Ditemukan 91 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nyata ndata nata nyawa niaga njata niata ngata
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 272/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
CV. DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 011-PK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROV SUMUT TA 2019
212 — 135
  • Karuniaalam sudah cukup jelas bertentangandengan peraturan dasar sebagaimana dalam penerbitan perkaraaquo ;Bahwa penetapan/beschikking yang dikeluarkan Tergugat/Pokja atasobjek sengketa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 074.19/POKJA.011PK/UKPBJSU/2019 Tanggal 23 Juli 2019, juga HARUSLAHDIAKUI TERGUGAT/POKJA kesamaan dan maknanya dimataHUKUM nvata tidak ditandatangani basah dan cap basahLembaga/Instansi i.c.
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2013 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Mtw
Tanggal 15 Oktober 2014 — 1. Dura Teloek Mambang 2. Macan Teloek Mambang 3. Lamiang Teloek Mambang LAWAN 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya 2. Ketua Mahkamah Agung R. I Cq. Ketua Pengadilan Tinggi Kalteng Cq. Ketua Pengadilan Negeri MTw. 3. Kepala Kejaksaan Agung R. I Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Cq. Kepala Kejaksaan Negeri P. Cahu 4. Menteri Pendidikan Nasional Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalteng Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Murung Raya 5. Mariana 6. Sumandi 7. Barata A. Satu 8. Yahya Berita 9. Mastiah 10. Gandi 11. Nuryakin 12. Mardiana 13. Nyahu Ranan 14. Yansah J. Udang 15. Lunas 16. Abas 17. Tarji 18. Helmi 19. Darwito 20. Mulyono 21. Puji Astuti 22. Nyoto Prayitno 23. Siti Rahayu 24. Pujo Sarwono 25. Darwati 26. Dewi Sriratmi 27. Liana Midel Yoseph 28. Wilem 29. Norman 30. Paijan 31. Jepin Siragih 32. Sucipto 33. Warsito 34. Maryeni Yalpari 35. Sujito 36. Samrah 37. Menteri Agraria Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pop. Kalteng Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Murung Raya 38. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya Cq. Camat Murung Kab. Murung Raya 39. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya Cq. Camat Murung Kab. Murung Raya Cq. Lurah Beriwit
73 — 7
  • yang kemudian telah di daftarkan untuk peningkatan status Haknya menjadiSertifikat kKekantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang kemudian diterbitkansertifikat hak miliki no.3825 atas nama DJAIS tanggal 13 Februari 1990.Bahwa berdasarkan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat (2)yang berbunyi sebagai berikut : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nvata
    yang kemudian telah di daftarkan untuk peningkatan status Haknya menjadiSertifikat kKekantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang kemudian diterbitkansertifikat hak miliki no.3825 atas nama DJAIS tanggal 13 Februari 1990.Bahwa berdasarkan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat (2)yang berbunyi sebagai berikut : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoleb tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nvata
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-04-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN BATANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Btg
Tanggal 20 Januari 2016 — KASBOLAH, Dkk; TRI WIRATMO, Dkk
84 — 19
  • Perasaan dilecehkan dan dinjakinjak harga diri dan kehormatanPENGGUGAT REKONVENSI ;e Hilangnya jaminan perlindungan atas hakhak dasarnya sebagaiWarga Negara Indonesia ;e Hilangnya kesempatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk ikutserta melaksanakan kewajiban perpajakan atas OBJEK TANAH MILIKTERGUGAT V KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ;Secara keseluruhan apabila ditaksir sebesar Rp. 20.000.000.000, (duapuluh miliar rupiah) ;Bahwa kerugian PENGGUGAT REKONVENSI baik secara materiil maupunimmateriil secara nvata
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 07-12-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 113/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 7 Desember 2017 — * Perdata HAERITA, Cs X ENCEP M YUNUS BIN B NINGRAT
35 — 22
  • terbit tanngal 03 111980 atas nama Ny Haerita;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalampersidangan dan saat pemeriksaan setempat terhadap objek sengketabahwa tanah objek sengketa secara nvata dikuasai dan dimanfaatkan olehPenggugat:Menimbang, bahwa dari fakta diatas dihubungkan pula denganketerangan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Ilternyata tidak terdapat hal yang dapat membuktikan sangkalannya yangmengatakan bahwa para Tergugat selalu menguasai obiek sengketa
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 25-10-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.TLG
Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 25
  • Amin dan Ica Ahmad dan ahli waris penggantiSvamsuddin, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan:Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 yang menyatakan agarobyek sengketa huruf a s/d f ditetapkan sebagai harta bersama Muhammad Amin danibu lca Ahmad selanjutnya dilakukan pembagian harta warisan kepada para ahli warisdan ahli wans pengyant yany berhak menurut Hukum Islam (Faraidh), Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut Menimbang, bahwa oleh karena secara nvata telah dibuktikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/Pdt/2016
Tanggal 20 September 2016 — SUMATRA PARTNERS LLC VS MARDJONO REKSODIPUTRO, DKK
608 — 883 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanketerangan ahli tersebut, terbukti secara nvata bahwa ParaTermohon Kasasi dan/atau Para Turut Termohon Kasasidengan sengaia menelantarkan kepentingan hukum PemohonKasasi dengan tidak melakukan pengecekan ke kantorpendaftaran Fidusia sebelum melakukan pendaftaran(Selengkapnya dapat dilihat di bagianE halaman 36 DokumenKesimpulan atau Transkrip keterangan Ahli di dalamLampiran6 Dokumen Kesimpulan);7.1.2 Telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Para TermohonKasasi dan/atau Para Turut Termohon
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-08-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 437/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 30 Juni 2015 — RR.L.NUNING LESTARI.M LAWAN 1.PT ASURANSI CIGNA 2.PT BANK CIMB NIAGA,TBK
142 — 84
  • Bahwa pembayaran hutang baik pokok maupun bunga dengan cara memotongdari rekening ("Pendebetan Rekening") milik Sdr.Agoes Soegiartosesungqguhnva merupakan wuiud nvata dari pemenuhan kewaiiban vana telahdisepakati oleh Sdr.Agoes Soegiarto selakuHal 70 dari 128 Hal Putusan nomor: 437/PDT.G/2014/PN.JKT SelDebitur (in casu Penggugat) dengan Tergugat II selaku Kreditur dalam PerjanjianKredit No.040/PK/KPR/GSB/II/2013 Tanggal 7 Maret 2013 (untuk selanjutnyadisebut "PK" ) berikut Syarat Umum Kredit Bank
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2006 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1080/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 23 Agustus 2007 — PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA Lawan 1. MUNIAH binti MUSA bin TOJIB 2. MARALI bin MUSA bin TOJIB 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOJIB 4. PEMERINTAH RI. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA PEMERINTAH RI. eq. BADAN PERTANAHAN NASiONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 6. LBH FBR 7. Dr. DELHIANA THALIB 8. AHLI WARIS ENTONG BAHRUM bin BANI 9. ASMAH binti BANI 10. SITI binti BANI 11. H.A. AZIZ 12. PT. INDONESIA SALES ORGANIZATION (PT. ISO)
271 — 151
  • Jenderal Sudirman, KelurahanSpnavan Kecamatan Kehavnran Ba.ru, Jakarta Selaian tersebut merupakan GirikNo 97 dan Girik No 241 ataukah merupakan Girik No C 87, C 568, C 778 danC.530 ;Menimbang, bahwa untuk mm@@wab pertanyaan tersebut oleh karenamenvanakut lokasi tanah. maka daoat dilihat dari peta lokasi yang dibuat olehPemerintah atau yang paling tahu secara nvata adalah Pemerintah Desa(Kelurahan) dalam hal ini adalah Lurah atau Ketua RT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1217 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — YULIUS WESA WOLEKA
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk menentukan adatidaknya kerugian keuangan negara dan jumlah kerugian keuangan negara,saling bertentangan satu dengan vang lain, oleh karena itu seharusnyaJaksa Penuntut Umum menentukan sikap jumlah kerugian keuangannegara yang mana yang harus didakwakan kepada Terdakwa supaya nvatadan pasti iumlahnva sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 22UU No = Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi =Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang yang nvata
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1001 — 839
  • Hal inibertentantangan dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) UU Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian....Bahwa pada bagian lain Pemohon pada angka 3 halaman 58mendalilkan:Bahwa tidak ada bukti nvata PEMOHON akan melarikan diri keluar negeri. Sebagai warga Negara yang baik PEMOHONmematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yangdigunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri sertasesuai dengan asas Negara hukum serta asas kepastian hukumdan keadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
364 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini bertentantangan dengan ketentuan Pasal94 Ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian....Bahwa pada bagian lain Pemohon pada angka 3 halaman 58mendalilkan:Bahwa tidak ada bukti nvata PEMOHON akan melarikan diri ke luar negeri.Sebagai warga Negara yang baik PEMOHON mematuhi hukum sepanjangpelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan denganhukum itu sendiri serta sesuai dengan asas Negara hukum serta asaskepastian hukum dan keadilan.