Ditemukan 5456 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-05-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 13-05-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 129/Pdt.P/2011/PA.Jr Tanggal 7 Juni 2011 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikahmenurut agama Islam maupun halangan menurut peraturanperundang undangan yang berlaku; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknyasuami istri hingga sekarang selama 30 tahun ; Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbuktibahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon Il yang telahdilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula denganketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 tahun 1974 jo pasal10
Putus : 02-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112/K/MIL/2019 Tanggal 2 Mei 2019 — IRGAMAL SALEH;
62 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer LO9 Semarangtanggal 13 November 2018 sebagai berikut :Kami mohon agar Pengadilan Militer ll11 Yogyakarta menyatakanTerdakwa Koptu Irgamal Saleh, NRP 31030337790291terbukti bersalahmelakukan tindak pidana: Seorang Pria turut serta melakukan perbuatan itu,padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin, sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke2a KUHP;Dengan mengingat pasal Pasal 284 Ayat (1) ke2a KUHP dan Pasal10
Putus : 04-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN AMURANG Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Amr Tanggal 4 September 2014 —
13 — 13
13 — 13
sebesarRp. 28.560.000 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh riburupiah) yang belum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkanTergugat melalui Turut Tergugat II paling lambat 1 (satu) bulan dan15 (ima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinanPutusan Perdamaian ini kepada pihak Turut Tergugat II ;Pasal9: Bahwa apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pekerjaan olehPenggugat tidak selesai 100 % serta tidak sesuai spesifikasi , maka haltersebut menjadi mutlak tanggung jawab Penggugat ;Pasal10
Register : 18-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 553/Pdt.P/2019/PN Smr Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
Ali Suken
79 — 3
Ali Suken
79 — 3
kewenangan Pengadilan Negeridalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Putus : 28-10-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Bgr Tanggal 28 Oktober 2015 —
52 — 12
52 — 12
mencatatkankelahiran anak Pemohon dengan sebuah Akta Kelahiran yang berbunyisebagai berikut : Bahwa di Bogor, tanggal 28 Desember 2007, telahlahir seorang anak perempuan bernama CECIL RADITYA AZZAHRAanak dari seorang ibu bernama FISKA PRADITYA YULIANI ;e Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam permohonan ini sebesar Rp.141.000, (seratus empatpuluh satu ribu rupiah) ;Pasal 9 : Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat dan Tergugat ;Pasal10
Register : 29-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 531/Pdt.P/2019/PN Smr Tanggal 19 Desember 2019 — Pemohon:
Hakif
28 — 3
Hakif
28 — 3
dari 5 Penetapan Perkara Permohonan Nomor:531/Pat.P/2019/PN.SmrMenimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Register : 08-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PTA BANTEN Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA.Btn Tanggal 30 April 2019 — PEMBANDING VS TERBANDING
26 — 21
26 — 21
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai /egal standing untukmengajukan permohonan banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 07Desember 2018 atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dibacakanatau diumumkan pada tanggal 29 Nopember 2018 dengan dihadiri Pemohondan Termohon, dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalamtenggang waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal10
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 8
11 — 8
Pasal 2 dan Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang DikenakanBea Meterai.
Pasal 2 dan Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2Halaman 8 dari 16 Put. No. 343/Pdt.G/2020/PA.Ktbayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang DikenakanBea Meterai.
Register : 07-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1030/Pdt.P/2019/PA.Wtp Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonanPemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antaraPemohon dengan almarhum Suardi bin Sabbi;Hal. 5 dari 7 Hal. Pen.
Putus : 04-05-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 4 Mei 2020 — ANDI ARHAN R, Ap Alias AAN Bin ABD. RAHIM
902 — 1143 — Berkekuatan Hukum Tetap
902 — 1143 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : BTN Graha Nusa 3 Blok F Nomor 10,Kelurahan Simboro, KecamatanMamuju, Kabupaten Mamuju;Agama : Islam;Pekerjaan : Anggota Polri;Terdakwa ditahan dalam perkara lain;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamujukarena didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut : Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal10
Register : 29-08-2012 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45030/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 21 Mei 2013 — Penggugat dan Tergugat
158 — 79
158 — 79
perundangundangan (Penerbitan SKPKBT tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU KUP,Penagihan Pajak tidak sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 9 Tahun 1994, tentangdaluwarsa penagihan sebagaimana telah diuraikan diatas,Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksatidak sesuai dengan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juncto KeputusanMenteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, khususnya tidak sesuai dengan Pasal10
Register : 01-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1075/Pdt.P/2016/PA.Wtp Tanggal 5 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
20 — 11
20 — 11
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 9
17 — 9
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0179/Pdt.P/2016/PA.PLG Tanggal 30 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
6 — 0
6 — 0
atau tidak dalam masa iddah orang lain; Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon danPemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dantelah 5 orang anak bernama:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMenimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebuttelah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam Sesuai pasal 2 ayat (1) dan(2), pasal 6 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal10
Register : 29-07-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 129/Pdt.P/2015/PN Krg Tanggal 7 Juli 2015 — GITO WIYONO
22 — 5
22 — 5
Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal10 ayat (1) UndangUndang RI No.48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Pengadilandilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukandengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa danmengadilinya ;Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undangundangmaka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayatinilainilai hukum yang hidup dalam
Register : 29-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.PLG Tanggal 12 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
Anak 2, Lakilaki, umur 18 tahun;Sekarang anak nomor 1 sudah hidup berumah tangga mandiri sedangkananak nomor 2 tinggal bersama Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan syariat/Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat (1)dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi HukumIslam
Register : 23-04-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 08-09-2018
Putusan PA MAJENE Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Mj Tanggal 15 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 10
16 — 10
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21,Hal. 7 dari 10 Hal. Pen.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Putus : 11-10-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan PA CIANJUR Nomor 185/Pdt.P/2009/PA.Cjr. Tanggal 11 Oktober 2011 —
7 — 0
7 — 0
atas tunjangan dari suaminya ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) ternyata suamiPemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2009,sehingga keperluan Pemohon untuk mengurus penetapan inimempunyai alasan untuk mendapatkan pensiun janda veteran danmengurus uang duka ke PT Taspen ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai antaraPemohon dengan Sahri tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal10
Register : 02-04-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PA BARRU Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.Br Tanggal 16 April 2014 — PEMOHON
15 — 18
15 — 18
dimuka, makamajelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan ISTRI PEMOHONtersebut sebagaimana dalildalil permohonan pemohon telah terbukti dan ternyata telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 1438Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa selain perkawinan pemohon dengan ISTRI PEMOHONtersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan parapemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal10