Ana Jani Astuti dalam Kutipan Sertifikat Pendidik No. 140902708112;

nnn nnn nnn nn nnn nnn en ne nnn en ne enceHalaman 11 dari 41Putusan Perkara Pidana Nomor: 142/Pid.B/2017/PN Skt.d.Hasil survei tersebut kemudian di buat Nota analis pembiayaanoleh Micro Financing Analis (MFA), hasil analis kemudian dinaikkan ke Micro Bangking Manager (MBM) untuk di analisakembali dan di setujui sesuai batasan kewenangan MicroBangking Manager (MBM), apabila pengajuan melebihi bataswewenang memutus Micro Bangking Manager (MBM), maka MicroBangking Manager (MBM) bertindak sebagai pengusul

Pasal 269 (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri ataspengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orangseorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk olehPeserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi yangtermasuk dalam pelaksana kampanye adalah :1) pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul;2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, atauDPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik, pesertaPemilu DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;3) orang perorang, organisasi atau lembaga yang ditunjuk olehpeserta pemilu; dan4) juru kampanye.b.

Jadi yangtermasuk dalam pelaksana kampanye adalah : a) pengurus Partai Politikatau Gabungan Partai Politik pengusul; b) Pelaksana Kampanye Pemiluanggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota terdiri atasHalaman 38 dari 49 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN. Ckr.pengurus Partai Politik, peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, atau DPRDKabupaten/Kota; serta c) orang perorang, organisasi atau lembaga yangditunjuk oleh peserta pemilu; dan juru kampanye.

. :5 2013 1100.000.000 Riza Fitria Hidayat Faizal Hidayatma 013.A00 2013 2013SubJumlah 480.000.000PengusulPengusulTangg 2 . 1 PenandaTanggal Tanggal Marketing Mikro 2 Pengusul 3. Nomor ran Jumlah al ; ; (MMM TanganNama Pengaju oo Perjanji . Kredit Kredit . (Cluster (MBDC oo.No. Perjanjian Plafon Pencai Unit 7 Pemutus PerjanjiaPNS an . an Sales Analis Manager) Kanwil .. Kredit .

Tang Tang Pengusul 2 Pengus PenandaTanggal Mikro Pengusul 1 Nomor gal gal Marketing (Cluster ul 3 TanganNama Pengaju Jumlah Plafon . Kredit (MMM UnitNo. Perjanjian Perja Penc (Kredit Sales Manager) (MBDC Pemutus PerjanjiaPNS an . . (Rp) . Analis Kuala . Kredit njian airan (MKS) Banda Aceh Kanwil! n KreditKredit . .

Jumlah 480.000.000 PengusulPengusulTangg . . 1 PenandaTanggal Tanggal Marketing Mikro 2 Pengusul 3Nomor Jumlah al . . (MMM TanganNama Pengaju wos Perjanji . Kredit Kredit . (Cluster (MBDC anNo. Perjanjian Plafon Pencai . Unit . Pemutus PerjanjiaPNS an . an Sales Analis Manager) Kanwil .Kredit . (Rp) ran Kuala n KreditKredit Kredit . (MKS) (MKA) .

SYAMSIDI yang mana pada saat ituSHM atas nama saksi SYAMSIDI Bin SYARKOWI (almarhum) tersebut masihdijaminkan oleh saksi SYAMSIDI Bin SYARKOWI di Bank Rakyat Indonesia(BRI).Selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH Bin SYAMSUDINmemerintahkan saksi NOPRI ADI SAPUTRA Bin SAIRIN untuk menjadiAccount Officer (AO) pengusul untuk fasilitas kredit dari saksi ILHAMSANTOSO Bin M.

RASUL bukanmerupakan usaha kecil dan mikro.Selanjutnya Terdakwa ARMANSYAH Bin SYAMSUDINmemerintahkan saksi NOPRI ADI SAPUTRA Bin SAIRIN untuk menjadiAccount Officer (AO) pengusul untuk fasilitas kredit dari saksi ILHAMSANTOSO Bin M. RASUL. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK)huruf B tahap analisa data angka 1 Analisa Kredit huruf B penilaian agunankredit poin 1 hal bahwa petugas yang menganalisa telah mengikuti pelatinandan keahlian sebagai petugas penilai.

yang memuat kerja sama dalamlingkuptertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan(jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak; (2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU,; Pasal 6;(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran Il yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini ; Pasal 7;(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal (3) Proposal disampaikan oleh pengusul

Mengkoordinasikan kepada unit pengusul apabila draft PKSbelum disetujui atau perlu diperbaiki;5.

di paraf kepala BLLH;Menyampaikan surat pendelegasian kepada rektor/wakil rektoryang membidangi kerja sama beserta lampirannya untuk diparaf dan di tandatangani sesuai kewenangannya; Menyampaikan naskah PKS yang sudah diberikan parafpersetujuan serta surat pendelegasian Rektor kepadapejabat yang didelegasikan untuk menandatangani naskahPutusan Nomor : 95/G/2018/PTUN.SMG Halaman79 dari 89 halamanPKS yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannyakepada mitra untuk di tandatangani; Tahap 7 : UNIT PENGUSUL

Mitra menyampaikan naskah PKS yang sudah ditandatanganikepada DKS atau melalui pengusul intemal UI untukdisampaikan kepada DKS;Tahap 8 : DKS;1. Menerima naskah PKS yang sudah ditandatangani para pihak(UI dan Mitra);2. Menggandakan (copy) naskah PKS dan menyampaikannaskah asli kepada BLLH;3.

Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi denganSatker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidakterdapat permasalahan, Karo SDM Polda:a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipdake atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkanpersetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproseslebih lanjut di tingkat Mabes Polri;b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu

Kapolda untuk ditetapkan;(4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimanadimaksud pada ayat (8) huruf b dibuatkan salinan dan petikanKeputusan PTDH yang ditandatangani olen Karo SDM Polda dengantembusan As SDM Kapolri;(5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polriyang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksudpada pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan KerjaHalaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.dan Kapolres pengusul

dengan tembusan Kabidkeu Polda palinglama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya salinan keputusan(6) Betikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telahditerima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimanadimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yangbersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T4 sampai dengan Bukti T8telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan dugaan pelanggaranKode Etik Profesi Polri yang dilakukan

Seseorang yang melakukan suatutindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itumengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akantimbul daripadanya ;Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 25 PKPU No. 3 Tahun 2019tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum,Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS padasurat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon, atautanda gambar partai politik pengusul

Putusan Nomor 526 K/TUN/PILKADA/2015Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotamenyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dariGabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon danmencatatn ya dalam berita acara;Pasal 41 ayat (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam dokumen persyaratanpencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satuPartai Politik pengusul, dan

Bahwa tanggal 21 Februari 2018 saksi memanggil penanggung jawab kegiatan(saksi Sofyan Cholid) untuk menghentikan dulu kegiatan dan yang bersangkutanmenjelaskan kegiatan sudah direncakan, naskahnya sudah ditandatangani; Bahwa saksi menyatakan bila kegiatan tetap berjalan, UI tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, dan saksi Sofyan Cholid menyatakan siap bertanggungjawab dan bersedia menanggung konsekwensinya;Bahwa pengusulan suatu naskah kerjasama harus diajukan kepada pimpinanuniversitas oleh pengusul

Dodi Sudianamenyatakan pada pokoknya bahwa pengusulan suatu naskah kerjasama harusdiajukan kepada pimpinan universitas oleh pengusul dengan prosedur/ mekanismesebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun2016 sedangkan Saksi Sofyan Cholid menyatakan pada pokoknya Puska Kessosberpedoman dan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20Tahun 2016, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan bahwa prosedur kerjasamaantara Puska Kessos FISIP UI dengan Tim Pengisian

) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak(2) PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU Pia 6 aie anette enreneeenar een arerrennnereanenennaearan(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkandari peraturan rektor iniPasal 7 22222 no nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn nen nnn nn nen nee ene nee(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal(3) Proposal disampaikan oleh pengusul

Dadang, selakuKetua Tim Pengusul, Universitas Pakuan Tahun 2013 (diberi tanda Bukti 10a),Usulan Program lIpteks Bagi Masyarakat (lbM) dengan Judul lbM UrgenTeknologi untuk Petani Ikan KJA Waduk Ciarata, (Teknologi PencegahKematian Masal Ikan) di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, KabupatenCianjur, JABAR, oleh: Drs.

Husain N, MS, selaku Ketua Tim Pengusul,Universitas Pakuan Tahun 2014 (diberi tanda B 10b), Usulan Penelitian HibahBersaing, Pengembangan Prototipe Sel Overpotensial Untuk Sumber EnergiListrik Penggerak Kendaraan Alternatif Pengganti BBM, Peneliti: Drs. HusainNashrianto M.Si., Cs., Universitas Pakuan Bogor April 2013 (diberi tanda B10c), Usulan Penelitian Hibah Bersaing, Pengembangan Prototipe Sel BahanBakar isi Ulang Listrik Untuk Solusi Konversi BBM, Peneliti: Drs.

Dadang, M.Pd., selaku Ketua Tim Pengusul,Universitas Pakuan 2014 (B 10e); Fotocopy Usul Program lIpteks BagiMasyarakat (lbM), Judul: loM Usaha Pupuk Organik Super (POS) BerbahanBaku Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga Bogor (Teknik CepatMengkonversi Sampah Menjadi Pupuk), oleh: Drs.

Husain N, MS, selakuKetua Tim Pengusul, Program Studi Kimia, Fakultas Matematika Dan IlmuPengetahuan Alam, Universitas Pakuan 2012 (diberi tanda Bukti 10e);Halaman 50 dari 68 halaman Putusan No.111/Pdt.G/2014/PN.Bor.14.15.16.17.18.19,20.21.22.23.24.25.26.27.28.Fotocopy Lembar Pengesahan tertanggal 21 Agustus 2013 (diberi tanda Bukti10f);Fotocopy Surat Klarifikasi Mahasiswa Reguler Tahun Angkatan 2012 (diberitanda Bukti 11);Fotocopy Surat Perihal Praktikum Kimia Fisika tertanggal 12 Juni 2014 (diberitanda

Bahwa, menurut hemat Tergugat, apabila Penggugat mempermasalahkanstatus jabatannya apakah sebagai guru atau penilik, maka seharusnyaPenggugat mengklarifikasi permasalahan tersebut sebelumnya kepadainstansi pengusul dan tempat Penggugat mengabdi yaitu BadanKepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tangerang dan DinasPendidikan Kabupaten Tangerang.

Head of C & R LoanCenter Yogyakarta Consumer & Retail Business Risk Division / PemimpinSentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta meneruskanaplikasi eLO nomor aplikasi : 2909201420SKKO0400006 atas namaTerdakwa Munesh Kumar kepada saksi Reni Tri Ekawati (Head ofConsumer Banking di BNI Kantor Wilayah Semarang) yang kemudianditeruskan kepada Komite Pengusul untuk kredit dengan besaranRp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah

) yaitu :Vice President (VP)Loan Center Management dan Vice President (VP) Divisi Consumer &Retail Lending.Bahwa Komite Pengusul yaitu saksi R.

Saksi Indomora Harahap selaku General Manager (GM) Divisi ProductManagement.Bahwa sebelum menyetujui dan menandatangani NK3 yang diusulkanKomite Pengusul, saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi R.Achmad Nugi Nugraha telah melakukan kunjungan calon nasabah/on thespot ke Yogyakarta untuk melihat usaha dan agunan kredit TerdakwaMunesh Kumar didampingi saksi Mohamad Imam.Halaman 14 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT YYKBahwa setelah NK3 ditandatangani oleh Komite Pemutus dan diinput kesistem

Saksi Indomora Harahap selaku General Manager (GM) Divisi ProductManagementBahwa sebelum menyetujui dan menandatangani NK3 yang diusulkanKomite Pengusul, saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi R.Achmad Nugi Nugraha telah melakukan kunjungan calon nasabah/on thespotke Yogyakarta untuk melihat usaha dan agunan kredit TerdakwaMunesh Kumar didamping!

Kebenaran/keabsahan dari data dan informasi sertaanalisa dan pendapat yang disampaikan kepada pemegangkewenangan memutus kredit dalam nota analisa atau melaluicaracara lain merupakan tanggungjawab pengusul/pemberiPutusan Nomor 20/TIPIKOR/2020/PT.BDG, Halaman 12rekomendasi pada Business Unit atau Credit Recovery unit danCredit Risk Management.Bab V Kebijakan Persetujuan Kredit Artikel 520 Analisis KreditAngka 6 yang menyatakan bahwa Analisa Kredit dibuat secaralengkap, akurat dan obyektif, yang sekurangkurangnya

BNI (Persero) Tbk.dan semua informasi yang terkandung dalam MPK tersebut menjadi dasarKomite Pemutus Kredit (KPK) baik KPK pengusul maupun KPK pemutusuntuk mengambil keputusan menyokong atau menolak usulan kredit tersebut;Bahwa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) untuk pembelian assetkredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN yang dibuat olehGarna Komarudin selaku Pengelola Nasabah Divisi Korporasi tersebut,dibuat hanya dengan menggunakan data yang didapat dari hasil melihatdan mendengarkan

Krakatau Steel dan impor timah serta biaya operasional lainnyadengan target penjualan tahun 2002 ratarata per bulan;Masih pada tanggal 26 Agustus 2002 setelah MPK di review oleh KomitePemutus Kredit (KPK) pengusul yaitu Memet Slamet, Sudaryanti, NasrunTamin dan Muhammad Asrof memberi pendapat yang sama menyokongpemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT. IBG sebesarRp50.000.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2002 MPKtersebut diajukan kepada KPK pemutus yaitu Terdakwa .

BNI (Persero) Tbk.dan semua informasi yang terkandung dalam MPK tersebut menjadi dasarKomite Pemutus Kredit (KPK) baik KPK pengusul maupun KPK pemutusuntuk mengambil keputusan menyokong atau menolak usulankredittersebut;Bahwa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) untuk pembelian assetkredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN yang dibuat olehGarna Komarudin selaku Pengelola Nasabah Divisi Korporasi tersebut,dibuat hanya dengan menggunakan data yang di dapat dari hasil melihatdan mendengarkan

Krakatau Steel dan impor timah serta biaya operasional lainnyadengan target penjualan tahun 2002 ratarata per bulan ;Masih pada tanggal 26 Agustus 2002 setelah MPK di review oleh KomitePemutus Kredit (KPK) pengusul. yaitu Memet Slamet, Sudaryanti, NasrunTamin dan Muhammad Asrof memberi pendapat yang sama menyokongpemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT. IBG sebesarRp50.000.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2002 MPKtersebut diajukan kepada KPK pemutus yaitu Terdakwa .

Nama Lembaga Pengusul (Kg) Ket.1. Desa Sukajadi Kec. Pamarican 3.600 600 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.600 kg.2. Desa Sukamukti Kec. Pamarican 3.970 595 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.570 kg.3. Desa Sindangsari Kec. Kawali 3.666 611 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.666 kg.4, Desa Saguling Kec. Baregbeg 3.516 586 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.516 kg.D: Desa Margaharja Kec. Sukadana 2.122 283 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 2.122 kg.6, Desa Bunter Kec.

Nama Lembaga Pengusul Uraian (Ka)1. Yayasan Dikpontren Azkaul Insan 1.254 jiwa x 0,3 kg x 10 hari 3.762Desa Banjarsari Halaman 15 dari 155 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg 2.. Yayasan Sukimba Desa Sukamanah 700 jiwa x 0,3 kg x 10 hari. 2.100Kec. Ciamis3. Desa Kertahayu Kec. Rancah 419 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.9144, Desa Sukahurip Kec. Pamarican 453 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.1185. Desa Pamarican Kec. Pamarican 416 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.4966. Desa Bangunsari Kec.

Nama Lembaga Pengusul Uraian (Ka)1. Yayasan Dikpontren Azkaul Insan 1.254 jiwa x 0,3 kg x 10 hari 3.762Desa Banjarsari2.. Yayasan Sukimba Desa Sukamanah 700 jiwa x 0,3 kg x 10 hari. 2.100Kec. Ciamis3. Desa Kertahayu Kec. Rancah 419 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.9144, Desa Sukahurip Kec. Pamarican 453 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.118D: Desa Pamarican Kec. Pamarican 416 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.4966. Desa Bangunsari Kec.

Nama Kab/Kota dan Lembaga Volume Ket,Pengusul (Kg)Kab.Ciamis1. Desa Sukajadi Kec. Pamarican 3.600 600 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.600 kg.2. Desa Sukamukti Kec. Pamarican 3.570 595 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.570 kg.3. Desa Sindangsari Kec. Kawali 3.666 611 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.666 kg.4, Desa Saguling Kec. Baregbeg 3.516 586 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.516 kg.5, Desa Ciakar Kec. Cipaku 4.455 594 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 4.455 kg.6, Desa Margaharja Kec.

Nama Lembaga Pengusul Uraian (Ka)1. Yayasan Dikpontren Azkaul 1.254 jiwa x 0,3 kg x 10 hari 3.762Insan Desa Banjarsari2.. Yayasan Sukimba Desa 700 jiwa x 0,3 kg x 10 hari 2.100Sukamanah Kec. CiamisBe Desa Kertahayu Kec. Rancah 419 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.5144. Desa Sukahurip Kec. 453 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.718Pamarican5. Desa Pamarican Kec. 416 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.496Pamarican6.

Tim Pengusul Pembiayaan BankMandiri Syariahn KC Banjarmasin, selesai membuat Nota AnalisaPembiayaan (NAP) PT.BAS No.17/0932/NAP/015, yang selanjutnyaNAP tersebut diusulkan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukanRapat Komite Pembiayaan (RKP) dan Pada tanggal 23 Juni 2015,Bank Syariahn Mandiri KP Wisma Mandiri mengeluarkan SuratKeputusan Komite Pembiayaan (SKKP) an.

PT.Borneo Aura Sukses No.17/462/SKKP/CMG kepada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin(pengusul pembiayaan) yang inti Surat tersebut Komite PembiayaanKantor Pusat menyetujui pembiayaan investasi dari terdakwa an.PT.Borneo Aura Sukses dan setelah melalui rangkaian proses telahdisetujui dari nilai pengajuan pembiayaan senilai Rp. 29.400.000.000(dua puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah) ditindaklanjuti olehsdr.

Arif Rahman selaku Kepala Cabang PembantuPT BSM Banjarmasin , sdrAGUNG TRISNOYUWONO (KepalaCabang PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), telah menyetujuipermohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa dan padatanggal 29 Mei 2015, Tim Pengusul Pembiayaan Bank MandiriSyariah KC Banjarmasin, selesai membuat Nota Analisa Pembiayaan(NAP) PT.BAS No.17/0932/NAP/015, yang selanjutnya NAP tersebutdiusulkan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan Rapat KomitePembiayaan (RKP) dan Pada tanggal 23 Juni 2015

PT.Borneo Aura Sukses No.17/462/SKKP/CMG kepada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin(pengusul pembiayaan) yang inti Surat tersebut Komite PembiayaanKantor Pusat menyetujui pembiayaan investasi dari terdakwa an.PT.Borneo Aura Sukses dan setelah melalui rangkaian proses telahdisetujui dari nilai pengajuan pembiayaan senilai Rp. 29.400.000.000(dua puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah) ditindaklanjutioleh sdr.

Memberi pelayanan bagi masyarakat usia 15 tahun ke atas yang belum memilikikemampuan baca, tulis, hitung, dan menggunakan kemampuan tersebut secarafungsional dalam kehidupan seharihari melalui lembaga pengusul yang diajukanke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui proposal dandilaksanakan selama 6 (enam) bulan;Hal. 5 dari 22 Putusan No.28/PID.SUS.KOR/2017/PT.MKS2.

GERY JR FRENDERG (warga negara asing) dalam hal inidiwakili oleh ahli waris WENI dan sebagianya lagi milik / kepunyaanTERGUGAT dan demi untuk memenuhi ketentuan administrasi bidangpertanahan dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat diIndonesia maka diberilah identitas / asal usul / dasar tanah yaitu Surat KantorAgraria tertanggal 3 juli 1985 dengan perihal surat usul pemberian hak miliktanah atas nama pengusul dan surat dari Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Direktorat

Agraria pada tanggal 17 desember 1985 perihalpemberian hak milik atas nama pengusul dan memang aturan hukumnya diindonesia agar bisa terakomodir kepentingan pensertifikatan tanah tersebutHalaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2017/PN MIlmaka salah satu syarat mutlak yang harus terpenuhi dari bebebrapa syaratmutlak didalam ketentuan undangundang pertanahan di Indonesia adapun itusalah satunya syarat itu melalui pemberian hak ke individu / perseorangan /badan hukum dari tanah yang dikuasai

GERY JRFRENDERG) menggunakan alas hak pemberian tanah yang sama / yang dikuasaioleh negara menjadi tanah milik individu dalam bentuk Surat Kantor Agrariatertanggal 3 juli 1985 dengan perihal surat usul pemberian hak milik tanah atasnama pengusuldan surat dari Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat SulawesiSelatan Direktorat Agraria pada tanggal 17 desember 1985 perihal pemberian hakHalaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2017/PN MIlmilik atas nama pengusul seperti yang telah TERGUGAT telah

perjanjian yang memuat kerja sama dalamlingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban,system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yangdisepakati para pihak(2) PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU Pasal 6(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerjasama (PKS) dalam negeri sebagaimana tercantum padalampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkandariperaturan rektorini Pasal 7(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memilikiproposal(3) Proposal disampaiakn oleh pengusul

Menerima draft PKS yang perlu dilengkapibelum disetujui BLLH untuk dikoordinasikandengan unit terkait/pengusul/mitra dan setelah adakesepakatan, draft PKS dikembalikan lagi kepadaBLLH untuk mendapatkan persetujuan,2. Menerima naskah PKS dan surat pendelegasianrektor yang sudah di paraf kepada BLLH3. Memberikan paraf persetujuan naskah PKS dansurat pendelegasian Rektor yang sudah di paraf kepala BLLH4.

Menyampaikan naskah PKS yang sudahdiberikan paraf persetujuan = serta suratpendelegasian Rektor kepada pejabat yangdidelegasikan untuk menandatangani naskah PKSyang menjadi kewenangannya danmenyampaikannya kepada mitra untuk ditandatanganiTahap 7 UNIT PENGUSUL : FAKULTAS/ ~ UNITKERJA/CALON MITRA (EKSTERNAL)1. Fakultas/ unit kerja menerima draft PKS yangsudah diberikan paraf persetujuan dan suratpendelegasian yang sudah ditandatangani RektorHal. 75 dari 85 hal.