Pasal 116 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimanayang didalilkan Pemohon dalamPermohonanya. n 22 ooo nnn nnn nnn nnn non non nen cee nnn nee ene non nenBahwa oleh karena itu, terhadap dalildalil dalam Permohonan Pemohonmenyangkut tentang pengingkaran/penyangkalan atas anak, bilaPutusan Nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp.Halaman 9 dari 41 halamandihubungkan dengan ketentuanketentuan hukum dalam Peraturanperundangundanga n. n2= 222 nn nnn enn nnn cnn eee nnn ce nnn ne1)Pemohon tidak menuntut secara jelas

dan tegas perihal menyangkuttentang pengingkaran penyangkalan anak dalam PETITUMPermohonan Pemohon, maka sebagaimana berdasarkan ketentuanPasal 178 HIR sudah sepatutnya dan menurut hukum bila menyangkuttentang permasalahan pengingkaran/penyangkalan anak, tidakdiputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di dalamamar/diktum keputusannya, agar tidak terjadi keputusan yang melebihidaripada apa yang dituntutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya(Ultra Petitum Partium).

oleh karena itu harus dibatalkanDemikian selanjutnya, sebagaimana yang telah diakui Pemohon danterbukti dari dalildalil Permohonan Pemohon sebagaimana dalil positanomor 7, bahwa Pemohon telah mengetahui Termohon telahmelahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 27 Maret 2013.Sehingga sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1)Kompilasi Hukum lslamdan berdasarkan Buku Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Edisi Revisi 2010,maka terhadap tuntutan/gugatan atas pengingkaran

Dan oleh karenanya, maka sebagaimana ketentuan Pasal102 ayat (2) KHI maka tuntutan/gugatan pengingkaran/penyangkalanPutusan Nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp.Halaman 10 dari 41 halaman16.anak sesudah lampau waktu tersebut, sudah sepatutnya dan menuruthukum Tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.3) Selain itu pula, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1)UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang padaintinya menegaskan bahwa : "Seorang suami dapat menyangkalsahnya

sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan,maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetapberusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabarmempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kKemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonanPemohon tersebut dengan perobahan untuk mencabut posita angka 6 danpetitum angka 3, yaitu tentang pengingkaran

Termohon tidak hadir, Permohonan Pemohonberalasan dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1)HIR, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa pada waktu dibacakan permohonan Pemohon,Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya didepan sidang telahmencabut posita angka 6 dan petitum angka 3, yaitu tentangpengingkaran anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yanglahir pada tanggal 31 Januari 2013, dengan demikian Majelis Hakim tidakakan mempertimbangkan permohonan tentang pengingkaran

Bulan November sebesar : Rp. 2.000.0002) Bahwa pembayaran tersebut akan dibayarkan paling lambat setiapakhir bulan kepada rekening Pihak Kedua .Pasal 4Bahwa perjanjian ini akan dimuat dalam putusan pengadilan apabiladikemudian hari terjadi pengingkaran terhadap isi perjanjian ini, maka akandiserahkan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.

tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi,dapatlah ditetapbkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuantersebut sebagai anak dari suami istri (vang bersangkutan);Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimjuga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Pemohon Il terutamaPemohon juga tidak mengingkari terhadap keberadaan anak tersebut, tetapijustru. mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah anaknya,disamping itu juga telah terlampauinya tenggang waktu pengingkaran

Batulicin Nomor 473/Pdt.P/2018/PA.Blicn.Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yangberbunyi sebagai berikut:1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya,mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atausetelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan beradadi tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepadaPengadilan Agama.2) Pengingkaran

Bahwa TERGUGAT mulai tidak menuntaskan kewajibannya sejak Surat Perjanjian JualBeli Barang tertanggal 2 November 2017 yang jatun tempo pada tanggal 9 November2017, sehingga pengingkaran (wanprestasi) oleh TERGUGAT terhitung sejak tanggal 9November 2017;halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Enr5.

Bahwa Pengingkaran oleh TERGUGAT dilakukan dengan cara menghindari penggugatsehingga sulit ditemui, bahkan tidak menjawab panggilan telpon dan walaupun padaakhirnya berhasil ditemui, TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik terhadapkesepakatan yang ada dalam Surat Perjanjian Jual Beli Barang sehingga PENGGUGATmelayangkan peringatan Pertama pada tanggal 18 April 20186.

No.2725/Pdt.G/2013/PAJSdi tolak oleh Tergugat bahkan beberapa tahun belakanganmelakukan pengingkaran dengan menyatakan diri sebagaibukan seorang Muslim.. Bahwa Perselisihandan pertengkaran itu berkelanjutan terusmenerussehingga akhirnya sejak bulan April tahun 2011 hingga sekarangselama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugattelah berpisah ranjang karena selarna Itu sudah tidak ada hubunganlagi;.

Dan Penggugat beberapa kali melakukan himbauankepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslimakan tetapi di tolak olen Tergugat bahkan beberapa tahun belakanganmelakukan pengingkaran dengan menyatakan diri sebagai bukanseorang Muslim.Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya yangpada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan atas keinginanPenggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan;Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis

Dan ini justru adalah merupakan suatu pengingkaran yangtelah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang seharusnyaakta jual belli tersebut hanya dipergunakan sebagai jaminan ataskesepakatan pinjam meminjam dana investasi sebagai modal kerjauntuk penyelesaian proyek (finishing) perumahan Tergugat yangseharusnya telah disepakati untuk dibuatkan juga dalam bentukperjanjian di bawah tangan hutang pinjaman dana tersebut antarapihak Penggugat dengan pihak Tergugat sebagai perjanjianpendamping ;Bahwa

Namun ternyata justruTergugat Rekonpensi memiliki niat lain untuk menguasai tanah milikPenggugat Rekonpensi dengan adanya pengingkaran terhadappinjaman dana investasi tersebut yang seharusnya dibuatkan suatuperjanjian pinjam meminjam dana dalam bentuk perjanjian di bawahtangan terhadap Penggugat Rekonpens' ;Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR4.

DALAM REKONPENSI : Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukanSsumpah Pemutus sebagai pembuktian atas dalildalil gugatannyatentang pengingkaran adanya perjanjian pinjaman dana investasiantara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitusebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan yang telahHalaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMRdikembalikan sebagian dananya oleh Penggugat Rekonpensi sebesarRp

izin kerja dan izin keimigrasian yang digunakan olehTermohon tidak dapat membuktikan adanya sikap ketidaknetralitas/ketidakmandirian Arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara;Selain itu, Arbiter merupakan profesi khusus yang berlaku secarauniversal (baik nasional dan internasional), sama halnya denganarbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berlakunasional dan internasional;Selanjutnya, sesuai bunyi Pasal 11 ayat (1) Peraturan dan ProsedurBANI bahwa Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran

harusmenyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktupaling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas Arbitertersebut, dengan melampirkan dokumendokumen pembuktian yangmendasari pengingkaran tersebut;Halaman 16 dari 52 hal.

Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikanpemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diberitahukan identitas Arbiter tersebut, denganmelampirkan dokumendokumen pembuktian yang mendasari pengingkarantersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihaklawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling 0 Bukti T210.Halaman 35 dari 52 hal. Put.

Nomor 1238 B/Pdt.SusArbt/2017lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihaklawan;Apabila pihak lain atau Arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan KetuaBANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, makaArbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai Arbiter;Catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon 2;18.

Dengan demikian, hak ingkar Pemohon telah lewat waktu dan BANItidak dapat menyetujui pengingkaran atas Tan Chee Meng tersebut.b. hak ingkar Pemohon terhadap Arbiter Gregory Churchill ditolak akibattidak dapat dibuktikannya keadaan tertentu yang mendukung hakingkar Pemohon. Bahwa:i.

Pasal 1838 ayat (1) KUHPerdata menyatakan, semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya;Dengan ditandatanganinya PKWT oleh penerima kerja (Termohon Kasasi)dan bekerja di perusahaan pemberi kerja (Pemohon Kasasi) maka terjadikesepakatan untuk mengikatkan diri antara pihak yang berjanji;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatseharusnya dalam putusannya mempertimbangkan pengingkaran TermohonKasasi (penerima kerja) terhadap

kesepakatankesepakatan yang telah dibuatoleh Termohon Kasasi sendiri dengan Pemohon Kasasi, di mana denganadanya pengingkaran oleh Termohon Kasasi (penerima kerja) atas apa yangtelah disepakati bersama antara Termohon Kasasi (pihak penerima kerja)dengan Pemohon Kasasi (Pemberi Kerja), maka sudah terlinat dengan jelaswatak buruk atau tidak adanya itikad baik dari Termohon Kasasi selakupenerima kerja, terutama dengan adanya faktafakta yang terjadi pada waktuTermohon Kasasi (penerima kerja) akan melaksanakan

Apabila Termohon Kasasi memang tidakbersedia atau menolak untuk ditempatkan di lokasi sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 PKWT tersebut, maka seharusnya penolakan TermohonKasasi tersebut dilakukan sebelum dia menandatangani PKWT;Pengingkaran Termohon Kasasi, yang menurut dirinya professional dibidang hukum. terhadap Pasal 1 PKWT yang telah disetujui danditandatanganinya tersebut di atas adalah sangat jelas menunjukkanketidakjujuran, ketidakkonsistenan dan watak buruk dari Termohon Kasasisebagai penerima

dengan pemeriksaan pokok perkara;Menimbang, pada persidanganpersidangan selanjutnya yang telahditetapkan, yakni tanggal 25 Oktober 2018 dan 6 Nopember 2018, Penggugattidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa dari keadaankeadaan tersebut, telah nyatabahwa Penggugat telah 2 (dua) kali tidak hadir di persidangan tanpa alasanyang sah;Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat dalammenghadiri persidangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwaPenggugat telah melakukan pengingkaran

Namun jika petitum tersebut dimaksudkan sebagaibentuk gugatan berkaitan dengan pengingkaran anak atau sah tidaknya anak(anak kedua) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimanapenjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 14 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, maka gugatan tersebut diajukan dalam bentuk gugatanrekonvensi, namun ternyata dalam petitum gugatan rekonvensi tidakada/tercantum petitum berkaitan dengan pengingkaran

Jika pihak Kedua tidak menyelesaikan isi perdamaian ini, walaupun pihak Kedua telahmembayarkan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 huruf a, maka PihakPertama akan melakukan tuntutan dan/atau pelaporan pidana atas pengingkaran pihakKedua atas kesepakatan perdamaian ini.Kemudian Pengadilan Negeri Kuningan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNo. 10/Pdt.

Menetapkan pengingkaran anak. Bahwa anak yang dikandungTermohon adalah bukan anak kandungPemohon; d. Membebankan biaya perkara menurut hokum;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadil adilnya; Bahwa pada harihari persidangan perkara ini Pemohon telahdatang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya, meskipunPengadilan Agama tersebut telah memanggil secara resmi dan patutPutusan No 0411/Padt.G/2014/PA.

Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkanpermohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan berkekuatanhukum tetap; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengingkaran

Memohon untuk hak asuh anak kepada Tergugat;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikanRepliknya dan Tergugat juga menyampaikan Dupliknya pada tanggal 23 Januari2019 yang pada pokoknya Penggugat sekarang dalam kondisi hamil 6 bulan,Tergugat mengingkari bahwa janin yang dikandung Penggugat bukan benih dariTergugat, karena Tergugat pada saat melakukan hubungan badan denganPenggugat terakhir pada bulan Juni 2018 (Sekarang usia kandungan 8 bulan),atas pengingkaran Tergugat tersebut

bersesuaian menguatkan dalildalil Cerai Gugat Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukanfakta, bahwa; Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan danpercekcokan disebabkan karena Penggugat ada hubungan dengan lakilakilain; Penggugat sekarang dalam kondisi hamil 6 bulan, kehamilan Penggugatdiingkari oleh Tergugat, karena menurut Tergugat hubungan badan terakhirdengan Penggugat dilakukan pada bulan Juni 2018 (Sampai sekarang usiakandungan 8 bulan); Pengingkaran

Panaikang MotorPerkasa dan pembagian deviden dan juga pembagian deviden kepadapembanding semula Penggugat sebesar Rp.13.150.541.866, (tiga belasmilyar seratus lima puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratusenam puluh enam rupiah) serta pengingkaran atas saham milik Pembandingsemula Penggugat di PT.Panaikang Motor perkasa dimana oleh Terbanding IVsemula Tergugat IV dinilai sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar limaratus jutarupiah), akan tetapi tidak dibayarkan oleh Terbanding IV semula

;woane Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa,menelaah dan mencermati isi gugatan dari Pembanding semula Penggugatternyata banyak alasanalasan yang menjadi dasar dari tuntutan dan uraiantentang kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa tidak dijelaskan secaradetail sebagai contoh setelah adanya kejadian atau peristiwaperistiwa yangdijelaskan dalam materi gugatan, selanjutnya ada peristiwaperistiwa ataukejadiankejadian mengenai adanya pengingkaran atas saham milikPembanding

Dan ini justru adalah merupakan suatu pengingkaran yangtelah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang seharusnyaakta jual beli tersebut hanya dipergunakan sebagai jaminan ataskesepakatan pinjam meminjam dana investasi sebagai modal kerjauntuk penyelesaian proyek (finishing) perumahan Tergugat yangseharusnya telah disepakati untuk dibuatkan juga dalam bentukperjanjian di bawah tangan hutang pinjaman dana tersebut antarapihak Penggugat dengan pihak Tergugat sebagai perjanjianpendamping ;Bahwa

Namun ternyata justruTergugat Rekonpensi memiliki niat lain untuk menguasai tanah milikPenggugat Rekonpensi dengan adanya pengingkaran terhadappinjaman dana investasi tersebut yang seharusnya dibuatkan suatuperjanjian pinjam meminjam dana dalam bentuk perjanjian di bawahtangan terhadap Penggugat Rekonpensi ;Halaman12dari22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR4.

DALAM REKONPENSI: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukansumpah Pemutus sebagai pembuktian atas dalildalil gugatannyatentang pengingkaran adanya perjanjian pinjaman dana investasiantara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaituHalaman15dari22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMRsebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan yang telahdikembalikan sebagian dananya oleh Penggugat Rekonpensi sebesarRp. 108.000.000

orasi agar pembuangan sampah darikota bandung di arahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) KabupatenGarut bukan ke lahan sewa milik Tergugat, sehingga perbuatan Penggugatyang demikian itu merupakan pengingkaran Penggugat atas kerjasamadengan Tergugat";Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilian Tinggi tersebuttelah keliru dalam membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Kelas ABandung tanggal 6 Desember 2011 Nomor 17/Pdt.G/2011/PN Bdg dansuratsurat yang terkait yang berhubungan dengan kedua

Kabupaten Garut kelokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Garut, yang kemudianpada sore harinya atas dasar rapat intern Pemkot Bandung dan PemdaGarut yang mana intinya terjadi pengalinan pembuangan sampah ke TPAKabupaten Garut dan menjelang malam harinya ada pengiriman alat beratberupa beko dari Pemkot Bandung ke lokasi TPA Kabupaten Garut (bukanke lokasi lahan sewa milik Tergugat), dengan kata lain PD Kebersihan KotaBandung telah salah alamat dan oleh karenanya Penggugatlah yangmelakukan pengingkaran

Put.No. 585 kK/Pdt/2013.1212utamanya kewajiban yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) huruf c oleh karenaitu petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan,Bahwa, sebagaimana keberatan Pemohon Kasasi yang telah terurai padabutir 1 dan butir 2 di atas, hal mana cukup bukti bahwa Penggugatlah yangtelah melakukan pengingkaran kerjasama dan tidak memenuhi kewajibannyasebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian (bukti P.1 dan T.3),karenanya Penggugat telah terayata lalai dalam memenuhi kewajibannyasebagaimana

Hal tersebut dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri PasirPangaraian Nomor 383/PID.B/20121/PN.PSP pada halaman 1719.Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PasirPangaraian telah keliru dalam menafsirkan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orangatau lebih secara bersamasama" dari Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP yangHal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 593 K/Pid/2013termuat dalam surat dakwaan, bila dihubungkan dengan pengingkaran Terdakwa,seharusnya Majelis Hakim dalam melihat pengingkaran

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.Menimbang, bahwa terhadap pengingkaran Terdakwa terhadap Berita Acara Penyidikan J*erfa Terdakwasebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan beberapaSaksi verbalisan :1.

Keterangan tersebut tidak dapatdiartikan secara sempit, yaitu terkait dengan pengakuan saja, namuntermasuk semua keterangan (pengakuan dan pengingkaran) yang diberikanoleh Terdakwa bahkan termasuk keterangan yang diberikan baik di dalammaupun di luar persidangan. Terdakwa berhak untuk menolak untukmemberikan jawaban pada pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 175KUHAP). Menurut M. Yahya Harahap (M.

berisi pengingkaran.Bahwa pengakuan Terdakwa di depan Penyidik, yang kemudian ditarikkembali tidak akan menghilangkan sifat pengakuan itu sendiri bila dalampemeriksaan di persidangan terdapat fakta lain yang sah dan meyakinkanyang dapat membuktikan adanya keterangan pengingkaran Terdakwatersebut atau dengan kata lain bila keterangan Terdakwa dalam persidangantersebut tidak bersesuaian/tidak didukung oleh faktafakta yang terungkap dipersidangan dan justru bertentangan dengan fakta di persidangan

maka haltersebut adalah merupakan keterangan yang berupapengingkaran/kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau bilaketerangan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikanterdahulu telah bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidanganmaka alasan Terdakwa untuk mencabut Berita Acara Penyidikan tersebutmenjadi tidak logis atau tidak berdasar.Bahwa dengan adanya pengingkaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dipersidangan terkait keterangannya penggunaan uang sebagai alat

pengingkarannya tersebut, sehingga pengingkaran para Saksi tidakdapat diterima secara yuridis.

Perbuatan TERGUGAT jelasHal. 5 dari 20 hal. putusan Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Cbn23.24.25.26.Zi.jelas merupakan pengingkaran terhadap amanah peraturan perundangan,adat kebiasaan dan yang paling mendasar adalah pengingkaran terhadapikrar perkawinan yang telah TERGUGAT kumandangkan pada saat akadnikah;Tentang PerceraianPasal 34 ayat (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan berbunyi:(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masingmasing dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan.Hal

Perbuatan TERGUGAT jelasjelas merupakanpengingkaran terhadap amanah peraturan perundangan, adat kebiasaan danyang paling mendasar adalah pengingkaran terhadap ikrar perkawinan yangtelah TERGUGAT kumandangkan pada saat akad nikah;Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugatmengakui sebagan besar dalildalil gugatan Penggugat dan dan tidak keberatanbercerai dari Penggugat;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalahmerupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan