Ditemukan 94 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paruntuk pantuk panuntun paruntu panusuk peuntuk pakuntuk paduntuk puntuk
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
FA'ATULO DAELI ALIAS FA'A ALIAS AMA GIAN
157 — 63
  • Saksi selaku KPA diangkat oleh Menteri Pendidikan danKebudayaan;Bahwa yang menjadi dasar hukum, tugas pokok dan wewenang saksi selakuKuasaPengguna Anggaran (KPA) mengacu pada Peraturan MenteriKeuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 Tentang Mekanisme PelaksanaanAnggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, padapasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yangselanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PAuntuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
114 — 40
  • Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 Tentang Mekanisme PelaksanaanAnggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, padapasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yangselanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PAuntuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabpenggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yangbersangkutan, Khusus untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)Sekolah Luar Biasa (SLB) Negerindi Desa Onowaembo kecamatanLahomi Kabupaten
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2013 — Jaksa Penuntut:
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
163 — 38
  • halaman 225 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2012/PN.Sby Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu pebuatan yang tidakmenjalankan tugas dan wewenang serta fungsinya sebagai PPK sebagai manaditentukan dalam peraturan perundangan ; Bahwa disamping itu terdakwa telah menandatangani serah terima barangkepada seluruh kepala sekolah yang berhak menerima barang, padahalterdakwa mengetahui bahwa barang tersebut belum seluruhnya diserahkan ; Bahwa demikian pula dengan adanya perintah dari Kepala Dinas sebagai PAuntuk
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
100 — 74
  • ., tahu bahwapencairananggaran sebelum pekerjaan selesai dan menempatkan di rekening khususadalah menyalahi ketentuan dan tidak dibenarkan, namun demi kepentinganmasyarakat, agar Panitia tidak disebut wanpestasi oleh masyarakat;Bahwa dalam Perkaban disebutkan apabila sudah ditetapkan dalam masyarakatdalam jangka waktu 60 hari maka Panitia harus menyampaikan kepada PAuntuk segera mencairkan dana; Bahwa Terdakwa Ir.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-10-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
CANDRA TARIGAN, ST
151 — 49
  • Para pihak harus memenuhikewajibannya seperti tercantum didalam SPK tersebut selanjutnya jikapekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian/kontrak maka selanjutnyadilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) apabila pekerjaan tersebut telah sesuai maka dilakukan serahterima Hasil Pekerjaan, kemudian PPK menyampaikan kepada PAuntuk melakukan pembayaran. terkait dengan pekerjaan telahdilaksanakan.Bahwa organisai yang terdiri dari PA, PPK, PPTK, PPHP adalahsebuah bentuk organisasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
132 — 61
  • Palangka Raya, namun hal ini sudah didelegasikan kepada masingmasing Kepala Bagian (Kabag) selaku KPA;Bahwa sebelum terdakwa menjabat selaku Sekda Kota Palangka Raya,mekanisme pencairan anggaran kegiatan tidak ada dilakukan koordinasidengan PA, dimana KPA tanpa melaporkan kepada PA, sehingga prosespencairannya hanya sampai pada KPA (Kabag) saja, maka berdasarkan SKWalikota Palangka Raya Nomor 188.45/5/2017, tanggal 3 Januari 2017,terdakwa melakukan perbaikan, sehingga dilakukan koordinasi dengan PAuntuk
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
104 — 25
  • Zainal Umar Sidiki dibuat dulu;Bahwa benar pemeriksaan dilakukan setiap kali barang datang di pelabuhanGorontalo, karena alkes tidak dikirim sekaligus melainkan bertahap, dan saksi lupaberapa kali pengiriman;Bahwa setiap kali barang datang, saksi diperintahkan oleh terdakwa selaku PAuntuk melakukan pemeriksaan barang;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan barang saksi didampingi oleh PPTKsaksi HIDAYAT, saksi EDDY REFRIANDY selaku PPTK, dan saksi HERSONNUPU Als.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 24 Agustus 2016 —
59 — 20
  • Bahwa saksi menerangkan secara aturan dokumen SPPLS saksi yangmembuatnya dan saksi yang menyerahkan kepada terdakwa selaku PAuntuk ditanda tangani. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukanpekerjaan pengurukan areal PPI tersebut dan Saksi tidak tahu karenatidak pernah diberitahu oleh PPTK ataupun oleh PPK dan pencairandana LS terhadap kegiatan Pengurukan areal PPI prosesnya tidakmelalui Saksi selaku bendahara Pengeluaran DKP Kotabaru TA 2014.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
409 — 841
  • dana ke PA/KPA melaluiPPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).PPTK menyerahkan kelengkapan dokumen dari pengembang ke PPK(Pejabat Penatausahaan Keuangan) antara lain Surat PerjanjianKerjasama, Jaminan Uang Muka, Garansi Bank, dan permohonanpencairan uang muka untuk diperiksa dan di buatkan Surat PermintaanPembayaran (SPP).SPP diajukan ke KPA untuk menerbitkan surat pernyataan penggunaandana dan surat keterangan kelengkapan dokumen.Surat Perintah Membayar (SPM) disiapkan oleh PPK dan diajukan ke PAuntuk
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
  • PPK dapat meminta kepada PAuntuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalamrangka membantu tugas PPK.Bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pengadaan meliputipenyusunan spesifikasi teknis atau penyusunan HPS, PPK dapatdibantu oleh tim pendukung yang mempunyai kompetensi, dimana timpendukung diangkat oleh PPK untuk membantu proses penyusunanspesifikasi teknis atau HPS dalam pelaksanaan tugas Timbertanggung jawab kepada PPK sesuai dengan kewenangan yangdiberikan PPK dan proses penyusunan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 20 Agustus 2014 — H. MUHAMMAD IBRAHIM bin SARANI GOLAM, DKK
123 — 21
  • RANCANGAN INDAH PALAWA), yang kemudian diikuti dengan SuratPerintah Mulai Kerja Nomor : 050/3589/KPTS/TU/2008 tanggal 19 Mei 2008dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dalamhal ini tidak terdapat kesalahan tentang orang (error in persona), dan ternyatadalam Pengadaan Alat Peraga (Multimedia) TA. 2008 bahwa kedudukan paraTerdakwa saat itu adalah sebagai Ketua dan sekretaris P8U, PPTK dan PAuntuk
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Agustus 2016 — GUSTI RUDY ALAMSYAH Bin GUSTI JAFAR
56 — 18
  • Bahwa saksi menerangkan secara aturan dokumen SPPLS saksi yangmembuatnya dan saksi yang menyerahkan kepada terdakwa selaku PAuntuk ditanda tangani. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukanpekerjaan pengurukan areal PPI tersebut dan Saksi tidak tahu karenatidak pernah diberitahu oleh PPTK ataupun oleh PPK dan pencairandana LS terhadap kegiatan Pengurukan areal PPI prosesnya tidakmelalui Saksi selaku bendahara Pengeluaran DKP Kotabaru TA 2014.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 3 Nopember 2016 —
38 — 8
  • menetapkan danmengumumkan pemenang ilelang seolah olah telahdilaksanakan tahapan proses lelang dengan benar makaPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.322dari.442Seharusnya PPK tidak melakukan kontrak karena dokumenhasil pelelangan tidak memenuhi prosedur dimana PA atauPPK sesuai pasal 17 ayat (2) huruf g angka 3 isinya : Pokja ULP /panitia menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumenpemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK, maka PPK dapatmenolak menandatangani kontrak dan melaporkan kepada PAuntuk
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
66 — 12
  • menetapkan danmengumumkan pemenang lelang seolah olah telahdilaksanakan tahapan proses lelang dengan benar makaPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.322dari.442Seharusnya PPK tidak melakukan kontrak karena dokumenhasil pelelangan tidak memenuhi prosedur dimana PA atauPPK sesuai pasal 17 ayat (2) huruf g angka 3 isinya : Pokja ULP /panitia menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumenpemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK, maka PPK dapatmenolak menandatangani kontrak dan melaporkan kepada PAuntuk