Bahwa tidak ada Alat Bukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali berupa bukti T sampai dengan bukti T9 yang menyatakanYayasan Setia Budi telah mengangkat Pemohon Peninjauan Kembaliselaku karyawan atau pekerja dan ditempatkan pada Rumah SakitDirgahayu Samarinda dan terhadap bukti bukti tersebut hanya mengarahkepada Pembinaaan Rumah Sakit Dirgahayu dan bukan kepada PemohonPeninjauan Kembali selaku pekerja dan malah justru buktibukti yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti

DeniHeriyansyah;Bahwa saksi mendapat surat tugas untuk melakukan penyuluhan dariBPAN AI ( Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia);Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN.BtaBahwa uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yangdiberikan oleh sdr Feni Magdalena tersebut sudah habis untuk biayaoperasional kebutuhan tim.Bahwa peran saksi dan rekanrekan saksi adalah sebagai berikut: saksiberperan untuk menjelaskan kepada pengecer tentang kesalahan yangdiperbuatnya dan memberikan pembinaaan

Efendi, Terdakwaa III.Afri Erama Bin Sawarsyah, dan Saksi Dapid Kelana Bahrudin Rusmiana BinBahrudin, Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE Bin Zulkifli (Alm) serta SaksiImron Setiawan Bin Abu Bakar (Alm) datang kerumah saksi Dedy Hartono danSaksi Feni Magdalena bersamasama dan mengaku dari LSM BPAN (BadanPenelitian Aset Negara) yang datang dari Pusat;Menimbang, bahwa peran Dapid Kelana Bahrudin Rusmiana BinBahrudin untuk menjelaskan kepada pengecer tentang kesalahan yangdiperbuatnya dan memberikan pembinaaan

Pasal 14 Qanun AcehHalaman 24 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN SkmNomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,penganiayaan ringan termasuk kategori sengketa atau perselisihan yang dapatdiselesaikan secara adat dengan melibatkan tokohtokoh adat Gampongsetempat;Menimbang, bahwa mengenai belum diaturnya mekanisme keadilanrestoratif selain peradilan Anak di dalam UndangUndang Majelis berpendapatbahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan PemerintahNomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf cQanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaaan

Bahwa tidak ada Alat Bukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali berupa bukti T sampai dengan bukti T9 yang menyatakanYayasan Setia Budi telah mengangkat Pemohon Peninjauan Kembaliselaku karyawan atau pekerja dan ditempatkan pada Rumah SakitDirgahayu Samarinda dan terhadap bukti bukti tersebut hanya mengarahkepada Pembinaaan Rumah Sakit Dirgahayu dan bukan kepada PemohonPeninjauan Kembali selaku pekerja dan malah justru buktibukti yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti

Pembinaaan lembaga kemasyarakatan.g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan.h. Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerahsesual dengan tugas dan fungsinya.

Pembinaaan lembaga kemasyarakatan;g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan;h.

Pembinaaan lembaga kemasyarakatan.g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan.h.

Pembinaaan lembaga kemasyarakatan,g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan,h.

Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinasmiliter,selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam meperbaikicitranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akanberpengaruh buruk bagi pembinaaan disiplin dan moral prajurit yanglainoleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungankehidupan TNI.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Gipan Als Ipin Als Bolotot Bin Ayep Sutisna tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Gipan Als Ipin Als Bolotot Bin Ayep Sutisna oleh karena itu dengan pidana pembinaaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan yang telah dijalani

., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Aceh selaku stafseksi pengelolaan dan pembinaaan kawasan dengan tugas mengukur danmemetakan hutan, melaksanakan pemantauan dan evaluasai luas hutanserta melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan;e Bahwa Ahli memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh kementriankehutanan RI melalui Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh paraterdakwa adalah: kayu ukuran

merah jambu yang berlumuran darah;e 1 (satu) helai baju singlet perempuan warna kuning;e 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak kotak warna ungu hitam;e = 1(satu) helai celana panjang jeans warna hitam merek Dejail;barang bukti mana telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan pula oleh saksisaksidan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkraa ini;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa Berita acaraPenelitian Kemasyarakatan terhadap anak untuk pembinaaan

Prajurityang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas Militer,selain hanya akanmenyulitkan institusi TNI dalam meperbaiki citranya, keberadaannya kembaliTerdakwa di Kesatuan akan berpengaruh buruk bagi pembinaaan disiplinprajurit yang lain khususnya Prajurit Kodim 0211/TT,oleh karenanyaTerdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuanuntuk mendidik

990.000,Belanja Perjalanan Dinas Rp = 7.350.000,Hal 7 dari 51 hal Put.No.18/Pid.Sus/2012/PTRBelanja Pemeliharaan Rp 4.834.400,Peningkatan Administrasi dan Keuangan BPD Rp 3.000.000,Peningkatan Administrasi dan Keuangan Dusun, RT, RW Rp 15.900.000,Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 4.500.000,Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD Rp 4.500.000,Pelaksanaan Musrenbang Desa Rp 2.000.000,Penyusunan APBDesa Rp 4.000.000,Pembinaan PKK Desa Rp 20.000.000,Pembinaan Lembaga Keagamaan Rp 11.000.000,Pembinaaan

Penyusunan APBDesa Rp 4.000.000,Pembinaan PKK Desa Rp 20.000.000,Pembinaan Lembaga Keagamaan Rp 11.000.000,Pembinaaan LPM Rp 2.000.000,Pembinaan Posyandu Rp 2.160. 000,Jumlah Rp 165.772.880,b.

Orang tua dan kakeknya kewalahanmenghadapi prilaku klien yang susah diatur sehingga masyarakat danpemerintah setempat berharap klien mendapatkan pelajaran berharga didalammenjalani hukumannya, klien juga mengakui perbuatannya dan menyesali.Berdasarkan analisis dari hasil pengamatan sidang Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) demi kepentingan terbaik bagi anak agar anak dijatuhipidana pembinaaan di dalam lembaga dengan menempatkan klien di Balaiperlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Yogyakarta

Lilis masuk ke dalam barak16penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki, tanpa memohonijin kepada Terdakwa selaku babinsa pembinaaan diwilayahnya.2. Bahwa Terdakwa memiliki sifat temperamental tinggi, sehinggacenderung mencari cari masalah yang sebetulnya sangat sepelesehingga Majelis menilai justru Terdakwalah siapa pembuat masalahkarena memang Saksi 3 bertugas menjaga keamanan dan ketertibancalon TKW.3.

Bangkalan yang Dananya bersumber dari Dana DesaT.A 2016 dengan rincian kerugian keuangan negara tersebutsebagai berikut :ePembangunan jalan latasir di dusun Larangan sepanjang1.400m x 2,5m dengan nilai Rp. 189.338.000 (seratus delapanPuluh sembilan tiga ratus tuga Puluh delapan juta rupiah) diDusun LaranganePembangunan Jalan aspal latasir di Dusun Probungansepanjang 1.500m x 2,5m dengan nilai Rp.200.923.500, (duaratus juta sembilan ratus dua Puluh tiga ribu lima ratus rupiah)di Dusun ProbunganBidang pembinaaan

terhadap kondisi jalan yang tidak dapatdilakukan pengujian secara teknis mengingat kondisi jalanpada saat dilakukan pengecekan tidak terdapat hasilpelaksanaan pekeraan latasir terhadap kedua ruas jalan yangdilakukan pengecekan tersebut.Menimbang bahwa selain dipergunakan untuk belanja modalberupa pembangunan 3 (tiga) ruas jalan dan perpustakaan, terdapatbarang dan jasa sebesar Rp. 56. 125.500 (lima Puluh enam juta seratusdua Puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang tidak dilaksanakan yaitu :eBidang pembinaaan

Bangkalan yang Dananya bersumber dari Dana Desa T.A 2016dengan rincian kerugian keuangan negara tersebut sebagai berikut :ePembangunan jalan latasir di dusun Larangan sepanjang1.400m x 2,5m dengan nilai Rp. 189.338.000 (seratus delapanPuluh sembilan tiga ratus tuga Puluh delapan juta rupiah) diDusun LaranganePembangunan Jalan aspal latasir di Dusun Probungansepanjang 1.500m x 2,5m dengan nilai Rp.200.923.500, (duaratus juta sembilan ratus dua Puluh tiga ribu lima ratus rupiah)di Dusun ProbunganeBidang pembinaaan

bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telahdiuraikan di atas bahwa Penggugat telah terbukti tidak disilplin dalam halkehadiran atau absensi yaitu Penggugat selama satu bulan tidak masuk kerjasebanyak 5 hari tanpa alasan yang sah meskipun tidak berturutturut dan sudahbarang tentu hal tersebut dapat mengganggu operasional perusahaan Tergugat,selain itu Penggugat juga telah mendapatkan surat peringatan III sebagai bentukHalaman 18 dari 22 Putusan PHI Nomor 43/Pdt.SusPHI/2021/PN Pighukuman dan pembinaaan

akan mencari fakta dan kebenaran yang sesungguhnya dalam persidangan;Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum menurut Reoscou Pound adalahhukum sebagai rekayasa sosial (Sosial of engineering) sehingga dengan adanyapenghukuman terhadap terdakwa diharapkan akan ada perubahan cara berpikir masyarakatuntuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sematamata sebagaipembalasan (absolute theory), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaaan

Bahwa sesungguhnya hal terbitnyaSK tersebut dikarenakan sikap Tergugat dalam urusan tersebut yang sejakawal mempertahankan tidak akan menceraikan dan/atau menolakterjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan pada acarapemeriksaan dan pembinaaan tegas diakui bahwa Tergugat secarasengaja tidak kooperatif sebagai penyikapan penolakan atas upaya jinyang dilakukan oleh Penggugat sehingga informasi yang terserap1010.11.12.adalah sepihak, jadi wajar jika SK tersebut mengijinkan Penggugatuntuk

sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibatperbuatan yang telah dilakukan.Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial(social control) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telahmelanggar hukum, asas kepatutan dan nilainilai yang hidup ditengahtengahmasyarakat sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satumekanisme kontrol.Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai salah satu bentuk pembalasanakan tetapi hanyalah salah satu proses pembinaaan

Prajurit yang demikian jika tetapdipertahankan dalam dinas militer,selain hanya akan menyulitkan institusiTNI dalam meperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa diKesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaaan disiplin danmoral prajurit yang lain,oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan darilingkungan kehidupan TNI.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidanaOrangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat

Anak (LPKA)Kelas IIMuara Buliandanpidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti denganPelatihanKerjaselama3(tiga) bulanyang dilaksanakan di Lembaga Pembinaaan