdes), disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim PelaksanaKabupaten.

  Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi :Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalampelaksanaan kegiatan PPIP; Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruhmasyarakat di tingkat desa; Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembugrembug desa; Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan; Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana; Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggung jawabdan

  Kader Desa (KD)yang dipilin dan ditetapkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes),disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten.Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Kapuas Hulu TahunAnggaran 2013 adalah sebagai berikut: Susunan Penggurus OMSNo Nama OMS rn ggPembentukan Ketua Sekretaris BendaharaOMS Desa Penai 4 September 2013 Andi Skolastika AfiantoF.SOMS Desa 4 September 2013 Thomas

• Tupoksi menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjaditanggung jawabnya tidak dilaksanakan secara maksimal, yangSaksi ikuti adalah Musdes Penyusunan RKP Desa, MusdesPenetapan APBDes.b.

  Yang hadir dalam Musdes Penetapan APBDes tersebut adalahUnsur Pemerintah Desa yaitu Kepala desa, Sekretaris Desa,Saksi sendiri, Kaur Umum dan Opertor Desa, Unsur BPD yanghadir Ketuam wakil Ketua, sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.Unsur Masyarakat dihadiri oleh Diron mewakili masyarakat danseluruh RT dan RW Desa Tumbang Baringei. Musdes tersebuttidak ada dihadiri oleh Perangkat Daerah.c.

  Musyawarah Desa tersebut ada dibuatkan daftar hadir danditandatangani oleh peserta Musdes, Berita Acara Musyawarahdibuat oleh Operator Desa yang bernama Lulik Kurniasih.d. Waktu kegiatan Musdes tersebut ada dokumentasinya yangdisimpan oleh Kepala Desae. Saksi ada menandatangani Berita Acara Musyawarah Desa danDaftar Hadir Musyawarah Desa.f.

  Musdes tersebut tidak adadihadiri oleh Perangkat Daerah.c) Musyawarah Desa tersebut ada dibuatkan daftar hadir danditandatangani oleh peserta Musdes, Berita Acara Musyawarahdibuat oleh Operator Desa yang bernama Lulik Kurniasih.d) Waktu kegiatan Musdes tersebut ada dokumentasinya yangdisimpan oleh Kepala Desa.e) Saksi ada menandatangani Berita Acara Musyawarah Desa danHalaman 137 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkDaftar Hadir Musyawarah Desa;f) Dalam penyusunan dan penetapan APBDes

  Musdes tersebut tidak adadihadiri oleh Perangkat Daerah.Musyawarah Desa tersebut ada dibuatkan daftar hadir danditandatangani oleh peserta Musdes, Berita Acara Musyawarahdibuat oleh Saksi sendiri.Waktu kegiatan Musdes tersebut ada dokumentasinya yangHalaman 156 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkdisimpan oleh Kepala Desa.e) Saksi ada menandatangani Berita Acara Musyawarah Desa danDaftar Hadir Musyawarah DesaBahwa dalam penyusunan dan penetapan APBDes Perubahan DesaTumbang Baringei tidak